Mitra Rakyat

Setelah bersilahturrahmi, Wakil Bupati Risnawanto dan Ade Rezki Pratama beserta rombongan beralih ke kantor camat Kecamatan Luhak Nan Duo. Disana, mereka menyempatkan diri mengunjungi layanan paspor yang diselenggarakan oleh kantor imigrasi kelas II Non TPI Agam bersama Pemda Pasbar. Layanan paspor masuk desa tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika ke-77 tahun 2022.

Selanjutnya, Ade Rezki Pratama yang didampingi Wabup Risnawanto dan stakeholder terkait menghadiri kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi bersama tokoh masyarakat di Aula serba guna Kecamatan Luhak Nan Duo. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang yang diketuai Drs. Abdul Rahim.

Saat membuka kegiatan Wabup Risnawanto menjelaskan administrasi pemerintahan Pasbar memiliki 11 kecamatan dan 19 nagari induk dan beberapa nagari persiapan yang saat ini menuju nagari defenitif.

Ia melanjutkan, keterbatasan APBD Pasbar menyebabkan tidak dapat mencakupi semua lini pembangunan. Diperlukan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, sehingga membawa keberhasilan dan kemajuan di Kabupaten Pasaman Barat tak terkecuali bagi UMKM Pasbar.

"Kunjungan kerja bapak Ade ke sini menjadi sangat berarti dan bermanfaat bagi UMKM. Apalagi bapak membawa Pak Abdul Rahim dan rombongan BPOM dengan tujuan untuk memberi pengetahuan melindungi masyarakat dari penggunaan zat-zat kimia di dalam makanan. Masih banyak masyarakat menggunakan bahan kimia pada makanan, begitu juga dengan penggunaan kosmetik,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Pasbar Erianto berharap, UMKM di Pasbar terutama di Kecamatan Luhak Nan Duo dapat dibina secara keseluruhan. Sebab jumlah UMKM tergolong banyak, terlihat dari banyaknya peserta pada kegiatan yang dilakukan itu. 

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menambahkan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan. BPOM dalam fungsinya memiliki peranan penting memberikan izin program industri minuman dan makanan.

"BPOM memiliki peran memberikan perlindungan kepada konsumen dari makanan yang mengandung zat berbahaya, pengawasan obat, pemeriksaan laboratorium, pengujian mutu produk sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Ade Rezki Pratama.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan Ade Rezki Pratama, SE. MM, Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra Bekerja Sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan tema  “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi” Bersama UMKM dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Luhak Nan Duo, di Aula Kantor Camat Luhak Nan Duo Pasaman Barat, Rabu (27/07).

Dalam kegiatan ini masyarakat mengetahui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan selama beredar.

Pengawasan yang dilakukan memiliki aspek yang kurang lebih sama dengan pengawasan sebelum beredar.

Namun, untuk pengawasan selama beredar, BPOM akan memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar, keamanan, manfaat, mutu, serta tindak penegakan hukum.

“ Diharapkan dengan Terlaksananya Kegiatan ini, Masyarakat Terutama Pelaku Usaha lebih Mengetaui Apa Itu BPOM, fungsi dari BPOM dan mengetahui Pentingnya Izin BPOM terutama Pada Produk Obat-obatan, Makanan, dan Produk Kecantikan,” ujar Ketua DPRD Pasbar Erianto.

Dikatakannya, Apresiasi yang sebesar-besarnya kita berikan kepada Ade Rezki Pratama, SE. MM, Anggota DPR RI Komisi IX dan BPOM yang telah melaksankan kegitan Pemberdayaan Masyarakat terkait BPOM di kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan ini, Juga Dihadiri Wakil Bupati Pasaman Barat H. Risnawanto, Sejumlah Anggota DPRD Pasaman Barat, Tim BPOM Padang, Unsur Pemerintah Kecamatan luhak Nan Duo, Pemerintah Nagari kapa dan Koto Baru, Tokoh Masyarakat serta Ratusan Masyarakat dan Pelaku UMKM. (DDR/And)

Hari kedua pelaksanaan layanan kali ini sungguh spesial, karena disambangi langsung oleh Anggota DPR-RI Ade Rezki Pratama didampingi Wakil Bupati Pasbar Risnawanto beserta beberapa orang kepala OPD.

Kedatangan senator muda tersebut dikarenakan ada kegiatan juga di wilayah Luhak Nan Duo akan tetapi melihat banyaknya masyarakat yang hadir di tempat layanan Aula Kantor Camat Luhak Nan Duo, secara reflek masuk dan bercengkrama dengan masyarakat pemohon paspor.

Untuk layanan saat ini mempunyai target 77 (tujuh puluh tujuh) orang masyarakat pemohon paspor sesuai dengan momen hari ulang tahun Kemenkumham Republik Indonesia yang ke-77 tersebut. Dari data pemohon semuanya untuk tujuan persiapan ibadah umroh. 

Dalam penyampaiannya, anggota DPR-RI Ade Rezki Pratama mengucapkan rasa salut dan bangganya kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selalu bersinergi dalam melaksanakan layanan Paspor Masuk Desa selama dua hari berturut-turut di Kabupaten Pasbar.

"Saya salut dan bangga atas terlaksananya layanan Paspor Masuk Desa, masyarakat terlayani dengan baik, sistem pelaksanaan yang dikoordinir oleh Badan Kesbangpol Pasbar juga sangat cerdas, terlihat dalam layanan ini juga terdapat layanan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Ophir serta adanya layanan perbankan berupa Mobil Unit dari Bank Nagari Cabang Simpang Empat untuk membantu mempermudah proses pembayaran ditempat oleh masyarakat pemohon", Ujar Ade.

"Dukungan pak Bupati dan pak Wabup melalui stakeholder terkait inilah yang berkesan untuk masyarakat, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Pak Bupati dan Pak Wabup luar biasa, lanjutkan sinergitas ini dengan Imigrasi demi mengakomodir niat beribadah masyarakat Pasbar kedepannya." Pungkas senator yang dua kali berturut-turut duduk di DPR-RI ini.

Dalam kesempatan kali ini, Ade didampingi Wabup Risnawanto juga mampir ke counter layanan kesehatan dan melaksanakan proses pengecekan kesehatan dengan dokter yang bertugas dilanjutkan meninjau proses kerja Mobil Unit Bank Nagari di teras masuk Kantor Camat Luhak Nan Duo.

Wabup Pasbar Risnawanto menyampaikan bahwa layanan ini bentuk perwujudan pemerintah hadir dalam membantu masyarakat, program kerjasama dengan kantor imigrasi ini sudah sering dilaksanakan di kantor bupati dan kantor Kesbangpol sebelumnya, akan tetapi di momen ultahnya kemenkumham dilaksanakan layanan di kecamatan dengan judul Paspor Masuk Desa.

"Berdasarkan data dari Kesbangpol sudah lebih dari seribu paspor terbit di Pasbar menggunakan layanan sebelumnya yang dinamakan Eazy Paspor", jelas Wabup.

"Saat ini kesbangpol Pasbar aktif dalam mengkoordinir peserta layanan, tempat layanan serta komunikasi intens dengan pihak Imigrasi Kelas II Non TPI Agam yang di nahkodai Bapak Qriz Pratama. Semoga layanan ini akan menjadi agenda rutin selalu berlanjut di wilayah Pasbar. Selamat hari Dharma Karya Dhika untuk Kemenkum RI, semoga selalu menjadi terdepan dalam melayani masyarakat", lanjut Wabup.

Kantor Camat Luhak Nan Duo terpantau ramai hingga akhir layanan dilaksanakan hingga sore hari, masyarakat yang datang sebagai pemohon paspor tersebut berasal dari wilayah kecamatan Luhak Nan Duo, kecamatan Pasaman dan Kecamatan Kinali serta Kecamatan Sasak Ranah Pasisia. (DDR/Kesbangpol Pasbar)

Dijelaskan oleh Kadispar Pasbar Decky H Sahputra kegiatan yang akan digelar mulai dari tanggal 13-19 Agustus 2022 ini dipelopori oleh Kang Bongkeng.

Decky juga menjelaskan dalam kegiatan ini akan di isi berbagai kegiatan, antara lain Sharing session, Outdoor Kids Games, Penanaman Pohon, Pendakian Bersama, Pengibaran bendera 17 Agustus di puncak Gunung Talamau, Zero Waste ( Aksi bersih gunung ), Doorprize Outdoor Equipment.

Decky juga menjelaskan, selain kegiatan tersebut Dispar Pasbar juga bakal menggelar kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut Air Bangis, pengibaran bendera di udara oleh Fasida Pasbar dan festival seni budaya antar pelajar se-Pasbar.

"Yang jelas para peserta jangan lupa membuat Video Vlog,

rekam aktifitas selama berkegiatan, setelah acara selesai kumpulkan kepada panitia, nanti video terbaik akan mendapatkan ragam macam hadiah menarik dari Dinas Pariwisata," ujar Decky.

"Untuk pendaftaran telah kita buka mulai 24 Juli - 8 Agustus dengan biaya Adm 200 Ribu, untuk peserta kita batasi dengan Quota hanya untuk 250 orang", lanjut Decky.

Decky juga menjelaskan biaya Adm tersebut akan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk ragam materi, T-shirt & Sertifikat atas partisipasi telah mengikuti kegiatan Zero Waste Mountain Talamau dari Dinas Pariwisata Pasaman Barat.

"Partisipasi para peserta adalah wujud bersama bahwasanya kita telah peduli terhadap lingkungan", tutup Decky. (DDR)

Link pendaftaran :

https://www.tuahtalamau.com

Rembuk stunting diikuti oleh Forkopimda Pasbar, kepala OPD dan stakeholder terkait lainnya di aula kantor bupati setempat, dan juga diikuti secara daring oleh pemerintah pusat dan beberapa unsur terkait, pada Selasa (26/07).

Kegiatan yang di prakarsai oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Risnawanto tersebut, akan mengupas tuntas stunting di Kabupaten Pasaman Barat.

Bupati Pasbar Hamsuardi dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. 

"Hasil penimbangan Februari tahun 2022 berdasarkan data ePPGBM menunjukkan bahwa 16,31 persen bayi dan balita stunting di Kabupaten Pasaman Barat sedangkan data SSGI menunjukkan bahwa 24 persen bayi dan balita stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah menargetkan penurunan stunting tahun 2024 di angka 14 persen," jelas Hamsuardi. 

Ia juga menjelaskan, periode 1000 hari pertama kehidupan, yakni ketika janin berada dalam kandungan hingga usia 2 tahun, menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Namun, stunting bukanlah masalah kesehatan semata. Stunting dipengaruhi masalah sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan stunting memerlukan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya.

"Sejak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan 8 Konvergensi Pencegahan Stunting di aksi daerah," ujar Hamsuardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Rembuk Stunting yang dilaksanakan adalah yang keempat kalinya, yang merupakan wujud dari sinergi antara semua pihak yang terkait dalam penanganan stunting. 

"Namun, hasil dari aksi yang telah kita lakukan selama 4 tahun ini tentunya jauh lebih penting,"katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Risnawanto mengatakan rembuk ini menyepakati program untuk penanganan stunting yang akan dilakukan pada tahun 2023 nanti.

"Saya menyadari bahwa OPD maupun nagari memiliki kemampuan anggaran yang sangat terbatas untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencegahan stunting. Oleh sebab itu, saya mengharapkan rembuk menyepakati program untuk penanganan stunting yang akan dilakukan pada tahun 2023 nanti dan memastikan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan, baik dukungan anggaran, program, atau inovasi sesuai kapasitas mempercepat masing-masing proses dalam penurunan Kabupaten Pasaman Barat," ujar Risnawanto.

Ia juga menegaskan, agar OPD pemerintah nagari memprioritaskan intervensi pada fokus dengan prevalensi stunting tahun 2023 yang telah ditetapkan. Agar semua stakeholders meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan intervensi penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Agar anggaran maupun sumber daya yang ada tetap dioptimalkan melakukan intervensi sesuai kemampuan daerah. (DDR)

MR.com, Padang| Sebagai pejabat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I Sumbar (Kasatker PJN Wil I Sumbar) yang baru, Masudi ST, MT dengan tegas mengatakan tidak akan mentolerir rekanan yang melanggar aturan saat melakukan pekerjaan.

Hal ini dikatakan Masudi terkait dugaan PT.Acount Jaya Abadi tidak memfasilitasi para pekerjanya dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap diwaktu bekerja.

Setiap pelaksanaan pekerjaan selalu di haruskan menggunakan K3, demikian Masudi mengatakan dengan tegas saat dikonfirmasi media pada Ahad(24/7/2022) via telepon.

"Kecuali kalau pekerja itu sendiri yang tidak mau menggunakan fasilitas K3 yang disiapkan, dengan alasan menganggu ruang gerak akan dikenakan sanksi tidak di izinkan bekerja," ujarnya.

Berita terkait: Diduga PT.Apacount Jaya Abadi Abaikan Penerapan K3 Saat Bekerja, Pihak Satker PJN Wil I Sumbar Terkesan "Tutup Mata"

Namun, saat ditanya apa sanksi yang akan diberikan pihak Satker PJN Wil I Sumbar terhadap rekanan. Apabila ada temuan kalau rekanan yang tidak menyiapkan APD yang lengkap untuk para pekerja dan itu terjadi pada proyek yang ada dibawah pengelolaan Satker PJN Wil I Sumbar.

Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi ST,MT hingga berita diterbitkan belum memberikan komentar atau tanggapannya terkait hal itu.

Sebagai penggiat hukum dan Aktivis Anti Korupsi di Sumatera Barat, Yatun SH mengatakan, sikap tegas yang dicerminkan Masudi sebagai pimpinan di Satker PJN Wil I Sumbar patut menjadi suritauladan atau percontohan bagi yang lainnya.

"Sebab, ketegasan dalam perkataan yang diucapkan Kasatker tersebut menjelaskan dalam melaksanakan proyek negara, baik instansi atau pun rekanan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan," kata Yatun, Selasa (26/7/2022) di Padang.

Kemudian, lanjut Yatun, secara tidak langsung juga menjadi satu peringatan keras terhadap rekanan yang ada niat akan melakukan kecurangan dengan tujuan mencari keuntungan lebih.

Apalagi yang disampaikannya ini menyangkut keselamatan jiwa manusia.  Menurutnya, Masudi sepertinya tidak akan berikan peluang kepada rekanan nakal yang tidak memfasilitasi pekerjanya dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan aturannya.

"Pengadaan atau penerapan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dilingkungan proyek merupakan salah satu pekerjaan persiapan yang harus dilakukan oleh kontraktor," imbuhnya.

Untuk mencapai hasil pekerjaan yang baik, dengan mutu dan kualitas yang diharapkan. Karena penerapan K3 yang sesuai aturan menjadi salah satu pendukung pada proyek yang tidak terpisahkan, kata Yatun.

"Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”). Itu  disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," terangnya.

Lebih khusus lagi, kata Yatun, aturan K3 dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) yakni yang tercantum dalam Pasal 5 PP 50/2012,"tegasnya.

Kita berharap apa yang disampaikan oleh Masudi secara tegas itu dapat direalisasikan secara nyata. Karena ini akan mempengaruhi kredibilitasnya sebagai pemimpin di Satker PJN Wil I Sumatera Barat, tukasnya.

Sebab, kalau hanya perkataan saja tanpa realisasi akan menimbulkan asumsi negatif dilingkungan masyarakat. Kalau pelaksanaan proyek di bawah Satker PJN Wil I Sumbar sarat KKN, pungkasnya.

Sementara, Anton selaku kontraktor pelaksana dari CV. Apacount Jaya Abadi hingga berita diterbitkan belum berikan penjelasan atau tanggapannya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)