Mitra Rakyat

Laporan yang diserahkan LSM tersebut terkait informasi dugaan korupsi yang terjadi pada pelaksanaan proyek APBD pembangunan jembatan oleh PT.Dawas Gilang Mandiri.

Sebelumnya, sehari setelah acara sertijab antara Kasi Pidsus yang lama dengan yang baru dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Padang, media sudah mengkonfirmasikan kepada Kasi Pidsus yang baru Yuli Andri,SH.MH, menyangkut tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang dilakukan PT. Dawas.

LSM Awak : Masyarakat Berharap Kasi Pidsus Yang Baru Selesaikan Laporan Dugaan Korupsi Jembatan

Namun mungkin sebagai Kasi Pidsus yang baru beberapa hari menjabat, Yuli Andri mengatakan tidak mau berkomentar secara kedinasan.

"Maaf, secara kedinasan saya tidak diperkenankan untuk memberikan komentar. Saudara dapat menanyakan hal tersebut langsung kepada Kajari, atau Saudara dapat melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada kami, kami akan memproses laporan tersebut secara transparan dan profesional," kata Yuli Andri waktu itu pada 28 Februari 2023 waktu lalu.

Pada hari ini, media kembali mengkonfirmasikan kepada Yuli Andri terkait tindak lanjut laporan yang diserahkan LSM Awak tersebut. Namun,  Yuli Andri mengatakan tidak menemukan register lapor itu.

"Saya cek di register penerimaan laporan pidsus, tidak ada laporan sebagaimana dimaksud," kata Yuli Andri pada hari yang sama via telepon.

Menyangkut informasi bahwa berkas laporan langsung diterima Kasi Pidsus yang lama sesuai keterangan Defriato Tanius. Kemudian Yuli Andri menjawabnya mungkin itu bisa ditanyakan ke Kasi Pidsus yang lama.

"Waduh kalo itu mungkin bisa di tanyakan sama kasi pidsus lama, laporan seharusnya diterima kajari langsung," jelas Yuli Andri.

Dipidsus berkas itu tidak ada, tapi bisa saja di intel?. Sebaiknya konfirmasi langsung ke pak Kejari, pungkasnya.

Sementara, keterangan dari Ketua LSM Awak , Defrianto Tanius berkas laporan diserahkan langsung ketangan mantan Kasi Pidsus Kejari Padang, Therry Gutama, S.H., M.H. pada Kamis, 26 Januari 2023 waktu lalu diruang kerjanya.

"Laporan Informasi Dugaan Korupsi ditujukan Kepada Yth Kajari Padang. Melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Padang. Surat laporan diterima oleh Kasi Pidsus," terang Defriato Tanius, pada Selasa (7/3/2023) di Padang.

Menurut keterangan Kasi Pidsus masa itu, kata Defriato, laporan langsung akan diserahkan ke Ruangan Kajari, tutupnya singkat.

Waktu sebelumnya, media juga pernah mengkonfirmasikan terkait laporan itu ke Therry Gutama. Sebagai mantan Kasi Pidsus, Therry mengatakan, seluruh berkas terkait laporan tersebut sudah diserahkan kepada Kasi Pidsus yang baru. Therry merasa tidak ada hubungannya lagi dengan proses laporan LSM Awak itu.

"Seluruh berkas ada kasubdik bernama Andre. Mungkin beliau belum menerima berkas tersebut karena masih baru," terang Therry waktu itu pada Selasa (28/2/2023) via telepon 0812-6720-xxx.

Dalam pelaksanaan proses nya masih bersifat positif. Dan proses secara administrasi telah diserahkan kepada Kasi Pidsus Yuli Andri, pungkasnya.

Menurut pandangan Yatun, SH., sertijab selain pergantian jabatan juga disertai dengan alih tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru.

"Secara administratif, semua wewenang dan tanggung jawab ikut berpindah dari pejabat lama kepada pejabat baru,", ungkap Yatun pada Selasa (7/3/2023) di Padang.

Meskipun ada kesalahan administrasi di masa pejabat lama, pejabat baru tetap ikut bertanggung jawab. Itu sebabnya, pengalihan tanggung jawab itu dibuat secara tertulis dalam Berita Acara Sertijab, tutup Yatun.

Sampai berita ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Alfiandi sebagai Kasi Intel di Kejari Padang dan Mhd.Fatria selaku Kepala Kejari Padang.

Media masih melakukan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lain hingga berita diterbitkan.(cr)

Supriono menyampaikan pada Siswa SMAN 1 Pasaman, Tahun 2023 ini memang merupakan kegiatan yang telah diagendakan di beberapa titik, sejak 5 Maret hingga 8 Maret mendatang, untuk mendengar dan menjemput aspirasi masyarakat. 

Dalam kegiatan itu, terlihat siswa antusias menyampaikan aspirasinya, dari berbagai usulan tersebut, lebih dominan yang diusulkan pada pembangunan infrastruktur seperti, perbaikan jalan, dan Pendidikan termasuk potensi wisata hingga pembangunan Masjid.Supriono merasa bangga dan apresiasi terhadap respon maupun permintaan yang disampaikan oleh Siswa, seperti usulan pendidikan yang berkualitas pembuatan jalan, hingga bantuan pendidikan usaha untuk ekonomi yang lemah termasuk rehabilitasi tempat ibadah dan usulan bantuan prasarana olahraga maupun pembangunan wisata.

“Persoalan pendidikan ini memang menjadi catatan penting bagi kita semua, sebab pendidikan diharapkan dapat menjadi perhatian utama.Untuk itu saya berharap usulan usulan ini dapat kita akomodir di tahun 2024 mendatang,” terang Supriono.

Antusias para siswa dalam mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Pasbar Supriono yang merupakan Politisi partai PKS ini yang sudah duduk 2 Periode merespon aspirasi juga memberikan pencerahan tentang regulasi dan kewenangan legislatif dalam membangun daerah.

Semua aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh siswa yang hadir tersebut, menjadi catatan tersendiri bagi Supriono dan menurutnya, semua akan dibahas di DPRD Pasbar pada sidang pari purna kamis mendatang agar ada skala prioritas yang akan dimasukan pada agenda pembangunan tahun 2024 mendatang.

“Permintaan tersebut akan saya koordinasikan terlebih dahulu sebelumnya kepada pihak terkait. Kemudian beberapa permintaan bantuan-bantuan lain akan kita tampung dan akan dibahas untuk diperjuangkan hingga terealisasi,” kata Supriono.

Pada akhir reses tersebut Supriono menyampaikan, melalui reses ini pihaknya memang telah mengagendakan turun ke daerah pemilihannya menemui masyarakat, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan dijadikan saran pokok-pokok pikiran DPRD dalam menyusun rancangan awal program kerja daerah ke depan.

“Aspirasi melalui diskusi dan dialog langsung ini, tentu akan menjadi catatan bagi saya dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan kepada pihak eksekutif nantinya,” tutup Supriono.(DDR)

Apalagi, saat ini masyarakat penerima bantuan program peningkatan kesehatan dari pemerintah pusat itu belum merasakan dari manfaatnya air bersih tersebut.

Seorang Aktivis Anti Korupsi dan penggiat hukum Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan,SH., menilai ada indikasi "kongkalingkong" yang terjadi pada saat pengerjaan dilaksanakan dan disaat dilakukan proses serah terima (PHO).

"Dengan adanya persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut. Tersirat, ada dugaan waktu pekerjaan dilakukan tidak sesuai speks teknis baik pelaksanaan fisik atau material atau barang yang digunakan oleh rekanan" ujarnya, pada Senin (6/3/2023) via telepon.

Yatun,SH : Kekecewaan Masyarakat, Bukti Kinerja Dinas PRKPP Padang Tidak Konsisten Dalam Lakukan Pengawasan Proyek Negara

Menurutnya, mustahil kalau pihak Dinas PRKPP Padang selama ini tidak mengetahui kebocoran pipa tersebut, seperti yang dikatakan Noviyanti melalui pemberitaan media online GoAsianews.com baru-baru ini. 

Karena, masyarakat sendiri mengaku sudah tiga bulan sejak pekerjaan sudah di PHO, kebocoran pipa itu terjadi. "Diduga kebocoran pipa sudah terjadi di waktu tim dari Dinas PRKPP Padang melakukan PHO terhadap proyek pipa tersebut,".

Kemudian kata Mahdiyal lagi, menurut informasi, PHO dilakukan pada Bulan November 2022, sangat singkron dengan waktu lamanya masyarakat belum merasakan manfaat dari program pemerintah pusat itu.

Jadi keterangan yang disampaikan Noviyanti, bahwa baru mengetahui kebocoran itu melalui pemberitaan media, rasanya sangat tidak masuk akal, ujar pengacara muda itu.

"PPK tersebut terkesan sedang membangun opini, agar publik bisa menilai kalau pelaksanaan proyek negara yang ada dibawah kewenangan Dinas PRKPP Padang itu dilakukannya sudah sesuai dengan rencana," ketusnya.

Terkait kebocoran pipa, Noviyanti terkesan sedang mengalihkan asumsi liar publik ,kalau hal tersebut murni dari kesalahan rekanan, bukan dari instansi tempatnya bekerja, jelasnya lagi.

Pertanyaannya, apakah tim PHO dari Dinas sebelum melakukan serah terima pertama, ada melakukan pemeriksaan secara bersama-sama dengan berdasarkan checklist pemeriksaan, ungkap Mahdiyal.

"Kalau memang sudah, kenapa pihak Dinas PRKPP Padang masih kecolongan. Tidak tanggung -tanggung, kebocoran pipa terjadi diduga lebih dari separoh rumah masyarakat penerima bantuan di kampung tersebut," tegasnya. 

Mahdiyal Hasan sebagai seorang pengacara dengan analisa hukumnya mengatakan, dengan adanya persoalan ini, ada indikasi KKN yang terjadi pada pelaksanaan proyek negara ini yang sangat patut untuk diungkap penegak hukum.

"Sebab, persoalan ini selain telah merugikan masyarakat, yang pasti sudah merugikan keuangan negara," pungkasnya.

Sementara, Noviyanti meski sudah sering dihubungi media via telepon dan WhatsApp 0812-6624-9xxx. Namun, diduga kuat ibu yang menjabat Kabid di Dinas PRKPP Padang tersebut tidak respon alias "bungkam".

Sampai berita ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Noviyanti dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Proyek yang dikerjakan melalui PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, Balai Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumbar itu diduga berjalan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Mirisnya, PT. Rafa Karya Indonesia sebagai kontraktor pelaksana seakan mendapat dukungan Konsultan Supervisi PT.Bina Lestari Lingkungan Sejahtera KSO dan PPK Air Minum, BPPW Sumbar dalam melakukan pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai speks teknis tersebut.

Kegiatan yang menelan anggaran sebesar Rp 5.644.500.000, sumber APBN TA 2022-2023 yang masih berjalan itu. Dalam pengerjaanya terindikasi asal jadi, pada pekerjaan galian dan pembesian.

Direksikeet Proyek BPPW Sumbar Seperti "Tempat Jual Karcis Pasar Malam", Diduga Tidak Mengacu PP No 35 Tahun 2015

Hal itu terpantau tim media pada Sabtu(4/3/2023) di lokasi pekerjaan Kampung Jua, Kota Padang. Untuk galian tanah diduga tidak sesuai spesifikasi pada kedalamannya.

Disaat media melakukan pengukuran terhadap kedalaman galian itu dengan menggunakan alat ukur (meteran), kedalamannya diperoleh tidak lebih dari 120cm diukur dari dasar galian tanah.

Kemudian menyangkut teknis saat Pipa HDPE dengan diameter 400mm sebelum ditimbun. Diduga, rekanan tidak memakai pasir urug sebagai alas atau selimut pipa sebelum melakukan penimbunan kembali.

Selanjutnya terkait spesifikasi jenis tanah urugan (tanah timbunan) yang digunakan kontraktor. Disinyalir, kontraktor tidak memakai tanah urug pilihan, tetapi tanah bekas galian yang mengandung batu dan bekas pecahan bongkaran beton.

Seterusnya, kejanggalan juga terlihat pada pekerjaan rangkaian pembesian Abutmen(penopang pipa) di ujung jembatan. Ada indikasi pada pekerjaan tersebut rekanan tidak mengacu pada aturan 40D (40xDiameter) yang tertuang dalam aturan PBI Tahun 1971.

Jarak sengkang begol besi ulir diameter 16mm, juga saat dilakukan pengukuran didapati sekitar 30cm. Kemudian jarak untuk sambungan besi ulir pun sekitar 15cm dan tidak dikaitkan atau menggunakan hak seperti yang ada pada Aturan PBI 1971 tersebut.

Namun hal tersebut disinyalir tidak menjadi permasalahan oleh Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar Rocky Adam.

Sebab, dari jawaban konfirmasi yang disampaikannya, Kusworo mengatakan, pekerjaan yang dilakukan rekanan sudah sesuai teknis dengan progres bagus.

"Kalau secara teknis, menurut saya dan sudah sering disampaikan sudah memenuhi. Secara progres juga sudah bagus, karena progres positif," terang Kusworo Darpito pada Ahad (5/3/2023) via telepon.

Selanjut dikatakan Kusworo, pekerjaan SPAM menurut kami pekerjaan kemanusian. "Oleh karena itu kita dibalai selalu saya tekankan untuk selalu bekerja dengan hati tidak hanya sekedar masalah proyek semata," ucap Kusworo.

"Agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati Air Bersih. Kepuasan tersendiri bagi kami, bisa sukses dan berhasil mengalirkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan," ucap Kabalai PPW Sumbar itu.

InsyaAllah kami selalu berusaha untk bekerja dengan hati, ikhlas dan amanah berusaha yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat, pungkasnya.

Demikian juga penjelasan yang dilontarkan Rocky Adam. Sebagai Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar, menurut Rocky secara keseluruhan pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis. Baik pekerjaan pembesian, dan pekerjaan galian. 

"Pekerjaan pembesian yang dilakukan rekanan untuk Abutmen tersebut, berjalan sudah sesuai aturan 40D yang tertuang dalam aturan PBI Tahun 1971 tersebut," kata Rocky.

Menyangkut temuan media terhadap pipa HDPE dengan diameter 400mm ditimbun tidak dialas atau diselimuti menggunakan pasir urug pilihan. Kemudian tanah urug yang dipakai untuk menimbun pipa yang diduga tanah bekas galian berbatu dan dicampur bekas bongkaran beton.

Menurut Rocky, pekerjaan tersebut juga sudah sesuai teknis. "Sesuai dengan pengakuan dari konsultan supervisi yang setiap hari berada dilokasi pekerjaan," tandasnya

Sementara, untuk urugan masih akan ada pemadatan lagi sebelum di rekondisi. Kesimpulannya, seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan PT.Rafa Karya Indonesia sudah sesuai speks dan teknis, tutup Rocky Adam dengan tegas.

Sementara, Prastyo Budi Luhur akrab dipanggil Luluk, sebagai PPK Air Minum pada proyek tersebut hingga berita ditayangkan belum bisa berikan penjelasannya terkait hal tersebut.

Bagaimanakah tanggapan ahli kontruksi terkait pelaksanaan proyek perpipaan tersebut, hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Direksikeet (Kantor Lapangan) seperti tempat penjualan karcis permainan pasar malam, diduga pembangunan tidak sesuai standarisasi yang tertuang pada Kamus Istilah Perumahan pada PP No 35 Tahun 2015

Direksikeet pada pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan SPAM oleh PT.Rafa Karya Indonesia yang berlokasi di Kampung Jua, Kota Padang disinyalir tidak mengacu pada Kamus Istilah Perumahan, sesuai Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.

Ada indikasi pembangunan direksikeet pada proyek negara senilai Rp 5.644.500.000, APBN TA 2022-2023 oleh rekanan dibangun seadanya, tidak sesuai aturan. Parahnya, hal tersebut terkesan dibiarkan PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar.

Terkesan Mengada-ada, Sutan: Masyarakat Khawatir Ada Kekuatan Yang Lindungi Rekanan di Proyek Pipa

Hal tersebut disampaikan Ir. Sutan Hendy Alamsyah sebagai pengamat pembangunan Sumatera Barat, pada Jum'at (3/3/2023) via telepon. Menurut pria lulusan Universitas Indonesia (UI) Jakarta itu, direksikeet yang dibangun rekanan kuat dugaan tidak sesuai standar yang tertuang pada Kamus istilah perumahan. 

"Terlihat, lantai kantor yang dipenuhi rumput liar, kemudian ruangan kerja direksikeet yang kecil dan pengap, membuat suasana dalam kantor lapangan (direksikeet) tersebut menurut saya tidak nyaman dan aman, direksikeet seperti tempat jual karcis permainan pasar malam" ujar Sutan Hendy.

Sementara, kata Sutan, keberadaan kantor lapangan (direksikeet) menjadi hal yang wajib saat kontraktor akan menjalankan satu proyek kontruksi. Alurnya, sebelum melaksanakan proses pekerjaan konstruksi, direksikeet harus selesai dibangun terlebih dahulu, imbuhnya.

Dengan begitu, katanya lagi, pada pelaksanaan proyek koordinasi antara pemborong dan ahli konstruksi dan yang lainnya bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Dikatakan Sutan, fungsi direksikeet atau kantor proyek adalah sebagai tempat bekerja bagi para staf dari kontraktor, pengawas maupun pemilik proyek di lapangan. 

"Tak hanya sebagai area bekerja, direksikeet juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan surat atau dokumen berharga, ruang pertemuan dan komunikasi antar pekerja, area untuk mengontrol dan monitoring, sampai kantor administrasi," jelas Sutan.

Meski bersifat bangunan gedung sementara, kata Sutan. Namun, pada pekerjaan konstruksi direksikeet tetap harus memenuhi standar keamanan dan kenyaman. Tujuannya agar pelaksanaan proyek negara tersebut berjalan secara maksimal, jelas Sutan.. 

Kemudian, pemilihan ukuran direksikeet, selain bergantung pada jumlah staf yang bekerja di dalamnya, juga harus mumpuni untuk diisi dengan perlengkapan mebel. "Mulai dari kursi tamu, meja tulis, lemari, papan tulis, alat P3K dan lain sebagainya,".

Pengamat tersebut menjelaskan standar minimal dalam membangun direksikeet. Terdiri dari rangka baja untuk struktur atasnya, kemudian dilapisi dinding double triplek atau plywood. Untuk penutup atapnya terbuat dari bahan seng atau asbes dan plafonnya menggunakan bahan material plywood.

Selanjutnya, lantai yang tidak bertingkat menggunakan finishing keramik. Sedangkan jika bertingkat, lantai atasnya menggunakan plywood setebal 20 mm.

"Pada bangunan direksikeet, umumnya akan terdiri dari ruang-ruang kerja staf, ruang rapat, ruang pimpinan, mushala, dan toilet. Desain kantor proyek inipun diupayakan untuk dibangun dengan biaya konstruksi yang serendah mungkin," jelas Sutan.

Disebutkannya, penjelasan mengenai direksikeet pun tertuang dalam Kamus Istilah Perumahan sesuai Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.

Ukuran direksikeet akan bergantung pada kebutuhan jumlah pekerja yang membutuhkan ruang di dalamnya. Kendati sifatnya dibangun atas konstruksi bangunan tidak permanen, namun tetap harus mengutamakan kenyamanan dan persyaratan sebagai tempat kerja. 

Standar umumnya, direksikeet dibuat dengan ukuran minimal 3x6 m2 dengan spesifikasi sebagai berikut. Lantai dibuat dari beton tumbuk 1 : 3 : 6. Tiang, rangka kuda-kuda dan atap terbuat dari kayu borneo, atau yang sejenis.

Dinding terbuat dari bahan tripleks. Atap bangunan dari asbes.Jendela terbuat dari naco. Rangka daun pintu dari kayu borneo (atau yang sejenis) dan dilapis dengan double tripleks.Dinding pintu dan jendela dicat.

Dan semua pembiayaan untuk pembangunan direksikeet juga ditanggung oleh negara yang melekat pada nilai proyek yang dikerjakan, pungkasnya.

Sementara, Prasetyo Budi Luhur atau yang akrab disapa Luluk sebagai PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar terkait direksikeet tersebut saat dikonfirmasi via telepon belum bisa berikan penjelasan.

Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Pekerjaan instalasi jaringan distribusi air bersih DAK paket 2 senilai Rp Rp860.742.413,751 sumber APBD TA 2022, yang dikerjakan CV.Bintang Kontruksi Utama sebagai Kontraktor Pelaksana dengan CV. Parama Engineering Consultants sebagai Konsultan Pengawas menuai tanggapan negatif berbagai kalangan masyarakat.

"Kekecewaan warga kampung Kember RW 01, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, karena belum merasakan manfaat dari air bersih program pemerintah pusat di tahun itu mencerminkan buruknya kinerja Dinas PRKPP Padang saat ini," ujar Aktivis Anti Korupsi dan Penggiat Hukum Sumatera Barat, Yatun, SH., pada Jum'at (3/3/2023) di Padang.

Masyarakat "Kecewa", Diduga Proyek Instalasi Jaringan Distribusi Air Bersih Dinas PRKPP Padang Tidak Bermanfaat

Karena menurutnya, Dinas PRKPP Padang sendiri sebagai ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan disinyalir tidak konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.

"Buktinya pada pekerjaan instalasi jaringan distribusi air bersih yang ada di kampung Kember itu. Sampai sekarang menurut informasi, masyarakat belum juga bisa merasakan manfaat setelah pekerjaan di PHO," ujar Owner Kantor Analisa Hukum itu 

Disebutkannya, secara umum masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima manfaat sudah pasti "kecewa". Karena sampai sekarang pun warga tersebut belum bisa merasakan manfaat dari program pemerintah pusat itu.

Disebabkan pipa transmisi air bersih menuju rumah-rumah warga kondisinya banyak yang bocor, dan mengakibatkan halaman rumah mereka digenangi air, ujar pengacara itu.

"Diduga kebocoran pipa tersebut terjadi karena pekerjaan kontraktor pelaksana yang tidak bagus atau dilakukan diluar spesifikasi teknis yang seharusnya,"imbuhnya. 

Kemudian, kata Yatun, hal tersebut disinyalir dapat dukungan dari konsultan pengawas, bahkan bukan tidak mungkin juga mendapat restu dari pihak instansi terkait.

Menurut Yatun lagi, ada indikasi kolaborasi saling menguntungkan antara pihak-pihak tersebut pada pelaksanaannya, yang berujung telah merugikan masyarakat dan keuangan negara. 

Tentu masyarakat saat ini berharap kepada pihak penegak hukum agar persoalan ini bisa menjadi perhatian mereka, demi tegaknya supremasi hukum di negara ini, pungkasnya.

Selain itu, ada informasi masih menyangkut pekerjaan yang sedikit hangat. Ada pihak yang mengaku sebagai kontraktor pelaksana pada pekerjaan ini mengalami kerugian.

Sampai berita lanjutan diterbitkan, Novi Yanti sebagai PPK disinyalir masih belum bisa berikan jawaban konfirmasi media menyangkut proyek tersebut.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)