Mitra Rakyat

Sama seperti dengan pekerjaan yang ada di Sungai Batu Busuk. Pada pekerjaan pengerukan di sungai Ibung ini merupakan swakelola dan dikerjakan langsung tim pelaksana dari Satker OP SDA.

Pasca Banjir, Pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Busuk di Kerjakan Satker OP SDA BWSS V Padang

"Sebab, sifatnya tanggap bencana. Jadi pekerjaan pengerukan sedimen sungai dilakukan dengan menggunakan alat milik kami(BWS Sumatera V Padang) dengan tenaga pelaksana juga dari kami," demikian Aditya Waskito menjelaskan pada Selasa (28/2/2023) via telepon.

Sebagai Kepala Satker OP SDA, pria yang akrab dipanggil Adit itu menjelaskan, pekerjaan pengerukan dasar sungai ini dilakukan sepanjang kurang lebih 1 km dengan menggunakan alat excavator. Karena menurutnya sungai Ibung sudah mengalami kedangkalan.

"Dikhawatirkan nantinya, kedangkalan dasar sungai tersebut itu menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir yang merendam pemukiman warga," kata Adit.

Sama seperti kegiatan yang ada di aliran sungai Batu Busuk yang sifatnya tanggap bencana. Pekerjaan pengerukan sungai Ibung ini didukung pemerintah Kota Padang, pungkasnya.

Namun kegiatan tersebut masih mendapat kritikan dari salah seorang warga setempat. Warga bernama Ujang mengatakan apakah proyek ini tidak menggunakan uang negara.

" Kalau masih memakai uang negara, pihak BWS Sumatera V Padang wajib memberikan hak publik terkait transparasi besaran anggaran yang dipakainya," ujar Ujang dihari yang sama.

Sesuai yang diamanatkan undang-undang dan peraturan lainnya menyangkut transparansi anggaran tersebut, tandasnya.

Karana menurutnya, dengan adanya keterbukaan terhadap seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut." Hal ini tentu dapat mengantisipasi kecurigaan publik, kalau proyek berjalan tidak ada apa-apanya," ujar Ujang lagi.

Jangan terbangun asumsi miring dilingkungan masyarakat. Jangan ada kecurigaan pada pelaksanaan proyek dengan uang negara itu dengan istilah "Menyelam Sambil Minum Air," pungkasnya.

Saat dilokasi media melihat tumpukan bekas pengerukan yang menggunung. Apakah dibuang atau dibiarkan?

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus(Kasi Pidsus) antara pejabat lama Therry Gutama, S.H., M.H. dengan Yuli Andri, S.H. dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Mhd. Fatria,S.H., M.H. dan disaksikan seluruh pegawai Kejaksaan, pada Senin(27/2/2023) di Aula Kantor Kejari Padang.

Dalam kata sambutanya, Mhd.Fatria mengucapkan selamat datang kepada Yuli Andri sebagai Kasi Pidsus yang baru di Kejari Padang. Dan selamat jalan dan bertugas Therry Gutama ditempat yang baru  menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

LSM Awak Sumbar Laporkan PT.Dawas ke Kejari Padang Terkait Proyek Jembatan Harmoni

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Sumatera Barat, Defrianto Tanius terkait sertijab tersebut juga mengucapkan "Selamat datang kepada Kasi Pidsus yang baru dan selamat bertugas ditempat yang baru Kasi Pidsus yang lama".

"Serah terima jabatan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Padang yang baru merupakan semangat dalam penegakan hukum di Kota Padang," kata Defriato saat wawancara pada Selasa (28/2/2023) di Padang.

Katanya, berdasarkan pengamatan kita pada jabatan sebelumnnya Yuli Andri terlihat "greget" dalam upaya penegakan hukum.

"Mudah-mudahan Kasi Pidsus Kejari Padang yang baru itu tetap berkomitmen dalam melakukan penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara," ungkap Ketua LSM Awak itu.

Dalam wawancaranya, Defriato Tanius juga menyinggung proses hukum terkait laporan yang diserahkan ke Kejari Padang pada Kamis, 26 Januari 2023 waktu lalu. Laporan terkait dugaan adanya kegiatan korupsi yang dilakukan oleh PT. Dawas Gemilang Mandiri pada pelaksanaan proyek negara.

"PT.Dawas dalam melaksanakan proyek pembangunan jembatan senilai Rp3.259.341.300.00 APBD TA 2022 dengan Konsultan Pengawas PT.Triartha Nusa Engineering diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, dan telah terindikasi merugikan keuangan negara," terangnya.

Defriato Tanius berharap dengan kehadiran Yuli Andri sebagai Kasi Pidsus yang baru. "Dengan harapan, laporan dugaan korupsi PT. Dawas itu benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukumnya".

"Karena proses hukum terkait laporan tersebut, saat ini diiringi dengan kondisi fisik jembatan yang  semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat, khususnya warga setempat," pungkasnya.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan kepada Kasi Pidsus yang baru Yuli Andri mengatakan menyangkut hal tersebut dia tidak bisa berkomentar.

"Maaf..secara kedinasan saya tidak diperkenankan untuk memberikan komentar, saudara dapat menanyakan hal tersebut langsung kepada Kajari," kata Kasi Pidsus tersebut via telepon dihari yang sama.

Atau saudara dapat melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada kami, dan kami akan memproses laporan tersebut secara transparan dan profesional, tutup Yuli Andri.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Kepala Kejari Padang, Mhd. Fatria terkait proses laporan itu, hingga saat ini Kejari Padang itu belum bisa berikan penjelasannya.

Sampai berita diterbitkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Kejari Padang dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai.(cr)

MR.com, Padang| Diduga, akibat kinerja panitia lelang yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat tidak profesional. Proses lelang tender pada paket pekerjaan Pananganan Longsegment Jalan Rao Rokan -Batas Riau(P.095) DAK menuai sorotan tajam publik.

Sebagai Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan,SH menilai proses lelang pada paket tersebut terindikasi sarat KKN." Karena, pihak panitia lelang atau Kelompok Kerja (Pokja) diduga secara sengaja menambah persyaratan kualifikasi pada proses lelang dipaket tersebut," ujarnya pada Senin (27/2/2023) di Padang.

Tidak Terima Didiskualifikasi, PT.Putra Ananda Sebut Panitia Lelang Diduga Curang Dalam Penetapan Pemenang

"Sementara, Kepala LKPP sudah mengingatkan dengan mengeluarkan surat edaran No 5 Tahun 2022, tentang penegasan larangan penambahan persyaratan kualifikasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegasnya.

Namun, surat edaran LKPP tersebut disinyalir tidak diikuti oleh pihak Pokja sebagai panitia lelang Biro Pengadaan barang dan Jasa Sumbar itu, ungkap Mahdiyal.

Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) itu melanjutkan, Faktanya pihak Pokja disinyalir sengaja manambahkan persyaratan kualifikasi pada paket tersebut. 

Menurutnya, hal itu dilakukan Pokja disinyalir agar perusahaan rival terberat jagoannya bisa gugur dan kemudian jagoannya bisa melenggang mulus untuk menjadi pemenang tender.

"Seperti apa yang disampaikan oleh pihak PT. Putra Ananda sebelumnya. Mereka merasa dikriminalisasi oleh pihak Pokja dengan menambahkan persyaratan yang menurut pihak tersebut mengada-ada," ulas Mahdiyal.

Sementara, dari nilai penawaran PT. Putra Ananda paling rendah dan mereka berada di nomor urut satu. Tetapi, karena persyaratan yang terkesan mengada-ada tersebut PT. Putra Ananda gagal untuk jadi pemenangnya, tutur pengacara muda itu.

Dan selanjutnya, tambah Mahdiyal, perusahaan dengan nomor dua yaitu PT. Pasindo Prima Kreasi dengan harga penawaran Rp 8.335.173.899,25 dinobatkan sebagai pemenang tender."Diduga perusahaan tersebut merupakan jagoan Pokja yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang tender. 

"Tentu hal ini sangat merugikan pihak PT. Putra Ananda dan wajar mereka tidak terima. Kita menjadi khawatir dengan perjalanan proses lelang yang seperti ini. Cemas menjadi cikal bakal proyek tersebut akan tersandung masalah dikemudian hari," ujarnya lagi.

Dikatakannya, dalam proses pemilihan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, saat ini tidak dipungkiri masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis.

"Karena itu LKPP mengeluarkan surat edaran No 5 Tahun 2022 itu dengan tujuan menghindari sikap diskriminatif dan tidak objektif panitia lelang pada saat proses pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah," ungkapnya.

Menurut Mahdiyal lagi, apabila pihak Pokja sebagai panitia lelang secara sengaja menambah persyaratan kualifikasi yang bertentangan dengan edaran LKPP. Pihak Pokja terindikasi telah kangkangi ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014.

Yang berbunyi, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang, pungkasnya.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif. 

Hingga berita diterbitkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Dalam kesempatan tersebut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikembangkan oleh petani di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melalui pembinaan Dinas Perkebunan dengan sistem tumpang sari mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian.

Dalam Rakor dijelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (angka sementara), nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 adalah sebesar 640,56 triliun rupiah. Sub sektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 622,37 triliun rupiah atau (97,16%). Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun 2022 paling besar disumbang komoditas kelapa sawit dengan nilai 468,64 trilyun rupiah atau (75,30%). 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kontribusi kelapa sawit ditopang luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik perkebunan sawit rakyat. 

"Produktivitas yang rendah serta penggunaan agroinput yang belum maksimal menjadi tantangan utama petani kebun sawit Indonesia. Selain itu, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per hektar setara CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak lakukan suatu langkah komprehensif," ucapnya. 

Ia menambahkan, bahwa pemerintah akan melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar yang potensial untuk diremajakan. 

Sementara Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto pada kesempatan itu mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang ia terima sebagai kabupaten dengan inovasi tumpang sari kelapa sawit dalam mendukung PSR tingkat kabupaten di seluruh Indonesia yang diberikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa mewakili Masyarakat Tani Sawit Pasbar dalam menerima penghargaan sebagai kabupaten dengan inovasi tumpang sari kelapa sawit dalam mendukung PSR tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Penghargaan ini merupakan cerminan dari komitmen dan inovasi masyarakat Pasbar dalam mendorong budaya dan optimalisasi lahan peremajaan melalui tumpang sari dengan tanaman jagung dan padi," tangkas Risnawanto. 

Plt Kepala Dinas Perkebunan Pasbar Roni Hendri Eka Putra menyampaikan bahwa sistem tumpang sari ini sudah dimulai sejak tahun 2018. Sampai saat ini sudah tertanam lebih kurang 2.099 hektar dan sebagian sudah berbuah pasir. Ia menyatakan, untuk tahun ini akan diajukan kembali dengan target 1000 hektar.

"Untuk tumpang sari peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan menanami jagung dan padi ini, menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementan sangat mengapresiasi sekali khususnya untuk Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan  satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menerapkan tumpang sari tersebut," ungkap Roni Hendri Eka Putra.(DDR)

Diketahui, Rakerda Tahun 2023 ini dilakukan guna memantapkan konsolidasi organisasi serta menginventarisasi rencana kerja, permasalahan dan capaian Kwarda Pramuka Sumatera Barat (Sumbar) serta sinkronisasi kegiatan dengan Kwartir Cabang se-Sumbar.

Ketua Kwarcab Pasbar Risnawanto menyebutkan bahwa pada kegiatan pembukaan, Jumat (24/2) malam kemarin, Ketua Kwartir Daerah 03 Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan bahwa sudah saatnya pengelolaan organisasi Pramuka di Sumatera Barat mulai mandiri dan mengurangi kebutuhan pada sokongan dari anggaran pemerintah daerah. 

“Kita sependapat dengan Kakak Ka.Kwarda, bahwa ke depan Kwartir Cabang sudah harus berfikir untuk memiliki unit-unit usaha yang dapat memberikan pendanaan bagi Gerakan Pramuka,” jelas Risnawanto.

Pada kesempatan itu, Risnawanto menjelaskan bahwa Kwarda dan Kwarcab akan menjalin kerjasama dengan beberapa unit usaha Kwartir Nasional, salah satunya dengan PT. Bahtera Tunas Mandiri.

“Kwarnas punya perusahaan yang memproduksi kain seragam pramuka. Ini tentu akan menjadi suatu peluang bagi kita di Kwarcab, untuk menjalankan unit usaha yang nantinya bisa menyokong kegiatan-kegiatan Kwarcab dari segi anggaran,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa Ketua Kwarda 03 Sumbar juga menekankan agar seluruh Kwarcab Kabupaten/Kota mencoba mengutilisasi apa saja aset daerah yang bisa menghasilkan income.

“Kita juga akan berupaya untuk membawa kegiatan-kegiatan daerah untuk diselenggarakan di Pasbar, sehingga nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, karena ratusan insan pramuka se-Sumbar akan datang ke Pasbar,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa tahun 2023 ini Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang akan melaksanakan beberapa kegiatan seperti Lomba Tingkat IV, Raimuna Nasional, Lombat Tingkat V, Karang Pamitran Nasional dan Hari Ulang Tahun Nasional tingkat Kwartir Daerah 03 Sumbar.

“Kita berencana akan menjadi tuan rumah Peringatan Hari Pramuka Nasional tingkat Kwarda, dan hal ini akan kita bicarakan lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan pengurus Kwarcab,” ucapnya.(DDR)

Warga Pasbar yang berdomisili Cianjur dan terdampak bencana gempa bumi Cianjur, Senin 21 November 2022 lalu sebanyak 10 Kepala menerima uang tunai dengan total 10 juta Rupiah.

Dimana dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa dalam kesempatan tersebut Bupati Pasbar Hamsuardi yang didampingi beberapa kepala OPD Pasbar juga melakukan ramah tamah dengan warga tersebut.

Apa yang disampaikan oleh Bupati sebelumnya agar masyarakat tersebut jangan merasa bahwa tidak ada yang peduli kepada mereka dan menghimbau agar mereka harus bangkit lagi dan jangan larut dalam kondisi sehabis tertimpa bencana tersebut.

Terkait hal itu Tanti Yosefa mewakili warga Pasbar yang berdomisili di Cianjur melalui WA nya, Jumat (24/02/2023) menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mereka atas kunjungan dan bantuan yang diberikan Pemkab melalui Baznas tersebut.

"Saya mewakili sanak saudara warga Pasaman Barat yang berada di Cianjur ini sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Bapak Bupati Pasaman Barat dan rombongan atas kunjungan dan bantuan serta perhatian nya terhadap Kami maupun masyarakat Cianjur yg terdampak bencana Gempa Bumi ini", Ucap Tanti.

"Selain itu Kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Hamsuardi selaku Bupati dan rombongan. Kami sebagai bagian dari masyarakat Cianjur yang berasal dari Pasaman Barat tidak lah menilai jumlah bantuan yang telah diberikan kepada Kami, akan tetapi justru kedatangan Bapak yang memberikan semangat kepada Kami lah yang sangat berarti bagi Kami, semoga perhatian dan apa yang telah Bapak lakukan kepada Kami menjadi amal baik kita semua dan diridhoi Allah", Ujar Tanti sembari mendoakan.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh warga lain nya Aftalana yang telah cukup lama berdomisili di Cianjur.

"Kami tidaklah memandang nilai bantuan yang telah diberikan kepada Kami, namun kedatangan Bapak Bupati dan rombongan lah yang membangkitkan semangat Kami untuk bangkit kembali selepas ditimpa musibah ini", Tutur Aftalana.

"Sekali lagi kami ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Bupati khususnya dan kepada Sanak Saudara warga Pasaman Barat pada umumnya, dimana Kami merasakan bahwa Kami masih dipedulikan oleh Pemerintahan Pasaman Barat', tutup Aftalana.(DDR)