Mitra Rakyat

Erlan selaku pihak dari PT. Dawas merasa tidak khawatir terhadap laporan tersebut."InsyaAllah saya tidak khawatir, sebab saya bekerja sesuai prosedur,"tegas Erlan pada Kamis (26/1/2023) via telepon.

"Saya tidak tahu KKN nya dimana, sementara saya ikut tender dan setelah menang saya laksanakan pekerjaan sampai selesai sesuai prosedur dan Speks dengan arahan tekhnis dari konsultan dan PU", jelas Erlan.

LSM Awak Sumbar Laporkan PT.Dawas ke Kejari Padang Terkait Proyek Jembatan Harmoni

Dan kalaupun ada yang perlu dirapikan saya tetap bertanggungjawab selama masa pemeliharaan, pungkasnya.

Menyangkut hal tersebut, Ruswan Dedison,SH sebagai pengamat dan penggiat hukum Sumatera Barat, ikut berikan tanggapannya kembali.

"Sebagai pihak terlapor wajar-wajar saja Erlan mengatakan demikian. Karena itu haknya sebagai warga negara, dan LSM Awak juga memiliki hak untuk melaporkan, sebab sesuai tugas dan fungsinya," ujar Ruswan Dedison pada Senin (30/1/2023) di Padang.

Pria yang akrab dengan panggilan Edison itu mengatakan, untuk itu kita sangat mendukung pihak Kejaksaan Negeri Padang agar menindaklanjuti informasi dari LSM AWAK tersebut," ujarnya.

Masyarakat, khususnya warga Kota Padang pasti mengharapkan Kejari sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum untuk tetap memiliki integritas dalam melakukan tugasnya, tegasnya.

Kami sebagai masyarakat hanya berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH)  jangan sampai ada "skandal" dalam proses hukumnya, harap Edison.

Seba menurutnya, Aparat penegak hukum seyogyanya sebagai ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah perkara hukum. Untuk itu, masyarakat yang menjadi korban terhadap perkara laporan tersebut juga harus mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, pungkas Edison.

Dilain pihak, Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Kakejari Padang) M.Fatria saat dimintai tanggapan beliau oleh media terkait laporan LSM tersebut pada Sabtu(28/1/2023) via telepon.

Kajari Padang tersebut mengatakan secara singkat akan mengecek laporan itu ke Kasi Pidsus dan Kasi Intelnya dulu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Mr.com(Pasaman)|Menyikapi kasus pencabulan anak di Jorong Kampung Petani, Sorik, Nagari Tarung-Tarung, Rao Pasaman, Sumbar. Persatuan Alumni GMNI Pasaman meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun ke lapangan.

Ini perlakuan biadab pelaku, kasihan anak-anak yang telah menjadi korban, pelaku ini jangan dikasih ampun. Tegas Ahmad Hidayanto, ketua PA GMNI Pasaman kepada media ini, kemaren.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ahmad, menyikapi kasus pencabulan oleh Pria inisial (L/I) 65Th terhadap anak dibawah umur di Jorong Sorik, Nagari Tarung2, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumbar. Yang hingga hari ini sudah tercatat melapor 8 Korban. Ini luar biasa, tidak sedikit korbannya. Ujar Ahmad.

Oleh karena itu Ahmad memohon agar KPAI Pusat ambil bagian dan turun tangan, hingga ada delapan anak yang menjadi korban itu tidak sedikit, bahkan jangan sampai masih ada korban yabg lain karena malu dan takut lalu belum melapor karena ketakutan.

Dijelaskan oleh Ahmad, meski pelaku saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Mapolres Pasaman. Anak-anak yang sudah menjadi korban harus menjadi perhatian serius oleh pihak terkait. Ini bicara tindakan trauma dan mental anak yang sudah menjadi korban.

"Karena ini merupakan kasus besar dan tercatat hingga sudah delapan korban yang melapor, KPAI Pusat diminta turun ke Pasaman. Ini jangan sampai dibiarkan, kasian anak-anak yang masih sekolah jika mentalnya nanti rusak. Ujar Ahmad.

Pasca kejadian ini, Ahmad meminta kepada KPAI agar lebih intens ke masyarakat bersama kepolisian dalam sosialiasi pencegahan kekerasan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Pria Sumando Pasaman asal Sulawesi Tenggara ini juga memberikan contoh, di Pasaman yang diketahui adalah salah satu wilayah yang paling jauh dari kota Padang, agak membutuhkan waktu untuk di akses. Jangan sampai kondisi ini menjadi kendala buat KPAI untuk turun tangan.

*KPAI Pusat Harus Turun Gunung*

Senanda dengan Ahmad, Haryadi putra setempat, yang juga Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Alumni (PA GMNI) meminta KPAI Pusat turun gunung.

Korban delapan anak itu tidak sedikit, mereka-mereka itu semua aset aset masa depan bangsa dan negara. Jangan sampai menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak-anak dan orang tua. Ini tak bisa dibiarkan, tolong agar teman-teman KPAI turun untuk hadir ditengah-tengah korban. ujar Haryadi.

Haryadi berharap, dengan turunnya KPAI juga menjadikan momentum pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi. Bahwa mau dimanapun persoalan yang menimpa anak anak dibawah umur KPAI adalah jawabannya dan KPAI adir melalukan perannya.

Sehingga peran KPAI sangatlah dinanti orang tua yang memiliki anak usia di bawah 16 tahun. ”Kalau ini dilaksanakan dan mereka diberikan edukasi, saya yakin pencabulan pencabulan akan terminimalisir,” kata Haryadi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, L/I (65), pelaku pencabulan bocah di Tarung-tarung, Rao merupakan buruh bangunan yang menetap diperkampungan tersebut. Pelaku ditangkap ramai ramai oleh warga sebelumnya dan siserahkan kepada pihak kepolisian.

Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan aksi pencabulan sebanyak delapan korban dengan berkali kali. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kerap memberi uang Rp5-10 ribu kepada korban sebelum dan setelah selesai melakukan aksi bejatnya.(Tim)

Acara yang digelar dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek 2574 yang jatuh pada 22 Januari lalu itu pun dipusatkan di kawasan Gedung HBT-WHBT Kota Padang Jl Kelenteng No. 311, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat.

Adapun tema yang diusung pada event yang masuk di dalam kalender event pariwisata Kota Padang tahun 2023 tersebut adalah "Bangkit Bersama dalam Suasana Imlek". 

Walikota Padang Hendri Septa 

"Atas nama Pemko Padang kita tentu sangat menyambut baik dan mengucapkan selamat bagi keluarga besar HBT-WHBT yang menggelar berbagai event dalam rangka perayaan tahun baru Imlek. Salah satunya bazar yang diadakan kali ini, semoga memberikan banyak manfaat, terutama sekali menggeliatkan roda perekonomian masyarakat Kota Padang," ungkap Wako Hendri Septa saat membuka event tersebut, Jumat (27/1/2023) sore.

Tak hanya itu, menurut Hendri Septa bazar yang digelar oleh pengurus HBT-WHBT diyakini dapat menguatkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat Kota Padang yang heterogen.

"Semoga bazar ini berjalan sukses dan dikunjungi warga Kota Padang maupun wisatawan lokal dan mancanegara yang tengah berkunjung ke Padang. Hal ini sangat positif sekali tentunya," pungkas Wali Kota yang didapuk memainkan drum berkolaborasi dengan grub band HBT-WHBT yang menyanyikan beberapa lagu Mandarin saat itu. 

Sementara itu Ketua Panitia Bazar HBT-WHBT 2023 Martin Makmur menyebutkan, bazar tersebut merupakan kegiatan tahunan yang digelar pihaknya dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh tahun ini. Acara ini juga upaya mengokohkan budaya masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Padang.

"Bazar ini terbuka untuk umum dan semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Padang," jelasnya.

Martin menambahkan, pada bazar tersebut berbagai acara menarik juga disajikan seperti lomba fashion, lomba pakaian pesta anak, lomba mewarnai serta lomba tari Minang kreasi, lomba karaoke, lomba fashion kids dan lomba cerdas cermat. Selain itu turut dimeriahkan dengan adanya penampilan barongsai HBT, Red Dragon, Wushu dan lainnya yang ditutup dengan festival Cap Go Meh.

"Semoga melalui kegiatan ini akan meramaikan dan memeriahkan suasana Imlek di Kota Padang. Begitu pula mengundang wisatawan untuk datang ke kota yang kita cintai ini," papar Martin.

Selain dihadiri Tokoh, Penasehat dan Pengurus HBT-WHBT Padang terlihat hadir di kesempatan itu Anggota DPRD Sumbar Albert Indra Lukman, Kapolresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap bersama unsur Forkopimda Padang lainnya dan Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara.

Selain itu juga hadir Sekretaris Dinas Pariwisata Rina Melati bersama Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, Camat Padang Selatan Jasman, Camat Padang Barat Junie Nursyamza serta Kapolsek Padang Barat Kompol Gusdi, Kapolsek Padang Selatan AKP Nanang Irawadi. (Dv/Prokopim Pdg)

Ia mengatakan atas informasi tersebut, Kejaksaan Negeri Padang (Kejari Padang) harus menunjukan integritas sebagai ujung tombak penindakan pidana korupsi, pada Jum'at (27/1/2023) di Padang.

"Kejaksaan Negeri Padang dituntut untuk melakukan lidik dan sidik terhadap pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Padang tersebut," ujar pria yang akrab disapa Edison itu.

LSM Awak Sumbar Laporkan PT.Dawas ke Kejari Padang Terkait Proyek Jembatan Harmoni

Katanya, Kejaksaan Negeri dapat memanggil dan memeriksa Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan KPA atau PA kegiatan terkait.

Sesuai Undang-undang yang berlaku, Kejaksaan merupakan salah satu instrumen yang berwenang dalam pembuktian yang merupakan informasi dari masyarakat, tegas Edison.

"Memang pernah terpantau bahwa disaat Tri Hadiyanto menjabat sebagai Kepala Dinas DPRKPP Kota Padang, dilakukan  Rehabilitasi Ruang Kajari," terangnya lagi.

Sebagaimana tercantum dalam LPSE Kota Padang 28 Maret 2022,  DPRKP menganggarkan Rehabilitasi Ruang Kajari senilai Rp. 199.561.614.00., sebut putra Pasbar itu.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kata Edison, disebut-sebut Tri Hadiyanto memiliki peran yang sangat tinggi. "Kegiatan inipun diduga sarat KKN, sebab Tri Hadiyanto sudah tidak menjabat Kadis DPRKPP semenjak Selasa 1 Maret 2022," ungkap Edison.

Untuk itu kita berharap Kejaksaan Negeri Padang untuk tetap memiliki integritas dan tidak "terbelenggu" oleh Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kajari tersebut, ucapnya.

Kita mendukung Kejaksaan Negeri Padang untuk menindaklanjuti informasi dari LSM AWAK tersebut, pungkas pria dengan profesi pengacara itu.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Bupati Hamsuardi menyebutkan penerapan UHC bagi masyarakat Kabupaten Pasbar akan terus disempurnakan. Ia juga menekankan jika ada kendala-kendala dalam penerapan atau yang dihadapi di lapangan, masyarakat diminta untuk menemui pihak yang berwenang atau pihak terkait.

"Yang mengurusi penerapan UHC ini adalah BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Wali Nagari. Jika ada kendala di lapangan, temui pihak-pihak ini. Tapi kita sebagai pelayan masyarakat harus melayani dengan baik. Kedepan kita akan membuat posko pelayanan ini di rumah sakit, disitu ada Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS dan petugas dari kantor wali nagari, dan Diskominfo. Sehingga masyarakat tidak bolak-balik lagi mengurus keluarga yang sakit," jelas Hamsuardi.

Ia meminta, pihak keluarga segera mengurus berkas administrasi yang diperlukan, agar ketika ada anggota keluarga yang sakit tidak terkendala lagi dengan urusan administrasi yang dapat menghalangi pasien untuk berobat.

"Program UHC ini baru kita terapkan, tentu dalam pelaksanaannya tidak akan langsung sempurna, dan pasti akan ada kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala itulah yang harus kita hadapi bersama-sama," ucapnya.(DDR)

Walikota Padang Hendri Septa meninjau lokasi pembangunan jembatan perumahan Harmoni terkait ada permasalahan pondasi atau struktur jembatan lama yang membuat penyempitan aliran sungai.

Kalau kedatangan Walikota Padang itu untuk melakukan peninjauan penyelesaian jembatan. Karena informasi masyarakat, ada permasalahan pondasi atau struktur jembatan lama yang membuat penyempitan aliran sungai.

Sangat bertolak belakang dengan kedatangan Defriato Tanius ke Kejari Padang tadi pagi. Kedatangan Ketua LSM Awak Sumbar itu untuk melaporkan PT. Dawas Gemilang Mandiri dan pihak lainnya menyangkut dugaan kecurangan pada pelaksanaan pembangunan jembatan harmoni itu.

Proyek Jembatan Harmoni Terindikasi KKN, Kabid dan Kadis PUPR Padang"Enggan Komentar"

"Kami melaporkan karena ada dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada proses pelaksanaan proyek pembangunan jembatan tersebut," kata Defriato Tanius, Kamis(26/1/2023).

Seperti yang ketahui, diluar anggaran untuk jasa Konsultan Pengawasan PT.Triartha Nusa Engineering, untuk kegiatan fisik pembangunan jembatan ini telah menelan APBD TA 2022 Kota Padang sebesar Rp. 3.259.341.300,00.

"Sementara, kuat dugaan pada pelaksanaannya oleh PT.Dawas Gemilang Mandiri tidak sesuai dengan kaedah atau spesifikasi teknis yang seharusnya. Sehingga, bisa berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan,"ujarnya.

Selain itu, katanya lagi, ada indikasi kerugian terhadap uang negara. Karena, APBD yang dihabiskan untuk pembangunan jembatan tersebut, menurutnya, tidak setara dengan mutu dan kualitas bangunan yang dikerjakan.

Kondisi jalan beton yang mulai mengkhawatirkan masyarakat akan patah

Dipaparkannya, saat ini kondisi fisik jembatan pada jalan beton sudah banyak yang retak. Bahkan tanah timbunan (urugan) sudah banyak dibawa arus air. 

"Sehingga badan jalan jalan beton seperti ada seperti goa dibawahnya. Hal ini karena terjadi karena pekerjaan dilakukan diduga tidak sesuai teknis," imbuhnya.

Hal yang sama juga terjadi pada lantai kerja pada bentangan jembatan. Diduga mutu beton yang dipakai pada lantai kerja tersebut tidak sesuai speks. 

"Pada campuran readymix (beton) ada mengandung batuan, dan besi tulangan juga tidak terselimuti oleh beton," terang Defriato.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata Defriato, ialah beredarnya issu negatif atau fitnah dilingkungan masyarakat menyangkut nama baik Walikota Padang pada pelaksanaan proyek tersebut.

"Issuenya, ada keterlibatan orang nomor satu Kota Padang itu pada proyek yang didanai APBD Kota Padang. Tentu issue ini bisa merusak citra Hendri Septa sebagai Walikota kedepannya" ketus Defriato.

Miris, ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan Pemko Padang. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara merusak citra Hendri Septa, kata Defriato.

"Issue ini mengaitkan latar belakang Hendri Septa yang berasal dari kalangan penyedia jasa konstruksi (keluarga inti PT. Arpex Prima Dhamor)," ulasnya lagi.

Untuk itulah kita menyampaikan informasi kepada Kejaksaan Negeri Padang, dengan harapan adanya pembuktian yang transparan dan dapat memulihkan nama baik Hendri Septa, pungkasnya.

Sementara Erlan selaku pihak PT.Dawas Gemilang Mandiri saat dikonfirmasi mengatakan sudah bekerja sesuai prosedur dan speks.

"Kami sebagai pelaksana sudah bekerja sesuai prosedur dan sesuai spek.Tapi kalau ada yang masih perlu dirapikan menurut owner, maka kami siap melaksanakannya dimasa pemeliharaan ini," katanya via telepon 08126649XXXX.

Yang pasti kami tetap bertanggungjawab dan akan kami pantau terus kalau ada yang perlu dirapikan sampai masa pemeliharaan berakhir, tegasnya.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)