Mitra Rakyat

MR.COM, PASBAR - DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan study comperative ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pekanbaru, Kamis (26/01).

Kunjungan rombongan DPRD Pasaman Barat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto, SE., SH, beserta Ketua Komisi I dan 7 anggota dan 3 orang Sekretariat DPRD, disambut langsung Plt Kepala Kesbangpol Pekanbaru, Syoffaizal.

Berbagai persoalan dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kesbangpol Jalan Arifin Ahmad. Diantaranya terkait persiapan pelaksanan pemilu dan bantuan keuangan (Bankeu) untuk partai politik.

"Ada beberapa poin yang kita bicarakan dalam kunjungan Ketua DPRD Pasaman Barat. Diantaranya terkait persiapan Pemilu, dana Bankeu untuk bantuan Parpol sebagai bentuk peran serta Pemko untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2023," ujar Syoffaizal kepada media usai menerima kunjungan.

Dalam kunjungan, diketahui, rombongan DPRD Pasaman Barat juga meminta masukan atau informasi kepada Kesbangpol bagaimana hubungan harmonis yang terjalin selama ini, antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Forkopimda. (DDR)

Sekda Kota Padang, Andree Algamar (tengah) ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) arahan Kemendagri 

Rakor yang digelar Kemendagri secara langsung di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023) itu, diikuti Sekda Kota Padang, Kapolresta Padang dan Kajari Padang secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.

Juga terlihat Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi dan sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 

Rakor yang dibuka Mendagri Muhammad Tito Karnavian itu pun juga dihadiri Kapolri yang diwakili Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan sejumlah pejabat tinggi di level Kementerian/Lembaga.

Kegiatan ini pun diikuti secara virtual oleh para Gubernur, Kajati dan Kapolda bersama Pejabat Utama yang menangani pengaduan/laporan. Begitu pula juga diikuti para Bupati/Wali Kota, Kajari dan Kapolresta bersama para Inspektur serta Pejabat Utama yang menangani pengaduan/laporan.

Seperti diketahui, Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia memiliki tujuan utama yaitunya dalam rangka melakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendagri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian saat membuka Rakor mengutarakan bahwa acara ini merupakan 'follow up' dari Rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 pada 17 Januari lalu yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian juga meminta agar pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga. Untuk mencapai itu saat ini mempunyai modal APBN dan APBD yang perannya belanja untuk memancing sektor swasta.

“Belanja APBN dan APBD ini harus efektif dan efisien dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk bisa efektif dan efisien harus betul-betul dijaga agar tidak bocor dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Tito pun menegaskan APH bisa masuk apabila sudah ada pelanggaran yang dilakukan. Disini APIP juga bisa masuk karena berperan untuk menegakkan aturan administrasi dan pidana. APIP masuk agar program tepat sasaran dan supaya anggaran ini betul-betul sesuai, tepat sasaran, efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Angka pertumbuhan ekonomi yang paling memberikan sumbangsih terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan tergantung dari uang yang beredar di masyarakat,” tegasnya.

Sementara Sekda Kota Padang Andree Algamar saat ditemui mengatakan kegiatan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pengawasan daerah dan kerja sama antara APIP dan APH.

“Hal ini dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pengawasan di daerah yang pada akhirnya nanti bagaimana pembangunan di Kota Padang lebih optimal lagi dan sesuai harapan," terang Sekda itu.

Harapan saya tentunya kerjasama ini efektif. Sehingga juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan di daerah,” pungkasnya. (Dv/Prokopim Pdg)

Kepala Dinas Kominfo Pasbar, Edy Murdani menyampaikan ucapan selamat datang dan terima atas kunjungan silahturahmi sekaligus studi tiru dari Yayasan Darul Hikmah  ke Dinas Kominfo Pasbar.

Edy Murdani berharap program Podcast Diskominfo Pasbar bisa dipelajari dengan baik oleh para tim media Darul Hikmah dan dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan program berbasis teknologi informasi komunikasi.

Ia menjelaskan bahwa Podcast Diskominfo Pasbar, telah menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Bupati Pasbar, Wakil Bupati Pasbar, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Baznas Pasbar dan masih banyak yang lainnya. Topik dari program Podcast juga bermacam-macam, mulai dari isu yang sedang berkembang, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Dilanjutkannya, Kominfo Pasbar juga telah memanfaatkan berbagai platform media sosial yang ada seperti Website, Instagram, Facebook dan Youtube sebagai sarana penyebarluasan informasi dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media online.

Disamping itu, Edy Murdani juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang LCS terbanyak dari SD IT Darul Hikmah dalam rangka ikut memeriahkan Hari Jadi Pasbar yang ke-19 beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Yayasan Darul Hikmah Pasbar Muhajir mengatakan ucapan terima kasih kepada Kominfo Pasbar yang telah menerima kunjungan tim dari Yayasan Darul Hikmah Pasbar.

Muhajir berharap, momentum tersebut dapat memberikan manfaat bagi Yayasan Darul Hikmah baik dari segi kehumasan dan teknologi informasi di tingkat SD, SMP dan SMA Darul Hikmah Pasbar.(DDR)

Bupati Hamsuardi mengatakan sangat menyambut baik program yang dijalankan oleh pemerintah Nagari Talu di bawah kepemimpinan Pj Wali Nagari Talu Mahyudanil. Karena menurut Bupati Hamsuardi apa yang dilakukan oleh Nagari Talu dalam penanganan inflasi ini merupakan salah satu langkah yang baik dan harus dilanjutkan.

"Baru tadi pagi saya melakukan Rakor dengan pemerintah pusat. Membahas tentang inflasi ini. Bagaimana cabai dan bawang yang menjadi salah satu penyumbang inflasi di suatu daerah. Kita di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Nagari Talu melakukan ini, dan ini patut ditiru," katanya.

Apalagi lanjutnya, kebutuhan bahan pokok suatu daerah sangat tinggi dan persediaannya sangat terbatas, sehingga akan mempengaruhi harga bahan pokok, sehingga terjadi inflasi. 

"Seandainya nagari menanam cabai dan bawang serta terpenuhi kebutuhan nagari Talu, maka inflasi akan akan bisa ditekan. Misalnya dari 2,2 ton yang dijelaskan oleh wali nagari tadi hasil produksi bawang di lima titik. Maka kebutuhan bawang di Talu atau Talamau ini bisa terpenuhi," katanya.

Ia berharap Nagari Talu terus melakukan inovasi yang sudah berjalan baik selama ini. Selain itu, nagari juga bisa mengajak para petani untuk bekerja sama. Jika selama ini menggunakan dana desa, sekarang bisa mengembangkan dana desa menjadi lebih baik.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Talu Mahyudanil menjelaskan jika saat ini ada lima titik lokasi kebun bawang Nagari Talu. Diperkirakan panen 2,2 ton dari 18 ribu rumpun yang berhasil.

"Ditanam sebanyak 20 ribu rumpun dan ada yang mati beberapa rumpun diperkirakan yang siap dipanen itu sebanyak 18 ribu rumpun. Jenis bawang yang ditanam merupakan bawang super yang bagus dan premium dengan harga diperkirakan 40 ribu rupiah per kg," jelasnya.(DDR)

Dilokasi pembangunan jembatan yang ada dilingkungan perumahan Harmoni Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Kota Padang sudah beberapa hari sudah tidak lagi ada kegiatan.

Disinyalir, pelaksanaan proyek tersebut sudah selesai. Namun, apakah sudah dilakukan Projek Hand Over(PHO) oleh rekanan kepada pihak Dinas PUPR Kota Padang masih menjadi pertanyaan publik.

Proyek Pemko Padang Diduga dikerjakan Perusahaan "Bodong" Dengan Mutu dan Kualitas Yang Patut di Pertanyakan

Sekarang ini, kondisi jembatan sudah sedikit mengkhawatirkan. Jalan beton yang dibangun sudah ada yang retak dan tanah timbunan sudah terkikis air yang mengalir.

Terkait hal itu, seorang pengamat pembangunan Ir. Sutan Hendy Alamsyah ikut mengomentari pelaksanaan proyek tersebut.

"Proyek yang dikerjakan PT.Dawas Gemilang Mandiri ini terkesan kejar tayang. Disinyalir rekanan tidak peduli mutu dan kualitas bangunan," ujar Sutan Hendy Alamsyah pada Selasa (24/1/2023) di Padang.

Kemudian, kata Sutan, apabila pekerjaan itu sudah di lakukan PHO oleh rekanan dan diterima pihak Dinas PUPR Padang, tentu akan menjadi kegaduhan dilingkungan masyarakat.

"Secara kasat mata, kita perhatikan proyek jembatan tersebut belum layak dilakukan PHO. Karena, bangunan terlihat masih banyak yang harus dikerjakan," terangnya.

Menurutnya, pada pelaksanaan yang terkesan kejar tayang itu rekanan terindikasi bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis. Ditambah lagi, lanjut Sutan, rekanan juga tidak perhatikan estetika atau kerapian pada struktur bangunan jembatan.

Contohnya, kata Sutan lagi, pada pekerjaan pembangunan jalan beton yang diduga kuat pelaksanaanya tidak sesuai speks dan teknis.

"Badan jalan sudah retak dan tanah urug sudah terkikis oleh air, hal ini tentu akan mengkhawatirkan terhadap mutu dan kualitas jalan beton," imbuhnya.

Alumnus Fakultas Teknik Ilmu Arsitektur Universitas Indonesia (UI) itu mempertanyakan kinerja konsultan pengawas terhadap pelaksanaan proyek jembatan tersebut.

"Dimana kehadiran konsultan pengawas saat rekanan melakukan pekerjaan.Kuat adanya indikasi pembiaran yang dilakukan Konsultan Pengawas terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan,"ujarnya lagi.

Dugaan pembiaran yang dilakukan konsultan pengawas tersebut menimbulkan asumsi publik, ada indikasi KKN yang terstruktur terjadi pada proyek tersebut, tegasnya.

Keberanian oknum yang diduga melakukan kecurangan pada proyek tersebut patut diacungi jempol. Karena, menurut informasi pekerjaan sempat didatangi oleh Walikota Padang Hendri Septa.

"Masa itu pasti Wako Hendri Septa turut ingatkan rekanan agar bekerja sesuai dengan kaedah dan aturan. Karena uang yang digunakan seyogyanya uang rakyat dan mesti berikan infrastruktur yang terbaik untuk masyarakat," tandasnya.

Tapi sayang, kata Sutan, peringatan Wako tersebut seolah tidak diindahkan pihak kontraktor dan konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya.

Selain masyarakat yang dirugikan, nama dan elektabilitas Wako Hendri Septa juga turut dipertaruhkan oleh Kontraktor pelaksana dan Konsultan Pengawas tersebut, cecarnya.

Parahnya, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Ir.Tri Hadiyanto di ikuti Kabid Bina Marga Harismen ST.MT terkesan juga tidak peduli akan nama baik Wako Padang Hendri Septa tersebut.

"Karena, Kadis dan Kabid itu saat dikonfirmasi media seakan enggan untuk menjelaskan perihal yang terjadi pada proyek tersebut," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Tri Hadiyanto dan Harismen dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Mentalitas oknum aparatur negara di Wilayah  Propinsi Sumatera Barat perlu dibenahi dengan baik, demikian sebut Mahdiyal Hasan SH.

Mahdiyal Hasan SH, Aktifis dan praktisi hukum ini mengatakan, seharusnya oknum ASN dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan bukan menunjukkan sikap-sikap arogansi.

Mahdiyal Hasan,SH. ,Aktivis dan penggiat hukum 

"ASN sebaiknya bersikap baik dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku terutama terhadap tanda nomor kendaraan bermotor,"ujar Mahdiyal, Senin (23/1/2023) di Padang.

Hal ini diungkapkannya berkaitan dengan penampakan satu unit Mobil Inova Berwarna Hitam di SPBU Lolong.

Mobil Inova dengan plat nomor BA 1565 B (TNKB warna Hitam), terlihat tengah mengisi BBM (pertalite) bersubsidi.

Diduga pemakai mobil dinas merekayasa warna TNKB (BA 1565 B) dari merah menjadi hitam dengan tujuan agar leluasa menggunakan BBM Subsidi.

"Padahal Gubernur Sumbar telah menerbitkan edaran agar mobil dinas tidak menggunakan BBM Bersubsidi," tegas Mahdiyal.

Katanya, larangan tersebut seiring dengan terbitnya edaran Gubernur Sumatera Barat tertanggal 15 Maret 2022. Secara tegas surat itu merujuk pada edaran sebelumnya dengan Nomor 500/48/Perek-KE/2022 tertanggal 20 Januari 2022, ungkapnya lagi.

Keputusan ini berkaitan dengan upaya mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat akan komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi,ulas Mahdiyal.

Sebagai Pembina Tertinggi ASN di Sumatera Barat, Sekdaprov Hansastri diharapkan mampu menertibkan bawahannya demi terwujudnya pemerintahan yang bermartabat, pungkasnya.

Sumber (Antanews.com)