Mitra Rakyat

Diterangkannya bahwa kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar reses saja, melainkan di keseharian dirinya sering turun ke lapangan untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat dan uluran tangan seorang Anggota Dewan Aktif bukan hanya sekedar terkait dari pengelolaan dana aspirasi (POKIR) saja .

" Kita selaku Anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat, harus melihat secara lansung, mengecek dan memberikan tanggapan secara lansung kepada masyarakat.

Terutama kepada masyarakat kalangan bawah yang sangat perlu di perhatikan baik itu di bidang lingkungan, kesehatan dan ekonominya dan kita sebagai Anggota Dewan harus memberikan solusi kepada mereka," ujarnya.

Sifrowati Yulianto sangat di senangi oleh kaum ibu - ibu yang terlihat ceria saat proses reses itu di laksanakan.

“Jarang-jarang ada anggota dewan yang merakyat dan mementingkan silaturahmi dan berani berbuat untuk masyarakat daerah pemilihannya.” Ucap salah seorang ibu yang turut hadir dalam reses di Nagari Kajai Kecamatan Talamau.

Sifrowati Yulianto di informasikan akan maju dalam Bacaleg Provinsi Sumatra Barat Daerah Pemilihan Sumbar IV yaitu meliputi Dua Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Hal itu di benarkan oleh Ny.Sifrowati Yulianto saat di temui di kediamannya ,

 “Benar insyaallah saya Bacaleg Provinsi Dapil Sumbar IV dari Fraksi Demokrat DPC Pasaman Barat” ujarnya.

Sifrowati Yulianto menambahkan bahwa dirinya memberanikan diri untuk berkompetisi setingkat lebih maju sebab tak luput dari dukungan masyarakat terutama Daerah Pemilihan I Kabupaten Pasaman Barat.

Selain itu Sifrowati Yulianto,Srikandi Dari Fraksi Demokrat DPC Pasaman Barat,  mengatakan dirinya sudah membulatkan tekat untuk berjuang bersama Masyarakat Pasaman Barat dan Pasaman dalam kompetisi Pemilihan Legislatif Provinsi Terutama Dapil Sumbar IV.(DDR)

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Investasi) di Kota Padang Panjang, menginspirasi DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) untuk merancang hal yang sama agar bisa diterapkan di daerah penghasil kelapa sawit itu.

Hal tersebut mengemuka dari Kunjungan Kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan DPMPTSP Pasar ke DPMPTSP Kota Padang Panjang, Senin (8/3).

Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Endra Yama Putra, S.Pi didampingi Ketua Pansus I, Rusdi, S.E dan Kepala DPMPTSP, Fadlus Sabi, S.Sos, M.M. Mereka membahas Perda yang telah diterapkan lebih kurang emoat tahun di Padang Panjang. Perda itu akan menjadi acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Rombongan disambut Sekretaris DPMPTSP Padang Panjang, Tismaria, S.E M.Si dan jajaran pejabat terkait lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari DPMPTSP Padang Panjang, banyak hal yang bisa kami dapat dan pelajari. Berbagai masukan akan kami bahas lagi bersama-sama dalam pembentukan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi,” kata Endra Yama Putra.

Sebelumnya, Tismaria menjelaskan, pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Padang Panjang bertujuan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan kemampuan daya saing daerah.

Selanjutnya, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta merangsang investor menanamkan modalnya.

Sejak ditetapkan menjadi Perda, kata Tismaria, tren investasi di Padang Panjang terus meningkat. Dalam kurun lima tahun terakhir yaitu pada 2018 sebesar Rp3.850.000.000. Setelah penetapan Perda dimulai 2019 meningkat menjadi Rp17.566.900.000. Seterusnya, pada 2020 Rp26.590.300.000. Pada 2021 sebesar Rp14.380.604.024, dan pada 2022 senilai Rp30.200.000.000.**

Dalam Rakor tersebut Organisasi yang bergerak dibidang kemanusian itu menargetkan 4000 kantong donor darah pada tahun 2023 ini.

Dalam Rakor itu Ketua PMI Pasbar Risnawanto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua relawan PMI dan jurnalis yang telah mendukung organisasi kemanusiaan tersebut. Apalagi saat ini PMI sudah ada di setiap kecamatan yang ada di Pasbar.

"Masukan-masukan dari rekan-rekan semua tentunya menjadi motivasi bagi kami. Apalagi kita juga sudah memiliki nagari yang mencapai 90 nagari. Maka program PMI ini kita harapkan sampai kepada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, dalam hal ini peran dan fungsi dari media dan jurnalis sangat berpengaruh untuk mendukung kinerja PMI ke depan. Selama ini PMI sudah terbantu dengan pemberitaan dan program PMI.

"Di PMI persoalan darah memang menjadi tugas penting kita, karena setetes darah sangat berarti bagi kita. Alhamdulillah capaian darah kita selalu mengalami peningkatan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Markas PMI Rida Warsa menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan darah memang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pihaknya berharap ada peningkatan dan kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darahnya. 

"Untuk tahun 2021 capaian target kita sebanyak 1.898 kantong, tahun 2022 sebanyak 2.856 kantong. Dan untuk 2023 ini kita menargetkan sebanyak 4.000 kantong," katanya.

Ia menjelaskan ada beberapa upaya yang dilakukan PMI untuk menggenjot donor darah di Pasbar ini. Seperti membentuk kelompok donor darah yang sebanyak 48 kelompok. Selain itu kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah, Menumbuhkan kembangkan kelompok donor darah sukarela di masyarakat, perusahaan sekolah dan instansi pemerintah. Peningkatan mutu pengolahan darah dan kapasitas pengolahan darah.

Selain itu, ia juga menjelaskan jika pihaknya memiliki keterbatasan pendingin penyimpanan darah. Sehingga kapasitas darah yang disimpan tidak banyak. 

"Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan rapat koordinasi terkait hal ini. Karena kulkas pendingin ini penting artinya untuk menyimpan darah pendonor," katanya. (DDR)

Dalam sambutanya wakil ketua DPRD Daliyus menyampaikan bahwa pembangunan pasilitas merupakan hal yang mendasar setelah pembangunan pendidikan.

"Untuk itu saya akan mengalokasikan dana pokir untuk pembangunan ini sebesar Rp.200 juta pada tahun ini akan menghibahkan dan semoga kedepan Yayasan Almuminuna Ikhwa semakin maju dalam pembangunan akhlak, agama, iman dan takwa, sehingga menjadi generasi yang mumpuni dalam kehidupan sehari-hari yang akan datang," tegasnya.

Daliyus mengapresiasi TK Almuminuna Ikhwa yang memiliki cukup banyak muridnya, dengan program unggulan Tahfiz Qur’an dengan target 6 juz setelah tamat TK sedangkan muridnya datang se kecamatan Kinali.

Sementara itu sekcam Kinali Sudirman menyampaikan bahwa pendidikan agama merupan salah satu visi dan misi  utama program Tahfidzul Qur’an dan ini sudah dilaksanan di tempat ini, dan untuk dapat terus ditingkatkan.

Sementara Samsuri selaku kepala jorong menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus terhadap TK Almuminuna Ikhwa yang menghibahkan pokirnya untuk pembangunan gedung belajar di tahun ini.

Samsuri mengajak semua wali murid untuk terus saling membantu dalam segala hal terutama pembangunan secara pisik, agar kedepan lokal belajar anak-anak lebih nyaman serta representatif. (DDR)

Disebabkan ada beberapa kebocoran terhadap pipa distribusi saluran menuju rumah warga penerima bantuan. Sehingga, masyarakat tidak maksimal memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut.

Karena itu, beberapa orang tim teknis dari Dinas PRKPP Padang bersama kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas mendatangi kampung tersebut. Selanjutnya memeriksa kerusakan dan langsung memperbaiki pada Selasa (7/3/2023).

"Alhamdulillah sekarang masyarakat disini sudah bisa merasakan kembali segarnya dan sehatnya air bersih program pemerintah ," kata salah seorang warga di kampung Kember, Kelurah Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Sekarang, seluruh kerusakan ataupun kobocoran terhadap pipa-pipa sudah kami perbaiki, kata Wandi, Kontraktor pelaksana pekerjaan instalasi jaringan distribusi air bersih (sr) itu.

Tidak lupa dikesempatan itu, Wandi juga mengucapkan kata maaf kepada seluruh pihak yang ikut terseret terhadap permasalahan yang terjadi. Katanya, kebocoran yang terjadi bukanlah kami sengaja.

"Tapi sekarang Alhamdulillah, masyarakat sudah bisa merasakan sepenuhnya. Insyaallah manfaat dari program peningkatan kesehatan dari pemerintahan bisa dirasakan masyarakat untuk waktu yang lama," ucapnya.

Disaksikan pihak Dinas PRKPP Padang, tokoh masyarakat dan warga, saat dilakukan pengujian terhadap hasil perbaikan. Terbukti, tekanan air yang keluar dari pipa saluran rumah(sr) yang ada dirumah warga sangat kuat.

Dijelaskannya, kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dikerjakan CV. Bintang Kontruksi Utama, selama 120 hari kerja. 

Dibawah kewenangan Dinas PRKPP Padang, pelaksanaan program pemerintah melalui DAK ini sudah berjalan sesuai kaedah dan aturan, kata Wandi.

Ditegaskan Wandi, untuk semua kebocoran yang terjadi, kami bersama konsultan pengawas disaksikan tim dari Dinas PRKPP Padang sudah memperbaikinya.

Klarifikasi yang disampaikan Wandi dikuatkan dengan penjelasan dari Konsultan Pengawas CV.Parama Engineering Consultants, Yudi dengan Sidik.

Kata mereka, setelah kami check kelapangan disetiap rumah warga yang menerima bantuan air bersih tersebut.

" Air nya sudah berjalan lancar dengan kuat. Tidak ada lagi kebocoran terhadap pipa (SR) yang menimbulkan genangan air di halaman rumah warga tersebut," jelasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Laporan yang diserahkan LSM tersebut terkait informasi dugaan korupsi yang terjadi pada pelaksanaan proyek APBD pembangunan jembatan oleh PT.Dawas Gilang Mandiri.

Sebelumnya, sehari setelah acara sertijab antara Kasi Pidsus yang lama dengan yang baru dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Padang, media sudah mengkonfirmasikan kepada Kasi Pidsus yang baru Yuli Andri,SH.MH, menyangkut tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang dilakukan PT. Dawas.

LSM Awak : Masyarakat Berharap Kasi Pidsus Yang Baru Selesaikan Laporan Dugaan Korupsi Jembatan

Namun mungkin sebagai Kasi Pidsus yang baru beberapa hari menjabat, Yuli Andri mengatakan tidak mau berkomentar secara kedinasan.

"Maaf, secara kedinasan saya tidak diperkenankan untuk memberikan komentar. Saudara dapat menanyakan hal tersebut langsung kepada Kajari, atau Saudara dapat melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada kami, kami akan memproses laporan tersebut secara transparan dan profesional," kata Yuli Andri waktu itu pada 28 Februari 2023 waktu lalu.

Pada hari ini, media kembali mengkonfirmasikan kepada Yuli Andri terkait tindak lanjut laporan yang diserahkan LSM Awak tersebut. Namun,  Yuli Andri mengatakan tidak menemukan register lapor itu.

"Saya cek di register penerimaan laporan pidsus, tidak ada laporan sebagaimana dimaksud," kata Yuli Andri pada hari yang sama via telepon.

Menyangkut informasi bahwa berkas laporan langsung diterima Kasi Pidsus yang lama sesuai keterangan Defriato Tanius. Kemudian Yuli Andri menjawabnya mungkin itu bisa ditanyakan ke Kasi Pidsus yang lama.

"Waduh kalo itu mungkin bisa di tanyakan sama kasi pidsus lama, laporan seharusnya diterima kajari langsung," jelas Yuli Andri.

Dipidsus berkas itu tidak ada, tapi bisa saja di intel?. Sebaiknya konfirmasi langsung ke pak Kejari, pungkasnya.

Sementara, keterangan dari Ketua LSM Awak , Defrianto Tanius berkas laporan diserahkan langsung ketangan mantan Kasi Pidsus Kejari Padang, Therry Gutama, S.H., M.H. pada Kamis, 26 Januari 2023 waktu lalu diruang kerjanya.

"Laporan Informasi Dugaan Korupsi ditujukan Kepada Yth Kajari Padang. Melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Padang. Surat laporan diterima oleh Kasi Pidsus," terang Defriato Tanius, pada Selasa (7/3/2023) di Padang.

Menurut keterangan Kasi Pidsus masa itu, kata Defriato, laporan langsung akan diserahkan ke Ruangan Kajari, tutupnya singkat.

Waktu sebelumnya, media juga pernah mengkonfirmasikan terkait laporan itu ke Therry Gutama. Sebagai mantan Kasi Pidsus, Therry mengatakan, seluruh berkas terkait laporan tersebut sudah diserahkan kepada Kasi Pidsus yang baru. Therry merasa tidak ada hubungannya lagi dengan proses laporan LSM Awak itu.

"Seluruh berkas ada kasubdik bernama Andre. Mungkin beliau belum menerima berkas tersebut karena masih baru," terang Therry waktu itu pada Selasa (28/2/2023) via telepon 0812-6720-xxx.

Dalam pelaksanaan proses nya masih bersifat positif. Dan proses secara administrasi telah diserahkan kepada Kasi Pidsus Yuli Andri, pungkasnya.

Menurut pandangan Yatun, SH., sertijab selain pergantian jabatan juga disertai dengan alih tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru.

"Secara administratif, semua wewenang dan tanggung jawab ikut berpindah dari pejabat lama kepada pejabat baru,", ungkap Yatun pada Selasa (7/3/2023) di Padang.

Meskipun ada kesalahan administrasi di masa pejabat lama, pejabat baru tetap ikut bertanggung jawab. Itu sebabnya, pengalihan tanggung jawab itu dibuat secara tertulis dalam Berita Acara Sertijab, tutup Yatun.

Sampai berita ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Alfiandi sebagai Kasi Intel di Kejari Padang dan Mhd.Fatria selaku Kepala Kejari Padang.

Media masih melakukan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lain hingga berita diterbitkan.(cr)