Mitra Rakyat

Ia mengatakan atas informasi tersebut, Kejaksaan Negeri Padang (Kejari Padang) harus menunjukan integritas sebagai ujung tombak penindakan pidana korupsi, pada Jum'at (27/1/2023) di Padang.

"Kejaksaan Negeri Padang dituntut untuk melakukan lidik dan sidik terhadap pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Padang tersebut," ujar pria yang akrab disapa Edison itu.

LSM Awak Sumbar Laporkan PT.Dawas ke Kejari Padang Terkait Proyek Jembatan Harmoni

Katanya, Kejaksaan Negeri dapat memanggil dan memeriksa Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan KPA atau PA kegiatan terkait.

Sesuai Undang-undang yang berlaku, Kejaksaan merupakan salah satu instrumen yang berwenang dalam pembuktian yang merupakan informasi dari masyarakat, tegas Edison.

"Memang pernah terpantau bahwa disaat Tri Hadiyanto menjabat sebagai Kepala Dinas DPRKPP Kota Padang, dilakukan  Rehabilitasi Ruang Kajari," terangnya lagi.

Sebagaimana tercantum dalam LPSE Kota Padang 28 Maret 2022,  DPRKP menganggarkan Rehabilitasi Ruang Kajari senilai Rp. 199.561.614.00., sebut putra Pasbar itu.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kata Edison, disebut-sebut Tri Hadiyanto memiliki peran yang sangat tinggi. "Kegiatan inipun diduga sarat KKN, sebab Tri Hadiyanto sudah tidak menjabat Kadis DPRKPP semenjak Selasa 1 Maret 2022," ungkap Edison.

Untuk itu kita berharap Kejaksaan Negeri Padang untuk tetap memiliki integritas dan tidak "terbelenggu" oleh Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kajari tersebut, ucapnya.

Kita mendukung Kejaksaan Negeri Padang untuk menindaklanjuti informasi dari LSM AWAK tersebut, pungkas pria dengan profesi pengacara itu.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Bupati Hamsuardi menyebutkan penerapan UHC bagi masyarakat Kabupaten Pasbar akan terus disempurnakan. Ia juga menekankan jika ada kendala-kendala dalam penerapan atau yang dihadapi di lapangan, masyarakat diminta untuk menemui pihak yang berwenang atau pihak terkait.

"Yang mengurusi penerapan UHC ini adalah BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Wali Nagari. Jika ada kendala di lapangan, temui pihak-pihak ini. Tapi kita sebagai pelayan masyarakat harus melayani dengan baik. Kedepan kita akan membuat posko pelayanan ini di rumah sakit, disitu ada Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS dan petugas dari kantor wali nagari, dan Diskominfo. Sehingga masyarakat tidak bolak-balik lagi mengurus keluarga yang sakit," jelas Hamsuardi.

Ia meminta, pihak keluarga segera mengurus berkas administrasi yang diperlukan, agar ketika ada anggota keluarga yang sakit tidak terkendala lagi dengan urusan administrasi yang dapat menghalangi pasien untuk berobat.

"Program UHC ini baru kita terapkan, tentu dalam pelaksanaannya tidak akan langsung sempurna, dan pasti akan ada kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala itulah yang harus kita hadapi bersama-sama," ucapnya.(DDR)

Walikota Padang Hendri Septa meninjau lokasi pembangunan jembatan perumahan Harmoni terkait ada permasalahan pondasi atau struktur jembatan lama yang membuat penyempitan aliran sungai.

Kalau kedatangan Walikota Padang itu untuk melakukan peninjauan penyelesaian jembatan. Karena informasi masyarakat, ada permasalahan pondasi atau struktur jembatan lama yang membuat penyempitan aliran sungai.

Sangat bertolak belakang dengan kedatangan Defriato Tanius ke Kejari Padang tadi pagi. Kedatangan Ketua LSM Awak Sumbar itu untuk melaporkan PT. Dawas Gemilang Mandiri dan pihak lainnya menyangkut dugaan kecurangan pada pelaksanaan pembangunan jembatan harmoni itu.

Proyek Jembatan Harmoni Terindikasi KKN, Kabid dan Kadis PUPR Padang"Enggan Komentar"

"Kami melaporkan karena ada dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada proses pelaksanaan proyek pembangunan jembatan tersebut," kata Defriato Tanius, Kamis(26/1/2023).

Seperti yang ketahui, diluar anggaran untuk jasa Konsultan Pengawasan PT.Triartha Nusa Engineering, untuk kegiatan fisik pembangunan jembatan ini telah menelan APBD TA 2022 Kota Padang sebesar Rp. 3.259.341.300,00.

"Sementara, kuat dugaan pada pelaksanaannya oleh PT.Dawas Gemilang Mandiri tidak sesuai dengan kaedah atau spesifikasi teknis yang seharusnya. Sehingga, bisa berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan,"ujarnya.

Selain itu, katanya lagi, ada indikasi kerugian terhadap uang negara. Karena, APBD yang dihabiskan untuk pembangunan jembatan tersebut, menurutnya, tidak setara dengan mutu dan kualitas bangunan yang dikerjakan.

Kondisi jalan beton yang mulai mengkhawatirkan masyarakat akan patah

Dipaparkannya, saat ini kondisi fisik jembatan pada jalan beton sudah banyak yang retak. Bahkan tanah timbunan (urugan) sudah banyak dibawa arus air. 

"Sehingga badan jalan jalan beton seperti ada seperti goa dibawahnya. Hal ini karena terjadi karena pekerjaan dilakukan diduga tidak sesuai teknis," imbuhnya.

Hal yang sama juga terjadi pada lantai kerja pada bentangan jembatan. Diduga mutu beton yang dipakai pada lantai kerja tersebut tidak sesuai speks. 

"Pada campuran readymix (beton) ada mengandung batuan, dan besi tulangan juga tidak terselimuti oleh beton," terang Defriato.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata Defriato, ialah beredarnya issu negatif atau fitnah dilingkungan masyarakat menyangkut nama baik Walikota Padang pada pelaksanaan proyek tersebut.

"Issuenya, ada keterlibatan orang nomor satu Kota Padang itu pada proyek yang didanai APBD Kota Padang. Tentu issue ini bisa merusak citra Hendri Septa sebagai Walikota kedepannya" ketus Defriato.

Miris, ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan Pemko Padang. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara merusak citra Hendri Septa, kata Defriato.

"Issue ini mengaitkan latar belakang Hendri Septa yang berasal dari kalangan penyedia jasa konstruksi (keluarga inti PT. Arpex Prima Dhamor)," ulasnya lagi.

Untuk itulah kita menyampaikan informasi kepada Kejaksaan Negeri Padang, dengan harapan adanya pembuktian yang transparan dan dapat memulihkan nama baik Hendri Septa, pungkasnya.

Sementara Erlan selaku pihak PT.Dawas Gemilang Mandiri saat dikonfirmasi mengatakan sudah bekerja sesuai prosedur dan speks.

"Kami sebagai pelaksana sudah bekerja sesuai prosedur dan sesuai spek.Tapi kalau ada yang masih perlu dirapikan menurut owner, maka kami siap melaksanakannya dimasa pemeliharaan ini," katanya via telepon 08126649XXXX.

Yang pasti kami tetap bertanggungjawab dan akan kami pantau terus kalau ada yang perlu dirapikan sampai masa pemeliharaan berakhir, tegasnya.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.COM, PASBAR - DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan study comperative ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pekanbaru, Kamis (26/01).

Kunjungan rombongan DPRD Pasaman Barat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto, SE., SH, beserta Ketua Komisi I dan 7 anggota dan 3 orang Sekretariat DPRD, disambut langsung Plt Kepala Kesbangpol Pekanbaru, Syoffaizal.

Berbagai persoalan dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kesbangpol Jalan Arifin Ahmad. Diantaranya terkait persiapan pelaksanan pemilu dan bantuan keuangan (Bankeu) untuk partai politik.

"Ada beberapa poin yang kita bicarakan dalam kunjungan Ketua DPRD Pasaman Barat. Diantaranya terkait persiapan Pemilu, dana Bankeu untuk bantuan Parpol sebagai bentuk peran serta Pemko untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2023," ujar Syoffaizal kepada media usai menerima kunjungan.

Dalam kunjungan, diketahui, rombongan DPRD Pasaman Barat juga meminta masukan atau informasi kepada Kesbangpol bagaimana hubungan harmonis yang terjalin selama ini, antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Forkopimda. (DDR)

Sekda Kota Padang, Andree Algamar (tengah) ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) arahan Kemendagri 

Rakor yang digelar Kemendagri secara langsung di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023) itu, diikuti Sekda Kota Padang, Kapolresta Padang dan Kajari Padang secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.

Juga terlihat Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi dan sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 

Rakor yang dibuka Mendagri Muhammad Tito Karnavian itu pun juga dihadiri Kapolri yang diwakili Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan sejumlah pejabat tinggi di level Kementerian/Lembaga.

Kegiatan ini pun diikuti secara virtual oleh para Gubernur, Kajati dan Kapolda bersama Pejabat Utama yang menangani pengaduan/laporan. Begitu pula juga diikuti para Bupati/Wali Kota, Kajari dan Kapolresta bersama para Inspektur serta Pejabat Utama yang menangani pengaduan/laporan.

Seperti diketahui, Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia memiliki tujuan utama yaitunya dalam rangka melakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendagri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian saat membuka Rakor mengutarakan bahwa acara ini merupakan 'follow up' dari Rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 pada 17 Januari lalu yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian juga meminta agar pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga. Untuk mencapai itu saat ini mempunyai modal APBN dan APBD yang perannya belanja untuk memancing sektor swasta.

“Belanja APBN dan APBD ini harus efektif dan efisien dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk bisa efektif dan efisien harus betul-betul dijaga agar tidak bocor dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Tito pun menegaskan APH bisa masuk apabila sudah ada pelanggaran yang dilakukan. Disini APIP juga bisa masuk karena berperan untuk menegakkan aturan administrasi dan pidana. APIP masuk agar program tepat sasaran dan supaya anggaran ini betul-betul sesuai, tepat sasaran, efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Angka pertumbuhan ekonomi yang paling memberikan sumbangsih terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan tergantung dari uang yang beredar di masyarakat,” tegasnya.

Sementara Sekda Kota Padang Andree Algamar saat ditemui mengatakan kegiatan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pengawasan daerah dan kerja sama antara APIP dan APH.

“Hal ini dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pengawasan di daerah yang pada akhirnya nanti bagaimana pembangunan di Kota Padang lebih optimal lagi dan sesuai harapan," terang Sekda itu.

Harapan saya tentunya kerjasama ini efektif. Sehingga juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan di daerah,” pungkasnya. (Dv/Prokopim Pdg)

Kepala Dinas Kominfo Pasbar, Edy Murdani menyampaikan ucapan selamat datang dan terima atas kunjungan silahturahmi sekaligus studi tiru dari Yayasan Darul Hikmah  ke Dinas Kominfo Pasbar.

Edy Murdani berharap program Podcast Diskominfo Pasbar bisa dipelajari dengan baik oleh para tim media Darul Hikmah dan dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan program berbasis teknologi informasi komunikasi.

Ia menjelaskan bahwa Podcast Diskominfo Pasbar, telah menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Bupati Pasbar, Wakil Bupati Pasbar, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Baznas Pasbar dan masih banyak yang lainnya. Topik dari program Podcast juga bermacam-macam, mulai dari isu yang sedang berkembang, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Dilanjutkannya, Kominfo Pasbar juga telah memanfaatkan berbagai platform media sosial yang ada seperti Website, Instagram, Facebook dan Youtube sebagai sarana penyebarluasan informasi dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media online.

Disamping itu, Edy Murdani juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang LCS terbanyak dari SD IT Darul Hikmah dalam rangka ikut memeriahkan Hari Jadi Pasbar yang ke-19 beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Yayasan Darul Hikmah Pasbar Muhajir mengatakan ucapan terima kasih kepada Kominfo Pasbar yang telah menerima kunjungan tim dari Yayasan Darul Hikmah Pasbar.

Muhajir berharap, momentum tersebut dapat memberikan manfaat bagi Yayasan Darul Hikmah baik dari segi kehumasan dan teknologi informasi di tingkat SD, SMP dan SMA Darul Hikmah Pasbar.(DDR)