Mitra Rakyat

Namun sebaik apapun kinerja perangkat bupati tersebut. Akan selalu ada kontroversi dari berbagai pihak yang menghiasi terhadap perjalanan pelaksanaan program-program bupati itu.

Salah satunya, kontroversi terjadi pada pekerjaan rehabilitasi jalan paket 3 dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD TA 2022 Pemkab Pessel. 

Berawal dari selisih harga HPS dengan harga terkontrak sangat kecil dan pihak-pihak terkait terkesan menutup rapat-rapat seluruh informasi terhadap pelaksanaannya.

Sebab itu, saat ini proyek jalan DAU yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, yang digadang-gadang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan PAD Pemkab Pessel itu tengah menjadi perhatian publik.

Ada masyarakat menilai kinerja Dinas PUPR Pessel patut di apresiasi, apabila pekerjaan tidak ada indikasi kecurangan terjadi. "Kita sebagai masyarakat apresiasi kinerja Dinas PUPR Pessel pada proyek DAU tersebut," kata Ir. Indrawan, Sabtu(4/2/2023) di Padang.

Keberhasilan Pemkab Pessel Realisasikan DAU Pada Pekerjaan Infrastruktur Jalan Patut di Apresiasi

"Apabila dalam pelaksanaannya tidak ada dugaan terjadi kecurangan. Baik secara administratif ataupun secara pelaksanaan fisiknya, yang sudah pasti berdampak terhadap mutu dan kualitas pekerjaan," ujar Indrawan.

Sebagai pengamat pembangunan di Sumatera Barat, Indrawan mengatakan demikian, karena tidak ada lagi penyebab-penyebab atau alasan rekanan untuk berbuat curang pada pelaksanaannya.

Katanya, dari segi nilai yang telah disepakati, menurutnya, sangat bagus. Sebab, jarang sekali, bahkan bisa dikatakan belum pernah terjadi dalam berapa dekade turunan harga penawaran hanya kurang dari dua(2) persen dari HPS.

Dijelaskannya, diketahui dari LPSE Pessel, Pagu awal Rp7.892.460.000,00, kemudian turun menjadi HPS Rp.7.892.435.842,00, dan harga terkontrak menjadi Rp7.800.831.502,77, dan dimenangkan PT Sadewa karya Tama.

Tetapi ada sedikit kejanggalan terhendus. Kejanggalan terjadi pada informasi terkait pelaksanaan pada proyek tersebut yang terkesan sengaja disembunyikan pihak-pihak terkait.

Seperti informasi titik ruas yang dikerjakan, nama perusahaan konsultan pengawas dan waktu masa pelaksanaannya. Mungkin, bagi sebagian masyarakat tidak mempedulikan hal itu.

Namun, bagi masyarakat dengan notabene sebagai penyedia jasa kontruksi atau yang memahami aturan dalam pelaksanaan proyek negara, wajar mempertanyakannya, tutur Indrawan.

Jadi keterbukaan informasi publik itu sangat penting dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan proyek tersebut, ujarnya.

"Karena, selain dapat mempengaruhi asumsi atau dugaan negatif publik, juga Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu amanat undang-undang yang diterbitkan melalui UU No. 14 tahun 2008," terangnya lagi.

Jadi masyarakat sangat berharap kepada pihak rekanan, PPTK,PPK sampai Kepala Dinas PUPR Pessel untuk terbuka terhadap informasi tersebut, agar program Pemkab Pessel tidak dinodai dengan tanggapan miring publik terhadap kinerja Bupati saat ini, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi media dari PPTK,PPK dan Kepala Dinas PUPR Pessel.(cr)

"Kabalai dan Kasatker jangan egois hanya demi menjaga karir dan namanya ditingkat pusat, kemudian mengklise laporan kinerjanya atas program-program yang dilaksanakan didaerah," tegas Afi.

Paket kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sumatera Barat 1" yang berlokasi di Pulau Siberut Kab.Kepulauan Mentawai, dibawah pengawasan BPPW Sumbar. Dengan total anggaran terkontrak sebesar Rp. 26.319.315.000,00, dan Kontraktor Pelaksana PT.Somba Hasbo.

Terjadinya kerusakan-kerusakan infrastruktur secara dini yang jauh dari usia perencanaan yang telah di tafsir, ini merupakan sebuah bukit nyata adanya hasil perkerjaan yang tidak sesuai spek dan RAB, ujarnya.

Namun, katanya, tidak dilakukan penanganan yang tepat dan terukur, justru penanganan dilakukan pada saat masa pemeliharaan (pasca PHO).

"Melakukan pemeliharaan atau perbaikan pada hasil perkerjaan yang tidak sesuai spek dan RAB, merupakan tindakan yang jelas-jelas menyalahi aturan. Dan hal ini tentu sangat merugikan daerah dan masyarakat penerima manfaat," tegas Afi.

Kata penggiat hukum itu, proyek yang diklaim telah sesuai spek dan RAB, yang masuk pada tahapan pemeliharaan dan FHO. Dan akhirnya proyek bermasalah, karena ada temuan oleh masyarakat, LSM, dan pihak berwenang atau Aparat Penegak Hukum yang kemudian bermuara keranah hukum.

"Mirisnya, yang menjadi korban terhadap temuan itu seringkali PPK nya. Karena, matapisau hukum pun disinyalir akan mengarah kepada PPK. Mestinya hal ini tidak terjadi, jika Kabalai atau Kasatker benar-benar memposisikan diri sebagai leader," ulasnya.

Yang tidak hanya sekedar memikirkan serapan anggaran dan laporan diatas kertas saja, demi menjaga karir serta nama baik ditingkat pusat, ujar Afi.

Afi juga mengingatkan, menyangkut peristiwa hukum yang terjadi baru-baru ini. Yaitu pada paket kegiatan Pembangunan Rusun Sijunjung, yang dilakukan pada 2018 silam.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, bahkan diduga sudah dilakukan penahan terhadap tersangka, terangnya.

"Kita berharap proyek nasional dengan anggaran senilai Rp13 miliar menjadi pelajaran bagi Kabalai atau pun Kasatker dan tidak lagi terulang di kemudian hari. Padahal dalam pelaksanaannya, proyek Kementrian PUPR ini didampingi oleh TP4D Kejaksaan Sumbar disaat itu," ulas Afi.

Dan semoga, dengan terus bertambahnya jumlah e-Katalog Sektoral pada Bidang Sumber Daya Air , Bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan di Kementerian PUPR akan berbias nyata dalam mewujudkan, mutu kualitas dan kuantitas infrastruktur yang lebih baik," pungkasnya.

(Dn/cr)

Coffee Morning tersebut selain guna silaturahmi dan perkenalan Kapolres Pasbar yang baru, juga dalam rangka meningkatkan kemitraan dan menjaga hubungan baik yang telah terjalin selama ini antara pihak Polres dengan Insan Pers se-Pasbar.

Dalam kegiatan tersebut selain memperkenalkan dirinya AKBP Agung Basuki berharap ajang ini dapat dijadikan sebagai wadah sharing informasi dan koordinasi wartawan dengan Polres Pasaman Barat dalam meningkatkan sinergitas kemitraan yang ada di semua jajarannya.

Kapolres juga, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan media atas jalinan kerja sama yang telah terbangun dengan baik selama ini, antara Polres Pasbar dan seluruh jajarannya dengan Media, baik itu media Elektronik, Cetak maupun online.

“Saya mengajak rekan-rekan insan pers sebagai mitra Polri untuk melanjutkan kerjasama dalam mendukung program-program pemerintah daerah yang telah dibangun selama ini, terutama dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat melalui suguhan pemberitaan yang positif dan membangun", ujar Kapolres.

Dikatakan Agung, semua instansi khususnya Polri tentu saling membutuhkan satu sama lainnya, terutama tentu adanya support dari rekan-rekan media, sinergitas antara media dengan Polri selama ini sudah terjalin dengan baik, di mana koordinasi dinamis tersebut terus berjalan dalam menyajikan informasi.

“Semoga jalinan yang baik ini akan semakin meningkat seiring dengan tekad kita bersama untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini,”pintanya.

Selanjutnya Kapolres mengatakan, media massa baik cetak, elektronik maupun online, merupakan mitra strategis, dan pada umumnya hal ini telah terbukti, di mana peran media sebagai sarana jitu dalam membantu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan program -program Pemerintah, maupun program satuan di institusi Polri dalam pelaksanaan tugas dan kinerja kepada masyarakat, baik secara objektif dan transparan maupun berupa kritik dan saran yang membangun, khususnya di Pasaman Barat dan secara umum di negara Indonesia yang kita cintai ini.

"Saya siap, jika sewaktu-waktu dari rekan-rekan insan pers ada yang perlu di konfirmasikan, para wartawan tak perlu sungkan untuk mengkoordinasikannya, apa lagi media merupakan mitra kami selama ini,” tegas AKBP Agung.

Dalam acara tersebut Kapolres juga menyampaikan, kedepan pihaknya akan memberikan apresiasi dan penghargaan berupa reward kepada awak media/wartawan yang telah berdedikasi aktif mempublikasikan berita kegiatan Polres Pasbar dan jajarannya.

Kegiatan Coffee Morning diakhiri dengan foto bersama awak media, dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. (DDR)

MR.com, Pessel| Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) patut jadi contoh oleh Kabupaten atau Kota lainnya di Sumatera Barat dalam melaksanakan program mereka di bidang infrastruktur.

Karena, dalam membelanjakan APBD di bidang pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, Kab. Pessel bisa dikatakan berhasil. Berhasil dalam arti, dana yang digunakan setara dengan hasil yang diharapkan.

Tetapi keberhasilan Pemkab Pessel tidak terlepas dari kepiawaian personil yang ada di Dinas PUPR nya. Salah satu keberhasilan Dinas PUPR Pessel terbukti pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 3 (DAU), APBD TA 2022.

Proyek dengan Pagu awal Rp. 7.892.460.000,00, kemudian turun menjadi HPS Rp. 7.892.435.842,00, dan akhirnya harga terkontrak disepakati menjadi Rp.7.800.831.502,77, dan dimenangkan PT. Sadewa karya Tama.

Kalau diperhatikan, harga terkontrak tidak sampai turun dia(2) persen dari pagi awal. Proyek rehabilitasi jalan tersebut mulai dikerjakan pada bulan November, dan saat ini proyek itupun sudah selesai dengan hasil yang memuaskan.

Ditangan Kabid Bina Marga, Mulyandri pelaksanaan proyek DAU berjalan mulus tanpa ada hambatan yang berat. Katanya, pekerjaan rehabilitasi jalan itu sudah selesai atau sudah di PHO.

"Kondisi jalan kabupaten yang dikerjakan PT.Sadewa Karya Tama itu sudah kembali bagus dengan mutu dan kualitas sangat baik," sebut Mulyandri pada Kamis(2/2/2023) di Padang.

Pekerjaan rehabilitasi ada beberapa ruas, dan ruas jalan yang dikerjakan pun cukup banyak tersebar di Kab.Pessel, hingga  saya lupa untuk mengingatnya kembali setiap ruasnya,"tutur Mulyandri.

"Meskipun rekanan bekerja di bulan-bulan yang sering terjadi hujan, tetapi disinyalir itu tidak menjadi penghalang yang berat bagi rekan," kata Kabid tersebut.

Buktinya, pekerjaan sudah selesai dengan tidak mengenyampingkan mutu dan kualitas jalan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.COM, PASBAR - Muhammad Guntara Resmi Nakhodai Pertina Pasbar, hal tersebut berdasarkan dengan telah diterimanya SK kepengurusan yang disampaikan langsung oleh Ketua Pertina Provinsi Sumbar, Togi P Tobing di hadapan pengurus Pertina Pasaman Barat lainnya di Kantor NasDem Jalan Lintas Ujung Gading- Simpang Empat Pasaman Barat, pada Kamis (02/02).

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Pasaman Barat, Iwan Syahputra yang didampingi oleh Humas KONI Pasbar, Junir Sikumbang pada Kamis (02/02) saat menghadiri acara serah terima SK tersebut.

Sekum KONI Pasbar, Iwan menerangkan, sebelumnya Ketua Pertina Pasbar memang telah mengundurkan diri, maka berdasarkan hal tersebutlah kepengurusan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Pasbar kembali dibentuk.

Lanjutnya, setelah dilakukan pembentukan beberapa waktu yang lalu, akhirnya pada hari ini Kamis, (02/02/2023) keluarlah SK Kepengurusan Pertina Kabupaten Pasbar dari Pengurus Pertina Provinsi Sumbar untuk periode 2023-2027.

“Penyerahan SK tersebut berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan, dimana dengan telah ditetapkannya Muhammad Guntara sebagai Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kabupaten Pasaman Barat ini, maka resmilah keberadaan kepengurusan Pertina Pasbar periode 2023-2027.

Sekum KONI Pasbar, Iwan menyebutkan Cabor Olahraga Tinju, selama ini memang termasuk olahraga prestasi yang mendapatkan skala prioritas.

Maka pada kesempatan itu, Iwan menyampaikan, di tangan ketua, bersama dengan kepengurusan baru ini, Cabor Tinju diharapkan mampu meningkatkan prestasi dengan menggenjot pembinaan dan latihan atlit menjelang pelaksanaan Porprov 2023 di Padang Panjang nanti.

Iwan juga menyampaikan,

selama ini cabang olahraga tinju selalu memperoleh medali emas di setiap penyelenggaraan Porprov Sumbar, bahkan telah menorehkan berbagai prestasi di setiap iven yang diikuti, baik di tingkat regional maupun nasional.

Sementara Muhammad Guntara sebagai Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kabupaten Pasaman Barat periode 2023-2027 terpilih, menyampaikan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada dirinya.

Guntara berjanji akan mengerahkan segenap tenaganya untuk memajukan Cabor Tinju di Pasaman Barat, termasuk berjuang di legislatif untuk meningkatkan anggaran Pertina.

Dikatakannya, prioritas utama yakni pada event Porprov, pihaknya akan berupaya melanjutkan tradisi, bagaimana dapat menyumbangkan medali buat Kabupaten Pasbar.

“Pertina tidak akan bisa maju tanpa dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan, semangat dan kebersamaan dari seluruh pengurus, pelatih dan semua atlit,” ungkapnya.

Menurut Guntara, ini adalah momentun Pertina untuk berbenah menghadapi Pekan Olahraga Daerah 2023 mendatang di Padang Panjang, makanya ia berharap sasana yang ada di Pasbar harus segera dibenahi.

“Kalau perlu tiap kecamatan ada sasana, hingga penjaringan atlet tinju yang berbakat khususnya kaula muda dapat kita lakukan, jangan sampai Pertina mati suri di Pasaman Barat, untuk itu mari kita terus lahirkan bibit-bibit atlet yang berprestasi,” tutup M. Guntara.(DDR)

Herman Tanjung, Ketua LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara Sumatera Barat (LSM BAN Sumbar)

Dugaan CV. Syampello Kardenso bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis dan labrak aturan pada pekerjaan pembangunan perkuatan tebing Batang Lurus Maransi di Kota Padang begitu kuat tercium.

Namun menurut Herman Tanjung, perjalan proyek yang didanai APBD TA 2022 senilai Rp2.307.429.518.12 itu ada indikasi pembiaran terhadap penyimpangan yang dilakukan rekanan oleh konsultan pengawas dan pihak Dinas SDABK Sumbar.

Proyek Dinas SDABK Sumbar Jadi Sorotan, Diduga Rekanan Bekerja Asal Jadi Tidak Peduli Mutu dan Kualitas

Akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh pihak tersebut, katanya lagi, negara disinyalir akan menanggung kerugian apabila pekerjaan sudah dibayarkan pemerintah.

"Karena, besar uang negara yang digunakan pada proyek pembangunan perkuatan tebing Batang Lurus Maransi oleh CV.Syampello Kardenso tersebut disinyalir tidak setara dengan mutu dan kualitas infrastruktur," ujar Herman Tanjung, Kamis(2/2/2023) di Padang.

Dijelaskannya, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh rekanan terbukti dari hasil produk bangunan yang mereka kerjakan. Seperti, pekerjaan jalan beton, baru selesai tetapi sudah rusak dan patah.

"Pada pelaksanaan disinyalir rekanan bekerja diluar speks teknis. Bahkan mutu beton pada jalan tersebut patut dicurigai," ulasnya.

Juga pada pekerjaan lantai kerja. Mutu beton pada campuran semen dan pasir juga dicurigai pelaksanaan teknisnya. Terlihat, hasil adukan untuk pasangan batu terlihat rapuh dan tipis, kata Herman Tanjung.

Parahnya lagi, dugaan pembiaran juga dilakukan konsultan supervisi dan pihak Dinas SDABK Sumbar pada penggunaan material urugan yang izin quarry nya juga diragukan.

"Menurut informasi yang beredar dimasyarakat, tanah timbunan yang digunakan diduga tidak sesuai speks, kemudian didatangkan dari galian C yang tidak memiliki izin lengkap di daerah Kelurahan Anak Air, Kecamatan Kototangah Kota Padang," cecarnya.

Terkait hal itu kita akan laporkan CV.Syampello dan oknum yang diduga terlibat ke Aparat Penegak Hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)