Mitra Rakyat

Dilokasi pembangunan jembatan yang ada dilingkungan perumahan Harmoni Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Kota Padang sudah beberapa hari sudah tidak lagi ada kegiatan.

Disinyalir, pelaksanaan proyek tersebut sudah selesai. Namun, apakah sudah dilakukan Projek Hand Over(PHO) oleh rekanan kepada pihak Dinas PUPR Kota Padang masih menjadi pertanyaan publik.

Proyek Pemko Padang Diduga dikerjakan Perusahaan "Bodong" Dengan Mutu dan Kualitas Yang Patut di Pertanyakan

Sekarang ini, kondisi jembatan sudah sedikit mengkhawatirkan. Jalan beton yang dibangun sudah ada yang retak dan tanah timbunan sudah terkikis air yang mengalir.

Terkait hal itu, seorang pengamat pembangunan Ir. Sutan Hendy Alamsyah ikut mengomentari pelaksanaan proyek tersebut.

"Proyek yang dikerjakan PT.Dawas Gemilang Mandiri ini terkesan kejar tayang. Disinyalir rekanan tidak peduli mutu dan kualitas bangunan," ujar Sutan Hendy Alamsyah pada Selasa (24/1/2023) di Padang.

Kemudian, kata Sutan, apabila pekerjaan itu sudah di lakukan PHO oleh rekanan dan diterima pihak Dinas PUPR Padang, tentu akan menjadi kegaduhan dilingkungan masyarakat.

"Secara kasat mata, kita perhatikan proyek jembatan tersebut belum layak dilakukan PHO. Karena, bangunan terlihat masih banyak yang harus dikerjakan," terangnya.

Menurutnya, pada pelaksanaan yang terkesan kejar tayang itu rekanan terindikasi bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis. Ditambah lagi, lanjut Sutan, rekanan juga tidak perhatikan estetika atau kerapian pada struktur bangunan jembatan.

Contohnya, kata Sutan lagi, pada pekerjaan pembangunan jalan beton yang diduga kuat pelaksanaanya tidak sesuai speks dan teknis.

"Badan jalan sudah retak dan tanah urug sudah terkikis oleh air, hal ini tentu akan mengkhawatirkan terhadap mutu dan kualitas jalan beton," imbuhnya.

Alumnus Fakultas Teknik Ilmu Arsitektur Universitas Indonesia (UI) itu mempertanyakan kinerja konsultan pengawas terhadap pelaksanaan proyek jembatan tersebut.

"Dimana kehadiran konsultan pengawas saat rekanan melakukan pekerjaan.Kuat adanya indikasi pembiaran yang dilakukan Konsultan Pengawas terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan,"ujarnya lagi.

Dugaan pembiaran yang dilakukan konsultan pengawas tersebut menimbulkan asumsi publik, ada indikasi KKN yang terstruktur terjadi pada proyek tersebut, tegasnya.

Keberanian oknum yang diduga melakukan kecurangan pada proyek tersebut patut diacungi jempol. Karena, menurut informasi pekerjaan sempat didatangi oleh Walikota Padang Hendri Septa.

"Masa itu pasti Wako Hendri Septa turut ingatkan rekanan agar bekerja sesuai dengan kaedah dan aturan. Karena uang yang digunakan seyogyanya uang rakyat dan mesti berikan infrastruktur yang terbaik untuk masyarakat," tandasnya.

Tapi sayang, kata Sutan, peringatan Wako tersebut seolah tidak diindahkan pihak kontraktor dan konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya.

Selain masyarakat yang dirugikan, nama dan elektabilitas Wako Hendri Septa juga turut dipertaruhkan oleh Kontraktor pelaksana dan Konsultan Pengawas tersebut, cecarnya.

Parahnya, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Ir.Tri Hadiyanto di ikuti Kabid Bina Marga Harismen ST.MT terkesan juga tidak peduli akan nama baik Wako Padang Hendri Septa tersebut.

"Karena, Kadis dan Kabid itu saat dikonfirmasi media seakan enggan untuk menjelaskan perihal yang terjadi pada proyek tersebut," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Tri Hadiyanto dan Harismen dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Mentalitas oknum aparatur negara di Wilayah  Propinsi Sumatera Barat perlu dibenahi dengan baik, demikian sebut Mahdiyal Hasan SH.

Mahdiyal Hasan SH, Aktifis dan praktisi hukum ini mengatakan, seharusnya oknum ASN dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan bukan menunjukkan sikap-sikap arogansi.

Mahdiyal Hasan,SH. ,Aktivis dan penggiat hukum 

"ASN sebaiknya bersikap baik dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku terutama terhadap tanda nomor kendaraan bermotor,"ujar Mahdiyal, Senin (23/1/2023) di Padang.

Hal ini diungkapkannya berkaitan dengan penampakan satu unit Mobil Inova Berwarna Hitam di SPBU Lolong.

Mobil Inova dengan plat nomor BA 1565 B (TNKB warna Hitam), terlihat tengah mengisi BBM (pertalite) bersubsidi.

Diduga pemakai mobil dinas merekayasa warna TNKB (BA 1565 B) dari merah menjadi hitam dengan tujuan agar leluasa menggunakan BBM Subsidi.

"Padahal Gubernur Sumbar telah menerbitkan edaran agar mobil dinas tidak menggunakan BBM Bersubsidi," tegas Mahdiyal.

Katanya, larangan tersebut seiring dengan terbitnya edaran Gubernur Sumatera Barat tertanggal 15 Maret 2022. Secara tegas surat itu merujuk pada edaran sebelumnya dengan Nomor 500/48/Perek-KE/2022 tertanggal 20 Januari 2022, ungkapnya lagi.

Keputusan ini berkaitan dengan upaya mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat akan komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi,ulas Mahdiyal.

Sebagai Pembina Tertinggi ASN di Sumatera Barat, Sekdaprov Hansastri diharapkan mampu menertibkan bawahannya demi terwujudnya pemerintahan yang bermartabat, pungkasnya.

Sumber (Antanews.com)

Kondisi fisik bangunan jembatan yang dikerjakan PT.Dawas Gemilang Mandiri mulai mengkhawatirkan. Diduga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai speks dan teknis

Pasalnya, pelaksanaan proyek dibawah kewenangan Dinas PUPR Padang dengan menggunakan APBD Kota Padang TA 2022 itu disinyalir asal jadi. Mutu dan kualitas infrastruktur jembatan patut dipertanyakan.

Struktur bangunan jembatan tidak lurus dan tidak rapi, terlihat buram karena belum dicat

Saat dilokasi, Senin(23/1/2023), media menemukan beberapa kejanggalan terhadap fisik bangunan jembatan tersebut. Seperti, struktur bangunan yang kualitas betonnya diduga tidak sesuai speks dan terlihat tidak lurus dan tidak rapi.

Kemudian, jalan beton menuju jembatan diduga sudah retak dan tanah timbunan(urugan) mulai digerus air. Sehingga badan jalan yang baru dikerjakan itu terancam patah apabila sering dilalui kendaraan roda empat.

Selanjutnya, kondisi fisik jembatan dengan bentang 25 meter dan lebar kurang lebih 5 Meter itu saat ini sedikit mengkhawatirkan. 

Bangunan terlihat buram, karena belum diwarnai atau dicat. Kemudian masih banyak ditemukan kayu bekas bekisting yang menempel pada dinding fisik bangunan. 

Diduga, proyek negara yang digarap PT.Dawas Gemilang Mandiri dengan Konsultan pengawas PT.Triartha Nusa Engineering pada pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi teknis. Sehingga mutu dan kualitas bangunan patut dipertanyakan.

Karena proyek dengan nomor kontrak 046/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2022 senilai Rp3.259.341.300.00, kondisi fisik jembatan mulai ada yang berlobang. Khawatir jembatan beserta fasilitas pendukung tidak dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal untuk waktu lama.

Karena, jalan beton untuk menuju jembatan terlihat sudah retak, dan tanah timbunan jalan digerus air. Sehingga badan jalan menjadi rentan patah apabila sering dilalui kendaraan.

Beton yang digunakan untuk lantai kerja jembatan disinyalir tidak sesuai speks. Karena di pantau dari bawah jembatan, terlihat readymix (beton) yang digunakan mengandung bebatuan dengan besi beton yang sudah berkarat terlihat dari bawah.

Dengan struktur bangunan jembatan terlihat tidak lurus dan tidak rapi. Dan ada besi beton yang sudah berkarat untuk tulangan pada struktur juga terlihat terlihat dari luar menguatkan dugaan jembatan tersebut dikerjakan tidak sesuai speks dan teknis.

Semakin menjadi perhatian publik, setelah lebar jembatan yang dibangun pemerintah tersebut hanya sekitar 5 meter saja. Artinya, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat sekaligus.

Apakah perencanaan pembangunan jembatan tersebut memang demikian?. 

Yang lebih anehnya, setelah media menyusuri alamat kantor PT. Dawas Gemilang Mandiri di Komplek Jondul IV Blok DD No.6, RT 01 RW 12 Kelurahan Parupuk Tabung, Kec. Kototangah, Padang.

Setelah media sampai ke alamat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda perkantoran, hanya rumah biasa. Kuat dugaan PT.Dawas Gemilang Mandiri merupakan perusahaan penyedia jasa kontruksi "bodong". Karena tidak memiliki alamat kantor yang sesuai dengan profil perusahaan tersebut.

Saat media menghubungi Erlan Sujanco yang diduga sebagai owner dari PT. Dawas Gemilang Mandiri via seluler 0813056xxx, untuk konfirmasi, ternyata nomor yang di profil perusahaan nya itu tidak aktif.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan informasi terkait proyek tersebut. Media juga upaya konfirmasi sampai berita ditayangkan.(cr)

Selain longsor, menurut informasi masyarakat sekitar, hujan lebat juga mengakibatkan meluapnya sungai Batang Sako di Indopuro, Pessel.

Akibat longsor, antrian kendaraan mengular disepanjang jalur itu menunggu selesainya pembersihan badan jalan yang tertibun material longsor.

Karena jalur yang tertimbun merupakan salah satu wilayah kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II(PJN Wil II) Sumbar. Saat media mengkonfirmasikan kepada Gustaf  Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PJN Wil II Sumbar via telepon.

Gustaf mengatakan akan segera melakukan pananganan pada badan jalan yang tertimbun material tersebut.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Berasal dari keluarga dengan latar belakang anak pemilik perusahaan penyedia jasa kontruksi yang cukup tersohor di Padang, tentu menjadi beban sangat besar bagi Hendri Septa.

Demikian seorang politikus Kota Padang ,Syaiful Indra S.sos mengatakan menyangkut fitnah atau issu yang kerap menerpa Walikota Padang dan sering terdengar ditelinganya kader salah satu partai besar itu.

"Sebagaimana diketahui Hendri Septa yang saat ini menjabat Walikota Padang dan publik tahu memang merupakan salah satu keluarga inti dari PT. Arpex Prima Dhamor, perusahaan yang tidak asing namanya di Kota Padang ini" kata Syaful pada Jum'at (20/1/2023) di Padang.

Menuai Kontroversi, Kehadiran Wako Hendri Septa Disinyalir Tidak Serta Merta Ingatkan Rekanan Bekerja Sesuai Aturan

Terkait hal itu, saat ini banyak issue liar yang mengkait-kaitkan pekerjaan jalan yang ada di Kota Padang dengan Hendri Septa atau PT. Arpex Prima Dhamor tersebut, ungkapnya.

Bahkan, lanjut Syaiful, dimasa akan memasuki tahun-tahun politik ini, Hendri Septa terus dihujani fitnah. "Seakan-akan Walikota Padang ini berada di belakang setiap perusahaan yang jadi pelaksana proyek jalan di Kota Padang ini," ketusnya.

"Apalagi pasca Hendri Septa menjabat sebagai Walikota Padang, issue liar makin berkembang dilingkungan masyarakat dengan mengaitkan proyek jalan yang selalu ada peranan PT.Arpex," tandasnya.

Fitnah yang terus berkembang secara tidak bertanggung tersebut dikhawatirkan akan menjatuhkan elektabilitas sang Walikota kedepannya, ungkap Syaiful.

Bahkan ada issue mengatakan di belakang perusahaan yang baru munculan menjadi kontraktor pelaksana, diduga merupakan ada peranan PT.Arpex atau Hendri Septa, sebut Syaiful.

Ditambah baru-baru ini, Walikota yang dicintai dan dikagumi masyarakat Padang tersebut viral. Setelah dengan lihai mengendarai alat berat saat meninjau lokasi pekerjaan jalan Raya Kurao Pagang.

"Issue yang berkembang, ada peranan Wako terhadap pekerjaan yang dilakukan CV.Tunas Inti Jaya itu. Informasi beredar pekerjaan itu terlambat, dan dalam pelaksanaannya terindikasi tidak transparan dan labrak aturan oleh rekanan," ujarnya.

Tetapi, disaat itu Wako Hendri Septa tidak serta merta terlihat untuk mengingatkan kontraktor, agar bekerja sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku, ucapnya.

Menurut hemat Syaiful, dalam hal membantu Hendri Septa untuk menyongsong Pilkada Kota Padang di 2024 mendatang, tentunya masyarakat sangat mengharapkan peran serta Aparat Penegak Hukum(APH).

"Menyelamatkan Walikota dari fitnah yang tidak bertanggung jawab itu, peran APH sangat dibutuhkan untuk membuktikan Hendri Septa tidak terlibat baik secara langsung ataupun tidak," tandasnya.

Dengan adanya bantuan APH tersebut, kata Syaiful, untuk sebuah pembuktian terkait fitnah yang disebar secara tidak bertanggung jawab itu. Kemudian akan membersihkan Pilkada Kota Padang dari pelaku politik kotor.

Selain itu, sikap transparansi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang juga sangat dibutuhkan. Dalam rangka upaya menyelamatkan Hendri Septa dari fitnah atau issue yang tidak bertanggung jawab tersebut, pungkasnya.

Hingga berita terbit, media masih upaya konfirmasi Walikota Padang Hendri Septa, dan pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Sebagian warga yang menyaksikan merasa kagum. Kagum terhadap kepiawaian orang nomor satu di Kota Padang itu disaat mengendarai Tendem Roller. Karena mungkin tidak semua orang mampu mengendalikannya.

Ada juga warga yang berpendapat sedikit menohok. Warga menilai, kalau yang dilakukan Hendri Septa tersebut merupakan sebagai pencitraan saja. Karena,Wako Hendri Septa disinyalir tidak serta merta memperingati kontraktor dalam bekerja harus mengikuti aturan yang berlaku.

Ketua LSM Awak : Proyek "Haram" Dinas PUPR Rugikan Uang Rakyat Berjalan Lancar di Kota Padang

Seorang pengamat pembangunan lulusan Fakultas Teknik,Ilmu Arsitektur Universitas Indonesia (UI) Ir. Sutan Hendy Alamsyah juga berikan pendapat dan pandangannya.

"Seharusnya kedatangan beliau bisa dijadikannya salah satu momentum untuk meningkatkan simpati dan kepercayaan warga, khususnya masyarakat Kota Padang ," kata Ir.Sutan Hendy Alamsyah pada Kamis(19/1/2023) di Padang.

Sutan Hendy menyebutkan, mestinya disaat itu Wako juga tidak lupa untuk memperingatkan kontraktor agar bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Karena sebelumnya, sudah sering dipublikasi pelaksanaan proyek milik pemerintah Kota Padang oleh CV. Tunas Inti Jaya diduga menyimpang dari aturan dan spesifikasi teknis yang seharusnya, kata Sutan.

"Kenapa Wako harus mengingatkan kontraktor tersebut, karena biaya untuk proyek jalan itu merupakan hasil dari kutipan pajak warga. Jadi kontraktor harus memberikan infrastruktur yang layak dan terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Sutan Hendy lanjut mengatakan, kalau tujuan kedatangan Wako tersebut hanya untuk memberikan suntikan moral saja kepada rekanan agar semangat bekerja dan tidak serta merta mengingatkan. 

"Dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi liar dikalangan masyarakat Kota Padang," imbuhnya.

Kemudian, katanya lagi, juga akan membuat luka hati masyarakat. Karena, itu sama saja secara tidak langsung Walikota ikut mendukung kecurangan yang dilakukan kontraktor, tegasnya.

"Sementara dugaan penyimpangan yang dilakukan CV. Tunas Inti Jaya disinyalir bukan rahasia umum lagi. Sedikit banyak masyarakat, khususnya warga setempat sudah mengetahui,"ketus Sutan.

Kata Sutan, rekanan(CV.Tunas Inti Jaya) tidak menyiapkan plang proyek sebagai identitas kegiatan dilokasi pekerjaan, ya itu sama artinya tidak ikuti aturan, ujarnya.

Menurut hematnya, kedatangan Walikota Padang pun kelokasi pekerjaan diduga tidak mempengaruhi kinerja CV. Tunas Inti Jaya yang terindikasi menyimpang dan labrak aturan tersebut, karena pekerjaan terus berlanjut.

" Karena, keberadaan plang proyek dilokasi sebagai bentuk layanan informasi publik, biaya pembuatannya begitu murah, tapi keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai bentuk pekerjaan persiapan," jelasnya.

Tujuannya supaya masyarakat banyak mengetahui sekaligus bisa mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Buktinya, sampai saat ini, masyarakat masih bertanya besar APBD yang telah dihabiskan, siapa Kontraktor pelaksana. Kemudian nama perusahaan Konsultan Pengawas, dan masa pelaksanaan, dan informasi lainnya, cecar Sutan.

Kemudian secara teknis dan metoda, diduga CV. Tunas Inti Jaya juga terindikasi melanggarnya. Sebab informasinya, masyarakat juga menyaksikan penghamparan hotmix dilakukan saat cuaca gerimis dan diatas genangan air.

"Akibat dari penyimpangan itu, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan menimbulkan kekhawatiran masyarakat, khawatir tidak memiliki mutu yang setara dengan besar APBD yang telah dihabiskan," ujarnya.

Dan mirisnya lagi, pelaksanaan proyek jalan seakan tidak diawali dengan perencanaan yang matang. Keberadaan tiang listrik di tengah jalan menandakan perencanaan pada proyek tersebut tidak alot. 

"Faktanya, ditengah jalan yang baru diaspal tersebut terdapat tiang listrik. Disinyalir tiang listrik tersebut sangat berpotensi penyebab akan terjadinya lakalantas dijalur itu nantinya, kata Sutan.

"Semoga saja ada tangan hukum yang bisa menyentuh rekanan-rekanan yang disinyallir curang penyebab kerugian uang negara itu, pungkasnya.(cr)

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)