Mitra Rakyat

Pasca perbaikan beberapa waktu lalu, saat ini sebanyak 60 titik jaringan SR (Sambungan Rumah) menuju ke rumah-rumah masyarakat Kampung Kamber RW 01 Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ini telah berfungsi kembali.

Terlihat, Kamis (16/03/2023), beberapa warga setempat tengah melakukan aktivitas kesehariannya, "Air tersebut telah dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, piring, dan lainnya.

Dengan telah berfungsinya kembali Sambungan Rumah pasca perbaikan, hal ini tentu tidak lepas dari peran aktif Dinas PRKPP Kota Padang sebagai pengelola kegiatan.

Gerak cepat yang dilakukan oleh Dinas PRKPP Kota Padang berseta pihak rekanan (Kontraktor Pelaksana dan Supervisi) ini sudah sepatutnya diberi apresiasi, tidak menunggu lama, penanganan atas gangguan/kerusakan lansung diperbaiki, dan saat ini Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II Telah  berfungsi sesuai perencanaan.

Novianti, Kabid Dinas PRKPP Kota Padang yang membidangi kegiatan tersebut berpesan, "selamat menikmati air bersih serta kesejukkannya, dan mari kita jaga secara bersama-sama fasilitas yang telah dititipkan oleh pemerintah ini," ajak Novianti.

Sebagaimana diketahui, Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II ini masuk dalam kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (luas dibawah 10 Ha), yang didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp. 860.742.413,751 (terkontrak). Yang mana CV. Bintang Konstruksi Utama merupakan kontraktor pelaksana dalam kegiatan tersebut, dan CV. Parama Engineering Consultan selaku Supervisi. (deni**)

Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan pelebaran bahu jalan nasional oleh PPK 1.1 , Satker PJN Wil I Sumbar diduga tanpa pengawasan dan tanpa tenaga ahli, kuat dugaan terlaksana diluar speks teknis.

Dilokasi pekerjaan jalan nasional lubuk Alung, terpantau media ini pada Rabu (15/3/2023),  kedalaman galian untuk ketebalan beton bahu jalan disinyalir tidak sesuai spesifikasi. Waktu media melakukan pengukuran terhadap kedalaman untuk ketebalan beton bahu jalan tersebut hanya berkisar kurang lebih 8-9 cm.

Kemudian, pada pekerjaan pemadatan diduga rekanan masih menggunakan sisa bongkaran aspal dan pecahan beton yang kemudian ditutup menggunakan plastik hitam. Selanjutnya media juga menemukan ada kejanggalan pada pemasangan plastik sebagai alas untuk coran beton yang diduga kurang lebar. 

Parahnya, saat dikonfirmasi kepada salah satu buruh atau pekerja tentang keberadaan tenaga ahli dan konsultan pengawas. Pekerja tersebut sambil melanjutkan pekerjaannya mengatakan tidak ada.

Bahkan, pekerja itu sendiri tidak mengetahui nama perusahaan tempat dia bekerja. Mirisnya, pekerja yang mengaku sebagai tenaga harian itu  tidak mengetahui speks kedalaman optimal untuk ketebalan beton bahu jalan.

Selain itu semua, media juga menemukan para pekerja di saat melakukan kegiatan tidak menggunakan Alat pPelindung Kerja/Diri (APK/APD) yang tidak lengkap.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Tabrani selaku Kepala BPJN Sumbar dan pihak upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(tim)

Muslim Hasigian yang mewakili masyarakat Bukit Intan Sikabau mengakui bahwa mediasi yang di laksanakan di Polres Pasbar kurang lebih 3  jam tersebut tidak ada nya keputusan dan titik terangnya.

Muslim mengatakan bahwa dirinya bersama ratusan masyarakat akan tetap melakukan panen di atas lahan 800 hektare dimana diantara nya seluas 300 Ha sudah mereka menangkan dan telah memiliki keputusan pengadilan.

Ia juga menambahkan lahan seluas 800 Ha yang disebut sebagai plasma masyarakat itu saat ini justru diduduki dan dikawal oleh Satu (1) Regu pasukan Brimob Polda Sumbar.

"Selama 20 tahun lahan plasma kami digarap oleh PT BPP dan kami tidak kebagian hasil, ini adalah kezdaliman. Dasar kami adalah SK bupati atas kepemilikan plasma tersebut, dan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada 25 Januari 2023 lalu agar PT BPP menyerahkan lahan kepada masyarakat seluas 300 Ha," sebut Muslim.

Dia bersama ratusan masyarakat mengaku tak akan mundur setapakpun dan apapun yang terjadi untuk menguasi lahan  plasma masyarakat tersebut.

"Kalau PT BPP mengklaim itu HGU mereka mana batas yang dibuat, berarti BPP telah menjarah plasma kami yang membuat kami menderita selama 20 tahun," kata Muslim.

Penasehat hukum Keltan Bukit Intan Sikabau Abdul Hamid, SH., juga mengakui mediasi sekitar 3 jam belum membuahkan hasil. 

Menurut Abdul Hamid putusan Pengadilan Negeri tahap pertama  dalam perkara perdata tertanggal 25 Februari 2023 gugatan kliennya sebagian dikabulkan majelis hakim. Oleh karenanya kami  meminta PT BPP agar menyerahkan lahan seluas 300 hektar kepada masyarakat Bukit Intan Sikabau.

Dalam kesempatan itu juga Hamid selaku kuasa hukum berharap kepada penyidik Polres Pasaman Barat perihal mobil truk masyarakat yang ditahan polisi agar dikembalikan kepada masyarakat.

Sementara itu Legal Humas PT Bakrie Pasaman Plantation,  Boby Endey juga mengakui  mediasi antara masyarakat dengan PT BPP belum ada penyelesaian.

Dia menyebut secara yuridis  lahan yang digugat masyarakat adalah berada dalam Hak Guna Usaha (HGU)  PT BPP, dan perusahan berhak atas lahan sawit itu.

"Soal gugatan perdata dari masyarakat belum inkracht Van Gewijsde (belum berkekuatan hukum tetap) masih banyak tahap upaya hukum yang harus  dilalui", ujar Boby.

"Jika pun masyarakat yang menang bukan masyarakat atau kelompok tani yang mengeksekusinya akan tetapi harus pengadilan, jadi kita minta  masyarakat agar menahan diri dulu sampai putusannya inkracht," tambahnya.

Dalam mediasi  itu, imbuh Boby, pihak perusahaan telah menawarkan agar lahan 300 hektar itu, tetap dikelola  dan dipanen oleh PT BPP, hasilnya diserahkan kepada masyarakat, tetapi masyarakat menolaknya.

Menurut dia, lahan yang digugat yang berada di HGU PT BPP itu seluas 300 hektar bukan 800 hektar. "Saya tegaskan 300 hektar itu berada dalam HGU PT BPP," katanya. 

Dia menegaskan bahwa masyarakat yang meduduki lahan  selama setahun bukan berarti perusahaan mengakui plasma itu milik masyarakat, tetapi adalah kebijakkan perusahan menghindari konflik dengan masyarakat.

"Tetapi karena keseringan memanen sawit makanya kita laporkan pidananya  ke polisi," sebutnya.

Seperti diketahui bahwa mediasi tertutup untuk wartawan ini, berawal dari pengaduan Mustakim pada 5 Maret 2023 tentang dugaan tindak pidana pencurian buah kepala sawit di lahan HGU PT Bakrie Pasaman Plantations yang terjadi pada hari Minggu 5 Maret 2023 dan hari Selasa 7 Maret 2023 di Jorong Sikabau Kenagarian Parit Koto Balingka Pasaman Barat yang saat ini sedang ditangani Satreskrim Polres Pasbar.

Oleh karenanya Polres Pasaman Barat melalui Kasat Reskrim AKP Fahrel Haris mengundang kedua belah pihak untuk dimediasi guna mencari penyelesaian.

Sementara dihari yang sama ditempat yang berbeda kembali terjadi keributan antara masyarakat dengan Pihak Brimob selaku satuan pengamanan yang ditunjuk PT. BPP.

Keributan tersebut terjadi Jumat malam (10/03) saat buah sawit yang dipanen masyarakat hendak dijual ke salah satu peron di hadang dan ditangkap oleh Brimob bersenjata lengkap bersama Satpam PT.BPP.

Dalam kesempatan itu juga Muslim meminta agar Pasukan Brimob ditarik dari Lahan, karena keberadaan Brimob bersenjata lengkap tersebut seolah-olah telah melakukan intimidasi kepada masayarakat kelompok Tani.

"Kami meminta kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Panglima ABRI agar membantu kami, tolong tarik Pasukan Brimob yang ada dilahan Kami ini, Kami Bukan Teroris, Kami hanya memperjuangkan Hak kami yang telah dirampas oleh PT.BPP", Pinta Muslim.

"Sekali lagi kami mohon, tolong Tarik Pasukan Brimob dari lahan, jangan taku-takuti kami dengan senjata laras panjang tersebut, Kami Bukan Teroris", Ujar Muslim lagi. (DDR)

MR.com, Padang| Kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU-SPBU dalam wilayah hukum Polda Sumateta Barat masih menjadi masalah krusial dilingkungan masyarakat. 

Meski aksi heroik Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono beberapa waktu lalu yang dengan dadakan lakukan inspeksi serta lakukan penangkapan terhadap mafia BBM ilegal di Kabupaten Sijunjung. 

Akan tetapi, tindakan langsung turun tangan Kapolda Sumbar itu tidak membuat ciut nyali para mafia lainnya untuk tetap melakukan kegiatan melawan hukum tersebut.

Para mafia hingga saat ini masih meneruskan kegiatan haram mereka dalam upaya mengumpulkan pundi-pundi. Tidak tanggung-tanggung, para mafia bahkan diduga memainkan aksi mereka dengan menggunakan surat atau legalitas perusahaan yang diduga sudah lama ditutup alias palsu.

Permainan mereka yang terkesan vulgar tentu membuat masyarakat Sumbar, khususnya warga Kota Padang menjadi keheranan. Karena di Kota Padang sendiri kegiatan Ilegal yang dilakukan mafia migas yang diduga dengan skala besar, tetapi masih berjalan lancar tanpa hambatan.

Kemudian kegiatan yang disinyalir telah rugikan rakyat kecil serta negara ini, terindikasi sudah berlangsung sangat lama. Sepertinya kegiatan haram ini luput dari pantauan Aparat Penegak Hukum(APH).

Meskipun sudah ada pelaku  yang ditangkap, namun diduga kalau pelaku tertangkap tersebut hanya pemain kelas teri alias partai jerigen. Sementara pemain kelas kakapnya seakan luput dari tangkapan.

Atau memang sengaja dipelihara dengan maksud tertentu..wallahualam..???. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari masyarakat oleh awak media dilapangan, ada beberapa titik lokasi yang diduga kuat adalah gudang tempat penimbunan BBM bersubsidi skala besar.

Seperti di daerah bypass Lubuk Begalung sampai  Bungus Teluk Kabung yang bersebelahan dengan tempat pelelangan ikan (TPI). Untuk menelusuri akar persoalan apa penyebab terjadi kelangkaan BBM dewasa ini. 

Kemudian tim investigasi dari beberapa media berupaya menelusuri lokasi yang diduga sumber terjadinya permainan BBM ilegal tersebut.  Ya, salah satunya di kawasan TPI Bungus Teluk Kabung di bawah bendera PT. Teladan Makmur Jaya (TMJ)

Hasil temuan dilapangan, diduga kuat PT. TMJ saat ini masih saja melakukan transaksi jual beli BBM yang didistribusikan ke pihak perusahaan. Sementara informasi yang diperoleh media kantor cabang PT. TMJ yang ada di Kota Padang ini sudah ditutup sejak tahun 2019 lalu.

Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Ivan selaku Humas PT. TMJ yang berkantor pusat di Kalimantan. Dalam keterangannya saat dikonfirmasi via ponselnya di nomor 082399506xxx beberapa menit lalu mengakui, bahwa semenjak tahun 2019 lalu,  PT. TMJ tidak mempunyai kantor cabang  lagi yang menjalankan unit usaha BBM di Kota Padang.

"Sekaitan masih beroperasinya pendistribusian BBM yang diduga ilegal dengan mengatasnamakan kantor cabang dari PT. TMJ di Kota Padang, hal tersebut diluar tanggungjawab kantor pusat PT. TMJ,"tegas Ivan, Sabtu(11/3/2023).

Masyarakat pun bertanya-tanya, kenapa kantor cabang PT. TMJ yang pernah beroperasional dan berhenti pada tahun 2019 lalu, tetapi masih saja bisa melakukan operasional BBM dengan memakai bendera dan kop surat PT. TMJ.

Kuat dugaan ada permainan dari para mafia BBM dengan memanfaatkan sarana dan prasarana aset milik PT. TMJ yang sudah lama ditutup itu. Dengan cara mempergunakan legalitas dan surat bodong dengan tujuan memuluskan kegiatan ilegal mereka dilapangan. 

Sementara itu, Direktur Cabang PT. TMJ Kota Padang Ori Elfianto saat dikonfirmasi via ponselnya 081374725xxx dihari yang sama mengaku bahwa memang dia yang dipercaya dari PT. TMJ Pusat untuk melakukan unit usaha di Kota Padang.

Dan terkait apakah PT. TMJ tidak beroperasional lagi semenjak tahun 2019, Ori Elfianti tidak bisa menjelaskan.

"Maaf ya, Pak, saat ini saya pergi ke Jakarta, dan akan menjelaskan secara terang, nanti," jelasnya singkat.

Hingga berita ini tayang, tim masih berupaya mengumpulkan data dan konfirmasi pada pihak-pihak terkait. Tim

MR.COM, PASBAR - Sejumlah alumni SMP N 1 Pasaman tahun 1984 dan alumni SMA N 1 Pasaman tahun 1987 menggelar pertemuan di Pantai Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Sabtu (11/03). Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan juga sebagai bentuk menggali potensi diri serta saling mendukung untuk membangun negeri tercinta.

Pertemuan itu dihadiri oleh guru, serta alumni sekolah mulai dari Wakil Bupati Risnawanto, Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus K dan puluhan alumni lainnya.

Wakil Bupati Risnawanto dalam sambutannya menjelaskan jika pertemuan tersebut terselenggara berkat keinginan untuk merajut silaturahmi di tengah kesibukan masing-masing yang sudah memiliki pekerjaan dan tanggung jawab.

“Jika kita ingat, dari tahun 1984 dan 1987, sudah lebih dari 35 tahun lulus dari putih dongker dan putih abu-abu. Makanya kita patut bersyukur hingga saat ini kita masih sehat dan bisa menjalin silaturahmi,” katanya.

Ia menjelaskan, apa yang menjadi harapan dari alumni diharapkan bisa terwujud. Membantu sesama, mencari jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh alumni.

“Lebih dari itu, kita harus memaksimalkan potensi dari diri kita masing-masing. Untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Sesuai dengan bidang yang kita geluti, sampai masanya kita berhenti menghirup udara di dunia ini,” kata Risnawanto.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus K, bahwa kekuatan alumni untuk membangun itu penting. Bagaimana anggota alumni bisa saling menolong di lingkungan masing-masing maupun sesama alumni.

“Di saat ini kita mempererat silaturahmi. Lebih dari itu saling dukung mendukung untuk kemajuan diri, sehingga memaksimalkan potensi masing-masing,” katanya.

Ditambahkannya bahwa memang saat ini alumni memiliki profesi masing-masing namun memiliki peran yang sama untuk membangun Kabupaten Pasaman Barat.

“Ayo, kita bangun Kabupaten Pasaman Barat ke arah yang lebih baik memberikan contoh kepada generasi muda agar memaksimalkan potensi yang dimiliki agar berguna bagi Nusa dan Bangsa,” Ujarnya.( DDR)

MR.COM, PASBAR - Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Pasaman Barat Drs. H. Yubdi resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) periode 2019-2024.

Pelantikan dan pengambilan sumpah H. Yubdi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pasbar, H. Erianto yang dihadiri juga oleh Bupati Hamsuardi, di ruang rapat gedung DPRD Pasbar, Kamis (09/03)

Diketahui Drs. H. Yubdi dilantik sebagai PAW anggota DPRD Pasbar menggantikan Drs. Budi Nasko karena meninggal dunia beberapa bulan lalu.

Pelantikan tersebut berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 171/75/2023, tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Budi Nasko dan Peresmian Pengangkatan Drs. H. Yubdi Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Masa Bakti 2019-2024.

Ketua DPRD Pasbar, Erianto dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pelantikan tersebut merupakan proses politik yang harus dilalui dalam rangka regenerasi dan pematangan kader partai politik disamping untuk kesinambungan tugas sebagai wakil rakyat.

"Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat saya mengucapkan selamat kepada saudara Drs. H. Yubdi yang telah diambil sumpahnya sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat masa bakti 2019-2024 untuk mengembang tugas sebagai wakil rakyat,” ujar Erianto.

Erianto berharap agar Drs. H. Yubdi dapat segera melakukan penyesuaian diri demi mengemban amanat rakyat dan menjadi penambah spirit dalam pembangunan demokrasi serta dapat memberikan sumbangsih yang nyata kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.(DDR)