Mitra Rakyat

"Atas nama Pemda dan orang tua kami tentu bangga melihat adik-adik mengikuti Kejurprov INKAI Sumbar 2023. Kami bersama DPRD Pasbar sangat mendukung sepenuhnya, generasi muda disemua cabang olahraga. Sebab pembangunan bukan hanya fisik saja, namun moral, mental, minat, dan bakat tidak terkecuali di bidang olahraga, juga harus kita dukung sepenuhnya," kata Risnawanto.

Ia juga berpesan kepada kontingen karateka Pasbar untuk tetap rajin berlatih, menjunjung tinggi disiplin, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan serta menaati perintah pelatih. Ia turut berdo'a agar para atlet itu selamat pulang pergi dan membawa prestasi untuk masyarakat Pasbar. 

Ketua Forki Pasbar yang juga Wakil Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K, berpesan agar anak muda Pasbar itu semangat berjuang meraih prestasi untuk Pasaman Barat.

Ia menyebutkan, bahwa INKAI telah tersebar di seluruh pelosok Pasbar terutama di sekolah-sekolah. Banyak perguruan karate sudah berlatih, sebab di kesempatan mendatang Pasbar akan menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat Sumbar. 

"Mari kita bina adik-adik kita, putra putri Pasbar harus berkiprah di tingkat Sumbar bahkan tingkat nasional nantinya. Perguruan karate di Pasbar silahkan saling bersinergi, dan lakukan kompetisi. Jika semua sudah unggul nantinya juga akan memberikan prestasi untuk Pasbar, " tambah Daliyus K.

Sebelumnya Ketua harian KONI Pasbar, Syafrinaldi dalam sambutannya menyampaikan, Atlet Karate Pasbar termasuk yang diperhitungkan dan memiliki bakat yang cukup baik karena Atlet ini telah melakukan pelatihan yang super ketat.

MR.com, Padang| Proyek "siluman" milik Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang ada dibawah kewenangan Dinas PUPR masih terus berjalan lancar tanpa hambatan. Diduga, pelaksanaan pekerjaan kontruksi jalan Paket 1 yang dibiayai APBD ini seakan sudah diatur sedemikiannya.

Menguatkan setelah Harismen Kabid Bina Marga dan Tri Haryanto sebagai Kepala Dinas PUPR Padang saat dikonfirmasi media terkesan bungkam terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan (CV. Tunas Inti Jaya) itu.

Parahnya,meskipun sudah mendapat kritikan pedas dari masyarakat, terkait pelanggaran yang disinyalir sengaja dilakukan kontraktor. Namun, CV. Tunas Inti Jaya seperti tidak memperdulikan kritikan tersebut.

Diduga, CV. Tunas Inti Jaya Pelaksanaan Proyek "Siluman" Dinas PUPR Kota Padang Sarat KKN

Bahkan, CV.Tunas Inti Jaya dalam bekerja diduga juga tidak memperdulikan mutu dan kualitas jalan mereka kerjakan. Faktanya kemaren, Selasa (17/1/2023) CV. Tunas Inti Jaya selain tidak transparan terhadap informasi kegiatan, rekanan itu diduga juga bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya.

Kontraktor bekerja disaat cuaca gerimis yang disinyalir dapat pengaruhi suhu Hotmix saat dilakukan penghamparan. Bahkan, ada warga yang menyebutkan penghamparan dan pemadatan Hotmix dilakukan diatas genangan air.

Kecurangan yang diduga dilakukan CV.Tunas Inti Jaya kembali menuai hujatan masyarakat. Kali ini, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) menduga pengaspalan jalan Raya Kurao Pagang merupakan proyek "haram" yang terindikasi rugikan uang rakyat berjalan lancar di Kota Padang.

"Bekerja tidak transparan terhadap anggaran dan informasi lainnya, kemudian ditambah lagi kontraktor bekerja diduga tidak sesuai spesifikasi teknis menjadikan proyek yang memakai uang rakyat ini menjadi "haram"," ujar Defriato Tanius, pada Rabu (18/1/2023) di Padang.

Ketua LSM Awak, Defriato mengatakan tentu hal ini sangat membahayakan terhadap perealisasian APBD Kota Padang, karena menurutnya tidak tepat sasaran.

Sementara anggaran yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur jalan Raya Kurao Pagang tersebut termasuk hasil dari kutipan uang masyarakat yang disebut pajak, ulas Defriato.

"Tetapi, disinyalir pemerintah tidak optimal dalam membelanjakan APBD tersebut. Salah satunya, terhadap proyek pengaspalan ini yang dilakukan CV.Tunas Inti Jaya saat ini diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan labrak aturan oleh rekanan," ujarnya.

Katanya lagi, indikasi pelanggaran yang terjadi baik secara teknis ataupun aturan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap mutu dan kualitas jalan yang dikerjakan CV. Tunas Inti Jaya tersebut.

"Khawatir masyarakat tidak dapat manfaatkan fasilitas umum tersebut secara optimal dengan waktu yang cukup lama," imbuhnya.

Mirisnya kata Defriato lagi, kecurangan yang dilakukan rekanan itu terkesan mendapat restu pihak Dinas PUPR Padang sebagai perpanjangan tangan Pemko Padang pelaksana teknis programnya.

Sampai saat ini kontraktor diduga masih bekerja tanpa ada pengawasan dari konsultan supervisi ataupun pihak Dinas PUPR Padang dengan indikator sengaja labrak aturan.

Yang lebih menyakitkan bagi masyarakat, apabila pelaksanaan proyek yang disinyalir "haram" ini terlepas dari pantauan dan tidak tersentuh hukum dari Aparat Penegak Hukum(APH) di Kota Padang tercinta ini, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi Sekda Kota Padang dan pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Hal ini menurutnya berkaitan dengan Informasi  Dugaan Korupsi yang disampaikannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar pada pertengahan 2021 lalu.

"LSM AWAK telah menyampaikan Informasi Dugaan Korupsi di DPRD Solok Bulan Juli tahun 2021 lalu," terang Defriato pada Rabu (18/1/2023) di Padang.

Menurutnya Kejaksaan Tinggi Sumbar melimpahkan proses hukumnya kepada Kejaksaan Negeri Solok. Setelah Informasi Dugaan Korupsi tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Solok,  ia mengaku pernah diundang untuk diminta keterangan lanjut ke Kejaksaan Negeri Solok.

Katanya, saat itu ia dihubungi oleh Jaksa di Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Solok dan telah berkomunikasi dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Solok.

"Namun, kita LSM AWAK agak kecewa dengan kinerja dan atau integritas Kejaksaan Negeri Solok dan berharap Kejaksaan Agung untuk mengambil alih Informasi Dugaan Korupsi yang telah disampaikan sebelumnya," ketus Ketua LSM Awak tersebut.

Hal ini disebabkan setelah hampir 2 tahun. Menurut penilaian Defriato proses hukum tidak ada perkembangan lebih lanjut dari Kejaksaan Negeri Solok tersebut.

Selanjutnya, Defrianto Tanius juga mengatakan indikasi korupsi di DPRD Kabupaten Solok besar kemungkinan benar-benar terjadi disebabkan data bersumber dari handphone staf Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Untuk menuntaskan dugaan korupsi di DPRD Kabupaten Solok. Menurutnya Kejaksaan Negeri Solok dapat meminta keterangan dari Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Diakuinya, ia (Defriato) telah diundang lagi oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Solok untuk datang langsung ke Kejaksaan Negeri Solok.

Namun Defrianto Tanius mengatakan bahwa jika Kejaksaan Negeri Solok kurang serius untuk apa buang waktu mengurusi Informasi Dugaan Korupsi yang mungkin dianggap tidak penting oleh Kejaksaan Negeri Solok.

Terkait hal tersebut, media berupaya menghubungi Dona sebagai Kasi Pidsus Kejari Solok via telepon 0812-7515-3xxx pada hari yang sama guna konfirmasi. Tapi hingga berita diterbitkan Kasi Pidsus tersebut disinyalir belum bisa berikan keterangannya.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita diterbitkan.(cr)

Wakil Bupati Pasbar Risnawanto menyampaikan, atas nama Pemda serta masyarakat Pasaman Barat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Baznas yang ke-22 tahun, yang diperingati setiap 17 Januari. Ia berharap, Baznas dapat terus mengajak dan membangkitkan kesadaran masyarakat Pasbar untuk berzakat. 

"Semoga diusia yang terus bertambah ini, Baznas akan tumbuh semakin kuat, terpercaya dan modern. Dan bisa terus mengajak dan memfasilitasi masyarakat Pasbar untuk berzakat, membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan saudara-saudara yang membutuhkan," kata Risnawanto. 

Ia meminta Baznas agar meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas masyarakat dengan saling berbagi dan peduli, serta memperkuat ekonomi umat islam. Meningkatkan potensi yang ada dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah baik secara individu dan kelompok dan kelembagaan lainnya. 

"Semoga kedepan Baznas akan melakukan terobosan baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dalam hal penyaluran atau pendistribusian zakat infak sedekah, agar sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan dan undang-undang yang berlaku," jelas Wabup Risnawanto. 

Sementara itu, Ketua Baznas Pasbar Muhajir pada kesempatan tersebut berharap dalam momentum peringatan HUT Baznas yang ke-22, Baznas tetap menjadi Lembaga Utama Sejahterakan Ummat.

"Kami sebagai Amil Zakat di Kabupaten Pasaman Barat, tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada, baik dalam pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan regulasi yang ada," kata Muhajir 

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pihaknya meminta dukungan dari seluruh pihak agar keberadaan Baznas semakin eksis di tengah masyarakat. 

"Kedepan kami menargetkan untuk menjangkau beberapa daerah pinggir dan terisolir dalam hal pendistribusian dan penyaluran, baik zakat, infak dan sedekah. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan moril dan materil dari pihak terkait, kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh mustahik yang sudah percaya kepada Baznas Pasbar. 

Senada dengan itu, Ketua Panitia Pelaksana Hidayat Komari menyampaikan rangkaian acara pada milad Baznas tingkat Kabupaten  Pasaman Barat, dianataranya ialah Anjangsana ke Panti Asuhan Yayasan Bunda Berbagi untuk menyantuni anak panti asuhan, kemudian Takmil atau Khatam Quran oleh seluruh Komisioner dan seluruh Amil Pelaksana Baznas. 

"Dan puncak rangkaian acara adalah pada hari ini pelaksanaan syukuran bersama Pemda Pasbar, Kemenag Pasbar, para Muzakhi, Mustahik dan undangan lainnya," tangkasnya. 

Diakhir acara juga dilakukan Penyerahan UPZ Baznas Kabupaten Pasaman Barat yakni pengumpul zakat terbanyak di Pasbar yakni kepada Sofyan Sahuri, Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Luhak Nan Duo dan Dodi, Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pasaman yang diserahkan oleh Wabup Risnawanto didampingi Ketua Baznas Muhajir.(DDR)

Pelaksana proyek pengaspalan jalan Raya Kurao Pagang diduga tidak transparan 

Proyek dengan menggunakan APBD TA 2022 Kota Padang itu berjalan tidak transparan terhadap seluruh informasinya. Bahkan ada indikasi kesengajaan kontraktor pelaksana untuk menghilangkan informasi terhadap kegiatan tersebut.

Karena, saat dikonfirmasi kepada Muhammad Iman yang awalnya mengaku sebagai pelaksana lapangan. Waktu media menanyakan berapa nilai proyek jalan tersebut, dia sendiri mengaku tidak mengetahuinya.

Diduga pelaksanaan proyek pengaspalan tidak sesuai spesifikasi 

Muhammad Iman hanya mengatakan kalau proyek pengaspalan jalan itu dikerjakan oleh CV.Tunas Inti Jaya, pada Senin(17/1/2023) kemarin. Namun, saat ditanya berapa nilai, waktu pelaksanaan dan siapa konsultan pengawasnya. Seketika itu juga Iman berdalih kalau dia hanya sebagai pembantu pelaksana lapangan saja,katanya dan langsung memutuskan percakapan dengan media.

Mirisnya saat media ini mencoba menghubungi Harismen sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang via telepon. Harismen sepertinya"enggan" untuk menanggapi konfirmasi media ini, konfirmasi sekaitan pelaksanaan proyek yang ada dibawah pengelolaan Dinas PUPR Padang, Bidang Bina Marga.

Selanjutnya media harus menggali informasi melalui lpse.padang.go.id. Diketahui proyek dikerjakan CV.Tunas Inti Jaya, yang beralamat di jalan Ampang Karang Ganting No.6, RT02/RW05, Kel. Ampang, Kecamatan Kuranji,Padang.

Kemudian penandatanganan kontrak dilakukan pada bulan September tahun lalu. Dengan HPS 5. 114.406.000.00, yang akhirnya disepakati proyek tersebut dikerjakan sebesar Rp4.398.797.514,31 dari APBD TA 2022.

Terkait hal tersebut seorang Aktivis Anti Korupsi Mahdiyal Hasan,SH  menilai kalau proyek yang dikerjakan pada akhir tahun 2022 ini diduga hanya untuk mengeruk uang rakyat saja(APBD), pada Selasa (17/1/2023) di Padang.

Katanya, terlepas dari speks dan teknis pekerjaan. Secara aturan kontraktor pelaksana berikut oknum yang terlibat pada proyek tersebut terindikasi sengaja kangkangi undang-undang dan aturan lainnya yang menyangkut transparansi pelaksanaan dalam mengelola uang negara,ujar Mahdiyal.

"Peraturan dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah," ungkap pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) itu.

Proyek tanpa papan nama(plang proyek) berbaur "siluman" tak bertuan, diduga kuat ada indikasi korupsinya. Menurut pandangannya, proyek dikerjakan tanpa menggunakan papan nama merupakan indikasi sebagai trik untuk membohongi masyarakat.

"Dengan tujuan agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggarannya," ujar pengacara muda itu.

Semestinya pihak Dinas PUPR Kota Padang sebagai pelaksana program Walikota menegur kontraktor nakal seperti itu. Sebab, apabila dibiarkan tentu hal ini akan bisa menimbulkan asumsi negatif terhadap kinerja Hendri Septa sebagai Walikota Padang saat ini, tuturnya.

Akan tetapi tidak demikian adanya, menurutnya lagi, malah ada indikasi pembiaran oleh pihak Dinas PUPR Padang terhadap kecurangan yang dilakukan CV.Tunas Inti Jaya. Faktanya, Harimen sendiri disinyalir tidak mau menanggapi konfirmasi media saat dihubungi.

"Tindakan Muhamad Iman dengan Harimen seakan seirama. Sama-sama ingin menyembunyikan informasi yang menyangkut pelaksanaan proyek negara kepada publik," ketus Mahdiyal.

Hal ini yang kerap menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap kinerja Pemko Padang. Bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Walikota Padang kedepannya nanti, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Pelantikan disaksikan langsung oleh Ketua BKMT Pasaman Barat Titi Hamsuardi. Dalam amanatnya ia meminta pengurus BKMT Cabang Talamau untuk menjalankan program-program yang sudah dibentuk.

"Jalankan program-program yang sudah dibentuk, dan ajak masyarakat lebih agamais karena manfaatnya bukan hanya di dunia namun juga di akhirat," ungkap Titi Hamsuardi. 

Ia juga mengingatkan kepada kepengurusan BKMT yang baru dikukuhkan agar kedepannya aktif mengajak masyarakat untuk bergabung di BKMT mulai dari tingkat kejorongan, nagari hingga kecamatan. 

"Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Kami berharap pengurus dapat menjalankan tugas untuk menyiarkan agama islam di tengah-tengah masyarakat dengan amanah, berkembang dan maju,  sehingga dapat mendorong masyarakat lebih agamais," katanya.

Sementara itu, Camat Talamau Andre Afandi mengatakan bahwa ia sangat mendukung dengan keberadaan BKMT di Pasbar khususnya di Kecamatan Talamau. Ia menghimbau kepada pengurus Cabang BKMT Kecamatan Talamau untuk memantapkan hati, ikhlas menjalankan program-program BKMT kepada masyarakat. 

"Menyuarakan ajaran agama islam memang kewajiban kita semua. Dimulai dari tingkat dasar yakni keluarga kita sampai dengan kepada khalayak banyak. Keberadaan BKMT juga dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti magrib mengaji, tahfizh Al-Qur'an dan lainnya melalui sosialisasi yang dilakukan," ucap Andre Afandi. 

Diakhir sambutannya ia berharap agar Kepengurusan BKMT Kecamatan Talamau selalu kompak, bekerjasama dan meningkatkan koordinasi demi berkembang dan majunya BKMT Kecamatan Talamau.(DDR)