Mitra Rakyat

Fakta dilapangan, ada proyek negara yang tidak memasang papan informasi (plang proyek). Kalau pun ada, tetapi rekanan tidak serta merta mencantumkan besar anggaran yang digunakan.

Sepintas terlihat papan informasi (plang proyek) untuk kegiatan Rehabilitasi minor jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sudah mengacu terhadap aturan. Plang proyek yang berada di jalan Adinegoro Kota Padang itu berdiri tegak dengan informasi yang terkesan lengkap.

Namun, apabila diperhatikan secara seksama, ada yang kurang atau tidak dituliskan rekanan pada informasinya. Terpantau, rekanan pada papan informasi tidak menuliskan nilai atau besaran anggaran yang dikucurkan negara pada pelaksanaan proyek rehabilitasi minor jalan tersebut, pada Kamis (16/2/2023) di jalan Adinegoro,Kota Padang.

Papan ini hanya bertuliskan nama kegiatan proyek. Kemudian pelaksana proyek PT. Pandora Energi Persada dengan Konsultan Supervisi PT.Arci Pratama Konsultan KSO CV. Aldiguna Consultants Engineering dan informasi lainnya, kecuali besar nilai APBN yang digunakan.

Pelaksanaan proyek yang berada dibawah kewenangan PPK 01 Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, dalam pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar (BPJN Sumbar) diduga sarat KKN. Pasalnya, ada indikasi pemberian dilakukan oleh pihak terkait terhadap pelanggaran yang dilakukan rekanan.

Indikasi prilaku sengaja labrak aturan terhadap transparansi anggaran pada proyek tersebut diduga dapat restu dari pihak Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat (Satker Prasjal Sumbar).

Pasalnya, Muhamad Reza yang disebut-sebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan proyek tersebut. Saat dikonfirmasi media via telepon 0813-7413-0xxx pada Jum'at (17/2/2023) terkesan "bungkam". Diduga Reza tidak mau memberikan penjelasan atau keterangannya selaku PPK di proyek APBN itu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Hal tersebut disampaikan Hendri Septa saat menggelar jamuan sarapan pagi bersama ratusan tenaga kebersihan Kota Padang di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, yang berlokasi di Jl. Simpang Rambutan Balai Baru, Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, Senin (20/2/2023).

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah bekerja tanpa kenal waktu membersihkan Kota Padang," ujarnya.

Selanjutnya, Wako juga ucapkan terimakasih kepada seluruh tim oranye. Terima kasih asih telah menjaga kebersihan Kota Padang, rumah kita, tempat kita tinggal kita, katanya.

"Saya banyak mendapat laporan dari tamu-tamu kita yang datang bahwa Kota Padang itu bersih," ucap Wako Hendri Septa.

Wako Hendri Septa menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Padang tengah dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia  untuk mendapatkan penghargaan Adipura. 

"Kami mengharapkan dukungan dari bapak agar penghargaan tersebut dapat kita raih kembali," kata Wako tersebut.

Kemudian akhir katanya, terakhir kita meraih Adipura pada 2018 lalu, sejak itu tidak ada lagi penilaian, tutup Wako Hendri Septa yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mairizon dengan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis. 

(Mul/Prokopim Pdg)

Pembangunan sarana dan prasarana pasar ini merupakan salah program unggulan dari Bupati Pasaman, Benny Utama, demikian Rusi Hutriana mengatakan pada Senin (20/2/2023) via telepon.

Rusi Hutriana,Kabid Cipta Karya,Dinas PUPR Pasaman 

Mewakili Bupati dan Kepala Dinas PUPR Pasaman, Rusi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya (Kabid CK) mengatakan pembangunan pasar sudah di PHO pada tanggal 26 Desember 2022. Ditambah dengan realisasi pekerjaan sesuai harapan, tepat waktu dan sesuai mutu.

"Alhamdulillah, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pasar ini berjalan sesuai dengan perencanaan. Infrastruktur pasar memiliki mutu dan kualitas yang kita harapkan," ucap Rusi.

Selanjutnya Kabid CK tersebut kepada masyarakat dan pedagang di pasar menghimbau untuk sama-sama menjaga seluruh fasilitas yang ada dipasar itu.

"Kami menghimbau dan mengajak masyarakat sekitar atau pedagang di pasar untuk mari bersama-sama menjaga fasilitas ini. Utamakan kebersihan dan kerapian pasar," tutup Kabid CK tersebut.

Diketahui, Pemkab Pasaman untuk pembangunan prasarana pasar mengucurkan APBD sebesar 800 juta, dengan kontraktor pelaksana CV. Pasaman Mitra Mandiri.

Pedagang yang ada dipasar itu sangat bersyukur terhadap pembangunan tersebut. Sebab, dimasa kepimpinan Benny Utama sebagai Bupati ini, akhirnya pembangunan pasar di Nagari Silayang, Kecamatan Tunggul Selatan terealisasi dan rampung di tahun 2022.

Taslim, salah satu pedang saat dikonfirmasi mengatakan merasa bangga. "Kita senang dan bangga atas pembangunan pasar ini. Ini bukti kepedulian Bupati Benny Utama terhadap kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kami,".

"Pembangunan Pasar di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan ini salah satu bukti nyata perhatian Bupati Benny Utama terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Pasaman," kata Taslim.

Seterusnya, Taslim menyebutkan ini bukti komitmen seorang kepala daerah yang patut diapresiasi. Dengan sistem kepemimpinan Benny Utama seperti sekarang ini, diyakininya akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

"Tepat janji dan senantiasa berupaya keras dalam pemerataan pembangunan. Tidak lain dengan tujuan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya," tegasnya.

Atas segala kerja keras dan komitmen beliau, kami ucapkan terimakasih, tuturnya. Dan kami berharap kedepan bapak Benny untuk selalu memperhatikan masyarakat Pasaman, meskipun bukan menjadi bupati lagi, pungkas Taslim.

Saat ini pasar rakyat di kecamatan Mapat Tunggul Selatan menjadi sentral transaksi perputaran ekonomi masyarakat.(cr)

MR.com, Padang| Pekerjaan Normalisasi atau pengerukan dasar sungai kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang sudah mulai dikerjakan.

Dilokasi pasca banjir, terlihat batu-batu berukuran besar tersusun rapi di pinggir sungai tersebut, dan terlihat keberadaan satu unit alat berat jenis excavator milik Satker OP SDA, BWS Sumatera V Padang, Jum'at (17/2/2023) dilokasi.

Normalisasi atau pengerukan dasar sungai yang dilakukan Satker OP SDA untuk mengantisipasi terjadi banjir berikutnya. Banjir diduga akibat pendangkalan dasar sungai yang membuat aliran sungai meluap dan masuk ke pemukiman warga.

Seperti yang disampaikan Walikota Padang Hendri Septa didampingi Kepala BWS Sumatera V Padang, Muhammad Dian Al Makruf saat mendatangi lokasi pasca banjir pada Sabtu (11/2/2023) waktu lalu.

Katanya, penyebab banjir diduga karena terjadinya pendangkalan Sungai Batu Busuk. "Sehingga ketika hujan dengan curah tinggi terjadi, debit air menjadi tidak tertampung dan tumpah ke area pemukiman warga," jelas Hendri Septa.

Karena itu, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, melakukan upaya pengerukan (normalisasi) Sungai Batu Busuk.

"Kita bersama BWS Sumatera V melakukan normalisasi sungai Batu Basuk ini demi mencegah kembali terjadinya banjir di kawasan Sungai Batu Busuk ini," imbuhnya.

Selanjutnya, Wako Hendri juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BWS Sumatera V yang telah sejak pasca banjir langsung mengerahkan dua unit kendaraan alat beratnya untuk lakukan pekerjaan ormalisasikan sungai Batu Busuk tersebut.

"Batu hasil pengerukan disusun dipinggir sungai guna mempertinggi tebing, hal ini berfungsi sebagai dinding pencegah meluapnya air ketika debit air sungai meninggi  apabila curah hujan tinggi,"ucap Hendri.

Seperti diketahui, akibat luapan sungai tersebut lebih dari 100 rumah warga terendam air. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun puluhan warga sempat dievakuasi.

Lain pihak, Kepala Satker OP SDA,BWS Sumatera V Padang Aditya Sidik Waskito, ST, M.Si, M.Sc. menjelaskan kalau pekerjaan normalisasi ini dilakukan langsung oleh OP SDA.

"Ini pekerjaan sifatnya tanggap darurat bencana. Karena itu alat kami turun untuk penanganan pasca banjir kemarin. Penangan di lokasi tersebut panjangnya sekitar 200 meter," jelasnya singkat via telepon.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Fatarony mengatakan program yang dilaunching tersebut dapat membantu segala permasalahan hukum atau untuk mendapatkan informasi.

“Kami hadir untuk menawarkan sebuah program, dengan harapan program ini bisa membantu masyarakat tanpa hadir ke Pengadilan Negeri,” katanya.

Menurutnya dengan memanfaatkan program tersebut masyarakat dapat menghemat waktu tanpa bersusah payah untuk mendapatkan informasi hukum sedetail mungkin.

“Upaya kami untuk menghilangkan kesusahan masyarakat untuk memperoleh informasi apa pun tentang hukum,” terangnya.

Ia juga menjelaskan permasalahan hukum yang dimaksud diantaranya seperti masalah Pidana, Perdata dan pelayanan lainnya.

Misal, untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian, Administrasi kependudukan, Surat Keterangan tidak pernah di Pidana, Informasi Hukum dan lain sabagainya ke Posbakum.

“Masyarakat tidak perlu repot datang ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat lagi, cukup datang ke kantor Pemerintahan Nagari Kapa ke bagian Pojok Pengadilan,” jelasnya.

“Disitu sudah ada layar monitor yang nantinya sebagai media video zoom. Melalui video zoom warga bisa menyampaikan permasalahan nya dengan petugas kami,” sambungnya.

Lanjutnya, namun untuk hal tertentu masyarakat masyarakat tetap harus mendatangi kantor Pengadilan Negeri. Misal untuk tanda tangan, pengambilan dokumen maupun verifikasi.

Untuk hal ini, masyarakat telah diaturkan jadwal sidang nya atau pengambilan dokumen. Tentunya tak ada waktu yang terbuang, sehingga semua bisa terselesaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Ia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menghalangi setiap keluh kesah yang akan disampaikan oleh warga melalui video zoom.

“Kami mohon kepada pemerintah jangan menghalangi untuk setiap pertanyaan nanti. Ini bukan program pencitraan atau bukan basa-basi, ini program untuk membantu masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menerangkan masyarakat bisa juga melakukan konsultasi hukum, sebab pihaknya juga melayani konsultasi hukum.

“Kami punya Posbakum yang terdiri dari pengacara-pengacara yang mumpuni. Nanti Posbakum bisa memberikan solusi masalah hukum, semua tidak dipungut biaya,” terangnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat kerap salah sasaran untuk bertanya. Tentu dengan salah tempat bertanya dikhawatirkan bukan mendapatkan informasi, malahan membuat masalah baru.

Artinya, masyarakat bertanya masalah hukum kepada orang awam. Seyogyanya kata dia, bertanya kepada kantor hukum atau Pos bantuan hukum (Posbakum).

“Masyarakat itu harus bertanya kepada orang yang kompeten artinya orang yang tahu dengan hukum, untuk itu lah gunanya Pojok Pengadilan ini kita buat,” ungkapnya.

Untuk itu kata dia, Pengadilan Negeri Pasaman Barat hadir ketengah-tengah masyarakat sehingga bisa memahami tentang hukum.

“Kalau warga yang berkecukupan tentu dengan mudah bisa datang ke kantor hukum yang ada. Kalau warga kurang mampu, gimana? tentu akan berpikir sebab keterbatasan biaya,” katanya.

Ia juga menerangkan, program Pojok Pengadilan ini pertama kali dimunculkan dan sebagai tempat launching nya dipilih Nagari Kapa. Program ini bekerjasama dengan Pemda Pasaman Barat.

“Jika ini berjalan dengan baik, maka akan kita buat diseluruh nagari yang ada. Nagari Kapa yang menjadi contoh awal nya,”terangnya.

Sementara itu Wali Nagari Kapa, Nofrizon mengatakan suatu kebanggaan telah memilih Nagari sebagai tempat launching nya dari program Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut.

“Pendirian Pojok Pengadilan berada di dalam kantor Pemerintahan Nagari Kapa. Hal ini pertama dilaksanakan,” katanya.

Menurut Nofrizon, dengan ada nya Pojok Pengadilan ini mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan hukum, baik itu masalah Pidana, Perdata dan pelayanan lainnya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memilih Nagari Kapa. Ini sangat membantu dan menghemat waktu warga,” ucapnya.(DDR)