Mitra Rakyat

Rapat Paripurna tersebut dalam rangka Penyampaian Laporan Banggar Terhadap Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Senin (18/07) dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD setempat.

Rapat Paripurna tersebut dibuka langsung oleh ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto dan dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, Forkopimda , para anggota DPRD dan kepala OPD Pasaman Barat.

Laporan Banggar Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasaman Barat Tahun 2021, dibacakan langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Dasrial.

Dalam penyampaiannya, Dasrial memaparkan bahwa Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.161.912.957.384,00 sampai dengan posisi 31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.164.043.474.660,38 atau 100,18 %.

Sementara Belanja dan Transfer Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.205.563.940.817,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.084.335.164.991,50,- atau sebesar Rp. 89,94 %. Dan Surplus Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021 yang diperoleh dari hasil Pendapatan dikurangi dengan belanja dan transfer dengan nilai sebesar Rp. 79.708.309.668,88

Penerimaan Pembiayaan sampai dengan periode 31 Desember 2021 berasal dari SILPA  tahun lalu  sebesar Rp. 45.466.913.432,55. Serta Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000.000,00.

Dijelaskannya, Capaian Realisasi Keuangan berdasarkan atas Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021 sebagai berikut, Per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten pasaman barat memiliki aktiva/asset sebesar Rp. 2.506.539.081.435,81 Kewajiban sebesar Rp. 28.132.121.761,66 dan ekuitas pemerintah kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.478.406.959.674,15.

“ Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DPRD setuju dengan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Pemerintah Daerah yang  telah disampaikan pada nota pertanggung Jawaban LKPD karena Laporan Keuangan tersebut, dicatat dengan perhitungan dan dasar pencatatan yang sudah sesuai dengan hasil audit BPK-RI TA 2021,” katanya.

“Ada beberapa hal yang harus dikunci dimana untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada, ada beberapa rancangan langkah yang akan dilaksanakan, antaranya Rasionalisasi  Anggaran yang perlu pengkajian lebih jauh terhadap efektifitas kegiatan dibeberapa OPD dengan serapan Anggaran belanja sebesar 89,00%. Ini harus terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah eksistensifikasi sumber-sumber PAD,” katanya.

Selanjutnya terhadap SILPA pada pelaksanaan APBD 2021 sebesar Rp 123.375.223.101,43 telah diperhitungkan untuk menutup kekurangan APBD Tahun Anggaran 2022, maka Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD Perubahan Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat meningkatkan target dan Realisasi Pendapatan dari OPD terkait serta badan usaha milik daerah sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan.

Semua temuan BPK RI yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan Rekomendasi BPK RI, dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian bersama.

Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun.

“ Dari laporan yang kami sampaikan ini dapat kami simpulkan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD  dapat kita selesaikan dengan baik, bilamana kita mematuhi skedul pembahasan sesuai dengan amanat undang-undang. Disamping itu kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tentang Ranperda Pertanggung Jawaban APBD  menjadi dasar utama untuk menyusun PERDA LKPD,” ujarnya.

Disampaikan, Banggar DPRD Pasaman Barat juga memberikan saran dan masukan, dimana perlu pembinaan dan evaluasi untuk beberapa OPD yang belum mampu memaksimalkan pencapaian target realisasi belanja.

OPD yang belum mampu memaksimalkan pencapaian target realisasi belanja tersebut diantaranya Dinas Kesehatan mendapat Alokasi Dana sebesar Rp 173.063.101.478,00 realisasi sebesar Rp 132.855.067.044,13  dengan tingkat Realisasi 76,77 %  dan Dinas Perhubungan mendapat Alokasi Dana sebesar Rp 9.419.702.987,00 Realisasi sebesar Rp 6.308.578.239,00 dengan tingkat realisasi 66,97 %. (DDR)

MR.COM, PASBAR - DPRD Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat gabungan Komisi I,II,III dan IV terkait permasalahan PT. Gemindra Mitra Kesuma (PT. GMK).

Rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Pasaman Barat tersebut, dibuka langsung dan dipimpin oleh Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto, SE. Senin (18/7/2022) di ruang sidang DPRD setempat.

H. Erianto menyampaikan, rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan adanya surat masuk dari LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara), yang meminta untuk memediasi penyelesaian permasalahan yang timbul di lokasi PT. GMK.

“ Hari ini kita panggil Pimpinan PT. GMK, Dinas Terkait, LSM Penjara dan tokoh masyarakat di Air Bangis, untuk mengikuti rapat bersama dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada sesuai surat yang disampaikan ke DPRD Pasaman Barat,” katanya.

Ketua DPRD Pasaman Barat juga meminta para perwakilan dari masing-masing pihak untuk menyampaikan apa saja yang menjadi pangkal permasalahan, dan apa penjelasan dari pihak PT. GMK.

Salah seorang tokoh masyarakat Air Bangis, Khairul menyampaikan beberapa persoalan diantaranya, terkait dampak dari kehadiran tambang biji besi milik PT.GMK di daerah mereka, baik itu dampak lingkungan maupun dampak untuk masyarakat sekitar.

Selain itu, dari pengakuannya semenjak beroperasinya tambang biji besi PT. GMK, masyarakat Air Bangis seolah tidak diberi akses untuk ke lokasi Tambang, dan pihak manajemen tambang juga seolah tertutup untuk masyarakat.

“ Kami minta ada dampak baik untuk masyarakat sekitar maupun pemerintah Nagari dengan hadirnya PT. GMK di daerah kami. Kami juga minta PT. GMK memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja di Tambang itu,” katanya.

Disamping itu, pihak PT. GMK Takwa menyampaikan, pihaknya selaku pengusaha tidak pernah menutup diri untuk masyarakat maupun pemerintah, terkait tenaga kerja, pihaknya juga ada merekrut warga sekitar untuk bekerja di tambang mereka.

“ Kami dalam waktu dekat ini akan merekrut operator alat berat, dan ini kami prioritaskan warga sekitat, sejauh ini kami tidak menutup diri untuk masyarakat,” katanya. (DDR/And)

Kegiatan proyek Preservasi Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi, Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi, Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar diduga tidak transparan.

MR.com,Padang| Ketua Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LI Bapan RI) wilayah Sumatera Barat, Rio Hendrik akan laporkan beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut ke Aparat Penegak Hukum di Pusat.

Rio Hendrik mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan berkas laporan terhadap sejumlah dugaan korupsi di Sumatera Barat, pada Jum'at (15/7/2022) di Padang. 

"Kita hanya hanya memberikan informasi adanya dugaan korupsi terjadi di Sumbar. Untuk pembuktian dari informasi yang kita sampaikan tentu saja tanggung jawab dan kewenangan Aparat Penegak Hukum," ujarnya.

Didampingi Sekretaris LI Bapan RI Sumbar, Mahdiyal Hasan, Rio Hendrik menyebutkan, berkas laporan berkaitan dengan sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi antara lain di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman dan sejumlah kegiatan di Dinas BMCKTR Sumatera Barat.

Selain itu, menurut pengakuannya berkas laporan juga akan diserahkan ke Dirjen Kementerian PUPR yang ada di pusat. Agar Kementerian PUPR mengetahui apa saja yang dilakukan oleh bawahannya di Sumbar, ujarnya.

Kemudian,selain itu juga ada laporan berkaitan dengan Dinas Pendidikan Sumbar, terkait kegiatan beberapa tahun lalu, imbuhnya.

Namun Hendrik menjelaskan pihaknya tidak bisa merinci secara detail seluruh kegiatan yang diduga bermasalah tersebut.

Dikarenakan dugaan kegiatan yang terindikasi bermasalah sangat banyak, Hendrik mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu.

Target kita, Kamis depan (21 Juli 2022) seluruh berkas informasi sudah sampai di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tutup Hendrik.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Dalam kunjungan yang didampingi Sekretaris Ranting NasDem Sawahan Timur itu, Hariyanto memberikan sejumlah bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran berupa sembako diantaranya beras, minyak goreng, telur, mie instan dan sabun mandi.

Menurut Hariyanto yang biasa disapa Arie, pihaknya memberi bantuan atas dasar panggilan jiwa dan kepedulian kepada sesama.

“Sebab sebagai sesama manusia apalagi sesama umat Islam, ketika ada saudara yang sakit kita pun merasakan sakit. Ketika ada yang tertimpa musibah kita juga turut berempati,” kata Arie kepada www.mitrarakyat.com.

Arie yang juga Ketua Dewan Pembina Panti Asuhan dan Rumah tahfidz ini berharap bantuan yang diberikan bisa sedikit mengobati kesedihan korban dan dinikmati oleh warga yang saat ini tinggal di tenda pengungsian.

“Meskipun pemberian tidak seberapa, semoga bisa sedikit mengobati muko nan sabak, hati nan sedih,” ujar Arie didampingi Ketua RT setempat, Bapak Latief.

Sementara itu, Ketua RT 01/04 Sawahan Timur, Nong, bersama warga di Posko pengungsian sangat terharu dan menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPC Partai NasDem Padang Timur atas kunjungan dan kepeduliannya. 

Nong mengatakan, pihaknya tidak melihat jumlah bantuan namun sangat mengapresiasi kepedulian.

“Bagi kami nilai bukan yang utama, berkunjung saja Bapak kesini kami sangat senang. Apalagi, bapak Arie juga membawa buah tangan untuk warga kami,” ujar Nong.

Pihaknya berharap, kunjungan DPC Nasdem Padang Timur juga diikuti oleh pihak lainnya. Sebab, kata Nong, warga yang menjadi korban berharap keseharian mereka bisa kembali normal.

Diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan RT 01/04 Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada Sabtu (9/7/2022). Sedikitnya 16 petak rumah ludes terbakar dalam musibah tersebut. (*)

Selain menerima penghargaan dari LEPRID, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra juga Penghargaan dari Kemenparekraf, Menko UKM, Pemprov Sumbar, LKAAM, dan Pemkab Tanah Datar yang diterimanya Selasa, (12/7/2022) di Mapolda Sumbar.

"Penghargaan itu antara lain dari Kemenparekraf, Menko UKM, LEPRID, Pemprov Sumbar, LKAAM, dan Pemkab Tanah Datar," kata Kapolda Sumbar.

Irjen Pol Teddy Minahasa mengatakan, rekor ini menandakan kegiatan SBW berdampak pada perekonomian masyarakat.

Lebih lanjut Kapolda menyebutkan, sesuai dengan estimasi Wali Kota Bukittinggi Erman Safar disaat kegiatan SBW berlangsung, uang yang berputar di Bukittinggi itu mencapai Rp 38 miliar.

Kapolda menambahkan, kegiatan SBW 2022 dihadiri oleh peserta sebanyak 4.000 motor. 

"Kegiatan ini berdampak positif kepada pemulihan ekonomi nasional, itu salah satu tujuan utama kita pasca kita terpuruk karena Covid-19," ujarnya.

Kapolda  melanjutkan, langkah selanjutnya, pihaknya akan membentuk tim kecil.

"Nanti akan kita coba, kira-kira acara apa lagi yang mendongkrak ekonomi nasional. Tetap tujuannya ke sana," katanya.

Selain Irjen Pol Teddy Minahasa juga diberikan rekor sebagai Penyelenggara dan HDCI Pengda Sumbar sebagai pendukung.

Kemudian, Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, Wali Kota Bukittinggi Erman safar, Kombes Pol Hilman Wijaya, S (Dirlantas Polda Sumatera Barat), Kombes Pol Ferry Harahap,  (Kapolresta Padang) Kompol Ahmad Faisol Amir, (Kasubdit Regident Polda Sumatera Barat) sebagai pendukung.(*)