Mitra Rakyat

Ikatan Keluarga Pasaman Barat , Sabtu (11/6/2022) menggelar acara Halal bi Halal bertempat di dekat Pusdiklat Pajak, Jl. Sakti Raya No.1, RT.7/RW.9, Kemanggisan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam acara halal bi halal Pasaman Barat tersebut, juga turut hadir Bupati Pasaman Barat. H. Hamsuardi dan Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto. SE didampingi Dua Wakil Ketua DPRD, Endra Yama Putra. S. Pi dan H. Daliyus. K dan anggota DPRD lainnya. 

Dalam sambutannya, Bupati H. Hamsuardi memberikan apresiasi kepada panitia atas inisiasi mengadakan acara tersebut yang turut mengundang Bupati Para Anggota DPRD Pusat maupun Daerah dan tokoh tokoh Masyarakat Pasaman Barat maupun di Perantauan

"Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan masyarakat Pasaman Barat perantauan yang tinggal di Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  untuk dapat bersilaturrahmi langsung dengan saudara-saudara kami yang berasal dari Pasaman Barat" ujar H. Hamsuardi.

Pantauan Awak Media lewat Whatssap, Menurut H. Erianto.SE, kegiatan seperti ini dinilai dapat menjadi momentum yang tepat dalam meningkatkan silaturahmi karena seperti kita ketahui dengan tempat tinggal yang berjauhan dan kesibukan masing-masing tentu cukup sulit untuk saling bertemu.

Di samping itu dikatakan H. Daliyus. K , IKPB JAYA Pasaman Barat telah mengambil peran dalam kehidupan modern, baik sebagai wadah berkreasi maupun sebagai alat silaturahim. sebagai organisasi, Ikatan IKPB JAYA Pasaman Barat  turut ambil bagian di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

"Untuk itu, Endra Yama Putra. S. Pi, menyampaikan ke Awak Media kami Anggota DPRD memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ikatan IKPB JAYA Pasaman Barat yang telah berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Pasaman Barat dan memngangkat marwah Ranah TUAH BASAMO di perantauan melalui berbagai kegiatan sosial" sambungnya.

Menyadari akan pentingnya peran perkumpulan ini, H. Erianto. SE mengajak masyarakat Pasaman Barat dimanapun berada khususnya Jabodetabek untuk dapat menyumbangkan gagasan dan pemikiran yang bersifat konstruktif demi kemajuan negeri TUAH BASAMO. Dia juga berharap,  IKPB JAYA Pasaman Barat Jabodetabek agar terus maju dan berkembang, menjadi wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi para anggota, tutupnya.(**)

Adapun tema IKPB adalah pada halal bihalal kali ini, mengambil tema Membangun seluruh potensi untuk mewujudkan Pasaman Barat yang lebih Maju.

Erianto dalam sambutannya mengatakan selain untuk silaturahmi juga pentingnya kesamaan visi membangun Bumi Tuah Basamo Pasbar, baik dari masyarakat dikampung halaman, maupun masyarakat Pasbar yang ada diperantauan, sehingga tujuan bersama akan tercapai katanya.

Melalui momentum halal bihalal ini diharapkan tali persaudaraan antara kita baik yang ada di ranah maupun di perantauan dapat terjalin lebih erat lagi dan kalau ada kekusutin dalam hubungan persaudaraan sebagai sesama orang Minang yang berada di kawasan Jabodetabek dapat diselesaikan dengan saling memaafkan," pesannya.

Sementara itu Ketua Umum IKPB Jaya, Gontam Yusuf menyampaikan ucapan apresiasi atas kehadiran gubernur dan kepada peserta halal bihalal berpesan agar senantiasa menjaga kekompakan dan keharmonisan bersama.

Perantau asal Pasaman Barat tampak antusias mengikuti kegiatan halal bihalal ini. Meski Syawal sudah berlalu, namun tidak ada halangan bagi komunitas perantau asal Pasaman Barat di Jabodetabek untuk meramaikan acara silaturahmi tersebut.

Turut hadir Gubernur Sumbar, Bupati Pasbar Hamsuardi, unsur pimpinan DPRD Pasaman Barat, Erianto, Endra Yama Putra, dan Daliyus K, LKAAM Pasbar Khaidir Dt. Sutan Kabasaran dan Pembina IKPB Charles Meykiansyah.

Acara dimeriahkan oleh tari pasambahan dari OP Entertainment, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars Pasaman Barat, dan Penayangan Video Kegiatan IKPB Jaya.

Acara ditutup dengan Tausyiah, Doa, sesi foto, dan makan siang bersama diiringi dengan acara hiburan dan doa bersama.**

Dodi melaporkan Epyardi ke Komisi Antirasuah tersebut atas dugaan empat kasus tindak pidana korupsi yang berbeda.

"Kami menyampaikan aspirasi masyarakat terkait bukti-bukti dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Solok Epyardi Asda terkait empat kasus yang berbeda, salah satunya mengenai pelanggaran reklamasi Danau Singkarak," ujar Dodi ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Dodi menjelaskan, dari empat kasus tersebut total kerugian negara diduga mencapai Rp 18,1 miliar.

Kasus pertama, ujar Dodi, terkait reklamasi Danau Singkarak yang diduga merugikan negara sebesar Rp 3,3 miliar berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

"Kedua itu terkait hibah jalan eksisting ke Kawasan Wisata Chinangkiek yang merupakan daerah wisata milik pribadi Bupati Solok Epyardi Asda yang diduga kerugian negara mencapai Rp 13,1 Miliar," ucapnya.

Selanjutnya, Bupati Solok juga diduga kerap memerintahkan SKPD Pemda Kabupaten Solok untuk melakukan rapat dan pertemuan di daerah wisata Chinangkiek milik pribadinya dengan menghabiskan total dana APBD Kabupaten Solok sebesar Rp 1,2 miliar. Sementara kawasan tersebut diduga belum memiliki izin dan analisis dampak lingkungan (amdal) wisata" terang Dodi.

"Dan yang keempat, terkait pengangkatan pensiunan PNS jadi Plh Sekda Solok, yang diduga kerugian negara kurang lebih mencapai Rp 500 Juta untuk biaya gaji dan tunjangan jabatan," paparnya.

Dari jumlah empat kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ini, Dodi menyoroti masalah reklamasi Danau Singkarak, karena perusahaan swasta yang menggarap proyek reklamasi Danau Singkarak itu adalah perusahaan milik keluarga Bupati Solok Epyardi Asda, yakni PT. Kaluku Indah Permai dan CV. Anam Daro.

"Dimana penanggung jawab dari PT Kaluku Indah Permai dan CV Anam Daro ini adalah sanak keluarga dari Bupati Solok Epyardi Asda," ujar Dodi.

"Jadi, kami sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, mewakili masyarakat Kabupaten Solok, memohon perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi tersebut diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Secara terpisah, terkait hal ini, Partai Gerindra di Kabupaten Solok menuai pujian, sejumlah pihak menilai Partai Gerindra telah menunjukkan bahwa mereka senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat dan daerah, terutama dalam upaya-upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang warga Kab.Solok yang dinilai netral dan tidak mempunyai kepentingan dalam polemik ini.

Rusdi yang berprofesi sebagai pedagang sate, mengatakan bahwa, komitmen dan aksi ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi ditunjukan Partai Gerindra melalui kadernya yang tengah menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Solok patut diapresiasi.

"Laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh Dodi Hendra tersebut telah viral dimedia-media online nasional dan lokal" ucapnya (9/06).

"Terkait hasil final dari laporan, dan bersalah atau tidaknya Epyardi Asda, tentu saja merupakan kewenangan lembaga antirasuah (KPK) tersebut.

Namun sebagai kader Partai Gerindra, Dodi Hendra telah membuktikan keseriusannya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan bersusah-susah melaporkan secara resmi ke KPK di Jakarta.

Padahal di Sumatera Barat sendiri masih ada lembaga milik negara yang juga memilki kewenangan untuk itu (pemberantasan tindak pidana korupsi), ungkap Rusdi.

Sementara itu sebagaimana diketahui pada pilkada di Kabupaten Solok  lalu, Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik koalisi pengusung Epyardi Asda, kenang pedagang sate ini.

Lebih lanjut Rusdi yang mengaku pemilih pasangan Epyardi Asda -Jon Firman Pandu ini memaparkan, "Dengan fakta bahwa kader Partai Gerindra telah melaporkan Epyardi Asda (koalisi saat pilkada) ke KPK, kita menilai Partai Gerindra tetap tulen  berpihak kepada rakyat dan daerah Kabupaten Solok, meski pasangan Kepala Daerah ini diusung oleh Partai Gerindra pada Pilkada kemaren." jelasnya. 

(Sumber Go Asianews.com)

MR.COM, Pasbar - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten (Kesbangpol) Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan kegiatan pendidikan politik untuk kalangan perempuan di Kantor Camat Luhak Nan Duo Kabupaten Pasbar, Kamis (09/06).

Sehubungan dengan akan dilaksanakan nya proses demokrasi di Indonesia tahun 2024, Pemkab Pasbar melalui Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan edukasi pembelajaran untuk kalangan perempuan, hal ini bertujuan untuk mengenalkan politik kepada kaum perempuan sehingga diharapkan untuk tahun 2024 nantinya keterwakilan perempuan di legislatif bisa mendekati angka 30%.

Saat ini tingkat keterwakilan perempuan di parlemen hanya di angka 17%, khusus untuk kabupaten Pasbar hanya ada 3 orang kaum perempuan yang mewakili di DPRD.

Dengan kegiatan ini juga diharapkan kaum perempuan jangan hanya menjadi objek eksploitasi politik oleh segelintir pihak, saatnya kaum perempuan tampil dan aktif dalam perhelatan demokrasi tahun 2024 nantinya.

Hingga diharapkan mereka dapat memperjuangan soal kesetaraan gender, permasalahan eksploitasi anak, permasalahan kekerasan seksual dan banyak permasalahan lainnya di masyarakat.

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Pasbar melalui Plh. Kaban Kesbangpol Pasbar, Yosmar Difia, SE. MM berlangsung secara serius dan penuh keakraban.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi acara terlihat antusiasme peserta kegiatan yang terdiri dari kaum perempuan dari banyak kalangan seperti Bundo kanduang, perwakilan organisasi perempuan serta kawula muda dan perwakilan setiap kejorongan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan kaum perempuan bisa paham akan politik, bisa sadar akan bahaya eksploitasi politik dan mengarahkan potensi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan terutama di parlemen. Jangan sampai kaum perempuan dipandang sebelah mata dan hanya dibutuhkan untuk pendulang suara saja bagi kontestan politik di 2024 nantinya." Ujar Yosmar Difia yang juga pernah menjabat Kabag Humas dan Kabag Protokol Pemkab Pasbar.

Sebelumnya pada Selasa kemaren juga dilaksanakan kegiatan yang sama untuk kalangan perempuan di Kecamatan Lembah Melintang. Untuk narasumber yang didatangkan terdiri dari pihak Kesbangpol, ketua KPU, Ketua Panwaslu dan Kakan Kamenag Pasbar. (DDR)

Anggota Koramil 07/BGS Kodim 0312/Padang Serda Asril mengatakan maraknya tindakan kejahatan pencurian  mengharuskan kita untuk memperketat keamanan pada Kamis (9/6/2022) di Bungus, Padang.

"Untuk itu kita mengajak masyarakat RT 03/RW 07 untuk aktif melakukan kegiatan ronda di kampung mereka,dan memperketat keamanan kampung tersebut," ujarnya.

Ronda kita galakan disetiap RT dan RW yang ada di Bungus Barat. Kepada pemuda  disetiap RT dan RW kita berharap supaya ikut mengaktifkan kegiatan ronda tersebut, kata Serda Asril.

Selain itu, kata Babinsa, ronda yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mengantisipasi kejahatan dikampung tempat tinggal mereka. 

"Juga dapat dijadikan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antara sesama warga dan juga Babinsa," imbuhnya.

Himbauan tersebut dilakukan Serda Asril disaat-saat melakukan komunikasi sosial (komsos) dengan masyarakat selaku Babinsa di wilayah teritorial Koramil 07/BGS, pungkasnya.(cr8)

Anggota Koramil 07/BGS Serda Amriadi mengatakan setiap melakukan komunikasi sosial (komsos) selalu menyungging terhadap hal tersebut, katanya Rabu(8/6/2022) di Bungus, Padang.

"Setiap kali melakukan komsos dengan masyarakat, sebagai Babinsa kita wajib menyampaikan dalam memberi motivasi . Agar mereka (masyarakat) tidak monoton dalam berusaha" ujarnya.

Dalam mewujudkan prajurit TNI dan masyarakat yang produktif. Anggota Koramil 07/BGS Kodim 0312/Padang tersebut mengajak warga binaanya untuk lebih kreatif lagi.

Banyak usaha sampingan yang bisa dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan lahan kosong mereka menjadi lahan produktif, kata Serda Amriadi.

Dengan adanya kegiatan produktif itu, harapan kita dapat mengurangi angka pengangguran dan menjadi sumber tambahah untuk menunjang ekonomi warga diwilayah binaann Koramil 07/BGS, pungkasnya.(cr8)