Mitra Rakyat

Disinyalir, instansi yang dipimpin Kusworo Darpito itu mendapat pandangan negatif di mata masyarakat Sumbar. Karena, menyangkut kinerja mereka yang diduga sangat jauh dari maksimal.

Penilaian masyarakat Sumbar tersebut, kata Ir. Sutan Hendy Alamsyah, bukan dilihat dari dari kaca mata kuda ataupun isapan jempol semata dari masyarakat Sumbar, ada data-data yang mengatakan demikian.

Terkait Gedung PKM Politeknik Negeri Padang, Mahdiyal : Menteri PUPR Perlu Lakukan Evaluasi Kinerja BPPW Sumbar

"Merunut pada proyek nasional yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Diduga pekerjaan selalu saja diselimuti berbagai masalah, ujar pengamat pembangunan Sumbar Ir. Sutan Hendy Alamsyah itu, pada Ahad(18/12/2022) di Padang, Sumbar.

Seperti, proyek taman Cindua Mato yang diduga beberapa bulan lalu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyurati instansi yang dipimpin Kusworo Darpito itu.

"Isi surat tentang kelanjutan pekerjaan Taman Cindua Mato yang diduga terbengkalai. Taman yang menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Datar itu masih di Pagari seng dan sudah ditumbuhi semak belukar," seperti yang diberitakan media online Padek, terangnya.

Entah bagaimana kondisi taman tersebut saat ini, katanya. Meskipun pihak BPPW Sumbar mungkin sudah melakukan tindakan, tapi hal ini menjadi catatan hitam mereka di Sumbar, tutur Alumni Fakultas Ilmu Sipil Universitas Indonesia (UI Jakarta) itu.

Tidak hanya itu, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikawasan Bukit Buai, Tapan Kabupaten Pesisir Selatan juga sempat menyita perhatian publik.

"Proyek TPA senilai 22 miliar rupiah pada tahun 2021 itu, bangunannya  diduga tidak memiliki mutu dan kualitas yang baik," terangnya.

Terakhir informasi yang kita peroleh, pihak Pemkab Pessel tidak mau menerima bangunan tersebut saat ingin diserahkan pemerintah melalui BPPW Sumbar, ungkap Sutan.

Ditambah lagi dengan pembangunan gedung PKM Politeknik Negeri Padang yang sekarang masih terkatung-katung. Pembangunan gedung sebagai sarana pendidikan untuk mahasiswa teknik itu, terindikasi gagal selesai pada pekerjaan fisiknya.

" Diduga bangunan gedung senilai 31 miliar itu tidak rampung pada tahun ini untuk pekerjaan fisiknya. Bangunan itu diduga juga sudah ada yang rusak. Bagian dalam gedung tersebut ada yang bocor," kata Sutan.

Sementara waktu pelaksanaannya sudah habis, sejak akhir November. Dan mungkin kontraktor sudah masuk masa denda. "Tetapi kita khawatir, apakah kontraktor benar kena denda sesuai aturan atau "main mata" saja," tutur Sutan dengan sedikit senyum.

Mirisnya, informasi update terkait seluruh proses pelaksanaan gedung PKM itu seakan hilang ditelan bumi. Sepertinya, sengaja di diamkan oleh pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan proyek tersebut, ujarnya.

Namun, Kusworo Darpito dan Rocky Adam berikut bawahan lainnya seakan berlindung dibelakang keberadaan PPID di BPPW Sumbar. "Saat dikonfirmasi media, disinyalir mereka selalu mengelak dengan mengatakan silahkan ke PPID, tetapi saat dikonfirmasi PPID nya seperti tidak ingin menjawabnya," cecar Sutan.

Menurut Sutan, hal ini perlu menjadi perhatian Gubernur Sumbar Mahyeldi. Bila perlu Gubernur mesti menemui Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti di kantor Kementerian PUPR di Jakarta.

"Seperti yang sudah dilakukan Gubernur Riau Syamsuar beberapa waktu lalu, menyangkut permasalahan yang diduga sama" ulasnya.

Yang pada akhirnya, lanjut Sutan, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti menanggapi, dan kemudian berkunjung ke Riau untuk memenuhi permintaan gubernur tersebut.

Selain itu, kata pengamat itu, tentu masyarakat sangat mengharapkan perhatian dari Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. sebagai Menteri PUPR agar mengintruksikan kepada Dirjen nya untuk mengoptimalkan yang terjadi di Sumbar ini, pungkasnya.

Lain pihak, Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Rocky Adam saat dikonfirmasi disinyalir belum bisa berikan penjelasan. 

Kedua pejabat publik tersebut mengarahkan kepada PPID. Dan PPID hingga berita diterbitkan belum bisa berikan informasinya.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya sampai berita lanjutan ini diterbitkan.(cr)

Pasalnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Defriato Tanius tanyakan kepastian hukum dugaan kasus korupsi Rusunawa yang diduga jalan ditempat. 

 "Diduga, ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sampai sekarang terindikasi masih menjadi tunggakan kasus Kejati Sumbar," kata Defriato, pada Jum'at (16/12/2022) di Padang, Sumbar.

Salah satunya, kata Defriato, terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pada pembangunan Rumah Susun Sewa(Rusunawa) berlokasi di komplek STIPER Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Masyarakat Sumbar masih pertanyakan kepastian hukum terkait dugaan kasus korupsi gedung rusunawa itu. Diketahui, pembangunan rusunawa berada dibawah wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sumbar. Diduga telah menghabiskan uang negara puluhan miliar rupiah.

Defriato Tanius, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM AWAK)

Gedung tingkat tiga itu mulai dikerjakan sejak tahun 2018 - 2019 dan 2020. Namun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan sesuai rencana pemerintah untuk berikan kepada masyarakat, terang Ketua LSM Awak tersebut.

"Terakhir dilokasi, gedung tersebut terlihat suram. Bahkan dinding bangunan sudah ada yang rusak dan retak. Parahnya, gedung mahal itu sudah jadi hunian hewan ternak warga setempat," demikian Defriato menyebutkan.

Karena itu, kita mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi Sumbar terkait penanganan dugaan Korupsi Rusun Sijunjung tersebut, yang sampai sekarang masih belum jelas status hukumnya, ujar Defriato.

"Namun kita tidak melihat perkembangan yang signifikan terhadap dugaan korupsi yang berkaitan dengan Rusun Sijunjung tersebut,"ketus Defriato.

Dilanjutkannya, memang kita melihat ada pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar pada sejumlah media. "Disebabkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar mengungkapkan masih belum ada penetapan tersangka pada Kegiatan Kementerian PUPR tersebut," kata Defriato Tanius.

Selain itu menurutnya, "kita juga sudah konfirmasi kepada PPK Kegiatan  yang saat ini telah menjabat sebagai Kasatker SNVT Perumahan.

Menurutnya lagi, sebagai PPK Kegiatan Rusun Sijunjung, Samsul Bahri seakan tidak mempermasalahkan pernyataan Kajati Sumbar tersebut.

Demikian juga halnya dengan Kepala Balai Perumahan Kementerian PUPR, Zubaidi yang berkantor di Pekanbaru juga tidak menanggapi konfirmasi yang dikirimkan melalui WAnya, tegasnya.

"Kita juga sempat mengirimkan pertanyaan terkait keseriusan Kajati Sumbar terkait penanganan dugaan korupsi tersebut. Namun Kajati juga tidak berkesempatan menanggapi," tutup Ketua LSM Awak Defriato Tanius.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak Kejati Sumbar dan pihak terkait lainnya.(cr)

Proyek dengan nomor kontrak  09/HK/02.01/PS/PPP.SB/2021, menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp31.959.839.986,64 dengan masa pengerjaan selama 300 hari kalender, terindikasi gagal digunakan tahun ini oleh mahasiswa.

Disinyalir pihak Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) masih terus sembunyikan informasi terkait penyebab keterlambatan pembangunan gedung itu dari publik.

Gedung PKM Politeknik Negeri Padang Terlihat "Suram dan Berlumut", Publik Tanya Kapan Bisa di Manfaatkan?

Kusworo Darpito sebagai Kepala BPPW Sumbar diduga tidak bisa secara langsung memberikan keterangan atau penjelasannya saat dikonfirmasi media.

Begitu juga Rocky Adam, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar juga terkesan "bungkam". Rocky Adam seakan enggan memberikan penjelasannya, meskipun sudah dikonfirmasi beberapa kali oleh media ini.

Selanjutnya, PPID sebagai corong informasi dari instansi vertikal Kementerian PUPR disinyalir juga tidak mampu memberikan informasi. Sebab, media sudah coba menghubungi via telepon, akan tetapi Ria selaku kepala PPID belum berikan penjelasan.

Sementara, publik sangat mengharapkan kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat pada proyek tersebut untuk senantiasa membuka layananterkait seluruh informasi yang ada di proyek tersebut, sesuai yang diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP).

Demikian seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar dan penggiat hukum, Mahdiyal Hasan SH mengatakan pada Jum'at (16/12/2022) di Padang dalam menanggapi konfirmasi media terkait hal tersebut.

"Sepertinya, ada yang sengaja mereka tutupi dari masyarakat Sumbar terkait informasi penyebab terlambatnya pembangunan gedung sarana pendukung kegiatan belajar mahasiswa Politeknik Negeri Padang itu," ujarnya.

Sikap tidak kooperatif yang mereka tunjukkan tersebut, menurut Mahdiyal, tidak salah bila menuai asumsi liar dan akan mengikis kepercayaan publik terhadap sosok kepimpinan Kusworo Darpito sebagai Kepala BPPW Sumbar saat ini.

Mahdiyal menilai keterlambatan pada pembangunan gedung PKM Politeknik Negeri Padang tersebut manambah catatan hitam, bahkan rapor merah bagi Kusworo Darpito sebagai Kepala BPPW Sumbar.

"Kinerja BPPW sebagai ujung tombak dalam melaksanakan program pemerintah untuk melakukan pembangunan didaerah Sumbar disinyalir banyak mengalami kegagalan,"terangnya.

Sebut saja, lanjut Mahdiyal, proyek seribu rumah gadang yang ada di Kabupaten Solok Selatan, proyek revitalisasi taman Cindua Mato di Tanah Datar, pembangunan TPA di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. 

Katanya, semua proyek tersebut juga pernah mengalami masalah, dan sampai sekarang pun masyarakat  masih bertanya-tanya terkait statusnya.

Sepertinya, lanjut Mahdiyal lagi, Menteri PUPR, bapak Basuki atau melalui Dirjen nya perlu turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi tersebut. 

"Dan juga melakukan evaluasi terkait kinerja BPPW Sumbar selama ini yang dinilai masyarakat sangat tidak maksimal," pungkasnya.

Bukan hanya aktivis, anggota dewan pun merasa kalau proyek tersebut ada kejanggalan yang perlu diluruskan.

Mencuatnya beberapa persoalan terkait pelaksanaan dan kondisi fisik gedung PKM Poli Teknik Negeri Padang ini, Komisi IV DPRD Propinsi Sumatera Barat Mario Syahjohan angkat bicara.

"BPKP harusnya turun tangan untuk mengusut sekecil apapun pengaduan masyarakat," ungkap Mario Syahjohan yang dikonfirmasi, Kamis (15/12/2022).

"Apalagi ini anggaran bersumber dari APBN dengan nilai besar. Kontraktor harusnya melaksanakan pekerjaan sesuai spek, standar, dan waktu pengerjaan", tegasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan menunggu jawaban hasil konfirmasi dari pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Sumatera Barat yang didominasi oleh pemilih cerdas, menyatakan bahwa Partai Nasdem adalah partai politik yang paling  peduli terhadap perubahan.

Selain disebabkan dukungan kepada Anies pada Pilpres 2024 mendatang, kepemimpinan Fadly Amran di DPW Partai Nasdem juga merupakan aspek penting meningkatnya kesukaan pemilih di Sumatera Barat.

Sudah menjadi konsumsi masyarakat Ranah Minang, pasca kedatangan Anies Baswedan, Fadly Amran dan Partai Nasdem kini semakin menjadi pilihan publik di propinsi dengan jumlah penduduk sebesar 5. 580.232 jiwa ini.

Sebagai punggawa cita-cita perubahan   yang luhur, elektabilitas Fadly Amran pun semakin "meroket" di Masyarakat Minang Kabau.

Komitmen dan kesungguhan Fadly Amran mensukseskan Anies Baswedan sesuai harapan Ranah Minang, merupakan nilai plus bagi pemilih di Sumatera Barat.

Puluhan komunitas relawan Anies menjadi saksi keseriusan Fadly Amran dalam mensukseskan kehendak pemilih di Sumatera Barat, Fadly Amran telah mempersiapkan "Nasdem Tower" sebagai central pemenangan Anies Baswedan.

Sementara itu M. Jorghy. SH tokoh muda Koto Tangah menggambatkan, fakta ini terus bergulir ke tingkat paling bawah, Partai Nasdem semakin "seksi" untuk Daerah Pemilihan Padang Satu (Dapil Koto Tangah).

Partai Nasdem menjadi pilihan utama bagi pemilih cerdas di daerah pemilihan dengan jumlah penduduk sebesar 198.568 ini.

Untuk Dapil Koto Tangah Kota Padang (Dapil Satu) ini, Partai Nasdem bakal menetapkan Taufik Hafni dan Erios Rahman SH. MM sebagai bakal calon legislatif DPRD Kota Padang.

Dikenal sebagai sosok yang terus peduli kepada masyarakat dan daerah Koto Tangah, baik Taufik Hafni maupun Erios Rahman telah memiliki dasar dukungan untuk menuju ke parlemen Kota Padang, ungkap Jorghy.

Komitmen Taufik dan Erios mendukung dan mensukseskan Anies, menjadi penilaian khusus bagi komunitas relawan Anies di Kecamatan Koto Tangah.

Dengan komitmen dan konsistensi kedua sosok ini mensukseskan Anies Baswedan, diperkirakan merupakan faktor yang fundamental bagi Komunitas Relawan Anies ikut "membantu" dua bakal caleg di Dapil Satu Kota Padang ini.

Selain itu, memiliki loyalitas dan solidaritas tinggi terhadap kepengurusan dan Partai Nasdem di Kota Padang, Taufik Hafni dan Erios Rahman berpotensi didukung penuh oleh kader Partai Nasdem di Kecamatan Koto Tangah.

Selain kemampuan individu Taufik dan Erios sebagai "Momentum Restorasi",  Anies Efek dan ketokohan Fadly Amran serta kepemimpinan Osman Ayub (sebagai Ketua DPD Kota Padang) akan mendongkrak raupan suara Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Koto Tangah.

Anies Efek di Kecamatan Koto Tangah berdasarkan data dari komunitas kita, diprediksi bisa mencapai 6.500 suara atau lebih, demikian jelas Alumni Fakultas Hukum Universitas. Ternama di Sumbar ini.

Ini terjadi pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi milik Dinas BMCKTR Sumbar pada ruas tersebut senilai Rp 7.887.227.746,48 Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK). Proyek  bernomor kontrak 620/81/KTR-BM/2022, tertanggal kontrak 15 Juni 2022.

Kadis BMCKTR Sumbar, Era Sukma : Kalau Tidak Penuhi Standar Kita Perintahkan Untuk di Bongkar

Dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender dilaksanakan PT.Laskar Muda Gemilang(LMG) sebagai Kontraktor Pelaksana dengan Konsultan Pengawas CV. Misuda Enjineering Consultan.

Dilansir dari media internewss.com, Masyarakat Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar yang tinggal dan merasakan dampak langsung mengeluhkan kinerja rekanan PT.LMG yang diduga tidak profesional.

Menurut pengakuan Rusli masyarakat setempat mengatakan, sejak pekerjaan pembuatan saluran air(drainase) pada sisi kiri dan kanan bahu jalan dilakukan. Badan jalan diperhatikan semakin sempit dan membahayakan akibat dari penumpukan material di bahu jalan.

Sehingga bahu jalan tidak maksimal dilalui pengendara, karena bahu jalan menjadi bergelombang dan berlubang, kata Rusli.

"Disinyalir akibat pekerjaan rekanan yang kurang profesional tersebut, ruas jalan Simpang Baso - Piladang terindikasi akan rawan kecelakaan," ujar Rusli pada Seni(12/12/2022).

Sementara diketahui masih dalam masa pengerjaan. Dengan kondisi yang demikian akan menjadi ancaman bagi keselamatan nyawa pengguna jalan, imbuhnya.

"Ditambah lagi tidak adanya rambu-rambu peringatan untuk pengguna jalan semakin memperbesar peluang akan terjadinya kecelakaan, ," sebut Rusli.

Dikatakan Rusli, kalau kontraktor memang pekerja yang profesional, mestinya sudah tahu apa yang dilakukannya itu sangat membahayakan nyawa pengguna jalan.

Kemudian, warga lainnya juga mengeluh terkait kinerja PT.LGM. Disebabkan jalan menuju halaman rumahnya yang tidak juga kunjung dibuatkan jembatan seperti yang sudah dijanjikan oleh kontraktor.

Datuk Majo Kayo didampingi istrinya mengatakan sejak penggalian dilakukan didepan rumahnya, sehingga tempat tinggalnya menjadi curam dua bulan belakangan. 

"Sementara pihak rekanan melalui para pekerjanya berjanji akan membuatkan jembatan agar giat kesehariannya tidak terganggu," kata Datuk.

Tapi sampai sekarang belum juga diperbaiki kembali, sehingga kami sekeluarga sulit dan merasa tidak nyaman untuk melewatinya saat keluar ataupun menuju rumah kami, ungkap Datuk.

Hasil penulusuran dari media internewss.com kelokasi waktu itu. Terlihat tumpukan material dibahu jalan. Kemudian, dibahu jalan terlihat bekas galian dipinggir pasang batu masih belum ditimbun, terlihat di isi dengan batu-batu besar.

Semakin mengkhawatirkan akan keselamatan pengguna jalan. Karena disana tidak ada tanda-tanda atau rambu peringatan dipasang untuk pengguna jalan provinsi tersebut sepanjang lokasi pekerjaan.

Sementara itu, saat media mencari kontrakan pelaksana lapangan dari PT. LGM dan konsultan pengawas untuk konfirmasi tidak ada satupun perwakilan pihak tersebut yang dapat ditemui.

Dilokasi pekerjaan yang terlihat hanya beberapa pekerja yang tengah melakukan pengecoran. Namun anehnya, pekerjaan tersebut diduga tidak diawasi oleh pihak konsultan pengawas, bahkan PPTK kegiatan.

"Pengawas sedang keluar, begitu juga dengan pelaksana lapangan. Kami hanya pekerja dan saya baru dua hari ini bekerja" demikian pengakuan pekerja yang mengaku bernama Randi. 

Diduga pekerjaan yang dilakukan oleh PT. LGM tersebut disinyalir tidak ada pengawasan. Karena, saat dilokasi waktu tidak satupun pengawas dari CV. Misuda Enjineering Consultan yang bisa ditemui.

Terkait hal itu, masyarakat berharap perhatian dari Gubernur dan wakilnya untuk dapat menyikapi kondisi miris jalan provinsi ini. Bahkan mungkin untuk melakukan evaluasi di tubuh Dinas BMCKTR Sumbar yang dinilai kinerjanya sangat tidak maksimal, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya. Sumber (intenewss.com)

Ridonal salah satu Kabid di Dinas Perdagangan Sumbar yang merupakan PPK pada acara Event Bazar UMK saat dikonfirmasi mengatakan silahkan tanyakan langsung kepada Kadis Perdagangan Sumbar.

"Terkait hal itu kami sudah melakukan klarifikasi ke salah satu media yang mengekspos berita itu. Dan tidak ada dugaan gratifikasi tersebut," kata Ridonaldi pada Rabu(14/12/2022) via telepon.

Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ke Kadis Perdagangan Sumbar, karena kita tetap satu pintu dalam memberikan informasi, tutupnya singkat.

Subcon "Bongkar" Dugaan Gratifikasi di Dinas Perdagangan Sumbar Sebesar 13 Juta

Kemudian media upayakan konfirmasi kepada Kadis Perdagangan Sumbar Asben. Namun, hingga berita ini diterbitkan Asben belum bisa berikan tanggapan dan penjelasannya terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Menyangkut hal itu, Tokoh Politik Kota Padang Hariyanto,SS,SH dihari yang sama mengatakan pengakuan subcon dari CV.Chichi Piesta terkait adanya gratifikasi saat wawancara dengan media Laksusnews.com waktu itu patut didalami oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebab kata Hariyanto, dugaan gratifikasi ini sangat berkaitan dengan citra baik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) saat ini dipimpin seorang religius H.Mahyeldi Ansharullah yang merupakan satu satu Ustadz atau Buya terkemuka di Sumbar ini.

Hariyanto menjelaskan, berita pada media dengan berjudul “Disinyalir, Oknum Pejabat Disperindag Sumbar Terima Gratifikasi, Komitmen Fee 13 Juta dari Acara Bazar MTQ Ke VI Korpri," jelas menuai kecurigaan publik.

"Untuk itu Berita tersebut harus diluruskan dan diklarifikasi oleh Pemprov Sumbar sebagai tuan rumah MTQ KORPRI ke VI, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum," tegas Tokoh Politik tersebut.

Katanya, meski angka yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut hanya sebesar Rp. 13 juta. Namun, sangat berdampak terhadap citra baik Pemprov Sumbar yang selama ini cukup terjaga.

Untuk itu kita berharap Sekda Provinsi Sumatera Barat Hansastri sebagai pamong tertinggi di Sumbar agar melakukan penelusuran terhadap informasi yang berbau korupsi pada media tersebut, ungkapnya.

Selain itu, karena telah bersentuhan dengan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Sangat diharapkan peran Kajati dan Polda Sumbar sebagai ujung tombak pembuktian,"tuturnya.

Tentunya masyarakat Sumbar sangat mengharapkan penegak hukum tersebut untuk memanggil Asben Hendri dan Hansastri sebagai penanggung jawab kegiatan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)