Mitra Rakyat

Pertandingan berlangsung di lapangan bola Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (17/08) sore.

Selama pertandingan berlangsung di lapangan sepak bola padang tujuh itu, kedua belah klub menunjukkan permainannya di hadapan ratusan penonton yang hadir mengelilingi lapangan tersebut.

Hingga pertandingan berakhir di detik-detik terakhir habis waktu babak 2 dengan gol yang diperoleh dari muntahan tendangan bebas pemain kam madina ke gawang padang tujuh dengan skor 1-0.

“ Pertandingan ini di ikuti 32 klub sepak bola yang terdiri dari 25 tim dari Pasaman Barat, 3 tim dari Sumatera Utara, 2 tim dari Kota Padang dan 2 tim dari Kabupaten Pasaman dimulai pada tanggal 11 Juli sampai Agustus,” kata Anggota DPRD Pasaman Barat Ronal Dodya Restu dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (18/8/2022).

Ronal menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia open turnamen sepak bola padang tujuh cup 2022 yang telah menyuguhkan pertandingan sepak bola sebagai penghibur bagi masyarakat setelah masa pandemi.

“ Selama pertandingan berlangsung sejak awal hingga akhir suasana selalu dalam kebersamaan, tetap kompak dan Sukses selalu. Salam olahraga,” katanya.

Ia menyebutkan, pertandingan di final mempertemukan dua klub Kam Madina FC (Sumut) Vs Padang Tujuh FC (Tuan Rumah) ini sebuah pertandingan yang sangat baik, mereka menunjukkan skil permainannya selama pertandingan dengan menjunjung tinggi sportifitas.

“Selamat kepada pemanang kam madina fc yang telah mengalahkan tuan rumah padang tujuh fc dengan skor tipis 1-0. Kepada tim yang kalah jangan berkecil hati, tetap semangat krna dalam pertandingan olahrga sepak bola Menang kalah itu hal biasa,” katanya. (DDR)

Rapat Paripurna Istimewa yang digelar secara virtual tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat H. Erianto didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Endra Yama Putra, H. Daliyus K, dan dihadiri Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, Wakil Bupati Pasaman Barat H. Risnawanto, unsur Forkompinda, Sekda, Kepala OPD se-Pasaman Barat beserta tamu undangan lainnya.

Sebelum mendengarkan pidato Presiden RI, peserta Rapat Paripurna terlebih dahulu mendengarkan pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden RI Joko Widodo meyampaikan beberapa tantangan global yang sedang dihadapi. Mulai dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah dengan perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut.

“ Saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan kita,” tegas Jokowi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan, terdapat 5 agenda besar yang tidak boleh terhenti ditengah tantangan global yang terus berlanjut. Pertama hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan. Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Dan kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. Jokowi juga menekankan reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan.

Di bidang kesehatan, Jokowi meminta agar stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi.

“ Saya tegaskan kembali. Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan,” ucap Jokowi.

Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju. Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. (DDR)

MR.com,Kab.Agam| Tiga Jorong di Kenagarian Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam kedepannya diprediksi akan terbebas dari banjir.

Bukan hanya banjir, tapi parahnya sampah-sampah yang dibawa arus yang akan terus mengendap dan akan menjadi masalah terhadap lancarnya arus sungai.

Namun banjir kiriman yang selalu menjadi masalah krusial dilingkungan masyarakat Agam tersebut sedikit lagi akan terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar.

Melalui Kadis Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK Sumbar) Fathol Bari mengatakan, untuk tahun ini Pemerintah Provinsi Sumbar sudah menganggarkan lebih kurang satu miliar APBD pada pembangunan infrastruktur pengaman tebing Batang Agam tersebut.

"Kemudian pekerjaan ini tercapai berkat kerjasama yang solid antara Pemprov Sumbar melalui Dinas SDABK Sumbar dengan CV. Pengayoman Paskeh dan CV.Multi Tunas Konsultan dalam melakukan pembangunan perkuatan tebing Batang Agam itu," kata Fathol Bari, pada Kamis(11/8/2022) di lokasi pekerjaan.

Didampingi Kabid Rahmad Yuhendra, Kadis Fathol Bari menjelaskan, selama 150 hari masa pekerjaan, "alhamdulillah hingga sekarang progres pekerjaan masih sesuai rencana".

"Secara teknis dan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kaedahnya. Kita berharap masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan. Agar berjalan sesuai dengan aturan dan kaedah-kaedah yang harus diikuti kontraktor," ujarnya.

Fathol Bari menyebut progres pekerjaan tidak mengecewakan, bahkan teknis dan material semua sudah sesuai spesifikasi yang dituang dalam dokumen kontrak.

"Kita berharap pekerjaan ini berjalan sesuai yang harapan pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat. Agar tujuan pemerintah dalam memberikan rasa nyaman dan aman dilingkungan masyarakat tercapai," imbuhnya.

Kadis SDABK Sumbar menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini, supaya bekerja dengan tulus dan profesional.

Warga salah satu jorong Afrizal(65 tahun) dengan wajah sumringah mengatakan, inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat Kabupaten Agam selama ini.

"Sebab, sebelum ada pembangunan ini sawah-sawah kami menjadi salah satu tempat bertumpuknya sampah. Sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil panen," ujarnya.

Semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur penahanan tebing di Batang Agam ini, hasil panen sawah kami kembali menjanjikan kesejahteraan ekonomi masyarakat disini, tutup warga petani itu.

Informasi, ketiga jorong tersebut yaitu Jorong Pulai Sungai Talang Bukik Lurah, Jorong III Kampuang serta jorong Aro Kandikia, Kabupaten Agam, Provinsi Sumbar.(cr/mr)

Anggota Paskibraka terpilih secara resmi untuk melaksanakan tugas yang bersejarah, Selamat atas terpilihnya anak-anak Paskibraka dalam mengemban tugas penting ini.

“ Semoga anggota yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik saat upacara pengibaran bendera berlangsung nanti,” ucap Erianto, Senin (15/08).

Adapun 12 Anggota Paskibraka tersebut yaitu Mahija Rafif Yudistira dari SMAN 1 Pasaman, Alparaki Agapas dari SMA N 1 Pasaman, Muhammad Zaki Alfatih dari SMA N 1 Pasaman, Muhammad Farel dari SMA N 1 Pasaman, M. Pangeran Azizi dari SMAN 2 Pasaman.

Selanjutnya, M. Fatih Mardani dari SMA AL-Istiqomah, Luthvia Khairaniza dari SMA N 1 Pasaman, Latifa Aini dari MAN 5 Pasbar, Nur Aisah dari SMK N 1 Pasaman, Nabila Saskia Putri dari SMA N 2 Pasaman, Tasya Garetta Nababan dari SMA N 2 Pasaman, dan Rizka Ummul Wahyuni dari SMA AL-Istiqomah. (DDR)

Pada kesempatan itu, ketua KNPI Pasaman Barat Tri Tegar Marunduri didanpingi Sekretaris Syarifhidayatullah dan pengurus lainnya medesak Pemerintah Daerah dan DPRD untuk segera melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di 19 Nagari induk yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

“Pilwana di 19 Nagari induk wajib di lakukan tahun ini, karna menurut dia, sesuai dengan pemendagri dan UU tentang desa, apabila sebuah nagari atau desa 6 bulan sebelum habis masa jabatannya harus di usulkan tahapan Pilwana kepada pemerintah kabupaten,” sebutnya.

Ia mengatakan, enam bulan sebulum habis masa jabatan wali nagari defenitif harus di persiapkan pemilihan wali nagari kembali.

“ Hari ini yang terjadi di Pasaman Barat, Pilwana belum terlaksana. Dan ada nagari sudah 7 tahun di pimpin oleh Pj wali yang notabenenya dari PNS,” jelasnya.

Sementara Itu, Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto selaku pimpinan Hearing menyampaikan setelah mendengar pendapat komisi-komisi baik 1,2,3 dan 4. Maka DPRD Pasbar bersepakat serta mendorong Pilwana tersebut dilaksanakan di tahun 2022 ini.

“ Kita akan kawal dan sekaligus akan mengirimkan surat rekomendasi DPRD Pasbar ke Pemkab Pasaman Barat agar pemkab melakukan pilwana di 19 nagari se-pasbar di tahun 2022 ini,” sebutnya

Senada yang disampaikan oleh Fraksi PDIP Pasaman Barat Dedi Lesmana menyampaikan dengan tegas, kepada pemkab Pasaman Barat agar segera melaksanakan tahapan proses pemilihan wali nagari di tahun 2022 ini.

“ Kita ingatkan ke pada pemerintah daerah agar secepatnya melakukan kajian dan tahapan agar pilwana terlaksana di tahun 2022. Jangan ulur ulur lagi. Anda sebagai pelaksana teknis (OPD terkait) jangan asal-asalan, ini persoalan yang wajib di laksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten satu Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Setia Bakti mengatakan akan melaporkan hasil Hearing ini kepada pimpinan dan sekaligus akan mengkaji secara teknis persoalan pilawan ini.

“ Kita akan sampaikan hasil Hearing ini kepada pimpinan dan nanti akan kami sampaikan lagi secara teknis kepada DPRD Pasbar,” katanya. (DDR)

MR.com,Padang| Mengingat kejadian pada bulan Oktober tahun 2017 silam. Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Polda Sumbar) pernah mengungkap peredaran besi "banci" di Kota Padang.  Polisi menetapkan tersangka bernama Awi, yaitu pemilik Toko Sumber Baru.

Diduga Awi menjual ribuan besi banci berlabel SNI dengan merek TYRS, AS dan US. Ada juga yang tidak bermerek. Polisi menduga Awi menjual besi yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI 2051.2014. 

"Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka. SPDP juga sudah dikirim ke kejaksaan," ujar Kepala Polda Sumatera Barat Irjen Pol Fakhrizal, Selasa 2 Januari 2018 masa itu.(dilansir dari tempo.co).

Disinyalir Sarat KKN, Pembangunan Mesjid DPRD Sumbar Jadi Sorotan Tajam Publik

Apakah ditahun ini menggunakan besi banci pada proyek yang menggunakan uang APBD atau APBN telah dibolehkan?.

Sebab, pemakaian besi banci diduga terjadi lagi di proyek negara. Yaitu pembangunan mesjid Assyura yang ada dilingkungan gedung DPRD Sumbar. 

Saat media melakukan pengukuran menggunakan alat ukur(Jangka Sorong) pada besi polos diameter 10mm dan ulir diameter 13mm pada Jum'at 12 Agustus 2022 dilokasi pekerjaan.

Diduga Memakai Besi "Banci", Tedi : Pekerjaan Mesjid DPRD Sumbar Tidak Ada Masalah

Besi yang diukur kurang dari 10mm dan dan 13mm. Diduga ini merupakan tanda-tanda besi berukuran banci. Karena tidak memiliki ukuran yang pas.

Saat dikonfirmasi kepada PPK Udli Imam Zul dan PPTK Nurwan Hidayat, serentak mengatakan besi yang digunakan dibeli rekanan(PT.Putra Giat Pembangunan) di Toko Sumber Baru. Dan besi tersebut pun sudah dilakukan uji tarik.

Selanjutnya, Tedi sebagai pengawas lapangan dari CV. Sakinah Mitra Consultan juga mengatakan demikian.

Jawaban yang sama juga diberikan Erwandi pihak dari PT. Putra Giat Pembangunan saat di konfirmasi media  pada Ahad(14/8/2022) via telepon.

"Besi yang dipakai di Pembangunan Masjid DPRD Sumbar sudah sesuai spek.  Dan telah di lakukan uji tarik dan uji tekuk di labor UNP," katanya.

Dan dinyatakan lulus, dan hasilnya sudah di berikan kepada pengawas sebagai Reques material. Betul besi tersebut di beli di Toko Sumber baru sebagai distributor  resmi, tegasnya.

Ketua LSM Aliansi Warga Korupsi Sumatera Barat(LSM Awak Sumbar) Defriato Tanius menduga ada indikasi KKN pada proyek tersebut.

"Sebab, mengacu kepada syarat SNI, ukuran besi beton harus "full" atau yang pas. Atau paling tidak memiliki toleransi lebih kecil dari 0,5 mm saat besi mengalami penyusutan waktu dilakukan pengukuran," ujar Defriato Tanius, pada hari yang sama.

Selanjutnya, kalau benar sudah dilakukan uji tarik dan uji tekuk, mestinya ada laporan tertulis dari UNP sebagai buktinya oleh pihak terkait, jelasnya lagi.

"Jangan hanya laporan secara lisan saja. Sebab, publik juga berhak mengetahuinya, karena uang yang digunakan secara merupakan uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan," kata Defriato.

Kemudian, kata Defriato, toko tempat membeli besi pernah memiliki catatan hitam di kepolisian. Pemilik toko Sumber Baru pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumbar, karena menjual besi berukuran banci.

Dijelaskan Defriato, menggunakan besi berukuran banci pada proyek negara tentu saja merupakan keuntungan bagi kontraktor dan pihak lainnya.

Benar, bila dihitung selisih dari diameter besi tersebut tentu tidak terlalu terasa signifikan, bila hanya satu batang besi. 

"Tapi bisa dibayangkan bila untuk proyek skala besar yang menggunakan puluhan ribu ton besi, berapa keuntungan yang bisa didapat dari selisih berat besi tersebut," ulasnya.

Itu yang menguatkan asumsi liar publik, kalau besi yang digunakan merupakan besi berukuran banci. Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut bisa terjerat hukum, tegasnya.

Karena, disinyalir telah melakukan pembiaran terhadap kontraktor yang menggunakan material besi yang tidak sesuai spesifikasi(besi ukuran full/SNI), pungkasnya.

Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. Supardi menegaskan, setiap pekerjaan yg memakai uang negara atau APBD. Apabila menyalahi aturan, kita minta ke masyarakat untuk melaporkan ke PPK dan pengawas, tuturnya.

"Kepada masyarakat segera laporkan ke  PPK dan pengawas, apabila tidak diindahkan, bagusnya segera dilaporkan ke pihak berwajib pak," tegasnya.

Sementara Sekretaris Dewan(Sekawan) Raflis selaku Pengguna Anggaran (PA) pada proyek tersebut diduga "bungkam",  belum bisa berikan komentarnya meski sudah dikonfirmasi sampai berita ditayangkan.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim).