Mitra Rakyat

Bidang Investigasi dan Monitoring LMR RI Prepus, Ir.Sutan Hendy Alamsyah menilai kegiatan penambangan pada quarry yang ada di kecamatan Tigo Nagari itu sudah menjadi masalah "krusial" di lingkungan masyarakat Pasaman.

Masyarakat Kab.Pasaman Resah Terhadap Penambangan Pasir dan Batu di Aliran Batang Timah

"Seharusnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak terhadap aksi eksplorasi penambangan itu," kata Sutan Hendy pada Ahad(12/2/2023) via telepon 0812-7022-4xxx.

Dia sangat menyayangkan sikap Pemkab Pasaman yang terkesan tidak acuh atau tidak peduli dengan keresahan warga yang ada di kecamatan Tigo Nagari itu.

"Sebelumnya tahun 2020 silam, persoalan terkait quarry yang diduga dikelola oleh oknum anggota DPRD Pasaman inisial MT ini sudah mencuat. Bahkan pernah ada aksi saling lapor ke pihak penegak hukum antara masyarakat dengan pihak pengelola," terangnya.

Disinyalir ditahun ini persoalan tersebut muncul kembali. Tetapi kali, menurut Sutan, masyarakat tidak berani muncul secara personal sebagai pelapor. Karena, mereka rasa khawatir akan keamanan diri dan keluarga mereka, tutur Sutan Hendy.

"Karena mereka rasa percuma untuk melaporkannya. Melihat sosok pengelola yang diduga begitu dekat dengan beberapa oknum TNI dan Polri di Kabupaten Pasaman," ungkap Sutan Hendy.

Menurut informasi yang diperoleh Sutan Hendy, lokasi quarry kerap didatangi oleh oknum TNI ataupun Polri, dan itu sering kali dilihat oleh masyarakat setempat.

"Tentu kedatangan oknum-okum tersebut bisa merusak psikologis masyarakat setempat. Dan secara bisa menambah power si pengelola yang selama ini sosoknya cukup disegani bahkan ditakuti segenap masyarakat khususnya di Kecamatan Tigo Nagari,"tandasnya.

Dijelaskannya, bukan jadi rahasia umum lagi, bahwa seringkali ada ruang koordinasi yang saling menguntungkan tercipta antara pemilik quarry dengan oknum penegak hukum di bidang pertambangan.

Karena itu, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas para pelaku penambangan ilegal di Tanah Air, kata pria kelahiran Bukittinggi itu.

"Presiden perintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas para pelaku. Karena presiden mengakui masih banyak aksi eksplorasi penambangan tanpa izin berjalan lancar di negara ini," terangnya lagi.

Menyangkut persoalan masyarakat di Kabupaten Pasaman, Sutan Hendy berharap kepada Bupati Pasaman untuk memberikan perhatian kepada masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari. 

"Juga kepada pihak penegak hukum untuk senantiasa bekerja sesuai dengan arahan Presiden Jokowi," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, Bupati Pasaman, Benny Utama saat dikonfirmasi terkait hal itu disinyalir belum bisa berikan tanggapannya.

Media masih menunggu jawaban atau keterangan Kadis ESDM Sumbar Herry Martinus terkait perizinan di quarry yang ada di Batang Timah, Kabupaten Pasaman. Dan media masih upaya konfirmasi pihak pengelola juga pihak-pihak terkait lainnya. (cr)

Kapolres Pas AKBP Agung Basuki, S.I.K., M.M mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Ops Keselamatan Singgalang 2023 serta menindaklanjuti keluhan masyarakat pada saat kegiatan Jumat Curhat terkait maraknya penggunaan knalpot brong yang menganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. 

“Pada saat kegiatan Jumat Curhat yang kita lakukan di berbagai tempat, masyarakat sudah sangat resah terhadap banyaknya kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar, atas keluhan ini, kami memerintahkan personel untuk melakukan kegiatan untuk menindak pelanggar lalu lintas,” ungkap Kapolres.

Kabag Ops Kompol Antonius Dakhi, S.H yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan, dalam rangka Operasi Keselamatan Singgalang 2023, Polres Pasbar laksanakan razia stationer di depan Mako Polres dan melaksanakan patroli dengan memakai kendaraan Roda empat (4) dan roda dua (2) dengan tujuan antisipasi balap liar guna menciptakan Kamseltibcarlantas yang kondusif serta memberikan Perlindungan, Pelayanan dan Pengayoman kepada masyarakat.

Senada dengan Kabag Ops, Kasat Lantas AKP Yuliadi, S.H., M.H mengatakan, kegiatan ini juga mendisiplinkan masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong, karena menggangu kenyamanan masyarakat.

Dia membeberkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dimulai pada pukul 21.00 Wib tersebut melakukan penindakan terhadap kendaraan roda empat sebanyak 6 unit, kendaraan roda dua sebanyak 16 unit yang menggunakan knalapot brong.

AKP Yuliadi menambahkan, selain melakukan penindakan terhadap pelanggar yang menggunakan knalpot brong, pihaknya juga melakukan patroli ke beberapa ruas jalan yang kerap dijadikan aksi balap liar seperti Jalur 32, Simpang GOR hingga ke Simpang Pertanian Padang Tujuh. 

"Kegiatan rutin yang ditingkatkan itu juga sekaligus bersamaan Operasi Keselamatan Singgalang 2023 dengan sasaran penindakan knalpot brong serta antisipasi balap liar," katanya. 

Kasat Lantas menambahkan, pihaknya memberikan tindakan persuasif terhadap pengguna knalpot brong yang terjaring razia dan melakukan himbauan kepada pengendara lainnya untuk tertib berlalu lintas.

“Upaya persuasif dilakukan dengan harapan masyarakat dapat teredukasi dan bersedia untuk mengganti knalpot sesuai standar dan menerapkan budaya tertib berlalu lintas, dan saya berharap dengan dilaksanakan penertiban ini bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas, karena setiap kecelakaan lalu lintas selalu diawali dari pelanggaran lalu lintas,” tutupnya. (DDR/hms.res.psb)

MR.com, Padang| Keterangan yang disampaikan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, Rocky Adam serta PPK Air Minum Prastyo Budi Luhur waktu lalu lagi-lagi menuai tanggapan negatif dari kalangan masyarakat.

Kembali seorang pengamat pembangunan Sumbar, Ir. Sutan Hendy Alamsyah menilai keterangan yang dibeberkan oleh Kepala Satker dan PPK nya tersebut terkesan mengada-ada, katanya pada Sabtu (11/2/2023) di Padang.

"Sebab, belum dibangunnya kembali direksikeet dan pengadaan plang proyek oleh rekanan pasca roboh karena angin dan hujan lebat, seperti pengakuan yang disampaikan Rocky Adam itu, sebuah alasan yang tidak masuk di akal," ujar Sutan.

Terkait Proyek Pipa BPPW Sumbar, Kasatker Rocky Adam: Dugaan Itu Tidak Benar, Kami Bekerja Sudah Sesuai SOP

Menurutnya, keterangan yang mengada-ada seperti itu, ada indikasi pihak BPPW Sumbar ingin menyelamatkan rekanan dari dugaan kecurangan yang sudah menjadi sorotan publik.

Apabila rekanan memang konsisten dan ada niat bekerja sesuai kaedah dengan mematuhi aturan dan spesifikasi teknis yang ada.

Kata Sutan, tidak butuh waktu berhari-hari untuk membangun kembali direksikeet dan plang proyek tersebut yang merupakan pekerjaan persiapan di proyek negara.

"Dan tidak perlu juga rekanan yang sedang berduka itu mengerjakannya, dilokasi kan masih ada para pekerja yang bisa diintruksikan untuk membangunnya kembali," ujar Sutan.

Pria lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Indonesia (UI) Jakarta itu menduga proyek pipa milik BPPW Sumbar seperti sudah disetting dari awalnya, mulai dari tender sampai pelaksanaannya, ulasnya lagi.

"Agar bisa menuai keuntungan bersama-sama, pihak yang terlibat pada proyek APBN itu, harus siap dan mampu memainkan peranan sesuai tugas dan wewenang mereka masing-masing," cecar Sutan.

Akhirnya masyarakat semakin khawatir saja terhadap pelaksanaan proyek pipa yang diduga carut marut tersebut. Dan selanjutnya timbul kecurigaan baru.

"Apakah mungkin ada kekuatan besar atau power yang menjadi pelindung rekanan dibalik pelaksanaan proyek pipa tersebut," pungkasnya.

Sampai lanjutan berita ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari rekanan dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Wabup Risnawanto pada kesempatan itu menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama sekolah negeri maupun swasta harus siap menjawab tantangan di dunia pendidikan. Ia berharap, pihak yayasan selalu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemda.

Ia juga menekankan, akan melakukan kunjungan dan audiensi ke sekolah dan yayasan lain dalam menyinkronkan program kerja dan program Pemda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Pasbar. 

"Tantangan kita bagaimana Pasbar ini menjadi tujuan pendidikan bagi masyarakat Pasbar maupun dari luar Pasbar. Antusias masyarakat untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik cukup tinggi. Tentunya didukung dengan program kita yang titik utamanya adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Kami berharap, pihak yayasan yang ada selalu berkoordinasi dengan Pemda Pasbar," katanya. 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasbar Agusli menyebutkan, SD Alam Qu Ainur Rahmah telah membantu Pemda melalui program Pasbar Cerdas dan Tahfizh Al-Qur'an serta prestasi yang ditoreh lainnya. Ia menghimbau pihak yayasan dan para tenaga pendidik, agar memenuhi kepercayaan yang diberikan masyarakat. Melalui kerjasama yang terjalin, Pemda Pasbar melalui OPD terkait mengaku siap mendukung hal positif terutama di bidang pendidikan. 

Selain itu, Pembina Yayasan Eddy Junaidi mengatakan, jumlah siswa SD Alam Qu Ainur Rahmah saat ini sebanyak 610 orang dengan jumlah ruang kelas sebanyak 47 ruang. Setiap tahunnya, SD Alam Qu Ainur Rahmah masih melakukan pembangunan. Seperti penambahan ruang kelas nantinya yanh akan menjadikan 12 ruang tambahan untuk ruang belajar siswa kelas 6. Ia juga berharap, tahun depan akan didirikan tingkat SMP di yayasan itu. 

"SD Alam Qu Ainur Rahmah terus berusaha menjawab tantangan pendidikan yang ada dan membantu Pemda Pasbar memajukan dunia pendidikan. Insya Allah, satu tahun lagi akan kita dirikan tingkat SMP. Jika TK, SD, dan SMP sudah ada bisa kita perkirakan jumlah siswa di yayasan kita lebih kurang 1300an siswa disini dengan 120 guru serta karyawan," tangkasnya.(DDR)

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau, Jorong Kampung Padang Selatan, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Jum'at siang (10/02).

Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki, S.I.K., M.M mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan pembagian 1.000 helm untuk keselamatan masyarakat Pasbar seiring dengan berjalannya Operasi Keselamatan Singgalang 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 mendatang. 

"Hari ini kita kembali membagikan 100 helm secara gratis di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, untuk keselamatan masyarakat yang mengunakan sepeda motor di jalan raya dan menerapkan budaya tertib berlalulintas”, ungkap Kapolres disela-sela kegiatan pembagian Helm.

Diterangkan, kegiatan ini dilaksanakan dalam dua hari sekali sampai dengan berakhirnya Operasi Keselamatan Singgalang 2023, dengan sasaran di delapan titik wilayah yang menurut hasil evaluasi dan pantauan petugas di lapangan rawan terjadinya fatalitas kecelakaan. 

"Kegiatan pembagian 1.000 helm ini akan berlanjut ke enam titik wilayah berikutnya yaitu, Koto Balingka, Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Pos Paroman Kecamatan Gunung Tuleh, Jambak, Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali sampai berakhirnya Operasi Singgalang 2023," terangnya.

Ditambahkan, selain peduli keselamatan kegiatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan wajib memakai helm saat menggunakan sepeda motor bagi pengendara dan penumpang untuk melindungi kepala dari benturan jika terjadi insiden di jalan raya.

"Dengan adanya pembagian helm secara gratis ini, semoga kedepannya masyarakat bisa menyadari akan pentingnya keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara, khusnya yang menggunakan sepeda motor, dan saya berharap seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat untuk bisa menjadi Pelopor Keselamatan Dalam Berlalu Lintas," harapnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh, Kasat Pol Airud AKP Adri Mardoan, Kasat Intel AKP Zukhri Ilham, S.H, Kasat Binmas AKP Jasmardi, S.H, Kapolsek Sungai Beremas Iptu Dwi Rahmat Hadiyanto S.H beserta anggota, Danramil Sungai Beremas diwakili Peltu Ariyadi, Kanit Regident Satlantas Polres Pasaman Barat Ipda Fifriki Candra, S.H dan anggota, Camat Sungai Beremas Asrinal, Sekretaris Nagari Air Bangis Ermon Syah. (DDR/hms.res.psb)

Direksikeet dan plang proyek sebelum roboh dihantam angin dan hujan deras.

Keterangan yang disampaikan Rocky terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada proyek pipa di Kampung Jua, Kota Padang. Sebelumnya, proyek pipa di bawah pantauan PPK Air Minum diduga berjalan tidak sesuai speks teknis dan terindikasi labrak aturan. 

Juga diduga adanya sikap intimidasi terjadi di intern BPPW Sumbar oleh oknum petinggi terhadap bawahannya.

Proyek Pipa Satker Pelaksanaan Prasarana "Tuai Kecaman" Masyarakat, Diduga Ada Intimidasi di Intern BPPW Sumbar

Namun semuanya dibantah oleh Rocky Adam dan PPK Air Minum Prastyo Budi Luhur.

"Dugaan kecurangan yang terjadi pada proyek tersebut itu tidak benar. Secara teknis, spek dan ukuran sudah sesuai. Kami bekerja sudah sesuai SOP yang ada," kata Rocky Adam pada Jum'at,(10/2/2023) via telepon.

Direksikeet diduga roboh karena dihantam tumpukan pipa yang sampai sekarang disinyalir belum dibangun kembali oleh rekanan.

Kemudian terkait dugaan rekanan yang bekerja labrak aturan. Karena tidak ada plang proyek sebagai informasi kegiatan dan direksikeet dilokasi pekerjaan.

Rocky juga membantah pelanggaran tersebut. Katanya, plang proyek dan direksikeet yang dimaksud sebenarnya ada. "Tetapi direksikeet juga plang proyek tersebut roboh dihantam angin dan hujan deras,"ungkapnya.

Selanjutnya Kepala Satker itu juga menjelaskan menyangkut seluruh informasi yang tertera pada plang proyek.

"Nilai anggaran APBN pada proyek tersebut sebesar Rp 5,9 miliar. Kemudian pekerjaan dilakukan oleh PT.Raffa Karya Indonesia dengan konsultan pengawas PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera,KSO," terang Rocky.

Saat media meminta penegasan dari Kasatker terkait penyebab robohnya direksikeet tersebut, yang katanya karena angin dan hujan lebat dan mengapa tidak didirikan kembali. 

Rocky pun mengkonfrontirnya dengan mengatakan itu informasi dari rekan."Saya dapat infonya karena hujan dan angin dari rekanan. Sementara Site Manager sedang berduka, karena ada keluarganya yang meninggal, jadi mungkin agak lambat jadinya dilapangan," ungkapnya lagi.

Menyangkut kerusakan-kerusakan yang ada atau yang terjadi dilapangan, Rocky Adam berjanji akan segera memperbaiki nya.

Sebelumnya, PPK Air Minum Prastyo Budi Luhur yang akrab disapa Luluk saat dikonfirmasi terkait adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum petinggi BPPW Sumbar itu. Luluk mengatakan tidak ada, semua berproses sesuai prosedur.

Bagaimana pendapat pengamat terhadap keterangan yang disampaikan oleh Kepala Satker dan PPK Air Minum tersebut?

Hingga berita lanjutan ini terbit, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)