Mitra Rakyat

Salah satu Upaya yang dilakukan adalah dengan Program Nagari Bersih Narkoba (Nagari Bersinar).

Kali ini, Kamis (22/12) pencanangan Nagari Bersinar digelar di Gedung STAI YAPTIP  yang diikuti oleh tiga Nagari, yaitu Nagari Lingkuang Aua, Nagari Kapa dan Nagari Aia Gadang.

Pada kesempatan itu Kepala BNNP Sumbar Brigjenpol Drs. Sukria Gaos, MM., didampingi Kepala BNNK Pasbar Irwan Effenry, AM., SH., M.H., menyampaikan secara nasional penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menjadi bencana, bahkan pemerintah telah mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba.

"Perkembangan penyalahgunaan peredaran narkobaa saat ini sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan, serta mengorbankan jutaan jiwa anak Bangsa. Maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Desa atau Nagari ini butuh penanganan khusus. Mengingat sasarannya adalah anak sekolah yang merupakan generasi milenial. Kita harus bekerja lebih keras untuk menyelamatkan generasi muda," tangkasnya.

Ia selaku kepala BNNP Sumbar mengucapkan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati Pasbar atas dukungannya terhadap pencanangan Nagari Bersinar di Kabupaten Pasaman Barat. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Nagari Lingkuang Aua, Kapa dan Nagari Aia Gadang beserta OPD, LPM, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah berperan aktif dalam mewujudkan Nagari Bersinar sesuai indikator yang ditentukan.

"Semoga indikator itu dipenuhi oleh Nagari lain yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dengan dukungan bupati, wakil bupati, OPD serta perangkat nagari lainnya bahu-membahu, sehingga dapat mewujudkan Nagari di Pasbar sebagai Nagari Bersinar," tambahnya.

Sebelumnya Wabup Pasbar Risnawanto menyampaikan bahwa dengan pelaksanaan Nagari Bersinar, otomatis sudah terprogramlah di Pasbar bagaimana upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang harus disinergikan oleh semua pihak.

Pencanangan Nagari Lingkuang Aua, Nagari Kapa, dan Aia Gadang tersebut ditandai dengan pemasangan Pin Penggiat Anti Narkoba kepada Wali Nagari Kapa, Nagari Lingkuang Aua, dan Nagari Aia Gadang serta kepada Ketua Bamus dan Ketua KAN oleh Kepala BNNP Sumbar Brigjenpol Drs.Sukria Gaos, M.M., Wabup Risnawanto, Kepala BNNK Pasbar Irwan dan Perwakilan Kajari.

Selain itu, diserahkan juga piagam penghargaan oleh BNNP Sumbar kepada Pemda Pasbar yang diterima langsung oleh Wabup Risnawanto. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama siap mendukung program ‘Bersinar’ oleh perangkat Nagari Lingkuang Aua, Kapa dan Aia Gadang serta stakeholder terkait.

Pada kesempatan itu, Wabup Risnawanto juga menjelaskan semakin hari peredaran narkoba di Pasbar semakin meningkat.

Program Nagari Bersinar sangat penting diterapkan melalui dukungan pemerintah daerah, BNNP Sumatera Barat, BNNK Pasbar, Kepolisian, unsur Forkopimda, Forkopimca, penggiat anti narkoba, elemen masyarakat serta pihak terkait dalam memberantas peredaran narkoba di Pasbar.

"Untuk menyukseskan pencanangan kita ini, tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak. Kita semua bergerak bersama menyelamatkan anak, cucu, kemenakan kita agar terlindung dari bahaya narkoba. Pencegahan harus terstruktur, atas nama pemerintah daerah kami mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendukung Program Nagari Bersinar di Pasbar ini," ucapnya. (Ddr)

Ini disampaikannya untuk mengkarifikasi informasi miring yang beredar dilingkungan masyarakat bahwa kondisi keuangan Pemko Padang mengkhawatirkan.

"Insya Allah, Pemko akan selesaikan bayar semua kontrak yang sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada,"demikian sosok yang akrab disapa Andre Algamar itu menyampaikan, pada Senin(19/12/2022) via telepon.

Keuangan Pemko Padang Diduga Mengkhawatirkan, Pembayaran Kontraktor Terancam Lagi

Kata Sekda itu, Pemko Padang sedang melaksanakan penghematan dan selektif dalam Belanja. Tapi kewajiban tentu kita akan selesaikan sesuai aturan, tegasnya.

Alumni lulusan IPDN tahun 2004 itu menyarankan, untuk menggali informasi tentang keuangan Pemko Padang. Baiknya bisa ke Ka.BPKAD atau Asisten III sebagai Sumber Resmi terkait keuangan.

Katanya, informasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk bicara anggaran kurang pas untuk menjadi rujukan.

Kemudian menyangkut kerjasama media dengan Pemko Padang. Sekda muda itu mengatakan juga akan diselesaikan pembayarannya.

"Masak iya, urusan kecil itu urusan Kabag Prokopim aja, nggak sebanding contohnya, Silahkan diclearkan dengan Kabag Amrizal,"tegasnya.

Selanjutnya tegas Andre, untuk media silahkan hubungi Kepala Bagian, kalau tidak atau kurang respon katakan kepada Kabag Amrizal "ini arahan dari Sekda", pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, belum ada tanggapan dari Amrizal Rengganis selaku Kabag Protokim Kota Padang. Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait sampai berita ditayangkan.(cr)

MR.com, Padang| Perusahan Penyedia jasa kontruksi (kontraktor) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) terancam terima pembayaran tahun ini. Diduga, karena keuangan Pemko Padang saat ini mengkhawatirkan.

Ini disampaikan seorang oknum ASN yang tidak inginkan identitas untuk disebutkan di media ini. Oknum ASN yang bekerja di salah satu OPD Pemko Padang itu mengatakan, kalau kontraktor yang bekerja sama dengan Pemko Padang terancam pembayaran kerjasamanya.

" Entah bagaimana nasib kontraktor ini nantinya. Karena,keuangan Pemko Padang saat ini sedikit mengkhawatirkan, apalagi PAD tahun ini disinyalir tidak sesuai target," terang ASN itu pada Senin (19/12/2022) di Padang.

Tahun kemarin (2021) diduga juga pernah terjadi penangguhan pembayaran tersebut, banyak kontraktor yang mengeluh, katanya.

Kemudian, salah seorang pemilik media yang bekerja sama dengan Pemko Padang juga mengatakan demikian.Pemilik media itu menuturkan, bisa saja keuangan Pemko saat ini sedang sulit.

"Karena kita sebagai pengusaha media UMKM atau golongan kecil juga merasakan hal demikian. Biasanya, kerjasama kami dengan Pemko Padang terkait publikasi lancar-lancar saja dia tahun belakang," kata pemilik media tersebut.

Tapi ditahun ini kami rasakan sedikit berbeda. Karena, sebelumnya publikasi terkait kinerja Pemko Padang penuh pembayaran penuh 12 bulan. 

"Namun, ditahun ini sangat jauh berbeda, hanya beberapa kali saja dan harga kerja sama pun sudah jauh berkurang, parahnya untuk pencairan sering terlambat, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya menghimpun informasi dari pihak-pihak terkait dan konfirmasi.(cr)

Disinyalir, instansi yang dipimpin Kusworo Darpito itu mendapat pandangan negatif di mata masyarakat Sumbar. Karena, menyangkut kinerja mereka yang diduga sangat jauh dari maksimal.

Penilaian masyarakat Sumbar tersebut, kata Ir. Sutan Hendy Alamsyah, bukan dilihat dari dari kaca mata kuda ataupun isapan jempol semata dari masyarakat Sumbar, ada data-data yang mengatakan demikian.

Terkait Gedung PKM Politeknik Negeri Padang, Mahdiyal : Menteri PUPR Perlu Lakukan Evaluasi Kinerja BPPW Sumbar

"Merunut pada proyek nasional yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Diduga pekerjaan selalu saja diselimuti berbagai masalah, ujar pengamat pembangunan Sumbar Ir. Sutan Hendy Alamsyah itu, pada Ahad(18/12/2022) di Padang, Sumbar.

Seperti, proyek taman Cindua Mato yang diduga beberapa bulan lalu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyurati instansi yang dipimpin Kusworo Darpito itu.

"Isi surat tentang kelanjutan pekerjaan Taman Cindua Mato yang diduga terbengkalai. Taman yang menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Datar itu masih di Pagari seng dan sudah ditumbuhi semak belukar," seperti yang diberitakan media online Padek, terangnya.

Entah bagaimana kondisi taman tersebut saat ini, katanya. Meskipun pihak BPPW Sumbar mungkin sudah melakukan tindakan, tapi hal ini menjadi catatan hitam mereka di Sumbar, tutur Alumni Fakultas Ilmu Sipil Universitas Indonesia (UI Jakarta) itu.

Tidak hanya itu, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikawasan Bukit Buai, Tapan Kabupaten Pesisir Selatan juga sempat menyita perhatian publik.

"Proyek TPA senilai 22 miliar rupiah pada tahun 2021 itu, bangunannya  diduga tidak memiliki mutu dan kualitas yang baik," terangnya.

Terakhir informasi yang kita peroleh, pihak Pemkab Pessel tidak mau menerima bangunan tersebut saat ingin diserahkan pemerintah melalui BPPW Sumbar, ungkap Sutan.

Ditambah lagi dengan pembangunan gedung PKM Politeknik Negeri Padang yang sekarang masih terkatung-katung. Pembangunan gedung sebagai sarana pendidikan untuk mahasiswa teknik itu, terindikasi gagal selesai pada pekerjaan fisiknya.

" Diduga bangunan gedung senilai 31 miliar itu tidak rampung pada tahun ini untuk pekerjaan fisiknya. Bangunan itu diduga juga sudah ada yang rusak. Bagian dalam gedung tersebut ada yang bocor," kata Sutan.

Sementara waktu pelaksanaannya sudah habis, sejak akhir November. Dan mungkin kontraktor sudah masuk masa denda. "Tetapi kita khawatir, apakah kontraktor benar kena denda sesuai aturan atau "main mata" saja," tutur Sutan dengan sedikit senyum.

Mirisnya, informasi update terkait seluruh proses pelaksanaan gedung PKM itu seakan hilang ditelan bumi. Sepertinya, sengaja di diamkan oleh pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan proyek tersebut, ujarnya.

Namun, Kusworo Darpito dan Rocky Adam berikut bawahan lainnya seakan berlindung dibelakang keberadaan PPID di BPPW Sumbar. "Saat dikonfirmasi media, disinyalir mereka selalu mengelak dengan mengatakan silahkan ke PPID, tetapi saat dikonfirmasi PPID nya seperti tidak ingin menjawabnya," cecar Sutan.

Menurut Sutan, hal ini perlu menjadi perhatian Gubernur Sumbar Mahyeldi. Bila perlu Gubernur mesti menemui Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti di kantor Kementerian PUPR di Jakarta.

"Seperti yang sudah dilakukan Gubernur Riau Syamsuar beberapa waktu lalu, menyangkut permasalahan yang diduga sama" ulasnya.

Yang pada akhirnya, lanjut Sutan, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti menanggapi, dan kemudian berkunjung ke Riau untuk memenuhi permintaan gubernur tersebut.

Selain itu, kata pengamat itu, tentu masyarakat sangat mengharapkan perhatian dari Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. sebagai Menteri PUPR agar mengintruksikan kepada Dirjen nya untuk mengoptimalkan yang terjadi di Sumbar ini, pungkasnya.

Lain pihak, Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Rocky Adam saat dikonfirmasi disinyalir belum bisa berikan penjelasan. 

Kedua pejabat publik tersebut mengarahkan kepada PPID. Dan PPID hingga berita diterbitkan belum bisa berikan informasinya.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya sampai berita lanjutan ini diterbitkan.(cr)

Pasalnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Defriato Tanius tanyakan kepastian hukum dugaan kasus korupsi Rusunawa yang diduga jalan ditempat. 

 "Diduga, ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sampai sekarang terindikasi masih menjadi tunggakan kasus Kejati Sumbar," kata Defriato, pada Jum'at (16/12/2022) di Padang, Sumbar.

Salah satunya, kata Defriato, terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pada pembangunan Rumah Susun Sewa(Rusunawa) berlokasi di komplek STIPER Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Masyarakat Sumbar masih pertanyakan kepastian hukum terkait dugaan kasus korupsi gedung rusunawa itu. Diketahui, pembangunan rusunawa berada dibawah wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sumbar. Diduga telah menghabiskan uang negara puluhan miliar rupiah.

Defriato Tanius, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM AWAK)

Gedung tingkat tiga itu mulai dikerjakan sejak tahun 2018 - 2019 dan 2020. Namun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan sesuai rencana pemerintah untuk berikan kepada masyarakat, terang Ketua LSM Awak tersebut.

"Terakhir dilokasi, gedung tersebut terlihat suram. Bahkan dinding bangunan sudah ada yang rusak dan retak. Parahnya, gedung mahal itu sudah jadi hunian hewan ternak warga setempat," demikian Defriato menyebutkan.

Karena itu, kita mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi Sumbar terkait penanganan dugaan Korupsi Rusun Sijunjung tersebut, yang sampai sekarang masih belum jelas status hukumnya, ujar Defriato.

"Namun kita tidak melihat perkembangan yang signifikan terhadap dugaan korupsi yang berkaitan dengan Rusun Sijunjung tersebut,"ketus Defriato.

Dilanjutkannya, memang kita melihat ada pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar pada sejumlah media. "Disebabkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar mengungkapkan masih belum ada penetapan tersangka pada Kegiatan Kementerian PUPR tersebut," kata Defriato Tanius.

Selain itu menurutnya, "kita juga sudah konfirmasi kepada PPK Kegiatan  yang saat ini telah menjabat sebagai Kasatker SNVT Perumahan.

Menurutnya lagi, sebagai PPK Kegiatan Rusun Sijunjung, Samsul Bahri seakan tidak mempermasalahkan pernyataan Kajati Sumbar tersebut.

Demikian juga halnya dengan Kepala Balai Perumahan Kementerian PUPR, Zubaidi yang berkantor di Pekanbaru juga tidak menanggapi konfirmasi yang dikirimkan melalui WAnya, tegasnya.

"Kita juga sempat mengirimkan pertanyaan terkait keseriusan Kajati Sumbar terkait penanganan dugaan korupsi tersebut. Namun Kajati juga tidak berkesempatan menanggapi," tutup Ketua LSM Awak Defriato Tanius.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak Kejati Sumbar dan pihak terkait lainnya.(cr)

Proyek dengan nomor kontrak  09/HK/02.01/PS/PPP.SB/2021, menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp31.959.839.986,64 dengan masa pengerjaan selama 300 hari kalender, terindikasi gagal digunakan tahun ini oleh mahasiswa.

Disinyalir pihak Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) masih terus sembunyikan informasi terkait penyebab keterlambatan pembangunan gedung itu dari publik.

Gedung PKM Politeknik Negeri Padang Terlihat "Suram dan Berlumut", Publik Tanya Kapan Bisa di Manfaatkan?

Kusworo Darpito sebagai Kepala BPPW Sumbar diduga tidak bisa secara langsung memberikan keterangan atau penjelasannya saat dikonfirmasi media.

Begitu juga Rocky Adam, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar juga terkesan "bungkam". Rocky Adam seakan enggan memberikan penjelasannya, meskipun sudah dikonfirmasi beberapa kali oleh media ini.

Selanjutnya, PPID sebagai corong informasi dari instansi vertikal Kementerian PUPR disinyalir juga tidak mampu memberikan informasi. Sebab, media sudah coba menghubungi via telepon, akan tetapi Ria selaku kepala PPID belum berikan penjelasan.

Sementara, publik sangat mengharapkan kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat pada proyek tersebut untuk senantiasa membuka layananterkait seluruh informasi yang ada di proyek tersebut, sesuai yang diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP).

Demikian seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar dan penggiat hukum, Mahdiyal Hasan SH mengatakan pada Jum'at (16/12/2022) di Padang dalam menanggapi konfirmasi media terkait hal tersebut.

"Sepertinya, ada yang sengaja mereka tutupi dari masyarakat Sumbar terkait informasi penyebab terlambatnya pembangunan gedung sarana pendukung kegiatan belajar mahasiswa Politeknik Negeri Padang itu," ujarnya.

Sikap tidak kooperatif yang mereka tunjukkan tersebut, menurut Mahdiyal, tidak salah bila menuai asumsi liar dan akan mengikis kepercayaan publik terhadap sosok kepimpinan Kusworo Darpito sebagai Kepala BPPW Sumbar saat ini.

Mahdiyal menilai keterlambatan pada pembangunan gedung PKM Politeknik Negeri Padang tersebut manambah catatan hitam, bahkan rapor merah bagi Kusworo Darpito sebagai Kepala BPPW Sumbar.

"Kinerja BPPW sebagai ujung tombak dalam melaksanakan program pemerintah untuk melakukan pembangunan didaerah Sumbar disinyalir banyak mengalami kegagalan,"terangnya.

Sebut saja, lanjut Mahdiyal, proyek seribu rumah gadang yang ada di Kabupaten Solok Selatan, proyek revitalisasi taman Cindua Mato di Tanah Datar, pembangunan TPA di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. 

Katanya, semua proyek tersebut juga pernah mengalami masalah, dan sampai sekarang pun masyarakat  masih bertanya-tanya terkait statusnya.

Sepertinya, lanjut Mahdiyal lagi, Menteri PUPR, bapak Basuki atau melalui Dirjen nya perlu turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi tersebut. 

"Dan juga melakukan evaluasi terkait kinerja BPPW Sumbar selama ini yang dinilai masyarakat sangat tidak maksimal," pungkasnya.

Bukan hanya aktivis, anggota dewan pun merasa kalau proyek tersebut ada kejanggalan yang perlu diluruskan.

Mencuatnya beberapa persoalan terkait pelaksanaan dan kondisi fisik gedung PKM Poli Teknik Negeri Padang ini, Komisi IV DPRD Propinsi Sumatera Barat Mario Syahjohan angkat bicara.

"BPKP harusnya turun tangan untuk mengusut sekecil apapun pengaduan masyarakat," ungkap Mario Syahjohan yang dikonfirmasi, Kamis (15/12/2022).

"Apalagi ini anggaran bersumber dari APBN dengan nilai besar. Kontraktor harusnya melaksanakan pekerjaan sesuai spek, standar, dan waktu pengerjaan", tegasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan menunggu jawaban hasil konfirmasi dari pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)