Mitra Rakyat

Tiga prestasi tersebut yakni Juara II lomba tertib administrasi PKK, harapan I lomba UP2K dan harapan I lomba Aku Hatinya PKK.

Keputusan ini dibacakan oleh dewan juri PKK Provinsi Sumbar setelah pembukaan jambore yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Gor Rang Agam di Lubuk Basung, Selasa (19/07) siang.

Piala dan penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua TP PKK Sumatera Barat, Ny. Harneli Mahyeldi, didampingi Wakil Ketua TPK PKK Sumbar, Ny. Fitria Amelia Audy dan Ketua Darma Wanita Provinsi Lina Hansastri, kepada Ketua TP PKK Pasaman Barat Ny. Titi Hamsuardi.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya saat pembukaan jambore PKK menegaskan, jika dalam 10 program PKK betul-betul diimplementasikan, maka akan bisa menuntaskan beberapa persoalan, seperti masalah Narkoba, LGBT, kenakalan remaja dan lainnya.

"Didalam PKK ini menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng utama membentuk karakter generasi muda. Seperti pesan yang disampaikan dalam program PKK pola asuh anak dan remaja. Bagaimana mendidik generasi muda, remaja sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam mendidik anak-anak," jelas Mahyeldi Ansharullah.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi menyampaikan selamat kepada pemenang serta memberikan semangat kepada seluruh kader-kader PKK.

"Walaupun belum berhasil menjadi juara 1, namun kita harus tetap semangat dan terus berusaha semoga tahun depan bisa menang. Jangan berkecil hati, perlu usaha lebih dan semangat yang lebih membara lagi," ungkapnya.

Ketua TP PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi, juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kader PKK Pasbar hingga meraih beberapa prestasi di ajang Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi 2022. 

"Tentunya terima kasih dan ucapan selamat kepada kader PKK Pasbar yang telah berusaha selama ini. Semoga di Jambore selanjutnya kita bisa menang juga," kata Ny. Titi Hamsuardi. (DDR)

Warga binaan pemasyarakatan itu diciduk oleh petugas saat sedang sembunyi di luar blok hunian, dan hendak memanjat tembok pembatas Rutan.

"Saat mendekati tembok pembatas, pergerakannya tertangkap oleh alat sensor yang langsung membunyikan alarm," kata Kepala Rutan Padang Muhammad Mehdi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar R Andika Dwi Prasetya,Senin malam(18/7/2022) di Padang.

Mendapati bunyi alarm tersebut, lanjutnya, maka komandan jaga beserta petugas piket langsung mendatangi titik lokasi sensor untuk melakukan pemeriksaan.

"Saat itu didapati R sedang bersembunyi di dekat tembok yang diduga kuat tengah mencari akal untuk memanjat tembok Rutan, dia langsung ditangkap oleh petugas," katanya.

Saat diinterogasi oleh petugas, akhirnya R yang berasal dari daerah Jambi mengakui dirinya memang berniat untuk kabur dari Rutan sore itu.

Ia beralasan nekad kabur karena ada kasus baru yang kembali menjerat dirinya yaitu penggelapan sepeda motor, sementara hukuman untuk kasus pencurian selama satu tahun yang sedang dijalani saat ini belum habis.

"Jadi yang bersangkutan kabur karena ada kasus baru yang menjerat dirinya, dia takut akan lebih lama di dalam penjara," katanya.

Kepala Rutan Muhammad Mehdi mengatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi terhadap R yang hendak melarikan diri, karena tergolong pelanggaran berat.

Beberapa sanksi tersebut yaitu memasukkan R ke later F tempat sel isolasi atau pengasingan, serta mencabut hak-hak warga binaan seperti pengurangan hukuman (remisi), pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan lainnya.

Ia menceritakan upaya R untuk melarikan diri dilakukan saat ia keluar dari blok hunian bersama warga binaan lainnya, untuk menunaikan shalat Ashar berjemaah di Masjid dalam lingkungan Rutan.

Alih-alih menunaikan Shalat berjemaah, ia malah melompat ke belakang Masjid dan berusaha melarikan diri dari Rutan Padang.

Beruntung sistem keamanan berbasis teknologi yang diterapkan di Rutan Padang berhasil mendeteksi pergerakan R, sehingga upayanya kabur berhasil digagalkan.

Kakanwil Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya mengatakan pemanfaatan teknologi memang sengaja diterapkan untuk mendukung tugas pengamanan serta pengawasan di Rutan Padang.

"Alat sensor sudah dipasang di berbagai titik, saat ada yang lewat maka  langsung terdeteksi sekaligus memicu alarm peringatan. Jangankan manusia, burung pun akan tertangkap oleh sensor," jelasnya.

Ia menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan fasilitas serta alat  berbasis teknologi dan digital, demi mendukung pengamanan serta pengawasan di seluruh penjara yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Sumbar. ***2***

Rapat Paripurna tersebut dalam rangka Penyampaian Laporan Banggar Terhadap Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Senin (18/07) dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD setempat.

Rapat Paripurna tersebut dibuka langsung oleh ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto dan dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, Forkopimda , para anggota DPRD dan kepala OPD Pasaman Barat.

Laporan Banggar Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasaman Barat Tahun 2021, dibacakan langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Dasrial.

Dalam penyampaiannya, Dasrial memaparkan bahwa Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.161.912.957.384,00 sampai dengan posisi 31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.164.043.474.660,38 atau 100,18 %.

Sementara Belanja dan Transfer Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.205.563.940.817,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.084.335.164.991,50,- atau sebesar Rp. 89,94 %. Dan Surplus Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021 yang diperoleh dari hasil Pendapatan dikurangi dengan belanja dan transfer dengan nilai sebesar Rp. 79.708.309.668,88

Penerimaan Pembiayaan sampai dengan periode 31 Desember 2021 berasal dari SILPA  tahun lalu  sebesar Rp. 45.466.913.432,55. Serta Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000.000,00.

Dijelaskannya, Capaian Realisasi Keuangan berdasarkan atas Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021 sebagai berikut, Per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten pasaman barat memiliki aktiva/asset sebesar Rp. 2.506.539.081.435,81 Kewajiban sebesar Rp. 28.132.121.761,66 dan ekuitas pemerintah kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.478.406.959.674,15.

“ Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DPRD setuju dengan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Pemerintah Daerah yang  telah disampaikan pada nota pertanggung Jawaban LKPD karena Laporan Keuangan tersebut, dicatat dengan perhitungan dan dasar pencatatan yang sudah sesuai dengan hasil audit BPK-RI TA 2021,” katanya.

“Ada beberapa hal yang harus dikunci dimana untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada, ada beberapa rancangan langkah yang akan dilaksanakan, antaranya Rasionalisasi  Anggaran yang perlu pengkajian lebih jauh terhadap efektifitas kegiatan dibeberapa OPD dengan serapan Anggaran belanja sebesar 89,00%. Ini harus terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah eksistensifikasi sumber-sumber PAD,” katanya.

Selanjutnya terhadap SILPA pada pelaksanaan APBD 2021 sebesar Rp 123.375.223.101,43 telah diperhitungkan untuk menutup kekurangan APBD Tahun Anggaran 2022, maka Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD Perubahan Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat meningkatkan target dan Realisasi Pendapatan dari OPD terkait serta badan usaha milik daerah sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan.

Semua temuan BPK RI yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan Rekomendasi BPK RI, dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian bersama.

Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun.

“ Dari laporan yang kami sampaikan ini dapat kami simpulkan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD  dapat kita selesaikan dengan baik, bilamana kita mematuhi skedul pembahasan sesuai dengan amanat undang-undang. Disamping itu kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tentang Ranperda Pertanggung Jawaban APBD  menjadi dasar utama untuk menyusun PERDA LKPD,” ujarnya.

Disampaikan, Banggar DPRD Pasaman Barat juga memberikan saran dan masukan, dimana perlu pembinaan dan evaluasi untuk beberapa OPD yang belum mampu memaksimalkan pencapaian target realisasi belanja.

OPD yang belum mampu memaksimalkan pencapaian target realisasi belanja tersebut diantaranya Dinas Kesehatan mendapat Alokasi Dana sebesar Rp 173.063.101.478,00 realisasi sebesar Rp 132.855.067.044,13  dengan tingkat Realisasi 76,77 %  dan Dinas Perhubungan mendapat Alokasi Dana sebesar Rp 9.419.702.987,00 Realisasi sebesar Rp 6.308.578.239,00 dengan tingkat realisasi 66,97 %. (DDR)

MR.COM, PASBAR - DPRD Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat gabungan Komisi I,II,III dan IV terkait permasalahan PT. Gemindra Mitra Kesuma (PT. GMK).

Rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Pasaman Barat tersebut, dibuka langsung dan dipimpin oleh Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto, SE. Senin (18/7/2022) di ruang sidang DPRD setempat.

H. Erianto menyampaikan, rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan adanya surat masuk dari LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara), yang meminta untuk memediasi penyelesaian permasalahan yang timbul di lokasi PT. GMK.

“ Hari ini kita panggil Pimpinan PT. GMK, Dinas Terkait, LSM Penjara dan tokoh masyarakat di Air Bangis, untuk mengikuti rapat bersama dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada sesuai surat yang disampaikan ke DPRD Pasaman Barat,” katanya.

Ketua DPRD Pasaman Barat juga meminta para perwakilan dari masing-masing pihak untuk menyampaikan apa saja yang menjadi pangkal permasalahan, dan apa penjelasan dari pihak PT. GMK.

Salah seorang tokoh masyarakat Air Bangis, Khairul menyampaikan beberapa persoalan diantaranya, terkait dampak dari kehadiran tambang biji besi milik PT.GMK di daerah mereka, baik itu dampak lingkungan maupun dampak untuk masyarakat sekitar.

Selain itu, dari pengakuannya semenjak beroperasinya tambang biji besi PT. GMK, masyarakat Air Bangis seolah tidak diberi akses untuk ke lokasi Tambang, dan pihak manajemen tambang juga seolah tertutup untuk masyarakat.

“ Kami minta ada dampak baik untuk masyarakat sekitar maupun pemerintah Nagari dengan hadirnya PT. GMK di daerah kami. Kami juga minta PT. GMK memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja di Tambang itu,” katanya.

Disamping itu, pihak PT. GMK Takwa menyampaikan, pihaknya selaku pengusaha tidak pernah menutup diri untuk masyarakat maupun pemerintah, terkait tenaga kerja, pihaknya juga ada merekrut warga sekitar untuk bekerja di tambang mereka.

“ Kami dalam waktu dekat ini akan merekrut operator alat berat, dan ini kami prioritaskan warga sekitat, sejauh ini kami tidak menutup diri untuk masyarakat,” katanya. (DDR/And)

Kegiatan proyek Preservasi Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi, Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi, Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar diduga tidak transparan.

MR.com,Padang| Ketua Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LI Bapan RI) wilayah Sumatera Barat, Rio Hendrik akan laporkan beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut ke Aparat Penegak Hukum di Pusat.

Rio Hendrik mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan berkas laporan terhadap sejumlah dugaan korupsi di Sumatera Barat, pada Jum'at (15/7/2022) di Padang. 

"Kita hanya hanya memberikan informasi adanya dugaan korupsi terjadi di Sumbar. Untuk pembuktian dari informasi yang kita sampaikan tentu saja tanggung jawab dan kewenangan Aparat Penegak Hukum," ujarnya.

Didampingi Sekretaris LI Bapan RI Sumbar, Mahdiyal Hasan, Rio Hendrik menyebutkan, berkas laporan berkaitan dengan sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi antara lain di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman dan sejumlah kegiatan di Dinas BMCKTR Sumatera Barat.

Selain itu, menurut pengakuannya berkas laporan juga akan diserahkan ke Dirjen Kementerian PUPR yang ada di pusat. Agar Kementerian PUPR mengetahui apa saja yang dilakukan oleh bawahannya di Sumbar, ujarnya.

Kemudian,selain itu juga ada laporan berkaitan dengan Dinas Pendidikan Sumbar, terkait kegiatan beberapa tahun lalu, imbuhnya.

Namun Hendrik menjelaskan pihaknya tidak bisa merinci secara detail seluruh kegiatan yang diduga bermasalah tersebut.

Dikarenakan dugaan kegiatan yang terindikasi bermasalah sangat banyak, Hendrik mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu.

Target kita, Kamis depan (21 Juli 2022) seluruh berkas informasi sudah sampai di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tutup Hendrik.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)