Mitra Rakyat

"Hari ini kita telah melakukan pertemuan dengan seluruh perusahaan kelapa sawit, namun hanya diwakili (pegawai) yang bukan pengambil keputusan," kata Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto saat menerima aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Jumat.

Menurut dia, pertemuan dengan perusahaan kelapa sawit itu juga dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan, kemitraan, peron, dan pengumpul.

"Kita kecewa karena hasil atau keputusannya tidak ada. Kita menunggu jawaban tertulis dari mereka. Selain itu juga akan memanggil ulang," katanya.

Pihaknya mempertanyakan terkait persoalan harga TBS pekebun rakyat yang anjlok dari Rp.3000-an menjadi Rp1.000.

"Tapi ada kabar baiknya Presiden telah mencabut pelarangan ekspor. Kita lihat perkembangan beberapa hari ke depan," katanya.

Menyikapi tuntutan mahasiswa, DPRD akan menindaklanjuti dengan sejumlah langkah. Pertama, pihaknya telah memanggil perusahaan dan mempertanyakan persoalan harga TBS.

Kedua, akan mengawasi harga TBS di Pasaman Barat dan jika ada penurunan sepihak akan memanggil kembali perusahaan.

Ketiga, akan memanggil Dinas Koperasi dan UKM terkait harga dengan pupuk yang tinggi. Keempat, akan mempertimbangkan pengusulan pemberhentian Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian namun itu adalah kewenangan bupati. DPRD segera rapat bersama dengan instansi terkait agar segera mengadakan pemilihan Wali Nagari pada tahun 2022.

Penegasan itu terkait aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Pasaman Barat mengenai harga TBS, pupuk, dan persoalan lainnya.

Salah seorang mahasiswa Eko Prayoga menekankan Pemkab Pasaman Barat dan DPRD agar dapat memperjuangkan masyarakat pekebun sawit.

"Perjuangkanlah masyarakat. Harga TBS anjlok, harga minyak goreng mahal, dan pupuk mahal dan langka. Kami masyarakat ingin persoalan ini dapat menjadi perhatian," ujarnya.

(Sumber Antara)

Gotong - royong yang dilakukan Babinsa dengan masyarakat kali ini, membersihkan bahu jalan Kayo Aro supaya lebih mantap lagi.

"Pembersihan jalan dilakukan agar masyarakat lebih nyaman melewati jalan tersebut dengan kendaraan mereka, kata Sertu  Mentaria.

Kemudian kata Sertu Mentaria lagi, tujuan dari Gotong-royong ini sebagai bentuk komunikasi sosial (komsos) Babinsa dengan masyarakat Kelurahan Bungus Timur.

"Dan bentuk kemanunggalan TNI bersama masyarakat tercipta melalui kegiatan gotong - royong ini, dengan memperkuat tali persaudaraan dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI," ujarnya.

Kita sama-sama berharap agar kegiatan gotong-royong ini terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, pungkas Sertu Mentaria.(cr8)

Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi kepada Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Ketua DPRD Pasbar Erianto, didampingi oleh stakeholder terkait lainnya di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumbar, Padang Jumat (27/5).

Atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Pasbar tersebut, Bupati Pasbar Hamsuardi sangat bersyukur. Ia mengatakan apa yang telah diperoleh itu tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, termasuk elemen masyarakat sehingga WTP bisa di terima oleh Pasbar.

“Alhamdulillah, kita menerima LKPD tahun 2021 dengan predikat WTP. Ini merupakan ke enam kalinya Pasaman Barat mendapatkan dan mempertahankan opini WTP. Semoga ini menjadi motivasi bagi Pemkab Pasaman Barat untuk lebih baik lagi dalam penyajian laporan keuangan di masa yang akan datang,” kata Hamsuardi.

Bupati Hamsuardi berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik tentu akan tercipta hasil pembangunan yang baik juga.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan tim, lanjutnya tidak hanya untuk melihat dan menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah saja, namun lebih dari itu. Memberikan pemahaman kepada aparatur agar tertib mengelola keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, bupati Hamsuardi juga menyampaikan terima kasih atas saran dan penekanan yang disampaikan BPK. Apa yang disampaikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Pasaman Barat tentunya akan terus diperbaiki di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi mengatakan bahwa daerah yang mendapat WTP hari itu telah menyerahkan laporan keuangan daerah tahun 2021 yang diserahkan pada 28 Maret 2022 itu lebih cepat dari yang diminta BPK.

“Setelah melakukan pemeriksaan dari tim BPK RI maka kami berikan opini WTP kepada pemerintah daerah Pasaman Barat. BPK melalui tim pemeriksa, sebenarnya tidak mencari-cari kesalahan, namun lebih kepada pengawasan dan perbaikan pengelolaan yang dilakukan sehingga tidak berlawan dengan hukum dan merugikan negara,” ujarnya.

Sebagai salah satu tugas rutin, tambah Yusnadewi, pemeriksaan oleh BPK RI disamping bisa sarana memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Namun juga salah satu cara agar program pembangunan bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Selain itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto juga mengucapkan rasa syukur dan selamat atas perolehan opini WTP dari BPK RI. Dengan diraihnya WTP oleh Paabar, menandakan pengelolaan keuangan sudah baik.

“Namun, catatan penting yang disampaikan oleh BPK RI kepada kita semua tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Kita berkomitmen akan memperbaiki di masa yang akan datang,”kata Erianto.

Ia juga mengatakan bahwa BPK RI dengan pemerintah daerah Pasaman Barat terus menjalin sinergisitas yang baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh BPK RI akan menjadi masukan yang berarti bagi Pasaman Barat.

“Semoga sinergi ini tetap terjalin baik ke depan,”ujar Erianto. Hms

Dalam sambutannya Wabup Risnawanto mengatakan pelayanan pemerintah saat ini tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan 1 atau 5 tahun kedepan. Namun, pemerintah hari ini mempunyai tanggungjawab besar memastikan permasalahan jangka panjang terantisipasi dengan baik. Memastikan anak-anak Pasbar mendapatkan kesempatan untuk membangun masa depannya dengan baik.

"Kita harus memberi ruang dan waktu agar anak-anak kita tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek dan pelaku pembangunan," ungkap Risnawanto.

Ia menyebutkan, ada 5 kluster pemenuhan hak anak yang dijabarkan dengan kebijakan pemerintah sesuai 24 indikator KLA melalui program pembangunan secara teknis oleh perangkat daerah. 

"Kelima klaster itu yakni, pertama kluster hak sipil dan kebebasan, kedua kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ketiga kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, keempat kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kluster perlindungan khusus,"terangnya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya terus memperhatikan dan mengayomi kebutuhan anak dengan memaksimalkan koordinasi dengan APSAI dan media. Memberi perhatian khusus dalam pencegahan stunting, menjaga dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga gempa yang terdapat anak-anak. Pada tahun 2021,  pemerintah bekerjasama dengan BNN mendeklarasikan "Nagari Bersinar" sebagai langkah preventif menjaga anak Pasbar dari pengaruh negatif narkoba. 

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA Harnina Syahputri menyampaikan bahwa dalam mendukung Kabupaten Pasaman Barat menjadi KLA, maka Pemerintah Daerah dalam hal tersebut mengeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 14 Tahun 2022 tentang rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak di Pasbar.

"Selain itu melalui kebijakan pembangunan daerah Pasaman Barat terkait Kabupaten Layak Anak, Pasaman Barat  melaksanakan kegiatan teknis yaitu menyusun anggaran, program dan kegiatan peduli anak, pemenuhan hak anak di daerah, meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan hak anak dan memperkuat jejaring pemenuhan hak anak di daerah dan lainnya," kata Harnina Syahputri.

Lanjutnya, Pasaman Barat saat ini sudah mulai melakukan pemenuhan hak anak dengan keterlibatan anak melalui Forum Anak pada musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka mensuarakan hak-hak anak untuk diakomodir dalam rencana pembangunan daeah. 

"Mendengar aspirasi anak melalui pertemuan Forum Anak kabupaten dengan pemerintah daerah (OPD) yang diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021," ucapnya.

Sementara Itu, Kepala DPPKBP3A Anna Rahmadia juga menjelaskan bahwa Pasaman Barat pada tahun 2017 pernah menginisiasi Kabupaten Layak Anak, Tahun 2019 mendapatkan Anugerah Pratama dan Tahun 2021 mendapatkan Anugerah Madya. 

"Capaian tersebut sudah dilalui dengan bantuan dari seluruh stakeholder terkait, oleh karena itu untuk tahun 2022 semoga lebih meningkat lagi capaian Pasaman Barat dalam menjadikan Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kabupaten Layak Anak ke tingkat Nindya," ujar Anna Rahmadia.

Turut Hadir, jajaran Forkopimda Pasbar, para Asisten, Staf Ahli, Ketua TP PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, Kepala OPD, Camat, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Pasaman Barat, Unit Perlindungan Perempuan dan anak Polres Pasbar, Forum Anak Pasbar serta Tim Perifikator, Kepala Dinas PPKBP3A Sumbar secara Virtual serta stakeholder terkait lainnya. (Ddr)