Mitra Rakyat

"Alhamdulillah, saya diberikan kepercayaan sebagai ketua Askab PSSI Kabupaten Pasaman Barat," kata Erianto.

Ia mengatakan, dititipkan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Askab PSSI Pasbar ini, Semoga kita dapat membangun persatuan sepak bola menjadi lebih baik.

"Dukungan semua insan dalam mewujudkan keinginan serta mimpi besar untuk memajukan sepakbola dipasaman barat tercinta ini," harapnya.

Menurutnya, Sepak bola adalah salah satu olah raga yang banyak digemari masyarakat. Ia optimistis, dengan jajaraan pengurus yang akan disusun, membawa prestasi terbaik untuk Pasaman Barat.

"Kita secepatnya berkoordinasi dengan kawan-kawan semua untuk menyusun program kerja Askab PSSI Pasaman Barat lima tahun kedepan, karena sepak bola sudah dikenal dan menjadi kebiasaan kalangan masyarakat sampai ke pelosok," katanya.

Terpilihnya, Erianto Pada Kongres Biasa Askab PSSI Pasaman Barat yang digelar di Audiotarium kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis, (01/12). Turut hadir Bupati Pasaman Barat, Pengurus KONI, Pengurus PSSI, Anggota DPRD serta Pengurus persatuan olahraga dan stakeholder terkait lainnya.

Sementara Ketua KONI Pasbar Mondiharto mengucapkan Apresiasi nya serta mengucapkan selamat kepada Ketua Askab PSSI terpilih.

Dalam kesempatan yang sama Mondiharto juga mengharapkan agar kedepannya PSSI Pasbar bisa lebih berkiprah dalam mencetak prestasi dan mengharumkan Pasbar di Dunia Sepak Bola.

"Kita berharap, dengan terpilihnya Ketua Askab PSSI yang baru agar kedepan nya PSSI bisa lebih berkiprah di dunia Olah raga Sepak Bola serta mencetak prestasi yang dapat mengharumkan nama Pasbar", ujar Mondiharto. (Ddr)

Diduga kuat SPBU tersebut melayani pembeli(konsumen) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite menggunakan jiregen.

Setelah menerima informasi dari masyarakat, selanjutnya tim media melakukan investigasi. Dan benar, terciduk salah satu karyawan di SPBU itu sedang melakukan pengisian BBM kedalam jiregen yang ada di dalam kendaraan roda empat jenis Avanza dengan Nopol BA 1618 LH dan beberapa kendaraan dibelakangnya,  pada Rabu(30/11/2022) pukul 15.00 Wib.

Saat dikonfirmasi kepada konsumen itu menyangkut penggunaan BBM bersubsidi yang dibelinya menggunakan jerigen, dan izin rekomendasi yang dikantonginya. Konsumen itu tidak menjawab, bahkan terkesan menghindar dan tergesa-gesa pergi meninggalkan awak media yang ada lokasi SPBU.

Kemudian mediapun mengkonfirmasikan kepada Ayu yang mengaku sebagai pengawas di SPBU itu. Ayu pun tidak serta Merta membantah kalau SPBU telah lakukan kesalahan.

“Sebenarnya apa yang telah kami lakukan itu, memang tidak dibolehkan. Kecuali hanya dua atau tiga dan atau satu, itu baru dibolehkan," kata Ayu.

Namun, sebenarnya tetap juga tidak diperbolehkan, kecuali ada surat perizinan dari pihak dinas terkait,” ucap Ayu yang dinilai sedikit plin plan itu.

Selanjutnya awak media pun telah menghubungi Kris menurut informasi sebagai Manajer perusahaan di SPBU tersebut via seluler pribadinya, tetapi nomor tersebut tidak aktif, begitu juga melalui aplikasi WA pun diduga tidak aktif.

Sementara pihak Pertamina melarang pengisian BBM megunakan jerigen. Ini jelas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014," agar SPBU dilarang untuk menjual premium/pertalite dan solar kepada warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen.

Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian Pertalite menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil).

Menurut informasi yang beredar dilingkungan masyarakat Bukittinggi, SPBU tersebut diduga sudah lama melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(tim/cr)

"Diperlukan political will dan peran koordinasi bupati untuk memberantas tambang illegal di Pasaman Barat, bisa saja dengan membentuk Satgas khusus, dengan penegak hukum, tanpa itu mustahil bisa ditertibkan," kata Prof Indang Dewata  usai sosialisasi dampak lingkungan akibat tambang dengan Bupati Pasaman Barat H Hamsuari dan jajaran OPD di Auditorium kantor Bupati setempat, Selasa (29/11).

Menurut dia, pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan melalui bakumutu. Aturannya sudah ada bakumutu (ambang batas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/2009, setiap bahan usaha yang melakukan usaha tambang yang melewati ambang batas dapat diancam pidana minimal  ancaman 5 tahun penjara  denda Rp5 miliar.

Disebutkan, yang merasakan dampak lingkungan dari tambang ilegal adalah masyarakat daerah, masyarakatnya Bupati bukan pemerintah pusat. Oleh karenanya diperlukan keberanian Bupati setiap daerah. 

"Yang teraniaya itu masyarakatnya Bupati, yang perlu koordinasi itu sekarang Bupati dengan Kepolisian, Kejaksaan. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Sepanjang bergerak sendiri-sendiri maka masalahnya tidak akan selesai," kata Indang Dewata.

Sementara Bupati Pasaman Barat H Hamsuardi menyampaikan terima kasih kepada para ahli UNP serta mahasiswa Pasca Sarjananya yang telah memberikan masukan terkait dampak lingkungan akibat tambang liar di Pasaman Barat atau tambang tanpa izin.

Dimana sebelumnya melalui program Praktek Lapangan Terpadu Program Magister dan Doktor Prodi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang para Mahasiswa S2 dan S3 turun dan survey sertal lakukan penelitian ke lapangan langsung.

Penelitian dilakukan di beberapa titik, salah satunya di Astra Muaro Kiawai. Selanjutnya hasil penelitian itu dijadikan sebagai bahan persentase dihadapan Bupati Pasbar serta jajarannya.

Langkah yang dilakukan Pemkab Pasbar  saat ini, kata Hamsuardi memberikan sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat, serta menetapkan kawasan tata ruang Pemkab Pasaman Barat. Artinya, masyarakat harus diberitahu daerah-daerah yang tidak boleh ditambang.

Ditanya soal penindakkan hukum tambang ilegal, kata Hamsuardi, bukan kewenangan Pemkab Pasbar, tetapi diserahkan kepada pihak penegak hukum, bukan ranahnya Pemkab Pasbar(DDR/nir)

"Sebab, hal ini sangat penting dalam menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tepat mutu dan tepat waktu sesuai spirit Kementerian PUPR," demikian pengamat pembangunan lulusan Universitas Indonesia (UI), Ir. Sutan Hendy Alamsyah mengatakan pada Selasa (29/11/2022) di Padang.

Pengamat dengan sapaan akrab Sutan itu menyebutkan, peningkatan kinerja sangat penting, mengingat BP2JK merupakan pondasi awal tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan di lingkup Kementerian PUPR.

"Untuk itu diharapkan BP2JK Sumbar untuk benar-benar mampu bekerja secara profesional dan bertanggungjawab sebagai pemegang kebijakan dalam menetapkan pemenang tender," tegasnya.

Sutan menegaskan, BP2JK diharapkan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap seluruh aspek yang dimiliki oleh peserta atau calon pemenang lelang.

"Terutama sekali dalam hal dukungan material dan peralatan, bahkan juga sangat penting adalah kemampuan finansial calon pemenang," ujarnya.

Disebutkannya, salah satu contoh kinerja BP2JK Sumbar yang berdampak buruk adalah dalam hal penetapan CV. Bulat Air sebagai Pelaksana Kolam Retensi Polda Sumbar.

"Meski waktu efektif pelaksanaan hanya sekitar 30 hari lagi (akhir 30 Desember 2022), pekerjaan Kolam Retensi Polda Sumbar diperkirakan baru sekitar 30 persen,"ulasnya.

Dengan waktu masa pekerjaan yang tinggal sesingkat itu. Kita sangat pesimis, perusahaan penyedia jasa yang berasal dari Pekanbaru(CV.Bulat Air) itu mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai yang telah diatur di dalam dokumen kontrak, katanya lagi.

"Apalagi berdasarkan pantauan, CV. Bulat Air memulai pekerjaan sekitar tiga bulan setelah penandatanganan kontrak dilakukan," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sutan, masih berdasarkan pantauan di lapangan, pelaksana lapangan CV. Bulat Air (Iwan) terkesan tidak memahami teknis pekerjaan.

Misalnya, saat ditanya sudah berapa persen progres pekerjaan, Iwan menjawab "tidak tau". Artinya kita menduga, untuk membayar pelaksana lapangan yang berkualitas pun CV. Bulat Air tidak memiliki kemampuan yang memadai, ujarnya.

Oleh sebab, kata Sutan, kita berharap BWSS V Padang sebagai owner pekerjaan untuk tidak main-main dalam menilai kualitas dan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Bulat Air.

Maksudnya, BWSS V Padang diharapkan benar-benar memperhatikan aspek akuntabilitas terkait pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Bulat Air.

Sutan mengingatkan, jangan sampai hanya karena pelaksanaan pekerjaan oleh CV. Bulat Air yang buruk, mengakibatkan PPK kegiatan terlibat masalah hukum. " Hanya akibat dari kurang memperhatikan akuntabilitas pembayaran terhadap pekerjaan," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan informasi terkait pelaksanaan proyek tersebut. Dan media juga masih dalam upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Kali ini, seorang pengamat pembangunan di Sumbar lulusan Universitas Indonesia (UI) Ir. Sutan Hendy Alamsyah menduga ada "kongkalingkong" dalam pelaksanaan proyek negara tersebut.

Demi Keamanan Negara, Pihak Pembangunan Mesjid 14 Miliar DPRD Sumbar "Enggan" Berikan Informasi Bukti Uji Labor

Diduga Memakai Besi "Banci", Tedi : Pekerjaan Mesjid DPRD Sumbar Tidak Ada Masalah

Sengkarut Pembangunan Mesjid Assyura Sekwan disinyalir "Bungkam", Ketua DPRD Sumbar : Kontraktor Menyalahi Aturan Laporkan ke Pihak Berwajib

Ir.Sutan Hendy Alamsyah, Pengamat Pembangunan Sumbar, Sarjana Arsitek Lulusan Universitas Indonesia (UI) Jakarta

Menurut dugaannya, proyek pembangunan rumah ibadah umat Islam ini dimanfaatkan oleh sekelompok oknum dalam upaya menumpuk pundi-pundi kekayaan mereka.

"Banyak hal yang perlu diungkap dalam perjalanan pembangunan mesjid ini, agar khalayak ramai dapat paham dan bisa menilainya sendiri, dan selanjutnya menjadi acuan Aparat Penegak Hukum (APH) hendaknya" ujar Sutan Hendy Alamsyah pada Senin(28/11/2022) di Padang.

Untuk sebuah pembangunan mesjid yang tergolong bangunan sangat sederhana, kemudian menghabiskan anggaran hingga 14 miliar, sama saja dengan "pemborosan", kata Sutan.

Salah satu pemborosannya, sebut Sutan, terindikasi terjadi pada pekerjaan pondasi KSLL dengan anggaran sebesar 2,3 miliar. Karena menurutnya, untuk satu pekerjaan pondasi KSLL tidak harus menghabiskan uang negara sebanyak itu. 

Menurut penilaiannya sebagai Sarjana Arsitek lulusan UI, untuk pondasi KSLL dengan luas bangunan seperti mesjid Assyura. "Paling besar menghabiskan anggaran satu miliar saja untuk pondasi KSLL itu, dan itupun lebih dari cukup," tegasnya.

Kenapa saya bisa mengatakan demikian, tuturnya. Kerena saya banyak tahu kenal dengan petinggi pemegang paten KSLL PT Katama Surya Bumi, dan pernah bersama di proyek Mess Pemda Bukik Gadang Sijunjung pada tahun 2003, ungkapnya.

"Apalagi material besi beton yang dipakai pada pondasi tersebut diduga dicampur besi beton polos dengan besi ulir, ini akan semakin meringankan anggarannya," terang Sutan.

Tapi, kenapa pembuatan pondasi itu terkesan dipaksakan, ada apa dibalik semua itu. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan dilingkungan masyarakat Sumbar. "Masyarakat khawatir pondasi KSLL dipakai pada bangunan tersebut untuk menjadi objek oknum tertentu dalam mencari keuntungan,"tandasnya.

Kemudian, apakah bangunan mesjid tersebut memang patut menggunakan pondasi KSLL(laba-laba)?, ucapnya lagi.

Pondasi KSLL biasanya hanya digunakan pada bangunan yang berdiri diatas tanah yang labil atau bangunan dengan ketinggian paling sedikit empat lantai dan maksimalnya sepuluh lantai.

Katanya, apakah sebelum dilakukan pekerjaan pondasi KSLL itu, adakah pihak konsultan perencana ada melakukan uji sondir(sondir test) terhadap tanah tempat berdirinya bangunan mesjid saat ini.

Sebab, kata Sutan, pengujian sondir merupakan salah satu pengujian penetrasi. Yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan, serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras, jelasnya.

Sutan masih menjelaskan, tujuan sondir untuk mengetahui kekuatan penahan jika berdiri sebuah bangunan diatasnya. Kemudian, penggunaan hasil sondir dapat digunakan salah satunya sebagai penentuan jenis pondasi yang akan dipakai.

Nah, begitu juga pada proyek mesjid Assyura ini. Apakah ada dilakukan sondir test oleh konsultan perencana. Dan bagaimana hasilnya?. "Karena, hasil dari sondir test sangat erat kaitannya dengan penggunaan pondasi KSLL," imbuhnya lagi.

"Sementara, dilihat dan dibandingkan dengan bangunan yang ada berdekatan dengan mesjid, tidak ada yang memakai pondasi KSLL. Itu artinya tekstur tanahnya tidak labil," terang Insinyur itu lagi.

Kemudian kita bandingkan lagi dengan mesjid Al Hakim yang berdiri kokoh di pinggir pantai. Mesjid tersebut bangunannya tidak memakai pondasi KSLL dengan anggaran yang relatif sesuai.

"Padahal tingkat kerumitannya dibandingkan mesjid Assyura menurut saya cukup tinggi atau sulit, karena berada di pinggiran pantai" ulasnya

Kekhawatiran kita sebagai masyarakat Sumbar adanya KKN pada proyek ini bukan tanpa alasan. "Sebab, bukan rahasia umum lagi, untuk menjadi pemenang tender pada proyek negara, kontraktor pelaksana harus siap dengan komitmen untuk memberi keuntungan kepada pemegang kebijakan," ujarnya.

"Kecurigaan kita tertuju pada pekerjaan pondasi KSLL ini. Disinyalir pondasi KSLL dijadikan sebagai lahan untuk mencarikan untung yang akan dipersembahkan kepada oknum tertentu," ujarnya lagi.

Karena nilai untuk pembuatan pondasi KSLL yang sepatutnya tentu hanya diketahui oleh pemilik paten(PT. Katama Surya Bumi), disitulah indikasi permainannya, ungkap Sutan.

Untuk itu kita berharap kepada Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) agar memberikan yang terbaik pada negara sesuai tupoksi yang sudah diamanatkan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)