Mitra Rakyat

Kedatangan Dirjen SDA disambut hangat dan antusias oleh seluruh pegawai. Disela-sela kesibukannya, Jarot Widyoko menyempatkan hadir dan bertatap muka langsung dengan Keluarga besar BWS Sumatera V Padang. 

Dalam arahannya, Dirjen SDA itu mengingatkan pesan Menteri PUPR untuk terus melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan memperhatikan 3 unsur penting, yakni Kualitas, Estetika, dan keberlanjutan Lingkungan. 

Selain itu, Dirjen Jarot juga tidak lupa ingatkan keluarga besar BWS Sumatera V Padang untuk terus menjaga kekompakan dan kinerja dengan baik dan disiplin.

Dan dalam kunjungan kerja ke kota Padang, Sumatera Barat ini, Dirjen SDA, Direktur Sungai Pantai, juga menghadiri undangan Wali Kota Padang. Undangan tersebut merupakan acara Diskusi Rancangan Infrastuktur Abrasi Pesisir Pantai Padang Berbasis Mitigasi Bencana.

Dalam giat diskusi, Dirjen SDA berkesempatan menjadi moderator, adapun 3 moderator lainnya berasal dair BNPB, Dinas SDA BK dan BAPPEDA Prov.Sumbar. acara ini turut di hadiri oleh mantan kepala BNPB, BNPT, Polda Sumbar, Korem 032 Wirabaraja Kota Padang, Lamtamal II Padang.

Dalam kegiatan diskusi tersebut, Direktur Jenderal SDA, Direktur Sungai Pantai, Kepala Balai Teknik Sungai Pantai, ikut dampingi oleh Kepala BWS Sumatera V Padang dan jajaran.(cr)

Kali ini, proyek pipa yang dilaksanakan PPK Air Minum Prastyo Budi Luhur atau Luluk, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, jajaran dari BPPW Sumbar itu saat ini tengah diterpa isu miring.

Kuat dugaan ada KKN pada proyek pipa tersebut. Karena perusahaan pelaksana pekerjaan merupakan rekomendasi dari salah satu oknum petinggi yang ada di BPPW Sumbar.

Proyek "Siluman" BPPW Sumbar Sarat KKN, PPK Air Minum Disinyalir Bungkam Saat Dikonfirmasi Media

"Wajar saja pihak BPPW Sumbar tidak berani menegur rekanan meski bekerja tidak sesuai aturan. Karena perusahaan pemenang yang sekarang mengerjakan proyek pipa itu, disinyalir rekomendasi dari oknum petinggi BPPW Sumbar sendiri," demikian salah satu warga mengatakan pada Selasa(7/2/2023) di Padang.

Warga yang tidak ingin identitasnya disebut itu menjelaskan, kalau pekerjaan pipa itu dikerjakan oleh PT.Raffa,, dan perusahaan itu merupakan rekomendasi dari bapak..,, ungkap warga tersebut.

"Jadi bagaimana pun kecurangan yang dilakukan oleh rekanan, disinyalir BPPW Sumbar tidak akan berani menegur, apalagi PPK Air Minum yang merupakan bawahan dari oknum tersebut," ujar warga itu.

Warga tersebut mengklaim dirinya dekat pihak jajaran di bawah BPPW Sumbar.Jadi katanya, Informasi ini bukan isap jempol semata. Tetapi hebatnya, informasi ini sangat ditutup rapat-rapat di dalam lingkup BPPW Sumbar," ungkapnya.

Kepada media ini warga tersebut mengatakan, bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Raffa, tetapi warga itu tidak menjelaskan nilai, konsultan pengawas dan informasi lainnya.

Menurutnya lagi diduga sangat jauh dari spesifikasi teknis. Bahkan terindikasi rekanan dalam bekerja sengaja labrak aturan terhadap Keterbukaan informasi Publik, dan pengadaan direksikeet dilokasi pekerjaan, ulasnya.

"Tetapi meskipun begitu, terindikasi konsultan pengawas berikut PPK dan jajarannya tidak berani menegur, apalagi menindak rekanan, karena proyek ini sama saja dengan proyek kepunyaan bapak," tutup warga itu.

Kemudian media mengkonfirmasikan kepada Kusworo Darpito yang merupakan Kepala BPPW Sumbar terkait isu miring tersebut. Kusworo Darpito mananggapi isu atas dirinya itu dengan santai.

Katanya, terimakasih atas informasi yang disampaikan media terkait isu tersebut, dan dari mana media dapatkan informasi itu.

"Masuk perusahaan itu saja saya tidak tahu, jangan-jangan isu itu muncul karena saya kelapangan," ucapnya singkat via telepon, Rabu(8/2/2023).

Bagaimana tanggapan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat?

Hingga berita terbit media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Dikatakannya, bantuan tersebut diperoleh dari dana Pokir DPRD Pasbar, Drs. H. Baharuddin, R.MM. dengan total Rp 95.000.000.

"Semua peralatan tersebut nantinya akan kami inventarisasi dan akan digunakan untuk menunjang aktivitas dan berbagai program yang akan kita lakukan bersama di tahun 2023 ini,” terang Yasmarni saat menerima bantuan tersebut melalui Kadispar Pasbar Decky H Sahputra, Selasa (07/02) di Kompleks Lathifa. 

Yasmarni menambahkan, yang hadir pada kesempatan hari ini selain ada perwakilan pengrajin batik, juga ada komunitas lainnya.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Baharuddin yang telah mengalokasikan dana pokirnya buat kami, semoga dengan adanya bantuan ini dapat lebih meningkatkan motivasi kami dalam menghasilkan program dan karya yang dapat bermanfaat,” ucap Yasmarni. 

Sementara itu Decky  saat menyerahkan bantuan dana Pokir DPRD Pasbar tersebut menyampaikan, dari jumlah tersebut di atas semua diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan buat bidang seni budaya, seni musik dan seni batik.

Dikatakannya, pemberian bantuan berupa barang-barang ini, sudah melalui prosedur, meskipun agak terlambat diserahkan karena ada beberapa kendala dan agenda yang bersamaan, akhirnya serah terima barang dari dana Pokir untuk sanggar Limpapeh Puan Anta Al Nabila dapat juga berlangsung hari Selasa (07/02/2023) di Kompleks Lathifa.

"Kita berharap bantuan dari dana Pokir DPRD ini tentu akan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dengan sebaik-baiknya," pesan Decky. 

Decky menambahkan, untuk pemanfaatannya tentu hal tersebut dapat diatur secara bersama sama dengan penggiat/masyarakat yang bernaung dalam organisasi PUAN Anta Nabila

"Kita juga berharap tahun depan, kontribusi atau bantuan dari anggota Dewan lainnya melalui dana Pokir seperti ini, terutama untuk  menunjang kegiatan organisasi lain yang ada di Pasbar akan tetap berlanjut," harap Decky. 

Selain itu Decky juga berpesan, semoga tahun ini, komunitas - komunitas yang ada ini, akan mampu mengembangkan workshop, hingga batik Pasbar bisa berkembang di dunia industri. 

"Tentu dalam hal ini, pemerintah tidak akan tinggal diam, kita yakin pemerintah akan selalu ikut andil dalam membantu," pungkas Decky. 

Sementara, Drs. H. Baharuddin R, anggota DPRD Pasbar yang memberikan bantuan dana Pokir dalam bentuk barang ke organisasi ini, mengatakan alasannya, mengapa menyalurkan dana Pokir ke organisasi tersebut, karena di komisinya ada salah satu dinas yang memiliki sebuah program yang sesuai, hingga dengan adanya program dalam menunjang kegiatan masyarakat yang sesuai tersebut, wajar mendapatkan bantuan dari pokir DPRD. 

"Itu makanya saya meletakkan pokir saya ini ke salah satunya dinas yang ada hubungan tupoksinya di komisi kami," terang Bahar. 

Dikatakan Bahar, dana Pokir tersebut, mau diserahkan kemana, itu terserah anggota DPRD yang bersangkutan, ada yang menyalurkannya ke bidang agama, adat olah raga maupun jenis kegiatan lainnya.

"Yang jelas bantuan tersebut berupa tunjangan untuk kegiatan yang bermanfaat di masyarakat," ujarnya. 

Diterangkannya lagi, bantuan tersebut dapat diberikan bila keberadaan sebuah organisasi tersebut independen dan jelas tujuannya serta terdaftar resmi di negara ini. 

"Organisasi ini adalah perantara saya, untuk menyalurkan ke pelaku penerima manfaat, dua tahun lalu saya juga sudah beri bantuan seperti kegiatan merajut, makanya tahun ini, saya berikan untuk kegiatan seni musik dan budaya termasuk batik," terang Bahar.

Ia juga mengatakan, bantuan pokir ini merupakan realisasi dari usulan yang dibuat pada 2021 yang lalu.

Pada kesempatan itu, Baharuddin juga menyampaikan, ia dengan dana pribadinya juga akan menyediakan workshop atau tempat beserta fasilitas peralatan pendukung lainnya bagi pelaku seni batik untuk berkreatifitas.

Bukan itu saja, Baharuddin yang mantan Bupati dua periode ini juga, siap akan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang punya minat dalam kerajinan seni batik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. 

"Saya siap mengajak dan menyertakan masyarakat di setiap nagari yang berminat untuk mengikuti pelatihan ini dan ke depannya saya siap bekerjasama dengan Dispar serta pihak terkait lainnya untuk memfasiltasi pemasarannya, sehingga melalui kegiatan ini terbuka lebar peluang bagi UMKM mengembangkan kreativitas nya, yang akhirnya tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pasaman Barat," terang Bahar. 

Baharuddin juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dispar yang hari ini berkesempatan menyerahkan bantuan Pokir ini ke organisasi PUAN Anta Al-Nabila yang menaungi beberapa komunitas. 

"Saya berterima kasih kepada Pemda yang telah bersedia menyalurkan Pokir saya pada hari ini," ucap Bahar mengakhiri. (DDR)

Kedua tersangka diringkus oleh tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Lembah Melintang di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu siang (05/02).

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki, S.I.K., M.M melalui Kapolsek Lembah Melintang AKP Zulfikar, S.H., M.H mengatakan, kedua tersangka diringkus berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/15/I/2023/Sek.LM/Res. Pasbar/Polda Sumbar. tanggal 01 Februari 2023.

"Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Lembah Melintang, tersangka mengakui bahwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi BK 3127 QAD milik korban APTRI SIMANJUNTAK," ujar Zulfikar, Senin (06/02).

Diterangkannya, kejadian pencurian tersebut terjadi di depan rumah korban tepatnya di komplek Perumahan PT. BPP Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur pada Selasa malam (24/01), sekitar pukul 22.30 WIB.

"Petugas menyita barang bukti dari kedua tersangka berupa satu unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi BK 3127 QAD," terangnya.

Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Lembah Melintang untuk proses hukum lebih lanjut. (DDR/Hms.Res-Pasbar)

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh ketua Komisi II Syafridal dan anggota, serta didampingi oleh pegawai pendamping dari Sekretariat DPRD Pasaman Barat.

Ketua Komisi II DPRD Pasbar Syafridal menyampaikan, kunjungan tersebut dalam bentuk pengawasan terhadap setiap perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

“Kunjungan yang kami lakukan ini, sebagai bentuk pengawasan terhadap perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Pasaman Barat, kami meninjau terkait tera ulang timbangan dan kemitraan perusahaan dengan KUD dan kelompok tani,” katanya.

Syafridal menekankan, setiap perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat wajib melakukan tera ulang timbangan sesuai aturan dan undang-undang yang ada.

“Tera ulang timbangan bagi perusahaan Pabrik Kelapa Sawit wajib dilakukan sesuai aturan yang ada, supaya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Syafridal juga berharap kemitraan antara KUD maupun Kelompok Tani dengan Perusahaan dapat terus terjalin dengan baik, supaya masyarakat ataupun para anggota kelompok tani yang bermitra dengan perusahaan bisa mendapat harga tandan buah segar kelapa sawit, sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan berdasarkan Permentan nomor 01 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga TBS.

"Seandainya ada ditemukan yang tidak sesuai, maka akan dilakukan hearing di Komosi II DPRD Pasamam Barat bersama instansi dan OPD terkaid di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat," ujar Syafridal. (DDR)