Mitra Rakyat

Seperti proyek pemeliharaan pagar yang berakhir dengan pemutusan kontrak. Akibatnya pagar gedung DPRD Sumbar yang dikerjakan tahun 2021 senilai Rp 1,4 miliar itu tidak selesai hingga saat ini.

Imbasnya, masyarakat menjadi khawatir Pembangunan mesjid yang menelan dana sebesar Rp14.422.744.000, sumber dari APBD Sumbar TA 2022 ini, hanya sebagai objek mencari keuntungan sekolompok orang saja, demikian Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak Sumbar) Defriato Tanius mengatakan pada Senin(8/8/2022) di Padang.

Proyek Pemeliharaan Pagar Gedung DPRD Sumbar Menuai Sorotan Publik, Mahdiyal Hasan SH : Ada Indikasi KKN Pada Proyek Itu

Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Defriato Tanius menyebutkan, bukan tanpa alasan kekhawatiran tersebut. Karena, meskipun masih masa pelaksanaan, proses pembangunan mesjid sudah terindikasi sarat KKN. 

"Ada indikasi pembiaraan yang dilakukan pihak konsultan pengawas(CV. Sakinah Mitra Consultan) dan pihak terkait terhadap pelanggaran yang dilakukan PT. Putra Giat Pembangunan (PGP) selaku kontraktor pelaksana," ujar Defriato.

Diantaranya, kata Defriato, disinyalir konsultan pengawas dan pihak terkait tidak ada melakukan penindakan atau teguran kepada rekanan yang tidak memfasilitasi para pekerja dengan Alat Pelindung Diri/ Kerja (APD/APK) saat melakukan pekerjaan.

Hal ini terpantau pada Kamis, 28 Juli waktu lalu. Para pekerja masih banyak tidak memakai APD/APK seperti, tidak memakai sepatu boot, helm pelindung kepala, sarung tangan dan lain sebagainya disaat bekerja.

Selanjutnya, pelanggaran juga terdapat pada penyelenggaraan K3 Kontruksi. K3 kontruksi biasanya terdiri dari Fasilitas sarana kesehatan. 

"Meliputi pembuatan ruang P3K dengan fasilitas seperti tempat tidur, timbangan badan, kotak P3K, tandu, tabung oksigen, APAR. Namun semua itu diduga kuat tidak tersedia sebagaimana mestinya," ulasnya.

Sementara untuk penyelenggaraan K3 konstruksi telah tercantum pada HPS senilai Rp96 juta. Ironis, pelanggaran tersebut seakan dapat restu dari konsultan pengawas dan pihak terkait, kata Defriato.

"Tidak melengkapi para pekerja dengan APD saat bekerja merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan kontraktor terhadap No UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 50 Tahun 2012," kata Defriato.

Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”), Demikian yang disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelasnya.

"Lebih khusus lagi, aturan K3 dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“PP 50/2012”), yakni yang tercantum dalam Pasal 5 PP 50/2012,"ulasnya.

Defriato melanjutkan, Keselamatan dan kesehatan kerja(K3) memiliki penerapan dan pelaksanaan pekerjaan yang memiliki beberapa tujuan. Ada 3 tujuan dari penerapan dari K3 ini.

Yaitu ,melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan setiap orang yang bekerja. Menjamin agar sumber dari setiap produksi dapat digunakan dengan aman. Meningkatkan kesejahteraan dan produktif nasional, papar Defriato.

Selanjutnya, masuk pada item pekerjaan struktur. Untuk pembuatan pondasi Konstruksi Sarang Laba Laba (KSLL) senilai Rp2,3 milyar. Selanjutnya untuk pengerjaan diserahkan kepada subkontraktor PT. KATAMA SURYA BUMI.

Namun dari hasil tinjauan, didapatkan pada pekerjaan pondasi untuk penahan dinding diduga kuat rekanan menggunakan besi bercampur. Yaitu, besi ukuran 10 D polos dan dicampur dengan besi ukuran 10 D ulir.

Kondisi itu tentunya menimbulkan pertanyaan publik, spesifikasi besi mana yang semestinya digunakan,  apakah besi 10 D polos atau ulir ?.

Sebagai masyarakat, kita berharap kepada Ketua DPRD Sumbar dan pihak berwenang untuk senantiasa ikut mengawasi perjalanan proyek ini secara ketat. Agar kerugian terhadap uang negara dapat terhindari, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati atau memproses, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(tim)

SK penetapan Ketua dan kepengurusan baru DPC Partai Gerindra Pasaman Barat itu, diserahkan langsung oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Darah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri, Minggu (7/8/2022) di kantor DPC Partai Gerindra Pasaman Barat.

Selain menyerahkan SK Ketua DPC, dalam kesempatan itu juga diserahkan SK Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk setiap Kecamatan yang ada di Pasaman Barat. 

“Alhamdulilah, kami diamanatkan jadi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasaman Barat. Insyaallah kami akan  menjalankan amanat yang diberikan kepada kami sebaik-baiknya,” kata H. Erianto.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Evi Yandri menyampaikan, pada kesempatan itu dia mewakili Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade, untuk menyerahlan SK Ketua DPC Partai gerindra Pasaman Barat. 

“ Hari ini kita menyerahkan SK ketua DPC Partai Gerindra Pasaman Barat kepada H. Erianto. Penetapan ketua baru ini, paska meninggalnya H. Maryanto selaku Ketua DPC Partai Gerindra pada beberapa waktu lalu,” katanya. 

Diharapkannya, dalam kepemimpinan ketua DPC baru ini, Partai Gerindra menjadi partai pemenang di Pasaman Barat pada Pemilu tahun 2024 mendatang. 

Usai acara penyerahan SK, para pengurus dan kader Partai Gerindra tersebut terlihat melakukan tanya jawab, dan diskusi bersama, dalam rangka strategi untuk memenangkan Pemilu tahun 2024 mendatang. (DDR)

MR.com, Padang| Rakernas ke XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Padang Sumatera Barat diharapkan bisa mendorong pelayanan prima Pemerintah Kota kepada masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Kota Padang, Boby pada Sabtu( 6/8/2022) di Padang.

“Pertemuan para pemimpin daerah pada kegiatan Rakernas Apeksi ke XV ini sangat diharapkan bisa menjadi momen tempat memberikan ide-ide cemerlang untuk kemajuan daerah yang mereka pimpin masing-masingnya," ujar Boby.

Juga tempat untuk mencari solusi, agar masalah menyangkut kesejahteraan masyarakat yang merupakan masalah krusial kerap dihadapi Kepala Daerah agar bisa diminimalisir” harap Bobby.

Selain pelayanan publik yang prima, para Walikota harus mampu mendorong sektor perekonomian yang terpuruk pasca Pandemi Covid-19 untuk secepatnya, ungkapnya.

"Setelah Rakor ini diharapkan muncul juga ide dan kebijakan-kebijakan yang inovatif dari pimpinan daerah ini, untuk mendongkrak kemajuan dimulti sektor demi kesejahteraan masyarakat,"imbuhnya.

Terkahir Bobby menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Padang, untuk mendukung Rakernas ke XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini, karena kesuksesan Pemda merupakan kesuksesan kita bersama, pungkas Ketua Orman Pekat IB Kota Padang tersebut. (Deni/cr)

MR.com|Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) XV di Padang sudah diambang mata. Pertemuan seluruh wali kota se-Indonesia itu digelar 7-10 Agustus 2022. 

Kota Padang sebagai tuan rumah segala persiapannya sudah dilakukan. Bahkan warga ikut antusias menyambut helat tersebut. Hal tersebut terlihat dengan bahu membahunya warga membersihkan got, jalan, maupun taman. 

"Kesadaran warga untuk bergotong royong membersihkan lingkungan dapat kita lihat sendiri,"demikian Ketua PP Kota Padang Roy Madea Oka mengatakan, Kamis(4/8/2022) di Padang.

Roy Madea Oka akrab disapa Boni ini mengatakan, ini merupakan momentum bagi seluruh kalangan masyarakat Kota Padang untuk bisa berkontribusi mensukseskan acara ini.

Karena banyak hal yang dapat diambil manfaatnya apabila acara ini berjalan dengan baik, kata Boni lagi.

"Apalagi di masa pandemi, banyak perekonomian di berbagai lini sector yang hancur. Seperti pedagang kecil, UMKM, industri hiburan, perhotelan dan lain sebagainya,"ujar Boni.

Untuk itu kita menghimbau agar semua lini atau kalangan masyarakat harus berperan serta mensukseskan acara ini. "Mari sambut kehadiran para tamu yang datang dengan keramah tamahan yang telah membudaya dalam masyarakat minang kabau," tuturnya.

"Dan khusus masyarakat yang bergerak dibidang jasa pariwisata, agar memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, pelaksanaan Rakernas Apeksi di Padang menjadi sejarah yang baik dan menjadikan Kota Padang sebagai tuan rumah yang sukses tentunya,” ujarnya.

Lebih lanjut Boni mengatakan, keluarga besar MPC Pemuda Pancasila Kota Padang siap untuk mensukseskan dan mendukung segala program dan agenda Pemko Padang nantinya.

"Ayo kita dukung dan sukseskan bersama sama kegiatan Rakernas APEKSI dan Hut Kota Padang ke 353 ini" pungkasnya.(**)

Hal itu terutama dilihat dari momentum pernikahan sang anak yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai politik. 

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebutkan, potret tersebut mengindikasikan Gubernur DKI Jakarta ini diterima mayoritas elite politik nasional.

"Selain itu, Anies masih dinilai sebagai salah satu magnet politik di Tanah Air. Hal itu membuat pimpinan parpol meringankan langkahnya menghadiri pernikahan putri kesayangan Anies," katanya pada Sabtu (30/7/2022). 

Terlepas ketidakhadiran Megawati, momen pernikahan anak Anies telah dimanfaatkan elit politik untuk bersilaturahmi. Anies menjadi magnet berkumpulnya elite politik tersebut.

"Elite politik yang hadir ingin menunjukan mereka damai-damai saja. Karena itu, sudah saatnya kampret dan cebong berdamai di dunia maya," kata dia.

Anies Diterima Semua Golongan

Kehadiran Anies Baswedan di Vihara Dharma Bhakti Petak Sembilan beberapa waktu lalu mendapat banyak pujian dari kalangan masyarakat Tionghoa.

“Anies ternyata tidak diskriminatif. Ia Gubernur hebat. Dia perlakukan semua suku dan pemeluk agama yang tinggal di Jakarta dengan adil,” ujar tokoh masyarakat Tionghoa Jakarta, Lieus Sungkharisma.

Menurut Lieus, kehadiran Anies selaku Gubernur DKI ke berbagai komunitas masyarakat di Jakarta bukanlah yang pertama.

"Sebagai Gubernur, Pak Anies telah membuktikan tekadnya perihal komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan kesempatan yang sama bagi warga dalam mengekspresikan seni budaya secara terbuka,” kata Lieus.

Sebelumnya, tambah Lieus, pada Desember 2019 Anies Baswedan juga berkunjung ke Pura Segara Kemayu, Cilincing, Jakarta Utara. Pada kesempatan itu Anies bahkan memberi bantuan berupa satu unit mesin kremasi kepada warga Hindu di DKI Jakarta.

Saat itu Anies menyebut, bantuan tersebut adalah bentuk komitmen Pemerintah DKI untuk memperhatikan semua umat beragama, tak terkecuali Hindu.

“Anies bahkan mengeluarkan Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 untuk perusahaan swasta dan sekolah agar memberikan libur fakultatif bagi umat Hindu untuk memperingati Hari Raya Deepavali,” jelas Lieus.

Pada saat Natal dan Tahun Baru lalu, kata Lieus lagi, Anies Baswedan pun menghadiri perayaan Natal dan tahun baru bersama umat Kristen dan Katolik se-DKI.

Semua itu, ujar Lieus, menunjukkan Anies Baswedan benar-benar gubernur yang tidak pilih kasih dan diterima oleh semua golongan.

“Dia tidak hanya mengutamakan warga Jakarta yang beragama Islam, tapi juga semua umat beragama yang ada di Jakarta,” kata Lieus.

Janji Kampanye Dipenuhi, Kebijakannya Pro Rakyat Kwcil

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menunaikan janji kampanyenya pada 2017 lalu.

Kepemimpinannya juga berpihak kepada rakyat kecil, sebagaimana janji politiknya.Hal itu dikatakan pengamat kebijakan publik Adib Miftahul untuk menanggapi proyek penataan kampung di Jakarta.

"Saya kira ini sebuah kerja yang baik, berarti slogan kampanye Pak Anies tentang keberpihakan kepada masyarakat kecil, bukan omong kosong," ujar Adib.

Sementara itu, Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium Gugun Muhammad menilai, penataan Kampung Susun Akuarium, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memulihkan hak warga negara.

Masyarakat yang semula menjadi korban penggusuran, kini mendapat hunian yang layak.

"Mendapatkan tempat tinggal yang layak itu adalah hak setiap warga negara, karena dijamin konstitusi. Selain pemulihan hak, penataan itu juga untuk masa depan dari anak-anak Kampung Akuarium," kata Gugun. 

Sumber (warta-berita.com)