Mitra Rakyat

MR.com, Pasaman| Aktivitas penambangan ilegal sudah sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Pasaman. Masyarakat mengeluh gegara quarry dengan penambangan pasir dan batu disinyalir sudah merubah tatanan alam nagari sungai tempat tinggal mereka.

Sebut saja Buyung(nama samaran), salah satu warga nagari Padang Palak, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Buyung mengatakan aktivitas penambangan di Batang timah ini sudah sangat meresahkan masyarakat.

"Karena, akibat dari penambangan pasir dan batu itu, tatanan alam Batang Timah ini sudah banyak berobah. Sudah banyak terjadi longsor pada tanah tebing sungai tersebut," ujar Buyung, Kamis(9/2/2023) di Pasaman.

Kemudian menurut informasinya, quarry ini dikelola oleh seorang oknum anggota DPRD di Kabupaten Pasaman."Pengelola tambang pasir dan batu di Kecamatan Tigo Nagari ini adalah oknum anggota DPRD Pasbar beserta keluarga besarnya," ungkap Buyung.

"Ada beberapa titik di aliran sungai Batang Timah ini yang dikelola oleh oknum anggota dewan bersama keluarganya itu. Diantaranya, daerah Padang Palak dan di belakang pasar Padang Ganting," terangnya lagi.

Selanjutnya izin lengkap quarry yang dikelola oleh oknum dewan tersebut dicurigai tidak ada. Kata Buyung, izin quarry penambangan pasir dan batu ini masih menjadi misteri. Apakah ada atau tidak?, ulasnya.

Karena, pengakuan dari pengelola kepada masyarakat bahwa Izin quarry ini lengkap. Tapi tidak pernah terlihat oleh warga disini terpampang sekali pun plang izin quarry tersebut, sebut Buyung.

" Supaya lebih jelas, silahkan media mengkonfirmasikan langsung ke pihak pengelola. Atau pertanyakan ke Dinas ESDM Sumbar. Apakah kebenaran adanya izin lengkap quarry tersebut,"imbuhnya.

Kalau pun ada coba selidiki luas lahan yang dikelola dengan surat izin yang ada dikeluarkan oleh Dinas ESDM tersebut," tukas Buyung.

Kami sebagai masyarakat yang merasakan dampak negatif dari penambangan pasir dan batu di Batang Timah ini berharap kepada Aparat Penegak Hukum untuk menghentikan kegiatan yang diduga ilegal ini, pungkasnya.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Harry Martinus,MM, selaku Kepala Dinas ESDM Sumbar. Karena, beliau sedang di Jakarta jadi belum memastikannya, setelah pulang akan di cek, katanya dihari yang sama via telepon.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya menghimpun informasi dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Bau busuk pada pelaksanaan proyek pipa dengan sumber APBN berlokasi di Kampung Jua, Kota Padang makin kuat tercium. Sehingga pelaksanaan proyek tersebut terus menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).

Kali ini seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan,SH ikut soroti perjalanan proyek APBN tersebut pada Kamis (9/2/2023) di Padang. Mahdiyal mengatakan, ada pembiaran dilakukan pihak BPPW Sumbar terhadap kecurangan yang dilakukan rekanan.

Menurutnya, pelaksanaan proyek pipa yang diawasi PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, yang berada di kepemimpinan Kusworo Darpito sebagai Kepala BPPW Sumbar itu sangat kuat indikasi KKN nya.

Kenapa demikian, kata Mahdiyal, karena sudah sekian kalinya media menginformasikan melalui pemberitaan terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh rekanan.

Isu miring Terpa BPPW Sumbar, Ada Pihak Sebut Rekanan Proyek Pipa Rekomendasi Oknum Petinggi

"Namun, pihak BPPW Sumbar terkesan tidak peduli dan tidak acuh terhadap informasi itu. Buktinya, pelaksanaan terus berjalan dengan dugaan kecurangan yang masih sama dilakukan oleh rekanan,"ujar Mahdiyal.

Disebutkannya, sikap pihak BPPW Sumbar yang terkesan tidak acuh dan tidak peduli terhadap informasi dari media tersebut, sedikit membenarkan info yang beredar, kalau rekanan merupakan rekomendasi dari oknum petinggi BPPW Sumbar.

"Seolah mereka sudah ada penawar, apabila mereka akan berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di kemudian hari," ujar Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas(Unand)itu.

Kemudian Mahdiyal juga menduga ada indikasi intimidasi di dalam intern BPPW Sumbar terhadap bawahan."Yang akhirnya rekanan jumawa, karena merasa di back Up oleh petinggi BPPW Sumbar dimaksud,"ungkap Pengacara itu lagi.

Seribu alasan yang dilontarkan pihak BPPW Sumbar ataupun rekanan. Menurut Mahdiyal, tidak dapat merubah asumsi negatif publik terhadap bobrok yang terjadi pada pelaksanaan proyek APBN tersebut.

"Apabila kondisi lapangan juga teknis pelaksanaan pekerjaan masih seperti itu. Bahkan, hal ini akan membuat kecurigaan publik semakin kuat," cecarnya.

Karena pekerjaan masih berjalan, kita berharap kepada Aparat Penegak Hukum(APH) untuk ikut serta mengawasi perjalanan proyek tersebut. Demi antisipasi akan terjadinya korupsi terhadap uang negara lagi, pungkasnya.

Hingga ini berita terbit, PPK Air Minum Prastyo Budi Luhur dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar Rocky Adam disinyalir belum bisa berikan penjelasannya. 

Selanjutnya, media masih upaya konfirmasi pihak Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya sampai berita ditayangkan. (cr)

MR.com, Padang| Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari berbagai SDN dan SMPN diwilayah kota Padang terlihat berdesakkan di Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Padang malam ini, Rabu (8/02/2023).

Kedatangan mereka untuk melakukan tandatangan amprah gaji Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 2022 dan amprah gaji Januari 2023 sebagai syarat untuk pencairan gaji Bosda di 2023.

Salah seorang guru yang turut dalam antrian kerumunan tersebut menjelaskan, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh pihak sekolah, bahwa malam ini kami guru-guru GTT dan PTT akan melakukan tandatangan amprah gaji 2022 dan Januari 2023.

“Informasi ini dapat dari sekolah, dan di intruksikan agar kami datang ke kantor Disdik Padang untuk menandatangani Bosda 2022 dan Bosda Januari 2023,” demikian Ita menjelaskan salah seorang guru yang ikut dalam antrian.

Katanya, bila tidak ditandatangani malam ini, kami takut tidak terima gaji. Saat media tanyakan tempat tinggalnya, Ita menjawab tinggal di wilayah Kecamatan Bungus.

"Ya.., cukup jauh juga, saya tinggal di daerah Bungus, tapi mau gimana lagi..,  instruksinya malam-malam.., kita kan butuh uang pak..,jadi mau tak mau harus datang"ujarnya.

Sementara malam itu cuaca kurang mendukung. Namun, tanda-tanda akan  turunnya hujan pun tak lunturkan semangat mereka. Mereka rela basah kuyup saat pulang, asalkan bisa menandatangani BOSDA tersebut.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi Kabid Dikdas dan Kadis Pendikbud Kota Padang.(cr**) 

Kedatangan Dirjen SDA disambut hangat dan antusias oleh seluruh pegawai. Disela-sela kesibukannya, Jarot Widyoko menyempatkan hadir dan bertatap muka langsung dengan Keluarga besar BWS Sumatera V Padang. 

Dalam arahannya, Dirjen SDA itu mengingatkan pesan Menteri PUPR untuk terus melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan memperhatikan 3 unsur penting, yakni Kualitas, Estetika, dan keberlanjutan Lingkungan. 

Selain itu, Dirjen Jarot juga tidak lupa ingatkan keluarga besar BWS Sumatera V Padang untuk terus menjaga kekompakan dan kinerja dengan baik dan disiplin.

Dan dalam kunjungan kerja ke kota Padang, Sumatera Barat ini, Dirjen SDA, Direktur Sungai Pantai, juga menghadiri undangan Wali Kota Padang. Undangan tersebut merupakan acara Diskusi Rancangan Infrastuktur Abrasi Pesisir Pantai Padang Berbasis Mitigasi Bencana.

Dalam giat diskusi, Dirjen SDA berkesempatan menjadi moderator, adapun 3 moderator lainnya berasal dair BNPB, Dinas SDA BK dan BAPPEDA Prov.Sumbar. acara ini turut di hadiri oleh mantan kepala BNPB, BNPT, Polda Sumbar, Korem 032 Wirabaraja Kota Padang, Lamtamal II Padang.

Dalam kegiatan diskusi tersebut, Direktur Jenderal SDA, Direktur Sungai Pantai, Kepala Balai Teknik Sungai Pantai, ikut dampingi oleh Kepala BWS Sumatera V Padang dan jajaran.(cr)

Kali ini, proyek pipa yang dilaksanakan PPK Air Minum Prastyo Budi Luhur atau Luluk, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, jajaran dari BPPW Sumbar itu saat ini tengah diterpa isu miring.

Kuat dugaan ada KKN pada proyek pipa tersebut. Karena perusahaan pelaksana pekerjaan merupakan rekomendasi dari salah satu oknum petinggi yang ada di BPPW Sumbar.

Proyek "Siluman" BPPW Sumbar Sarat KKN, PPK Air Minum Disinyalir Bungkam Saat Dikonfirmasi Media

"Wajar saja pihak BPPW Sumbar tidak berani menegur rekanan meski bekerja tidak sesuai aturan. Karena perusahaan pemenang yang sekarang mengerjakan proyek pipa itu, disinyalir rekomendasi dari oknum petinggi BPPW Sumbar sendiri," demikian salah satu warga mengatakan pada Selasa(7/2/2023) di Padang.

Warga yang tidak ingin identitasnya disebut itu menjelaskan, kalau pekerjaan pipa itu dikerjakan oleh PT.Raffa,, dan perusahaan itu merupakan rekomendasi dari bapak..,, ungkap warga tersebut.

"Jadi bagaimana pun kecurangan yang dilakukan oleh rekanan, disinyalir BPPW Sumbar tidak akan berani menegur, apalagi PPK Air Minum yang merupakan bawahan dari oknum tersebut," ujar warga itu.

Warga tersebut mengklaim dirinya dekat pihak jajaran di bawah BPPW Sumbar.Jadi katanya, Informasi ini bukan isap jempol semata. Tetapi hebatnya, informasi ini sangat ditutup rapat-rapat di dalam lingkup BPPW Sumbar," ungkapnya.

Kepada media ini warga tersebut mengatakan, bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Raffa, tetapi warga itu tidak menjelaskan nilai, konsultan pengawas dan informasi lainnya.

Menurutnya lagi diduga sangat jauh dari spesifikasi teknis. Bahkan terindikasi rekanan dalam bekerja sengaja labrak aturan terhadap Keterbukaan informasi Publik, dan pengadaan direksikeet dilokasi pekerjaan, ulasnya.

"Tetapi meskipun begitu, terindikasi konsultan pengawas berikut PPK dan jajarannya tidak berani menegur, apalagi menindak rekanan, karena proyek ini sama saja dengan proyek kepunyaan bapak," tutup warga itu.

Kemudian media mengkonfirmasikan kepada Kusworo Darpito yang merupakan Kepala BPPW Sumbar terkait isu miring tersebut. Kusworo Darpito mananggapi isu atas dirinya itu dengan santai.

Katanya, terimakasih atas informasi yang disampaikan media terkait isu tersebut, dan dari mana media dapatkan informasi itu.

"Masuk perusahaan itu saja saya tidak tahu, jangan-jangan isu itu muncul karena saya kelapangan," ucapnya singkat via telepon, Rabu(8/2/2023).

Bagaimana tanggapan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat?

Hingga berita terbit media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)