Mitra Rakyat

MR.com, Padang| Menanggapi pemberitaan menyangkut pokok pikir(Pokir) yang pelaksanaannya diserahkan penuh kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Padang (PRKPP) Kota Padang.

Pembangunan jalan lingkung betonisasi di daerah Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan merupakan pokir dari H.Muharlion S.pd anggota dewan dari Partai PKS diduga pengerjaannya labrak aturan dan spesifikasi.

Dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan infrastruktur yang bermutu dan berkualitas. Legislator itu menitipkan pokirnya ke Dinas PRKPP Kota untuk dilaksanakan.

Masyarakat Kecewa Terhadap Mutu dan Kualitas Jalan Beton Pokir Dewan Kota Padang, Masih Seumur Jagung Sudah Rusak

Namun sayangnya kesempatan itu terindikasi dimanfaatkan oleh pihak yang hanya mencari keuntungan tanpa prioritaskan mutu dan kualitas infrastruktur.

Belum seumur jagung, jalan lingkung dengan menggunakan beton sudah rusak. Parahnya, pekerjaan disinyalir tidak transparan. Tidak jelas siapa pelaksana, nilai anggaran, konsultan pengawas dan instansi yang melaksanakan.

Pasalnya, dilokasi menurut informasi lapangan tidak ada plang proyek yang merupakan identitas pekerjaan waktu pelaksanaan berjalan. Selain itu, kuat dugaan pekerjaan tidak sesuai speks dan teknis.

Jalan beton yang sudah selesai dikerjakan itu, kondisinya sudah retak. Hal ini tentu membuat legislator Kota Padang dari Partai PKS Muharlion "berang".

" Kalau pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai speks dan teknis, jelas kita sangat kecewa. Sebab, betonisasi yang difasilitasinya itu dengan harapan dapat bermanfaat dengan sempurna untuk waktu yang lama oleh masyarakat setempat," kata Muharlion.

Untuk itu kita minta kedepannya kepada Dinas PRKPP agar mengevaluasi dan menyaring calon pihak penyedia jasa atau pelaksana agar kejadian tersebut tidak terulang lagi,", ujarnya pada Kamis(1/9/2022) via telepon.

Selanjutnya, kita juga meminta kepada pihak instansi (DPRKPP Kota Padang) agar memberikan sanksi kepada rekanan yang diduga nakal itu dan intruksikan untuk segera memperbaiki, kata Muharlion.

Terkait pekerjaan yang diduga tidak transparan. Menurut Muharlion ini jelas sudah labrak aturan dan undang-undang.

Terlepas dari pemberi Pokir, sebagai anggota dewan dengan salah satu fungsi atau tugasnya mengawasi pengelolaan keuangan negara. 

"Sangat bertentangan dengan aturan dan undang-undang terkait transparansi pengelolaan keuangan negara," pungkasnya.

Dilain pihak, Yola sebagai PPK kegiatan dan disinyalir mewakili Kepala Dinas PRKPP Kota Padang mengatakan akan segera memanggil kontraktor dan konsultan pengawas.

 "Terkait dengan kegiatan ini, kami akan memanggil kontraktor dan pengawas, apabila ada pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan kontrak,"kata Yola dihari yang sama.

Dan apabila ada indikasi pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, tentu akan kami lakukan tindakan sesuai aturan kontrak yang ada, tegasnya.

Saat ditanya, apakah pengawas dari dinas terkait selalu ada dilapangan untuk mengawasi pekerjaan rekanan. Yola mengatakan ada. "Kita punya pengawas disetiap pekerjaan  jalan lingkung," tutupnya.

Bagaimana tanggapan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang diduga tidak transparan dan labrak aturan tersebut.?

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Kali ini prestasi yang diterima adalah Penghargaan Tingkat Nasional sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) dan SNI Pasar Rakyat. 

Penghargaan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI itu diterima Wali Kota Padang Hendri Septa dari Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen Tahun 2022 di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (31/8/2022).

Usai menerima penghargaan Wako Hendri Septa mengungkapkan rasa syukur dan bangganya. Pasalnya, penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi Kemendag RI terhadap pemerintah daerah yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

"Alhamdulillah, atas nama pribadi, Pemko Padang dan warga Kota Padang sangat bersyukur bisa menerima penghargaan ini. Hal ini berkat keberhasilan Kota Padang meraih predikat sebagai daerah tertib ukur di 2021," ungkapnya didampingi Plt Kepala Dinas Perdagangan Didi Aryadi.

“Capaian ini berkat dukungan OPD, stakeholder terkait serta unsur terkait lainnya. Sehingga Kota Padang dinilai mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan segala inovasi dan kreativitas yang dilakukan khususnya dalam urusan pengawasan kemetrologian,” sambung dia.

Hendri menjelaskan lagi, sekaitan metrologi legal menurutnya memang perlu diterapkan di tengah kehidupan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

“Kita punya 9 pasar di Kota Padang yang dikelola Dinas Perdagangan Kota Padang serta 8 pasar yang dikelola oleh swadaya masyarakat serta ribuan kios dan warung. Alhamdulillah tertib ukur atau metrologi legal ini dapat senantiasa kita lakukan bersama karena sesuai ajaran agama dan aturan Undang-undang (UU) yang menuntut setiap kita menjadi manusia yang jujur. Ini semua demi mewujudkan masyarakat yang madani tentunya,” jelasnya menambahkan. 

“Banyak upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan Kota Padang sebagai daerah tertib ukur. Mulai dari melakukan sosialisasi terhadap semua unsur selama setahun ini, menyediakan pos ukur ulang di pasar-pasar yang dikelola pemerintah dan termasuk mendorong partisipasi masyarakat di bidang metrologi legal."

“Kita juga membuat program ‘Give Away’ bagi masyarakat agar bisa melapor bila terjadi kecurangan ke UPTD Metrologi Padang. Berbagai inovasi pun telah dan akan terus kita lakukan demi terwujudnya tertib ukur di Kota Padang,” pungkas Wako.

Hadir mendampingi Wali Kota Padang diantaranya Kepala Dinas Damkar Budi Payan, Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, Kabag Umum Bobby Firman, Sekretaris Dinas Perdagangan Afrialdi Masbiran dan Kepala UPTD Metrologi Legal Yeni Rizal.(Ady/Prokopim Pdg).

Tim kerja MTQ terdiri dari tim Pelindung yakni bupati, wakil ketua, ketua DPRD, Dandim, Kapolres Pasbar, sedangkan tim Penanggung Jawab terdiri dari Sekda Pasbar, Ketua Umum Kakan Kemenag Pasbar. Dan diikut oleh bidang-bidang yang diketuai oleh OPD, Kemenag Pasbar, tim kecamatan Koto Balingka dan stakeholder terkait lainnya.

Bupati Pasbar Hamsuardi dalam sambutannya menyampaiakan bahwa, MTQ Nasional ke-XI tingkat Kabupaten Pasaman Barat akan digelar di Kecamatan Koto Balingka. Untuk menyambut kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik, maka dibentuk tim kerja dan panitia MTQ.

"Kolaborasi tim panitia kecamatan dan tim panitia kabupaten harus mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik, sehingga kegiatan MTQ Nasional ke-XI tingkat Kabupaten Pasaman Barat ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal," kata Hamsuardi.

Ia menegaskan MTQ ini merupakan ajang untuk menyemarakkan Al-Quran di Kabupaten Pasaman Barat. Sebab tim kerja MTQ Nasional ke-XI Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 bertugas mempersiapkan dan memverifikasi administrasi semua tahapan kegiatan MTQ. Menfasilitasi secara teknis pelaksanaan kegiatan MTQ, serta mengkoordinir semua tahapan kegiatan MTQ dan mengkoordinir panitia lokal di kecamatan tuan rumah MTQ.

"Kita harapkan MTQ Nasional tingkat Kabupaten Pasaman Barat ini berjalan sukses. Karena di ajang ini juga kita mencari bibit unggul kafilah -kafilah MTQ yang akan kita bina untuk ajang MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumbar, karena target kita di MTQ tingkat Sumbar nanti berada di 5 besar," harap Hamsuardi.

Sementara itu, Kakan Kemenag Pasbar Muhammad Nur mengatakan, MTQ merupakan sarana untuk mengembangkan gemar membaca Al-Quran untuk generasi muda Pasbar. 

"Makanya dari itu  kita harapkan ketika MTQ berlangsung, banyak masyarakat yang mendengarkan kafilah membaca Al-Quran," ungkapnya.

Ia juga berharap MTQ di Koto Balingka dijadikan rol model sebagai MTQ yang banyak ditonton dan disaksikan oleh masyarakat Pasbar. Berlangsung meriah dan sukses, sehingga Koto Balingka menjadi lumbung kafilah-kafilah dan Qoriah. (DDR)

Ajang tersebut diikuti oleh seluruh atlet Kempo dari kabupaten/ kota se- Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu Pasbar mengirim 13 atlet dengan 1 orang pelatih.

Ketua Umum Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Pasaman Barat, yang juga merupakan Kapolsek Lembah Melintang Zulfikar, melalui Pelatih Kempo Pasbar Salmi mengatakan, prestasi yang diperoleh oleh atlet Pasbar merupakan bagian dari kerja keras selama ini. Namun, sebagai atlet pelatih, ia akan selalu memberikan motivasi dan semangat kepada atlet kempo. 

"Alhamdulillah, kami selalu bersyukur atas prestasi yang diperoleh. Namun, sebagai atlet jangan cepat berpuas diri," tegasnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung atlet kempo hingga memperoleh prestasi. Ia juga berharap dukungan selalu diberikan kepada atlet sehingga bisa mengharumkan nama Kabupaten Pasaman Barat.

Ucapan syukur dan terima kasih juga ia sampaikan kepada Bupati Pasbar Hamsuardi, anggota DPRD Pasbar Supriyono, Ketua umum Kempo serta pengurus.

"Alhamdulillah, berkat bantuan dan dukungan dari semua yang peduli kepada atlet kempo, kami atur kan terima kasih," katanya.

Prestasi-prestasi yang diraih oleh atlet Shorinji Kempo Pasbar tersebut yakni, medali emas yang dipersembahkan oleh Ahmad Riyo dari kelas Randori putra dewasa 45 kg dan Habibillah Iskandar dari kelas Randori putra remaja 60 kg. Medali perak dipersembahkan oleh Harmela Agustya Geni dari kelas Randori putri dewasa 51 kg, Khairul Annas dari kelas Randori putra remaja 55 kg, M.Abd.Hafizh dari kelas Randori putra dewasa 55 kg, serta Fajar Pratama dari kelas Randori putra dewasa 65 kg dan bebas.

Sedangkan perunggu diraih oleh Winda Gusti Laila dari kelas Randori putri remaja 54 kg, Lusi Afni dari kelas Randori putri remaja 48 kg, Dimas Andika Saputra dari kelas Randori putra remaja 65 kg, dan Winda Gusti Laila dari kelas Randori putri remaja 54 kg. (DDR)

MR.com,Padang| Masyarakat sangat mengharapkan Walikota Padang Hendri Septa untuk segera tangani isu keberadaan "Mafia Proyek" yang semakin membahayakan di Kota Padang. 

Sebab keberadaan mafia proyek ini memiliki dampak yang luas terhadap keuangan negara dan mutu kualitas infrastruktur.

"Keberadaan mafia proyek di Kota Padang mengakibatkan kualitas hasil pembangunan tidak sepadan dengan anggaran daerah yang telah digunakan," kata Mahdiyal Hasan SH, tokoh pemuda dan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Ahad(28/8/2022) di Padang.

Diduga Kabid Bina Marga dan Kadis "Bungkam", Mafia Proyek Mulai Beraksi di Kota Padang

Masyarakat khawatir, keberadaan mafia proyek ini didukung oleh pejabat publik dengan tujuan yang sama. Sama-sama memperoleh keuntungan yang tidak halal dari anggaran daerah yang mereka kelola, ujarnya.

Dikatakan Mahdiyal, salah satu contoh pekerjaan curang yang dilakukan mafia proyek dan disinyalir mendapat dukungan dari Kabid Bina Marga, (Harimen) dan Kadis PUPR Kota Padang (Tri Haryanto) sebagai pejabat publik dimaksud.

"Yaitu pada pekerjaan pengaspalan di jalan Sutan Syahrir, sangat kuat dugaan kalau pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai teknis dan spesifikasi oleh CV.Teknik Dirgantara. Namun, Kadis PUPR berikut PPKnya terkesan merestui kecurangan tersebut,"ujarnya.

Sebab, saat dikonfirmasi atau diberitahukan oleh beberapa awak media, kedua pejabat publik tersebut terkesan bungkam, seakan membiarkan kecurangan kontraktor tersebut berjalan terus, ungkapnya. 

Seandainya, pekerjaan dilaksanakan dengan baik (sesuai perencanaan), kata Mahdiyal, infrastruktur yang dibangun dapat memiliki usia yang panjang, dan bisa dimanfaatkan masyarakat luas dengan waktu yang lama.

"Usia infrastruktur ini perlu dijaga, mengingat kondisi keuangan negara atau daerah yang sedang "bermasalah" Pasca Pandemi Covid lalu,"ulasnya.

Mahdiyal menyebutkan, demi mengoptimalkan hasil pembangunan, Hendri Septa selaku Walikota Padang dituntut untuk lebih mengawasi kinerja seluruh OPD. 

Hendri Septa dinilainya perlu untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat di sejumlah OPD. Pejabat yang ditempatkan harus memiliki loyalitas dan integritas," kata Alumnus Unand itu. 

Karena, loyalitas dan integritas pejabat di OPD memiliki arti yang sangat penting bagi kemajuan daerah termasuk karir politik Hendri Septa selanjutnya, kata pengacara itu.

"Jika bersih-bersih di OPD sudah dilakukan, kita juga yakin proses pelaksanaan pembangunan juga akan bersih dan bebas dari Mafia Proyek,"tegas Mahdiyal Hasan SH.

Mahdiyal melanjutkan, secara politis, jangan sampai elektabilitas Hendri Septa yang terus meningkat terpengaruh oleh kepentingan para "Mafia Proyek".

Dan kemajuan Kota Padang pada tahun anggaran 2023 ini dipastikan akan menjadi tolak ukur bagi rakyat di tahun 2024, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)