Mitra Rakyat

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, H. Erianto, SE menyampaikan berdasarkan adanya surat masuk ke DPRD Pasaman Barat beberapa minggu lalu, terkait permasalahan tersebut, pada hari ini Jumat 17 Juni 2022, DPRD memanggil kedua belah pihak yang bersangketa untuk bermediasi di DPRD Pasaman Barat.

"Kami memfasilitasi audensi mediasi antara masyarakat adat Datuk Misa Bumi Kampung Bungus dengan Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo, mediasi ini guna mencari solusi penyelesaian persangketaan antara kedua belah pihak," katanya.

Belum ada pengambilan keputusan dalam audensi mediasi yang difasilitasi DPRD Pasaman Barat ini, namun hasil dari mediasi itu akan diteruskan ke Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

"Kita akan teruskan hasil mediasi ini ke Bupati Pasaman Barat, karena yang berwenang dalam mengambil keputusan permasalahan ini adalah Bupati. Kita bearap Bupati Pasaman Barat bisa mengampil keputusan yang tepat, supaya persangketaan antara masyarakat ini bisa diselesaikan," ujar Erianto.

Sebelumnya, masyarakat adat Datuk Misa Bumi Kampung Bungus Nagari Aia Gadang mengklain, bahwa sekitar enam ratus hektare lahan perkebunan kelapa sawit, yang saat ini masih dikuasai oleh Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo, merupakan tanah ulayat mereka.

Saprudin Dt Misa Bumi Kabung Bungus menyampaikan, sebagian dari lahan yang sudah diusahakan Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo sejak tahun sembilan puluhan itu, merupakan ulayat kaum Datuk Misa Bumi.

"Saat ini, kami ingin menguasai kembali tanah ulayat kami yang diambil Kelompok Tani Bali Gruop KUD Aia Gadang Saiyo, kami tidak pernah menyerahkan tanah ulayat kami ini ke mereka," kata Saprudin.

Sementara itu, Ade salah seorang perwakilan dari Kelompok Tani Bali Group menyampaikan, bahwa lahan yang saat ini mereka kuasai sudah memiliki sertifikat hakmilik atas nama anggota Kelompok Tani Bali Group.

"Lahan kami sudah bersertifikat hak milik dan memiliki legalitas yang jelas, kami berharap pemerintah bisa membantu menyelesaikan persoalan ini, supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini," ujar Ade. (Rls)

Wakil rakyat dari latar belakang Anak pesisir Pantai  ini menjelaskan bahwa penyakit demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue . Virus ini masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk ini dapat mengganggu sistem pembekuan darah dan pembuluh darah kapiler, sehingga dapat menyebabkan perdarahan.

"Pada musim hujan populasi nyamuk demam berdarah meningkat karena banyaknya tempat berinduk Nyamuk Aedes Aegypti sehingga nyamuk Aedes Aegypti mudah berkembang, dan semakin potensial menggigit anak dan remaja sehingga akhirnya terjangkit demam berdarah,” kata Endra Yama Putra. S. Pi  via telpon Jum'at (17/06/2022).

Meski demikian, kondisi tersebut dapat dicegah jika kita bisa menutup sumber-sumber genangan air pada lingkungan rumah. Selain itu, menguras dan menyikat bak mandi dan menaburkan bubuk abate tempat yang ada genangan air.

“Cepat menutup segala tempat penampungan air seusai hujan turun, lalu menguras dan menyikat bak mandi serta memberikan bubuk abate ke tempat-tempat yang menampung air gentong air, vas bunga, kolam, di sekitar tempat bermain anak. Singkatnya memang, upaya itu seperti menjalani prinsip 3M untuk mencegah demam berdarah,” terangnya.

Selain genangan air yang menjadi tempat berkembang biak, lingkungan kotor setelah banjir juga menjadi lingkungan favorit bagi para nyamuk. Sehingga dibutuhkan kerja keras untuk membersihkan lingkungan agar terhindar dari demam berdarah. Untuk menghindari gigitan nyamuk dewasa dapat dilakukan dengan fogging.

“Jika faktor lingkungan sudah bersih, maka mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan vitamin dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi anak-anak dan remaja,” katanya. 

"Sebagaimana diketahui, kasus pertama yang telah dilaporkan Ketua DPRD Kabupaten Solok tersebut adalah terkait dugaan pelanggaran reklamasi Danau Singkarak yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp. 3,3 miliar," kata Defrianto, Jum'at (17/6/2022) di Padang.

Ketua DPRD Dodi Hendra Laporkan Bupati Kab.Solok ke KPK Terkait Dugaan Korupsi

Bahkan dengan tegas Dodi Hendra telah memaparkan bahwa, "Di mana penanggung jawab dari PT. Kaluku Indah Permai dan CV. Anam Daro ini adalah sanak keluarga dari Bupati Solok Epyardi Asda", jelasnya.

Defrianto meneruskan, kasus kedua yang telah dilaporkan Dodi adalah terkait hibah jalan eksisting ke Kawasan Wisata Chinangkiek yang merupakan daerah wisata milik pribadi Epyardi Asda, yang diduga kerugian negara mencapai Rp 13,1 miliar.

Selanjutnya, kata Defrianto, kasus ketiga yang dilaporkan Dodi Hendra ke KPK berkaitan, Bupati Solok diduga kerap memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Solok untuk melakukan rapat dan pertemuan di daerah wisata Chinangkiek milik pribadi Epyardi Asda tersebut.

Menurutnya, Dodi juga telah memaparkan dalam laporannya bahwa rapat-rapat SKPD Solok diduga menghabiskan total dana APBD Kabupaten Solok sebesar Rp 1,2 miliar.

Selain itu sebagaimana dirilis, Ketua DPRD Kabupaten Solok itu mengatakan bahwa kawasan wisata tersebut juga diduga belum memiliki izin dan analisis dampak lingkungan (amdal) wisata.

Defrianto Tanius mengatakan, kita dari LSM AWAK menilai laporan Dodi Hendra layak untuk ditindaklanjuti secara serius oleh KPK sebab sebagai pelapor yang bersangkutan juga adalah Ketua DPRD Kabupaten Solok.

"Menyandang status sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, sebagai pelapor Dodi Hendra merupakan sosok yang paling kapable dan bertanggung jawab menyikapi pelaksanaan tata pemerintahan di Kabupaten Solok," ujarnya.

Yang sangat kita sesalkan kenapa laporan Dodi Hendra ini tidak dilakukan berdasarkan kelembagaan (DPRD Kabupaten Solok),pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

TIM PORA yang berjumlah 25 personil ini terdiri dari Unsur Kesbangpol dan Pemda kabupaten Pasaman Barat serta unsur kecamatan setempat, dari Unsur Imigrasi, Unsur TNI-POLRI, Unsur Pengawas Tenaga Kerja Sumbar, Unsur Pemda dari Disnaker, Unsur Kejaksaan serta Unsur BIN Korda Pasbar.

Dijelaskan Plh. Kaban Kesbangpol Yosmar Difia, SE. MM., kegiatan tersebut dimulai dari titik kumpul Kantor KESBANGPOL Pasbar dilanjutkan via darat ke pelabuhan Air Bangis. Selanjutnya menggunakan 2 (dua) unit Kapal laut menuju Pelabuhan Teluk Tapang dan dilanjutkan dengan kendaraan yang telah dikondisikan ke lokasi tambang milik PT. Gamindra.

"Agenda Operasi Gabungan ini sudah menjadi agenda rutin yang sudah direncanakan dari beberapa waktu yg lalu", ujar Yosmar Difia.

"Untuk Ketua Operasi Gabungan kali ini dipimpin langsung oleh Kabid Inteldakim Kanwil Kumham Sumbar, bapak R. Hartono dan untuk pihak penanggungjawab di lokasi tambang adalah dengan Kepala Teknik Tambang PT. Gamindra bapak Alamsyah", jelasnya lagi.

Yosmar Difia juga menjelaskan bahwa hasil Operasi Gabungan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dokumen Tenaga Kerja Asing sejumlah 24 orang, semuanya memiliki dokumen lengkap.

"Didapatkan data jumlah tenaga kerja yg bekerja saat ini pada PT. Gamindra berjumlah 79 orang dengan komposisi 24 orang Tenaga Kerja Asing, 55 orang Tenaga Kerja Lokal yg 25 orangnya berasal dari Air Bangis dan sekitarnya", terangnya.

Selanjutnya Yosmar Difia juga menyebutkan bahwa tujuan Operasi Gabungan tersebut adalah untuk memeriksa kelengkapan dokumen tenaga kerja terutama tenaga kerja asing serta sekaligus pembinaan.

"Tujuan operasi gabungan ini untuk memeriksa kelengkapan dokumen tenaga kerja terutama TKA, dan selama Operasi situasi dan kondisi di lokasi Operasi Gabungan cukup aman dan terkendali", tutup Yosmar Difia. (DDR)

Sebagai Babinsa di kelurahan tersebut, Serda Bakar memberikan edukasi tentang pentingnya memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan yang produktif kepada salah seorang warga bernama Anto.

Serda Bakar mengedukasikan agar masyarakat bisa memanfaatkan halaman rumah mereka untuk dijadikan sumber pangan dan menambah pendapatan keluarga.

"Sebagai Babinsa di Kelurahan Bungus Selatan, kita merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan warga binaan yang ada wilayahnya," demikian Serda Bakar mengatakan, Kamis(16/6/2022) di Padang.

Seperti yang kita sampaikan kepada Anto warga RT01/RW01 yang kebetulan memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk sumber pendapatan, katanya.

Kita menayarankan kepada warga tersebut untuk menanam sayur-sayuran. Dan beliau pun mengikuti saran tersebut, sekarang Anto sudah memiliki perkebunan kecil di rumahnya, tutur Serda Bakar.

"Yang utama bagi keluarga Anto, kebun kecil tersebut bisa mengurangi pengeluaran terhadap kebutuhan pokok. Menunjang pasokan gizi keluarga dan menambah pendapatan," ulasannya.

Kita berharap untuk warga lainnya, kegiatan positif yang dilakukan Anto dapat dijadikan contoh, pungkasnya.(cr8)

Betapa tidak, dari dua orang Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Kapolda Sumbar). Masing-masing memiliki penafsiran dan pemahaman hukum yang saling bertolak belakang, demikian Defrianto Tanius warga Kota Padang mengatakan Kamis(16/6/2022) di Padang.

"Saat Kapolda Sumbar dijabat oleh Irjen Pol. (Purn) Fachrizal, Polda Sumbar menangkap dan menahan sejumlah pegawai BPN yang disangka memalsukan dokumen," kata Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Defrianto Tanius.

Kemudian ketika Kapolda Sumbar dijabat oleh Irjen Pol. Tony Harmanto, Ditreskrimum Polda Sumbar membekuk empat tersangka berinisial EPM, LH, MY, dan YS, ujar Defrianto.

Defrianto memaparkan, Dirreskrimum Polda Sumbar Kombes Pol.Imam Kabut Sariadi saat itu mengungkapkan, penangkapan pelaku berdasar laporan polisi nomor LP/182/IV/2020/SPKT-Sbr tanggal 18 April 2020 dengan pelapor atas nama Budiman dan LP/208/V/2020-SPKT Sbr tanggal 13 Mei 2020 yang dilaporkan Adrian Syahbana.

Kemudian, dinilai berhasil dalam memberantas mafia tanah. Bahkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI memberikan penghargaan kepada Polda Sumbar masa itu, ulasnya.

"Disinyalir kasus tanah seluas 765 Hektar tersebut akan kembali menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi penduduk Kota Padang, apalagi bagi yang telah mendirikan bangunan,"ujarnya.

Namun ibarat wasit yang dipastikan  memiliki penafsiran dan pemahaman hukum yang mandiri, Irjen Pol. Teddy Minahasa sebagai Kapolda saat ini  merupakan tempat tumpuan harapan masyarakat Sumbar, khususnya Kota Padang, tutur Defrianto Tanius.

Sebab, Kapolda Sumbar Teddy Minahasa dapat menjadi penentu dan penilai terhadap keputusan dua orang kapolda sebelumnya, ungkap Defrianto.

Saat ini, warga dan atau kalangan almarhum Lehar memiliki harapan besar terhadap kepastian hukum atas lahan yang menjadi polemik tersebut, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)