Mitra Rakyat

Sebagai Babinsa di kelurahan tersebut, Serda Bakar memberikan edukasi tentang pentingnya memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan yang produktif kepada salah seorang warga bernama Anto.

Serda Bakar mengedukasikan agar masyarakat bisa memanfaatkan halaman rumah mereka untuk dijadikan sumber pangan dan menambah pendapatan keluarga.

"Sebagai Babinsa di Kelurahan Bungus Selatan, kita merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan warga binaan yang ada wilayahnya," demikian Serda Bakar mengatakan, Kamis(16/6/2022) di Padang.

Seperti yang kita sampaikan kepada Anto warga RT01/RW01 yang kebetulan memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk sumber pendapatan, katanya.

Kita menayarankan kepada warga tersebut untuk menanam sayur-sayuran. Dan beliau pun mengikuti saran tersebut, sekarang Anto sudah memiliki perkebunan kecil di rumahnya, tutur Serda Bakar.

"Yang utama bagi keluarga Anto, kebun kecil tersebut bisa mengurangi pengeluaran terhadap kebutuhan pokok. Menunjang pasokan gizi keluarga dan menambah pendapatan," ulasannya.

Kita berharap untuk warga lainnya, kegiatan positif yang dilakukan Anto dapat dijadikan contoh, pungkasnya.(cr8)

Betapa tidak, dari dua orang Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Kapolda Sumbar). Masing-masing memiliki penafsiran dan pemahaman hukum yang saling bertolak belakang, demikian Defrianto Tanius warga Kota Padang mengatakan Kamis(16/6/2022) di Padang.

"Saat Kapolda Sumbar dijabat oleh Irjen Pol. (Purn) Fachrizal, Polda Sumbar menangkap dan menahan sejumlah pegawai BPN yang disangka memalsukan dokumen," kata Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Defrianto Tanius.

Kemudian ketika Kapolda Sumbar dijabat oleh Irjen Pol. Tony Harmanto, Ditreskrimum Polda Sumbar membekuk empat tersangka berinisial EPM, LH, MY, dan YS, ujar Defrianto.

Defrianto memaparkan, Dirreskrimum Polda Sumbar Kombes Pol.Imam Kabut Sariadi saat itu mengungkapkan, penangkapan pelaku berdasar laporan polisi nomor LP/182/IV/2020/SPKT-Sbr tanggal 18 April 2020 dengan pelapor atas nama Budiman dan LP/208/V/2020-SPKT Sbr tanggal 13 Mei 2020 yang dilaporkan Adrian Syahbana.

Kemudian, dinilai berhasil dalam memberantas mafia tanah. Bahkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI memberikan penghargaan kepada Polda Sumbar masa itu, ulasnya.

"Disinyalir kasus tanah seluas 765 Hektar tersebut akan kembali menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi penduduk Kota Padang, apalagi bagi yang telah mendirikan bangunan,"ujarnya.

Namun ibarat wasit yang dipastikan  memiliki penafsiran dan pemahaman hukum yang mandiri, Irjen Pol. Teddy Minahasa sebagai Kapolda saat ini  merupakan tempat tumpuan harapan masyarakat Sumbar, khususnya Kota Padang, tutur Defrianto Tanius.

Sebab, Kapolda Sumbar Teddy Minahasa dapat menjadi penentu dan penilai terhadap keputusan dua orang kapolda sebelumnya, ungkap Defrianto.

Saat ini, warga dan atau kalangan almarhum Lehar memiliki harapan besar terhadap kepastian hukum atas lahan yang menjadi polemik tersebut, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Ada beberapa hal yang menurut Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Defrianto Tanius patut menjadi perhatian publik dan dipertanyakan.

Dalam dugaan kasus korupsi KONI Kota Padang, menurut Defrianto Tanius Kejaksaan Negeri Padang sudah salah kaprah dan ada yang diduga ditutup-tutupi, pada Rabu(15/6/2022) di Padang.

"Pasalnya, sebagai tersangka Agus Suardi pernah menyatakan bahwa pencairan dana hibah dengan peruntukan kepada PSP bertentangan dengan Permendagri No 22 Tahun 2011 dan kemudian diakali dan dititipan melalui KONI Padang," ujar Defrianto.

Bahkan tersangka Abin yang saat itu juga menjabat sebagai Bendahara di PSP Padang mengatakan bahwa tidak ada nomenklatur untuk PSP Padang di KONI Padang, ungkapnya.

"Seharusnya yang menjadi inti permasalahan adalah proses dana tersebut dapat dikeluarkan dari KAS Daerah,"tegas Defrianto.

Artinya, jelas Defrianto, jika benar pemberian dana hibah untuk PSP Padang telah dilarang berdasarkan Permendagri dan "diakali" dengan dititipkan melalui KONI Padang, yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini tentu saja Tim Anggaran di Pemko Padang.

Kejari Padang tidak dapat menuntut Agus Suardi CS bersalah dalam dugaan Kasus Korupsi KONI Kota Padang, sebelum Proses Pencairan Dana Hibah tersebut terurai dengan jelas, paparnya.

"Ibarat aliran air, dugaan korupsi KONI tersebut berada di hilir, sementara hulunya yaitu  proses pencairan dana hibah dari Pemko Padang," ulasnya.

Dijelaskannya, apalagi Agus Suardi sempat mengungkap bahwa sebagian dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Mahyeldi Ansharullah menjabat Walikota masa itu.

"Disebabkan seluruh  pernyataan Agus Suardi telah menjadi konsumsi publik, Kejari Padang sebagai penyidik dan penuntut harus mengusut sampai tuntas," tegas Ketua LSM Awak tersebut.

Jangan sampai ada fakta hukum yang terpotong dan tidak termanfaatkan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Goro yang dilakukan anggota Koramil 07/BGS Kodim 0312/Padang bersama warga melakukan pengamanan material pasir dan batu(sirtu) dan pembersihan saluran air(parit).

Saat hari hujan material pasir dan batu yang ada di RT 02/RW03 Kapung baru dikhawatirkan terbawa arus dan menghambat saluran air(parit), demikian kata Koptu Ruli Arta, Rabu (15/6/2022) di Bungus.

"Karena itu kita bersama warga kampung baru melakukan Goro untuk melakukan pembersihan parit dan mengamankan material di sepanjang anak sungai kampung baru tersebut," ungkapnya.

Hal ini merupakan kegiatan rutin kita bersama masyarakat. Agar aliran air anak sungai kampung berjalan lancar dan permukiman terhindar dari genangan air, tandasnya.

Juga menguatkan sinergi antara TNI dengan masyarakat. Serta menjaga kekompakan dan memperkuat tali silaturahmi antara sesama warga dan anggota Koramil 07/ BGS Kodim 0312/Padang, pungkasnya.(cr8)

MR.com, Pasbar| DPRD Pasaman Barat Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati TA 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (13/06/2022). Paripurna tersebut dalam rangka Penyampaian Laporan hasil Rapat Komisi- komisi DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021.

Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD H. Erianto, SE. Turut hadir dalam rapat paripurna itu, Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, Wakil Ketua DPRD H. Daliyus K, Endra Yama Putra dan anggota DP6RD beserta unsur Forkopimda, dan para Kepala OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto menyampaikan, dalam laporan Pansus itu, DPRD Pasaman Barat Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir.

Rekomendasi sebagaimana tersebut pada Diktum kesatu, berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraaan pemerintahan, sebagai pedoman bagi Bupati dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Pada rapat paripurna Istimewa ke II Masa Sidang ke dua, tanggal 13 Juni 2022 ini, DPRD memutuskan untuk memberikan Rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021, untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan,” katanya.

LKPJ Bupati Pasaman Barat Tahun 2021 adalah gambaran atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun Anggaran, yang merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sekaligus penilaian kinerja yang berdasarkan tolak ukur arah kebijakan umum APBD Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah pusat melalui Gubernur dan memberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Bertitik tolak dari pembahasan yang telah dilaksanakan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, telah dapat melihat arah kebijakan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2021, yang semuanya telah mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021,” ujar Erianto.

Paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan Berita Acara Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021. Hdr

Agar pasar tidak menjadi tempat berkembang biaknya virus corona (covid-19). Babinsa Serda Amriadi selalu melakukan komunikasi sosial(komsos) dengan pengunjung pasar.

Anggota Koramil 07/ BGS Kodim 0312/Padang itu dalam komsosnya kerap menghimbau dan mengingatkan waspada terhadap penyebaran virus Corona.

" Kita sebagai Babinsa memiliki kewajiban untuk mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran virus corona tersebut,"kata Serda Amriadi mewakili Danramil 07/ BGS Kapten Infanteri Azwar, pada Selasa (14/6/2022) di Bungus, Padang

Sebab pasar merupakan salah satu tempat terjadinya keruman warga yang sangat berpotensi terjadi penyebaran virus yang cepat, ujarnya.

Untuk itu, kata Serda Amriadi, kita selalu mengingatkan dan menghimbau masyarakat untuk selalu taat terhadap aturan pemerintah. 

" Selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes) agar dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya  penyebaran virus tersebut,"ungkapnya.

Supaya warga selalu melakukan 3M, Mencuci tangan, Menjaga Jarak, dan tidak membuat kerumunan, demi kepentingan kita bersama, pungkasnya.(cr8)