Mitra Rakyat

Diduga pelaksanaan proyek yang dibiayai APBD TA 2022 Sumbar dan berada dibawah kewenangan Dinas SDABK Sumbar itu asal jadi tanpa pedulikan mutu dan kualitas bangunan oleh kontraktor.

"Rekanan bekerja diduga kuat tidak sesuai speks dan teknis. Terlihat pada mutu dan kualitas bangunan yang baru diselesaikannya," kata Ir. Sutan Hendy Alamsyah, sebagai pengamat pembangunan Sumbar, Selasa(31/1/2023) di Padang.

Mirisnya, pada proyek tersebut rekanan terindikasi memakai material ilegal. Seperti pengadaan tanah timbunan (tanah urug) untuk pembangunan badan jalan, ujarnya.

Diduga CV.Syampello Bekerja Diluar Spek dan Teknis, Pekerjaan Baru Selesai Bangunan Sudah Rusak

Selain ilegal, spesifikasi jenis tanah yang digunakan rekanan juga sangat patut dicurigai."Tergiur harga tanah timbunan murah, terindikasi rekanan tidak perhatikan speks tanah urug yang harus digunakan, juga sengaja kangkangi aturan," tandasnya.

Kemudian pada pekerjaan pembangunan jalan beton. Kata Sutan, mutu beton yang digunakan pada infrastruktur jalan tersebut patut dicurigai tidak sesuai speks. 

"Pasalnya, jalan beton sepanjang kurang lebih 400 meter itu sudah ada yang retak. Didalam campuran beton ditemukan mengandung batu. Kemudian, secara teknis rekanan tidak menggunakan plastik sebagai alas beton waktu dilakukan pengecoran," ulasnya.

Pria lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Indonesia (UI)Jakarta itu menilai rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tidak diawasi oleh konsultan dan pihak PPTK kegiatan dari Dinas SDABK Sumbar.

"Ada indikasi kontraktor bekerja sesuka hati, melakukannya diluar kaedah-kaedah yang sudah di tentukan oleh negara, sayangnya ada indikasi pembiaran oleh konsultan supervisi dan Dinas SDABK Sumbar" cecarnya.

Kontraktor kerja asal siap dan pengawas pun tidak atau kurang awas terhadap kinerja rekanan yang diduga asal jadi itu.  Yang jadi pertanyaan, apa tidak ada test mutu beton sebelum pekerjaan itu dilaksanakan,sebut Sutan.

Artinya, yang terkait dengan pekerjaan proyek ini bisa dan boleh-boleh saja dikatakan lalai, jika proses administrasi yang harus dilalui dan dilakukan oleh kontraktor sebelum memulainya tidak diindahkannya, pungkasnya.

Sebelumnya, Rahmad Yuhendra atau yang akrab dipanggil Eeng saat dikonfirmasi terkait Pekerjaan Pembangunan Perkuatan Tebing Batang Maransi mengatakan pekerjaan belum selesai.

Kemudian terkait bangunan yang sudah rusak, PPK tersebut mengatakan telah intruksikan kontraktor untuk memperbaiki.

Namun, saat ini tidak ada kegiatan sama sekali,bahkan kemarin terlihat beberapa orang sedang membawa peralatan dari lokasi pekerjaan.

Penjelasan PPK tersebut berbeda dengan PPTK nya.  Melref Gunadi sebagai PPTK pada proyek tersebut saat dikonfirmasi mengatakan pekerjaan proyek itu sudah selesai.

Perbedaan keterangan yang diberikan dua orang tersebut membuat publik semakin yakin kalau proyek milik Dinas SDABK Sumbar itu lemah pengawasan.

Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan menunggu jawaban konfirmasi pihak CV.Syampello Kardenso dan pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Intruksi tersebut disampaikannya tidak lain hanya demi mencapai mutu dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Supaya pajak yang dikutip dari masyarakat untuk pembangunannya tidak terbuang sia-sia.

Namun, penekanan yang disampaikan Fathol itu seakan tidak di indahkan oleh kontraktor pelaksana berikut pihak lainnya. Hal ini terlihat pada pekerjaan di tahun 2022 yang ada dibawah kewenangan Dinas SDABK Sumbar.

Pekerjaan pembangunan perkuatan tebing Batang Lurus Maransi yang dikerjakan CV. Syampello Kardenso senilai Rp2.307.429.518.12 yang berlokasi di Kota Padang disinyalir tidak miliki mutu dan kualitas yang bagus.

Diduga pelaksanaan pekerjaan dengan nomor kontrak : 04.14/PPSDA-SDABK/APBD/VI/2022 luput dari pengawasan PT. Affiza Billimko Konsultan sebagai Konsultan Supervisi.

Saat media menyusuri lokasi pada Ahad (29/1/2023) ada beberapa kejanggalan terlihat pada bangunan penahan tebing dan bangunan lainnya. Dinding penahan tebing sudah retak dan tidak lurus.

Kemudian, kerusakan juga terlihat pada lantai kerja penahan tebing. Kondisi lantai kerja tersebut sedikit mengkhawatirkan, lantai kerja dengan susunan batu dengan ukuran yang bervariasi itu seperti tidak memiliki mutu. 

Karena, adukan semen dan pasir diduga dilakukan tidak sesuai speks teknis. Mutu dari adukan semen dengan pasir tersebut tidak sesuai, karena mudah terkelupas dan rapuh. Pasangan susunan batu seperti berada diatas tanah, dan sudah digenangi air.

Selanjutnya, terkait tanah timbunan untuk pembangunan badan jalan. Kuat dugaan timbunan yang digunakan tidak sesuai speks. Ada beberapa jenis tanah yang dijadikan untuk pembangunan badan jalan dilokasi pekerjaan.

Diduga tanah timbunan untuk pembangunan badan jalan tidak sesuai speks dan diambil dari galian C atau quarry Ilegal 

Diantaranya, tanah yang banyak yang mengandung bebatuan, tanah dengan tekstur liat, juga tanah hitam berlumpur. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, jenis mana yang sesuai speks dan tertera didalam dikontrak.

Sebelumnya, saat pekerjaan masih berjalan aktif, informasi masyarakat menyebutkan kalau timbunan yang digunakan merupakan tanah timbunan hasil galian persawahan yang berwarna hitam, berlumpur dan berbatu di datangkan dari kelurahan Anak Air, kecamatan Kototangah.

Saat itu yang menyebutkan salah satu sopir truk mengatakan harga satu mobilnya mencapai 290 ribu. Namun, apakah di daerah Anak Air tersebut apakah ada galian C yang memiliki izin lengkap, saat ini media masih upaya mengumpulkan informasi tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada Rahmad Yuhendra atau akrab disapa pak Eng selaku PPK mengatakan pekerjaan belum selesai dan kontraktor telah di intruksikan untuk memperbaiki yang rusak, katanya singkat via telepon.

Sementara, Riki pihak dari CV.Syampelo Kardenso kontraktor pelaksana pekerjaan hingga saat ini belum bisa berikan penjelasan dari konfirmasi media. 

Dan juga PPTK pada proyek tersebut Melref Gunadi saat dikonfirmasi via telepon belum juga memberikan penjelasannya.

Media masih melakukan upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ini diterbitkan.(cr)

MR.COM, PASBAR - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat mengabulkan perbuatan melawan hukum dengan penggugat Zulhiddin dkk.

Zulhiddin dkk adalah pengurus dari Keltan Bukit Intan Sikabau. Gugatannya dikabulkan atas kepemilikan Kebun Plasma seluas 300 hektare yang selama ini dikuasai oleh PT Bakrie Pasaman Plantation (PT BPP) Unit I Sungai Aur, Pasaman Barat.

“Putusan sudah ada pada 25 Januari 2023 lalu. Gugatan klien kami sebagian dengan verstek dikabulkan majelis hakim,” kata kuasa hukum penggugat Abdul Hamid Nasution dalam keterangan pers nya, di Simpang Empat, Senin (30/01).

Abdul Hamid menjelaskan gugatan dilakukan terhadap tergugat (PT BPP) karena belum memenuhi kewajibannya kepada Keltan Bukit Intan Sikabau atas kekurangan lahan seluas 300 hektare.

Kata dia, kesepakatan dahulu nya PT PBB berkewajiban membangunkan kebun seluas 800 hektare. Namun fakta nya hanya seluas 500 hektare yang diserahkan pada 1 Agustus 2000.

Artinya sudah 23 tahun PT BPP belum menyerahkan sisa lahan yang telah disepakati. Tuntutan atas kekurangan lahan itu, juga tidak lepas dari SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman pada tanggal 26 Januari 1998.

Kemudian, kesepakatan membangunkan kebun seluas 800 hektare juga telah dikuatkan dalam Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.

Surat itu perihal rekomendasi Keltan Gunung Intan Sikabau yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman pada 16 Desember 1994.

“Tentu dengan berlarut-larut nya proses pembangunan kekurangan lahan plasma ini telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat khususnya penggugat,” jelasnya.

“Secara langsung pun arti nya telah memperlihatkan tidak ada itikad baik dari PT BPP dalam menyelesaikan kekurangan plasma,” sambungnya.

Adapun putusan majelis hakim diketuai oleh Imam Kharisma dan dua orang hakim anggota Hilman Maulana Yusuf dan Arny Dewi Purnamasari. Majelis memutuskan tergugat untuk mematuhi isi putusan.

Yakni, menyatakan tindakan tergugat (PT BPP) tidak hadir sesuai dengan pemanggilan secara sah dan patut tetapi tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek, menyatakan perbuatan tergugat yang tidak menyerahkan kebun Plasma seluas 300 hektare.

Kemudian, perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), juga memutuskan penggugat (Pengurus Keltan Gunung Intan Sikabau) berhak atas kebun plasma dengan luas 300 hektare.

Selanjutnya, majelis hakim juga menghukum tergugat untuk menyerahkan kebun plasma tersebut, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.970.000 dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Sementara itu salah seorang warga yang tergabung dalam Keltan Bukit Intan Sikabau, Muslim Hasugian menerangkan dirinya telah mengikuti semua rangkaian proses permasalahan dengan PT BPP hingga sampai putusan sidang.

Ia juga sebelumnya telah mengikuti penentuan titik koordinat lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BPP dengan pihak BPN Sumbar, Rabu (30/03/2022) lalu.

“Masyarakat Sikabau yang tergabung dalam Kelompok Tani (Keltan) Plasma Bukit Intan Sikabau telah menderita lebih dari 23 tahun akibat perlakuan PT BPP ini,” katanya.

Ia menjelaskan ninik mamak (pemangku adat) Datuak Pancang Sikabau selaku pemilik tanah ulayat telah menyerahkan tanah ulayat pada tahun 1990 kepada negara dengan kesepakatan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat Sikabau.

Tanah ulayat itu diserahkan dengan luas sekitar 1.600 hektare untuk membangun kebun kelapa sawit Plasma Bukit Intan Sikabau. Namun nyata nya pada tahun 2000 keluar surat keputusan bupati seluas 800 hektare.

Artinya kata dia, kesepakatan awal kebun plasma yang diperuntukan kepada masyarakat berbeda. Kemudian lanjut Muslim, lahan seluas 800 hektare berdasarkan surat keputusan bupati dibangun dalam dua tahap.

Di tahap pertama perusahaan telah menyerahkan kebun sawit yang telah dibangun seluas 500 hektare ke Keltan Plasma Bukit Intan Sikabau. Sedangkan sisa nya seluas 300 hektare dibangun di tahap kedua.

Akan tetapi lahan 300 hektare ditahap kedua itu hingga kini masih dikuasai oleh pihak PT BPP dengan masa tanam pada tahun 1994. Artinya perusahaan telah mengambil hasil kebun tersebut lebih dari 21 tahun yang seharusnya menjadi hak masyarakat Sikabau.

“Dengan putusan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada PN Pasaman Barat khususnya kepada majelis hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya,” ucapnya.(DDR/IRFN)

Sebagai bentuk syukur atas pembangunan masjid tersebut hadir langsung meresmikan, donatur Hj. Merry Warti beserta suami, Bupati Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Sekda Hendra Putra, Ketua GOW Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ayu Hendra Putra, kepala OPD dan stakeholder terkait lainnya. 

Hj. Merry Warti sebagai donatur pembangunan masjid dengan penuh haru menyampaikan rasa bangga karena telah membangun rumah ibadah di tempat yang sangat membutuhkan. Ia juga menghimbau masyarakat untuk turut meramaikan Masjid Raya Kajai tersebut.

"Saat ini orang berlomba-lomba untuk membangun masjid, namun jangan lupa untuk meramaikan masjid ini," katanya.

Ia menilai bahwa masyarakat Nagari Kajai merupakan masyarakat yang baik, sehingga ia merasa beruntung bisa menitipkan hartanya di Nagari Kajai. Ia juga akan memberikan honor untuk petugas kebersihan Masjid Raya Kajai selama satu tahun.

"Saya tidak bisa menyebutkan berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk ini, yang jelas ini untuk masyarakat Nagari Kajai," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian menjelaskan bahwa masyarakat Nagari Kajai harus tetap optimis untuk menghadapi masa depan. 

"Bukan karena musibah gempa masjid ini dibangun, namun karena berkat takdir Allah. Makanya, jangan jadikan masjid ini sebagai monumen gempa. Tapi jadikan sebagai tempat untuk memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah," himbaunya.

Sebagai tuan rumah Bupati Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada donatur Hj. Merry Warti, karena telah membangun Masjid Raya Kajai. 

"Letak masjid di jalan lintas provinsi Kabupaten Pasaman Barat dengan Pasaman, menjadi sangat berarti bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi ibu Merry Warti dan keluarga," ucap Hamsuardi. 

Ia berharap masyarakat Nagari Kajai bisa memakmurkan Masjid Raya Kajai ini, dengan melakukan sholat di masjid. 

"Memang kita akui, banyak duka di sini ketika gempa 25 Februari tahun lalu. Namun, kita perlu memperbaiki diri dengan rajin dan memperbanyak ibadah. Karena Allah telah menggerakkan donatur untuk pembangunan ini. Sehingga perlu disyukuri dengan memperbaiki ibadah," katanya.(DDR)

Hal tersebut dikawatirkan oleh masyarakat setempat. "Sudah ada bagian pipa yang peot, bahkan ada yang bocor dan dibalut dengan karet," ungkap warga.

Kondisi tersebut didapati sendiri oleh tim media ini saat melakukan peninjauan lapangan, Minggu (29/01/2023).

Terkait hal ini, BPPW Sumbar sebagai penanggung jawab kegiatan telah dicoba untuk dikonfirmasi media pada Senin (30/01/2023), namun, belum merespon.

Dan yang lebih memiriskan, terkait plang rambu-rambu, pihak Perumda AM Kota Padang sangat menyesalkan pencaplokan nama PDAM pada plang yang dipasang oleh pihak pelaksa (kontraktor).

"Perumda AM Padang tidak pakai pipa jenis ini," tulis Humas Perumda AM Kota Padang, yang dikonfirmasi, Senin (30/01/2023).

"Palang merk (rambu-rambu) itu asal mencaplok saja, ini perlu diusut, sebab berpotensi pencemaran nama Perumda," ungkap Humas Perumda AM Padang. (deni)

Erlan selaku pihak dari PT. Dawas merasa tidak khawatir terhadap laporan tersebut."InsyaAllah saya tidak khawatir, sebab saya bekerja sesuai prosedur,"tegas Erlan pada Kamis (26/1/2023) via telepon.

"Saya tidak tahu KKN nya dimana, sementara saya ikut tender dan setelah menang saya laksanakan pekerjaan sampai selesai sesuai prosedur dan Speks dengan arahan tekhnis dari konsultan dan PU", jelas Erlan.

LSM Awak Sumbar Laporkan PT.Dawas ke Kejari Padang Terkait Proyek Jembatan Harmoni

Dan kalaupun ada yang perlu dirapikan saya tetap bertanggungjawab selama masa pemeliharaan, pungkasnya.

Menyangkut hal tersebut, Ruswan Dedison,SH sebagai pengamat dan penggiat hukum Sumatera Barat, ikut berikan tanggapannya kembali.

"Sebagai pihak terlapor wajar-wajar saja Erlan mengatakan demikian. Karena itu haknya sebagai warga negara, dan LSM Awak juga memiliki hak untuk melaporkan, sebab sesuai tugas dan fungsinya," ujar Ruswan Dedison pada Senin (30/1/2023) di Padang.

Pria yang akrab dengan panggilan Edison itu mengatakan, untuk itu kita sangat mendukung pihak Kejaksaan Negeri Padang agar menindaklanjuti informasi dari LSM AWAK tersebut," ujarnya.

Masyarakat, khususnya warga Kota Padang pasti mengharapkan Kejari sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum untuk tetap memiliki integritas dalam melakukan tugasnya, tegasnya.

Kami sebagai masyarakat hanya berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH)  jangan sampai ada "skandal" dalam proses hukumnya, harap Edison.

Seba menurutnya, Aparat penegak hukum seyogyanya sebagai ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah perkara hukum. Untuk itu, masyarakat yang menjadi korban terhadap perkara laporan tersebut juga harus mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, pungkas Edison.

Dilain pihak, Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Kakejari Padang) M.Fatria saat dimintai tanggapan beliau oleh media terkait laporan LSM tersebut pada Sabtu(28/1/2023) via telepon.

Kajari Padang tersebut mengatakan secara singkat akan mengecek laporan itu ke Kasi Pidsus dan Kasi Intelnya dulu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)