Mitra Rakyat

Dalam sambutanya wakil ketua DPRD Daliyus menyampaikan bahwa pembangunan pasilitas merupakan hal yang mendasar setelah pembangunan pendidikan.

"Untuk itu saya akan mengalokasikan dana pokir untuk pembangunan ini sebesar Rp.200 juta pada tahun ini akan menghibahkan dan semoga kedepan Yayasan Almuminuna Ikhwa semakin maju dalam pembangunan akhlak, agama, iman dan takwa, sehingga menjadi generasi yang mumpuni dalam kehidupan sehari-hari yang akan datang," tegasnya.

Daliyus mengapresiasi TK Almuminuna Ikhwa yang memiliki cukup banyak muridnya, dengan program unggulan Tahfiz Qur’an dengan target 6 juz setelah tamat TK sedangkan muridnya datang se kecamatan Kinali.

Sementara itu sekcam Kinali Sudirman menyampaikan bahwa pendidikan agama merupan salah satu visi dan misi  utama program Tahfidzul Qur’an dan ini sudah dilaksanan di tempat ini, dan untuk dapat terus ditingkatkan.

Sementara Samsuri selaku kepala jorong menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus terhadap TK Almuminuna Ikhwa yang menghibahkan pokirnya untuk pembangunan gedung belajar di tahun ini.

Samsuri mengajak semua wali murid untuk terus saling membantu dalam segala hal terutama pembangunan secara pisik, agar kedepan lokal belajar anak-anak lebih nyaman serta representatif. (DDR)

Disebabkan ada beberapa kebocoran terhadap pipa distribusi saluran menuju rumah warga penerima bantuan. Sehingga, masyarakat tidak maksimal memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut.

Karena itu, beberapa orang tim teknis dari Dinas PRKPP Padang bersama kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas mendatangi kampung tersebut. Selanjutnya memeriksa kerusakan dan langsung memperbaiki pada Selasa (7/3/2023).

"Alhamdulillah sekarang masyarakat disini sudah bisa merasakan kembali segarnya dan sehatnya air bersih program pemerintah ," kata salah seorang warga di kampung Kember, Kelurah Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Sekarang, seluruh kerusakan ataupun kobocoran terhadap pipa-pipa sudah kami perbaiki, kata Wandi, Kontraktor pelaksana pekerjaan instalasi jaringan distribusi air bersih (sr) itu.

Tidak lupa dikesempatan itu, Wandi juga mengucapkan kata maaf kepada seluruh pihak yang ikut terseret terhadap permasalahan yang terjadi. Katanya, kebocoran yang terjadi bukanlah kami sengaja.

"Tapi sekarang Alhamdulillah, masyarakat sudah bisa merasakan sepenuhnya. Insyaallah manfaat dari program peningkatan kesehatan dari pemerintahan bisa dirasakan masyarakat untuk waktu yang lama," ucapnya.

Disaksikan pihak Dinas PRKPP Padang, tokoh masyarakat dan warga, saat dilakukan pengujian terhadap hasil perbaikan. Terbukti, tekanan air yang keluar dari pipa saluran rumah(sr) yang ada dirumah warga sangat kuat.

Dijelaskannya, kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dikerjakan CV. Bintang Kontruksi Utama, selama 120 hari kerja. 

Dibawah kewenangan Dinas PRKPP Padang, pelaksanaan program pemerintah melalui DAK ini sudah berjalan sesuai kaedah dan aturan, kata Wandi.

Ditegaskan Wandi, untuk semua kebocoran yang terjadi, kami bersama konsultan pengawas disaksikan tim dari Dinas PRKPP Padang sudah memperbaikinya.

Klarifikasi yang disampaikan Wandi dikuatkan dengan penjelasan dari Konsultan Pengawas CV.Parama Engineering Consultants, Yudi dengan Sidik.

Kata mereka, setelah kami check kelapangan disetiap rumah warga yang menerima bantuan air bersih tersebut.

" Air nya sudah berjalan lancar dengan kuat. Tidak ada lagi kebocoran terhadap pipa (SR) yang menimbulkan genangan air di halaman rumah warga tersebut," jelasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Laporan yang diserahkan LSM tersebut terkait informasi dugaan korupsi yang terjadi pada pelaksanaan proyek APBD pembangunan jembatan oleh PT.Dawas Gilang Mandiri.

Sebelumnya, sehari setelah acara sertijab antara Kasi Pidsus yang lama dengan yang baru dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Padang, media sudah mengkonfirmasikan kepada Kasi Pidsus yang baru Yuli Andri,SH.MH, menyangkut tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang dilakukan PT. Dawas.

LSM Awak : Masyarakat Berharap Kasi Pidsus Yang Baru Selesaikan Laporan Dugaan Korupsi Jembatan

Namun mungkin sebagai Kasi Pidsus yang baru beberapa hari menjabat, Yuli Andri mengatakan tidak mau berkomentar secara kedinasan.

"Maaf, secara kedinasan saya tidak diperkenankan untuk memberikan komentar. Saudara dapat menanyakan hal tersebut langsung kepada Kajari, atau Saudara dapat melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada kami, kami akan memproses laporan tersebut secara transparan dan profesional," kata Yuli Andri waktu itu pada 28 Februari 2023 waktu lalu.

Pada hari ini, media kembali mengkonfirmasikan kepada Yuli Andri terkait tindak lanjut laporan yang diserahkan LSM Awak tersebut. Namun,  Yuli Andri mengatakan tidak menemukan register lapor itu.

"Saya cek di register penerimaan laporan pidsus, tidak ada laporan sebagaimana dimaksud," kata Yuli Andri pada hari yang sama via telepon.

Menyangkut informasi bahwa berkas laporan langsung diterima Kasi Pidsus yang lama sesuai keterangan Defriato Tanius. Kemudian Yuli Andri menjawabnya mungkin itu bisa ditanyakan ke Kasi Pidsus yang lama.

"Waduh kalo itu mungkin bisa di tanyakan sama kasi pidsus lama, laporan seharusnya diterima kajari langsung," jelas Yuli Andri.

Dipidsus berkas itu tidak ada, tapi bisa saja di intel?. Sebaiknya konfirmasi langsung ke pak Kejari, pungkasnya.

Sementara, keterangan dari Ketua LSM Awak , Defrianto Tanius berkas laporan diserahkan langsung ketangan mantan Kasi Pidsus Kejari Padang, Therry Gutama, S.H., M.H. pada Kamis, 26 Januari 2023 waktu lalu diruang kerjanya.

"Laporan Informasi Dugaan Korupsi ditujukan Kepada Yth Kajari Padang. Melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Padang. Surat laporan diterima oleh Kasi Pidsus," terang Defriato Tanius, pada Selasa (7/3/2023) di Padang.

Menurut keterangan Kasi Pidsus masa itu, kata Defriato, laporan langsung akan diserahkan ke Ruangan Kajari, tutupnya singkat.

Waktu sebelumnya, media juga pernah mengkonfirmasikan terkait laporan itu ke Therry Gutama. Sebagai mantan Kasi Pidsus, Therry mengatakan, seluruh berkas terkait laporan tersebut sudah diserahkan kepada Kasi Pidsus yang baru. Therry merasa tidak ada hubungannya lagi dengan proses laporan LSM Awak itu.

"Seluruh berkas ada kasubdik bernama Andre. Mungkin beliau belum menerima berkas tersebut karena masih baru," terang Therry waktu itu pada Selasa (28/2/2023) via telepon 0812-6720-xxx.

Dalam pelaksanaan proses nya masih bersifat positif. Dan proses secara administrasi telah diserahkan kepada Kasi Pidsus Yuli Andri, pungkasnya.

Menurut pandangan Yatun, SH., sertijab selain pergantian jabatan juga disertai dengan alih tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru.

"Secara administratif, semua wewenang dan tanggung jawab ikut berpindah dari pejabat lama kepada pejabat baru,", ungkap Yatun pada Selasa (7/3/2023) di Padang.

Meskipun ada kesalahan administrasi di masa pejabat lama, pejabat baru tetap ikut bertanggung jawab. Itu sebabnya, pengalihan tanggung jawab itu dibuat secara tertulis dalam Berita Acara Sertijab, tutup Yatun.

Sampai berita ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Alfiandi sebagai Kasi Intel di Kejari Padang dan Mhd.Fatria selaku Kepala Kejari Padang.

Media masih melakukan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lain hingga berita diterbitkan.(cr)

Supriono menyampaikan pada Siswa SMAN 1 Pasaman, Tahun 2023 ini memang merupakan kegiatan yang telah diagendakan di beberapa titik, sejak 5 Maret hingga 8 Maret mendatang, untuk mendengar dan menjemput aspirasi masyarakat. 

Dalam kegiatan itu, terlihat siswa antusias menyampaikan aspirasinya, dari berbagai usulan tersebut, lebih dominan yang diusulkan pada pembangunan infrastruktur seperti, perbaikan jalan, dan Pendidikan termasuk potensi wisata hingga pembangunan Masjid.Supriono merasa bangga dan apresiasi terhadap respon maupun permintaan yang disampaikan oleh Siswa, seperti usulan pendidikan yang berkualitas pembuatan jalan, hingga bantuan pendidikan usaha untuk ekonomi yang lemah termasuk rehabilitasi tempat ibadah dan usulan bantuan prasarana olahraga maupun pembangunan wisata.

“Persoalan pendidikan ini memang menjadi catatan penting bagi kita semua, sebab pendidikan diharapkan dapat menjadi perhatian utama.Untuk itu saya berharap usulan usulan ini dapat kita akomodir di tahun 2024 mendatang,” terang Supriono.

Antusias para siswa dalam mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Pasbar Supriono yang merupakan Politisi partai PKS ini yang sudah duduk 2 Periode merespon aspirasi juga memberikan pencerahan tentang regulasi dan kewenangan legislatif dalam membangun daerah.

Semua aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh siswa yang hadir tersebut, menjadi catatan tersendiri bagi Supriono dan menurutnya, semua akan dibahas di DPRD Pasbar pada sidang pari purna kamis mendatang agar ada skala prioritas yang akan dimasukan pada agenda pembangunan tahun 2024 mendatang.

“Permintaan tersebut akan saya koordinasikan terlebih dahulu sebelumnya kepada pihak terkait. Kemudian beberapa permintaan bantuan-bantuan lain akan kita tampung dan akan dibahas untuk diperjuangkan hingga terealisasi,” kata Supriono.

Pada akhir reses tersebut Supriono menyampaikan, melalui reses ini pihaknya memang telah mengagendakan turun ke daerah pemilihannya menemui masyarakat, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan dijadikan saran pokok-pokok pikiran DPRD dalam menyusun rancangan awal program kerja daerah ke depan.

“Aspirasi melalui diskusi dan dialog langsung ini, tentu akan menjadi catatan bagi saya dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan kepada pihak eksekutif nantinya,” tutup Supriono.(DDR)

Apalagi, saat ini masyarakat penerima bantuan program peningkatan kesehatan dari pemerintah pusat itu belum merasakan dari manfaatnya air bersih tersebut.

Seorang Aktivis Anti Korupsi dan penggiat hukum Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan,SH., menilai ada indikasi "kongkalingkong" yang terjadi pada saat pengerjaan dilaksanakan dan disaat dilakukan proses serah terima (PHO).

"Dengan adanya persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut. Tersirat, ada dugaan waktu pekerjaan dilakukan tidak sesuai speks teknis baik pelaksanaan fisik atau material atau barang yang digunakan oleh rekanan" ujarnya, pada Senin (6/3/2023) via telepon.

Yatun,SH : Kekecewaan Masyarakat, Bukti Kinerja Dinas PRKPP Padang Tidak Konsisten Dalam Lakukan Pengawasan Proyek Negara

Menurutnya, mustahil kalau pihak Dinas PRKPP Padang selama ini tidak mengetahui kebocoran pipa tersebut, seperti yang dikatakan Noviyanti melalui pemberitaan media online GoAsianews.com baru-baru ini. 

Karena, masyarakat sendiri mengaku sudah tiga bulan sejak pekerjaan sudah di PHO, kebocoran pipa itu terjadi. "Diduga kebocoran pipa sudah terjadi di waktu tim dari Dinas PRKPP Padang melakukan PHO terhadap proyek pipa tersebut,".

Kemudian kata Mahdiyal lagi, menurut informasi, PHO dilakukan pada Bulan November 2022, sangat singkron dengan waktu lamanya masyarakat belum merasakan manfaat dari program pemerintah pusat itu.

Jadi keterangan yang disampaikan Noviyanti, bahwa baru mengetahui kebocoran itu melalui pemberitaan media, rasanya sangat tidak masuk akal, ujar pengacara muda itu.

"PPK tersebut terkesan sedang membangun opini, agar publik bisa menilai kalau pelaksanaan proyek negara yang ada dibawah kewenangan Dinas PRKPP Padang itu dilakukannya sudah sesuai dengan rencana," ketusnya.

Terkait kebocoran pipa, Noviyanti terkesan sedang mengalihkan asumsi liar publik ,kalau hal tersebut murni dari kesalahan rekanan, bukan dari instansi tempatnya bekerja, jelasnya lagi.

Pertanyaannya, apakah tim PHO dari Dinas sebelum melakukan serah terima pertama, ada melakukan pemeriksaan secara bersama-sama dengan berdasarkan checklist pemeriksaan, ungkap Mahdiyal.

"Kalau memang sudah, kenapa pihak Dinas PRKPP Padang masih kecolongan. Tidak tanggung -tanggung, kebocoran pipa terjadi diduga lebih dari separoh rumah masyarakat penerima bantuan di kampung tersebut," tegasnya. 

Mahdiyal Hasan sebagai seorang pengacara dengan analisa hukumnya mengatakan, dengan adanya persoalan ini, ada indikasi KKN yang terjadi pada pelaksanaan proyek negara ini yang sangat patut untuk diungkap penegak hukum.

"Sebab, persoalan ini selain telah merugikan masyarakat, yang pasti sudah merugikan keuangan negara," pungkasnya.

Sementara, Noviyanti meski sudah sering dihubungi media via telepon dan WhatsApp 0812-6624-9xxx. Namun, diduga kuat ibu yang menjabat Kabid di Dinas PRKPP Padang tersebut tidak respon alias "bungkam".

Sampai berita ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Noviyanti dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Proyek yang dikerjakan melalui PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, Balai Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumbar itu diduga berjalan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Mirisnya, PT. Rafa Karya Indonesia sebagai kontraktor pelaksana seakan mendapat dukungan Konsultan Supervisi PT.Bina Lestari Lingkungan Sejahtera KSO dan PPK Air Minum, BPPW Sumbar dalam melakukan pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai speks teknis tersebut.

Kegiatan yang menelan anggaran sebesar Rp 5.644.500.000, sumber APBN TA 2022-2023 yang masih berjalan itu. Dalam pengerjaanya terindikasi asal jadi, pada pekerjaan galian dan pembesian.

Direksikeet Proyek BPPW Sumbar Seperti "Tempat Jual Karcis Pasar Malam", Diduga Tidak Mengacu PP No 35 Tahun 2015

Hal itu terpantau tim media pada Sabtu(4/3/2023) di lokasi pekerjaan Kampung Jua, Kota Padang. Untuk galian tanah diduga tidak sesuai spesifikasi pada kedalamannya.

Disaat media melakukan pengukuran terhadap kedalaman galian itu dengan menggunakan alat ukur (meteran), kedalamannya diperoleh tidak lebih dari 120cm diukur dari dasar galian tanah.

Kemudian menyangkut teknis saat Pipa HDPE dengan diameter 400mm sebelum ditimbun. Diduga, rekanan tidak memakai pasir urug sebagai alas atau selimut pipa sebelum melakukan penimbunan kembali.

Selanjutnya terkait spesifikasi jenis tanah urugan (tanah timbunan) yang digunakan kontraktor. Disinyalir, kontraktor tidak memakai tanah urug pilihan, tetapi tanah bekas galian yang mengandung batu dan bekas pecahan bongkaran beton.

Seterusnya, kejanggalan juga terlihat pada pekerjaan rangkaian pembesian Abutmen(penopang pipa) di ujung jembatan. Ada indikasi pada pekerjaan tersebut rekanan tidak mengacu pada aturan 40D (40xDiameter) yang tertuang dalam aturan PBI Tahun 1971.

Jarak sengkang begol besi ulir diameter 16mm, juga saat dilakukan pengukuran didapati sekitar 30cm. Kemudian jarak untuk sambungan besi ulir pun sekitar 15cm dan tidak dikaitkan atau menggunakan hak seperti yang ada pada Aturan PBI 1971 tersebut.

Namun hal tersebut disinyalir tidak menjadi permasalahan oleh Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar Rocky Adam.

Sebab, dari jawaban konfirmasi yang disampaikannya, Kusworo mengatakan, pekerjaan yang dilakukan rekanan sudah sesuai teknis dengan progres bagus.

"Kalau secara teknis, menurut saya dan sudah sering disampaikan sudah memenuhi. Secara progres juga sudah bagus, karena progres positif," terang Kusworo Darpito pada Ahad (5/3/2023) via telepon.

Selanjut dikatakan Kusworo, pekerjaan SPAM menurut kami pekerjaan kemanusian. "Oleh karena itu kita dibalai selalu saya tekankan untuk selalu bekerja dengan hati tidak hanya sekedar masalah proyek semata," ucap Kusworo.

"Agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati Air Bersih. Kepuasan tersendiri bagi kami, bisa sukses dan berhasil mengalirkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan," ucap Kabalai PPW Sumbar itu.

InsyaAllah kami selalu berusaha untk bekerja dengan hati, ikhlas dan amanah berusaha yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat, pungkasnya.

Demikian juga penjelasan yang dilontarkan Rocky Adam. Sebagai Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar, menurut Rocky secara keseluruhan pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis. Baik pekerjaan pembesian, dan pekerjaan galian. 

"Pekerjaan pembesian yang dilakukan rekanan untuk Abutmen tersebut, berjalan sudah sesuai aturan 40D yang tertuang dalam aturan PBI Tahun 1971 tersebut," kata Rocky.

Menyangkut temuan media terhadap pipa HDPE dengan diameter 400mm ditimbun tidak dialas atau diselimuti menggunakan pasir urug pilihan. Kemudian tanah urug yang dipakai untuk menimbun pipa yang diduga tanah bekas galian berbatu dan dicampur bekas bongkaran beton.

Menurut Rocky, pekerjaan tersebut juga sudah sesuai teknis. "Sesuai dengan pengakuan dari konsultan supervisi yang setiap hari berada dilokasi pekerjaan," tandasnya

Sementara, untuk urugan masih akan ada pemadatan lagi sebelum di rekondisi. Kesimpulannya, seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan PT.Rafa Karya Indonesia sudah sesuai speks dan teknis, tutup Rocky Adam dengan tegas.

Sementara, Prastyo Budi Luhur akrab dipanggil Luluk, sebagai PPK Air Minum pada proyek tersebut hingga berita ditayangkan belum bisa berikan penjelasannya terkait hal tersebut.

Bagaimanakah tanggapan ahli kontruksi terkait pelaksanaan proyek perpipaan tersebut, hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)