Mitra Rakyat

Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Pasbar Erianto dan disaksikan oleh Wakil Ketua Endra Yama Putra, Daliyus K dan anggota DPRD lainnya. Hadir Bupati Hamsuardi dan Wabup Risnawanto dan para asisten, staf ahli, Kepala OPD, camat dan stakeholder terkait lainnya.

Sidang Paripurna dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan agenda penyampaian laporan banggar tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2022.

Dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban bupati atas laporan banggar tentang KUA PPAS APBDP tahun 2022.

Setelah Istirahat Sholat dan Makan Siang (Ishoma) kegiatan dilanjutkan dengan agenda Sidang Paripurna DPRD penyampaian pendapat akhir fraksi atas jawaban bupati tentang KUA PPAS APBDP tahun 2022.

Selanjutnya Sidang Paripurna terakhir dengan agenda Rapat Paripurna DPRD penyampaian jawaban bupati atas pendapat akhir fraksi sekaligus pengambilan keputusan.

Dalam sidang, Bupati Pasbar Hamsuardi menjawab pendapat beberapa pendapat fraksi tentang pembangunan daerah. Ia menyebutkan, pada intinya pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD dan memaksimalkan anggaran yang ada tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

“ Selain mempedomani RPJMD juga memperhatikan rekomendasi dari banggar dan dalam pelaksanaannya. Kami akan menekankan kepada seluruh OPD untuk tetap memegang prinsip efektif dan efisien tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum,” katanya.

Ia melanjutkan, untuk memaksimalkan realisasi program dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan, pemerintah daerah akan terus mendorong SKPD atau OPD untuk meningkatkan kinerja serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.

“ Tentu saja dukungan DPRD Kabupaten Pasaman Barat akan sangat membantu Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Bupati Hamsuardi juga menyetujui jika DPRD mendukung terhadap penambahan anggaran di RSUD Pasaman Barat dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berupa insentif. Begitu juga kebutuhan anggaran penunjang pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pratama Ujung Gading.

“ Diharapkan ini dapat mendorong peningkatan kinerja dan profesionalitas tenaga medis sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Terkait dengan alokasi anggaran P3K secara bertahap sudah dianggarkan pada Rancangan KUPA dan PPAS tahun 2022 dan secara penuh akan dialokasikan pada tahun anggaran 2023. Termasuk alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja. (DDR)

Apalagi sumber dana pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari Pokok pikir (Pokir) dari anggota dewan. Mestinya pihak yang terlibat pada pelaksanaan proyek tersebut harus lebih berhati-hati demi menjaga marwah instansi sebagai ujung tombak pembangunan pemerintah dan menjaga nama baik sang dewan.

Apa jadinya, kalau Pokir tersebut disalah gunakan oleh oknum yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur itu hanya sekedar mencari keuntungan saja, tanpa pedulikan mutu dan kualitas infrastruktur. Sudah jelas masyarakat akan kecewa begitu juga wakil rakyatnya.

Disinyalir inilah yang terjadi pada proyek betonisasi jalan lingkung dibawah kendali Dinas PRKPP Kota Padang. Proyek betonisasi yang ada di jalan Merak, menjadi kekhawatiran masyarakat Nanggalo.

Masyarakat khawatir, kalau jalan beton yang dibangun melalui Pokir dewan ini nasibnya seperti jalan-jalan sebelumnya. Belum genap umur jalan setahun sudah banyak yang retak dan berlubang.

"Kami khawatir, jalan yang dikerjakan ini tidak dapat bertahan dengan waktu yang seharusnya. Seperti sebelum-sebelumnya, jalan beton selesai, kurun waktu belum setahun sudah rusak kembali," kata Putra warga yang tinggal dekat dengan lokasi pekerjaan, Selasa (23/8/2022) di Padang.

Banyak ciri yang mengatakan kalau jalan beton ini bakal mengalami nasib yang sama seperti jalan-jalan sebelumnya, katanya.

Tidak transparan terhadap informasi terkait proyek menjadi awal asumsi "liar" masyarakat muncul, ada apa pada proyek ini?.

"Sementara negara melalui UU dan peraturan mengharuskan setiap kegiatan yang menggunakan uang negara harus transparan terhadap publik," imbuhnya.

Dengan tujuan agar masyarakat banyak mengetahui, bahkan bisa mengawasi prosesnya. Agar tidak terjadi atau meminimalisir kerugian terhadap uang negara, tandasnya.

Kalau proyek ini, tidak ada informasi sama sekali, mulai dari nilai anggaran, kontraktor pelaksana, pengawas, nomor kontrak, dan yang paling penting sekali instansi yang mengelolanya masyarakat hingga kini tidak mengetahui, ujar Putra.

Secara teknis pekerjaan, ada kejanggalan yang kami perhatikan. Ada plastik hitam yang digunakan dipinggir jalan saja, plastik tidak menutupi permukaan jalan yang ditengah, apakah ini tidak melanggar teknis, ucapnya. 

"Kemudian, karena permukaan jalan tidak rata dan sudah banyak yang rusak-rusak, diduga kontraktor tidak ada melakukan pembersihan dahulu. Coran reademix langsung dihampar," ujarnya.

Khawatir ketebalan jalan tidak sama, sebab permukaan jalan yang ada dipinggir tidak sama rata dengan yang ditengah-tengah. Khawatir ketebalalnya berbeda, karena permukaan jalan menjadi sama datar setalah dicor, pungkasnya.

Lain pihak, saat mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Yola selaku PPK kegiatan dari Dinas PRKPP Kota Padang via telepon pada hari yang sama.

Yola mengatakan, kami akan memerintahkan rekanan untuk memasang plang proyek dilokasi pekerjaan.

Dijelaskan Yola, paket ini adalah Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkung Paket 5, di kerjakan CV. ARZ RASKA ENGINEERING dengan konsultan pengawas CV. JAYA PERMAI CONSULTANT dengan nilai pekerjaan Rp.1.547650.834,- yang tersebar dibeberapa tempat atau lokasi di Kecamatan Nanggalo.

Kemudian, untuk proyek betonisani di Nanggalo adalah Pokir dari beberapa Anggota DPRD Kota Padang. Selanjutnya Pekerjaan dilapangan sudah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dalam Dokumen, tegas Yola.

"Pekerjaan ini sudah melalui prosedur dan pengawasan yang kami lakukan. Termasuk memakai plastic secara keseluruhan sebelum dilakukan pengecoran,"ujarnya.

Terkait dengan foto yang mana plastic hanya ada dipinggir saja. Menurut pengakuan PPK tersebut itu adalah foto sebelum dilakukan pengecoran  ini. 

"Sebab adanya keterlambatan pengecoran selama 5 hari. Karena Baching Plant tempat rekanan memesan betonnya rusak,"jelasnya lagi.

Sehingga warga yang berada di sekitar pekerjaan menyingkirkan plastik cor dan membuka bekisting yang terpasang. Mungkin karena menggangu jalan warga menuju kerumah masing masing. 

Terkahir penjelasan Yola, pada saat moment warga menyingkirkan plastik teman-teman media berada dilapangan, untuk lokasi ini pekerjaaan sudah selesai dilaksanakan, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Niko Lesmana selaku Kabid SDA membantah kalau proyek saluran air di jalan tersebut bukalah pekerjaan Dinas PUPR Padang, pada Selasa (23/8/2022) via telepon.

Parah, Proyek Drainase Dinas PUPR Padang, Diding tanah Saluran Air diduga hanya dilapis Dengan Adukan Semen

"Setelah saya hubungi seluruh rekanan yang ada di bawah pengawasan saya, semuanya mengatakan bukan pekerjaan mereka," ujar Niko.

Memang pekerjaan tersebut sangat berbahaya. Melapisi dinding saluran tanah dengan adukan semen, merupakan pekerjaan yang asal jadi, tuturnya.

Kembali dengan tegas Kabid SDA Niko Lesmana menyebutkan bahwa pekerjaan yang dimaksud tersebut bukanlah pekerjaan yang ada di Dinas PUPR Kota Padang, pungkasnya.

Kemudian media ini terus melakukan penulusuran, dan diketahui kalau proyek tersebut merupakan pokir dari salah satu anggota dewan provinsi dari partai demokrat.

Menurut informasi kegiatan pokok pikir(pokir) dewan dari Partai Demokrat tersebut dilaksanakan di Dinas apakah PUPR atau PRKPP Provinsi Sumbar, masih belum jelas.

Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Lagi warga atau masyarakat kecewa terhadap kinerja anak buah Walikota Padang, Dinas PUPR Padang Bidang Sumber Daya Air (SDA).

Yaitu, warga jalan Pesisir Selatan III, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo kecewa terhadap kinerja kontraktor dan dinas terkait pada proyek saluran drainase yang ada didepan rumah mereka. 

Diduga pada pekerjaan saluran tersebut, tidak transparan terhadap anggarannya. Kemudian kontraktor terindikasi bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada. 

Saluran drainase yang dikerjakan tidak memakai lantai kerja.  Dan dinding saluran hanya di poles atau ditutup dengan adukan semen, tanpa membuat koporan untuk pasangan batu.

Diduga didinding saluran tanah hanya dipoles atau ditutup dengan adukan semen

Hal ini disampaikan warga yang tidak mau identitasnya disebutkan. Warga tersebut merasa kecewa terhadap pekerjaan itu. Lebih bagus saluran yang lama dari pada yang dibuat sekarang, kata warga tersebut.

" Kalau saluran yang lama terlihat kokoh dan bermutu. Karena menggunakan batu untuk membuat dinding saluran. Sementara yang sekarang, dinding saluran yang merupakan tanah hanya ditutupi dengan adukan semen," ujarnya, Senin (22/8/2022) di depan rumah.

Parah, saluran ini tidak akan bertahan lama. Karena kami yakini tidak memiliki mutu dan kualitas yang diharapkan warga disini, katanya lagi.

Selain itu, pekerjaan saluran ini menurut warga tersebut hanya sebagai objek untuk memperoleh keuntungan saja tanpa pedulikan mutu dan kualitas pekerjaan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya kumpulkan data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Diduga, pekerjaan jalan beton tersebut tidak sesuai spesifikasi dan labrak aturan. Menurut keterang Ari seorang warga dijalan tersebut, pekerjaan jalan beton ini tidak diketahui siapa nama kontraktor pelaksananya.

"Tidak ada informasi siapa kontraktor yang mengerjakan. Dan tidak ada papan informasi (plang proyek) Saat pekerjaan berjalan bulan kemarin," ujar Ari pada Sabtu (20/8/2022) di kediamannya.

Pekerjaan betonisasi ini menurutnya berjalan tidak sesuai spesifikasi. Faktanya, baru beberapa hari saja jalan beton yang baru selesai itu sudah rentan-retak.

Menurutnya jalan ini tidak akan dapat dinikmati masyarakat sekitar ini untuk waktu yang cukup lama. Buktinya, belum cukup beberapa bulan saja sudah banyak yang retak dan patah,

Kata Ari, karena pekerjaan disinyalir dilaksanakan tidak transparan. Masyarakat menjadi khawatir adanya proyek tumpang tindih.

"Soalnya, pekerjaan betonisasi diketahui bukan hanya ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan(DPRKPP) Kota Padang saja," tuturnya. 

Tetapi Dinas PRKPP Provinsi juga ada pekerjaan betonisasi jalan lingkung tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat khawatir, karena tidak ada plang proyek dilokasi pekerjaan, bisa saja satu objek dijadikan dua paket pekerjaan, bisa sajakan, ujar Ari.

Yang jelas masyarakat disini sangat kecewa terhadap hasil pekerjaan betonisasi ini. Apabila betonisasi ini dananya dari pokir anggota dewan, sudah pasti dewan tersebut juga akan kecewa, pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PRKPP Kota Padang bernama Yola. 

Hingga berita diterbitkan Yola sepertinya enggan menanggapi atau "bungkam", meskipun konfirmasi via telepon media disinyalir sudah dibacanya pada Ahad (20/8/2022).

Media masih upaya mengumpulkan data dan  konfirmasi pihak-pihak terkait  lainnya. (cr)

MR.com, Dharmasraya| Masyarakat yang tinggal dan bermukim berdekatan dengan sungai Batanghari boleh merasa sedikit tenang. Apalagi mereka yang memiliki sawah-sawah, sebentar lagi pekerjaan rehabilitasi di sungai Batanghari tersebut segera rampung. Dan sawah-sawah mereka tidak lagi kesulitan sumber air.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR, Ditjen SDA, sudah menganggarkan dana untuk pekerjaan rehabilitasi tersebut sebesar Rp 13.754.300,00. Dengan harapan, melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) dapat mewujudkan bersama mitra kerja penyedia jasanya.

Hingga sekarang proyek bernomor kontrak HK.02.03/34/BW.SP.PJPA/WS.BH/49807/IR/III/2022 itu di kerjakan oleh PT. Atifah Karya Utama selama 240 hari kalender. Dan pelaksanaan masih baik-baik saja.

Dibawah kendali Satker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT PJPA WS Batang Hari, Provinsi Sumatera Barat dan konsultan pengawas CV. Vitech Pratama Konsultan. Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan sesuai kaedah dan aturan. Karena, sesuai arahan PPK yang tegas, lugas, dan sudah berpengalaman.

Salah satu masyarakat yang tinggal pinggiran aliran sungai Batanghari mengatakan dengan adanya pekerjaan rehabilitasi ini semoga saja aliran air menuju sawah-sawah kembali lancar.

"Sebab, sumber air sawah disini memang dari sungai Batanghari. Kemudian pekerjaan ini sangat berdampak terhadap lingkungan persawahan ditempat kami," kata Doni, salah satu warga yang merasakan dampak dari pekerjaan tersebut, Senin(22/8/2022) di Dharmasraya.

Nagari ini kami dulunya dipenuhi semak belukar, apalagi akses menuju bantaran sungai Batanghari. Namun, dengan adanya proyek irigasi ini, nagari kita berubah drastis. Selain berdampak terhadap persawahan, panorama alam sekitar manjadi terbuka, tuturnya.

Donny mengaku senang. "Karena,sebelum ada proyek irigasi atau rehabilitasi ini, air yang mengalir sawah kami berkurang dan terlihat hitam, dan kini sudah kembali lancar,"ungkapnya, 

Semoga saja perhatian pemerintah ini menjadi awal bangkitnya ekonomi masyarakat dinagari ini. Dan kepada seluruh pihak yang terlibat pada proyek ini, terutama kepada Pimpinan BWSS V Padang, atas nama masyarakat kami mengucapkan banyak terima kasih, pungkasnya. 

(Sumber mediaportalanda.com)