Mitra Rakyat

Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi kepada Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Ketua DPRD Pasbar Erianto, didampingi oleh stakeholder terkait lainnya di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumbar, Padang Jumat (27/5).

Atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Pasbar tersebut, Bupati Pasbar Hamsuardi sangat bersyukur. Ia mengatakan apa yang telah diperoleh itu tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, termasuk elemen masyarakat sehingga WTP bisa di terima oleh Pasbar.

“Alhamdulillah, kita menerima LKPD tahun 2021 dengan predikat WTP. Ini merupakan ke enam kalinya Pasaman Barat mendapatkan dan mempertahankan opini WTP. Semoga ini menjadi motivasi bagi Pemkab Pasaman Barat untuk lebih baik lagi dalam penyajian laporan keuangan di masa yang akan datang,” kata Hamsuardi.

Bupati Hamsuardi berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik tentu akan tercipta hasil pembangunan yang baik juga.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan tim, lanjutnya tidak hanya untuk melihat dan menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah saja, namun lebih dari itu. Memberikan pemahaman kepada aparatur agar tertib mengelola keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, bupati Hamsuardi juga menyampaikan terima kasih atas saran dan penekanan yang disampaikan BPK. Apa yang disampaikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Pasaman Barat tentunya akan terus diperbaiki di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi mengatakan bahwa daerah yang mendapat WTP hari itu telah menyerahkan laporan keuangan daerah tahun 2021 yang diserahkan pada 28 Maret 2022 itu lebih cepat dari yang diminta BPK.

“Setelah melakukan pemeriksaan dari tim BPK RI maka kami berikan opini WTP kepada pemerintah daerah Pasaman Barat. BPK melalui tim pemeriksa, sebenarnya tidak mencari-cari kesalahan, namun lebih kepada pengawasan dan perbaikan pengelolaan yang dilakukan sehingga tidak berlawan dengan hukum dan merugikan negara,” ujarnya.

Sebagai salah satu tugas rutin, tambah Yusnadewi, pemeriksaan oleh BPK RI disamping bisa sarana memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Namun juga salah satu cara agar program pembangunan bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Selain itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto juga mengucapkan rasa syukur dan selamat atas perolehan opini WTP dari BPK RI. Dengan diraihnya WTP oleh Paabar, menandakan pengelolaan keuangan sudah baik.

“Namun, catatan penting yang disampaikan oleh BPK RI kepada kita semua tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Kita berkomitmen akan memperbaiki di masa yang akan datang,”kata Erianto.

Ia juga mengatakan bahwa BPK RI dengan pemerintah daerah Pasaman Barat terus menjalin sinergisitas yang baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh BPK RI akan menjadi masukan yang berarti bagi Pasaman Barat.

“Semoga sinergi ini tetap terjalin baik ke depan,”ujar Erianto. Hms

Dalam sambutannya Wabup Risnawanto mengatakan pelayanan pemerintah saat ini tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan 1 atau 5 tahun kedepan. Namun, pemerintah hari ini mempunyai tanggungjawab besar memastikan permasalahan jangka panjang terantisipasi dengan baik. Memastikan anak-anak Pasbar mendapatkan kesempatan untuk membangun masa depannya dengan baik.

"Kita harus memberi ruang dan waktu agar anak-anak kita tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek dan pelaku pembangunan," ungkap Risnawanto.

Ia menyebutkan, ada 5 kluster pemenuhan hak anak yang dijabarkan dengan kebijakan pemerintah sesuai 24 indikator KLA melalui program pembangunan secara teknis oleh perangkat daerah. 

"Kelima klaster itu yakni, pertama kluster hak sipil dan kebebasan, kedua kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ketiga kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, keempat kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kluster perlindungan khusus,"terangnya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya terus memperhatikan dan mengayomi kebutuhan anak dengan memaksimalkan koordinasi dengan APSAI dan media. Memberi perhatian khusus dalam pencegahan stunting, menjaga dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga gempa yang terdapat anak-anak. Pada tahun 2021,  pemerintah bekerjasama dengan BNN mendeklarasikan "Nagari Bersinar" sebagai langkah preventif menjaga anak Pasbar dari pengaruh negatif narkoba. 

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA Harnina Syahputri menyampaikan bahwa dalam mendukung Kabupaten Pasaman Barat menjadi KLA, maka Pemerintah Daerah dalam hal tersebut mengeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 14 Tahun 2022 tentang rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak di Pasbar.

"Selain itu melalui kebijakan pembangunan daerah Pasaman Barat terkait Kabupaten Layak Anak, Pasaman Barat  melaksanakan kegiatan teknis yaitu menyusun anggaran, program dan kegiatan peduli anak, pemenuhan hak anak di daerah, meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan hak anak dan memperkuat jejaring pemenuhan hak anak di daerah dan lainnya," kata Harnina Syahputri.

Lanjutnya, Pasaman Barat saat ini sudah mulai melakukan pemenuhan hak anak dengan keterlibatan anak melalui Forum Anak pada musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka mensuarakan hak-hak anak untuk diakomodir dalam rencana pembangunan daeah. 

"Mendengar aspirasi anak melalui pertemuan Forum Anak kabupaten dengan pemerintah daerah (OPD) yang diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021," ucapnya.

Sementara Itu, Kepala DPPKBP3A Anna Rahmadia juga menjelaskan bahwa Pasaman Barat pada tahun 2017 pernah menginisiasi Kabupaten Layak Anak, Tahun 2019 mendapatkan Anugerah Pratama dan Tahun 2021 mendapatkan Anugerah Madya. 

"Capaian tersebut sudah dilalui dengan bantuan dari seluruh stakeholder terkait, oleh karena itu untuk tahun 2022 semoga lebih meningkat lagi capaian Pasaman Barat dalam menjadikan Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kabupaten Layak Anak ke tingkat Nindya," ujar Anna Rahmadia.

Turut Hadir, jajaran Forkopimda Pasbar, para Asisten, Staf Ahli, Ketua TP PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, Kepala OPD, Camat, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Pasaman Barat, Unit Perlindungan Perempuan dan anak Polres Pasbar, Forum Anak Pasbar serta Tim Perifikator, Kepala Dinas PPKBP3A Sumbar secara Virtual serta stakeholder terkait lainnya. (Ddr)

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung didampingi Kepala Dinas Dispora Media Fitra kepada Ketua-ketua Kelompok penerima bantuan.

Penyerahan tersebut berlansung di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga ( DISPORA)  Jumat (27/5/2022) siang.

Wakil ketua DPRD Endra Yama Putra. S. Pi, Saat menyerahkan bantuan tersebut meminta agar masyarakat penerima bantuan untuk menjaga dan merawatnya dengan baik dan tidak boleh salah menggunakan.

Endra Yama Putra, bantuan mesin pemotong rumput tersebut bertujuan untuk Semoga bisa bermanfaat untuk pemuda dalam memperbaiki lapangan bola dan pemberi semangat bagi adik adik kami pemuda dalam menghidupkan olah raga meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat apalagi dimasa sekarang dimana bagian dari perhatian DPRD kepada masyarakatnya.

“Seluruh stakeholder harus bekerja sama. baik BPD, lembaga Nagari maupun masyarakat, harus bersinergi bersama Jorong untuk bagaimana menjadikan Nagari Sasak Ranah Pasisie untuk lebih baik lagi.” tegas Mamak Endra Yama sapaan akrab Endra Yama Putra ini.

Kata dia, dana untuk pengadaan beberapa unit mesin pemotong rumput tersebut berasal dari Dana Dinas Pemuda Olahraga Tahun Anggaran 2022 

Saya selalu menghimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan dan memanfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah DPRD berikan kepada masyarakat itu perlu di jaga perawatannya,agar apa yang menjadi milik kita tetap terjaga kualitasnya agar bisa bertahan lama.

”Bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan kami selaku DPRD Kabupaten Pasaman Barat tetap akan mendata agar peruntukan pemberdayaan ini bisa merata sehingga tidak ada yang namanya pilih kasih ,karena program ini benar benar tepat sasaran.” terang Mamak Endra Yama

Sehingga saya harap bantuan ini dapat membantu meringankan beban dalam melaksanakan aktifitas pertanian,yang dulunya dalam melaksanakan aktifitas pemarasan rumput masih memaki parang semoga dengan bantuan mesin paras rumput ini dapat mempermudah pekerjaan para petani yang ada di Nagari Sasak Ranah Pasisie .” kata Endra Yama

Sementara itu salah seorang pemuda Jorong Padang Halaban penerima bantuan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan mesin potong rumput tersebut, tutupnya.

Kali ini Pemko Padang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar).

Seperti diketahui, predikat Opini WTP terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 tersebut merupakan yang kesembilan kalinya diraih dengan delapan kali disabet secara berturut-turut pada tiap tahunnya. 

Bermula dari tahun 2012 dan setelahnya delapan kali secara berturut-turut diraih pada LKPD 2014, LKPD 2015, LKPD 2016, LKPD 2017 serta LKPD 2018, LKPD 2019 dan LKPD 2020 serta teranyar LKPD 2021.

"Alhamdulillah atas nama pribadi dan Pemko Padang kita bersyukur meraih Opini WTP yang kesembilan kalinya. Capaian ini sangat luar biasa, berkat kerja keras Pemko Padang," tutur Wako Hendri Septa.

Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih terutama kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang kembali memberikan kepercayaan dan penghargaan dalam bentuk predikat Opini WTP bagi Pemko Padang," lanjutnya.

"Prestasi ini diperoleh dari hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021 yang dilakukan secara objektif dan profesional," ungkap Wali Kota Padang Hendri Septa bersama Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani usai menerima Opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Jumat (27/5/2022).

Hendri Septa juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi bagi seluruh jajaran ASN Pemko Padang yang telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan sistem akuntabilitas.

"Intinya yang terpenting adalah bagaimana kita selalu menjaga laporan keuangan disusun dengan baik dan benar serta memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Padang," tambahnya.

Lebih jauh sambung Wako Hendri Septa lagi, meski sukses meraih Opini WTP untuk LHP atas LKPD 2021, Pemko Padang sesuai arahan BPK tetap akan menindaklanjuti beberapa catatan yang mesti diperbaiki ke depan. 

"Kita diberi waktu sebulan ke depan untuk menindaklanjuti beberapa catatan dari BPK RI Perwakilan Sumbar. Insya Allah dapat kita tindaklanjuti dengan baik tentunya," tukuk orang nomor satu di Kota Padang itu bersemangat.

Hadir mendampingi Wali Kota Padang saat itu diantaranya Pj Sekda Fitriati, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala Inspektorat Syuhandra, serta Kepala BPKAD Budi Payan bersama jajaran.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengaku mengapresiasi penyerahan LHP atas LKPD Kota Padang tahun 2021 ini. Ia pun berharap BPK RI Perwakilan Sumbar selalu memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelolaan keuangan Kota Padang sehingga WTP selalu diraih Kota Padang.

“Kita patut bersyukur LHP atas LKPD Kota Padang meriah Opini WTP sebanyak sembilan kali dengan delapan kali diraih secara berturut-turut. Untuk itu sebagai unsur DPRD Kota Padang kami pun akan senantiasa mengawal dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” katanya.

Sementara itu dalam sambutan dan arahannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah ini bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan Kota Padang meraih opini WTP 8 kali berturut-turut menunjukkan bahwa Pemko Padang telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan kepastian dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan.

Dalam penyerahan Opini WTP LHP atas LKPD tahun 2021 kali ini, selain Kota Padang predikat yang sama juga diberikan kepada Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat. (Dv/Prokompim Pdg)

Hal ini terlihat dari kegiatan Gotong-royong (Goro) yang dilakukan warga dengan Babinsa di Kelurahan Teluk Kabung Utara (TKU) dan Teluk Kabung Tengah(TKT).

Kegiatan goro ini kita lakukan demi kemajuan wisata di Bungus, dan sebagai kegiatan komsos Babinsa Koramil 07/Bungus dengan masyarakat, demikian Kapten Inf Azwar mengatakan selaku Danramil, Jum'at (27/5/2022) via telpon.

"Goro yang dilakukan Babinsa anggota Koramil 07 Bungus Kodim 0312/Padang ini merupakan bentuk kemanunggalan TNI dengan masyarakat," ungkapnya.

Dikatakan Danramil Azwar,  Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar selalu peduli dengan kondisi lingkungan.

"Bahwa kondisi lingkungan yang kotor akan menimbulkan berbagai permasalahan. Karena Bungus merupakan salah tujuan wisatawan saat berlibur, jadi harus selalu dijaga kebersihannya dengan gotong royong ini,"imbuhnya.

Kita berharap kegiatan gotong-royong ini dapat berlanjut untuk seterusnya. Selain dapat menjaga kebersihan, kegiatan ini juga bisa menjaga dan mempererat hubungan tali silaturahmi antara Banbinsa dengan warga, pungkasnya.(cr8)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, diamanahkan untuk melaksanakan berbagai program Padat Karya yang seluruhnya dilaksanakan berbasis masyarakat.

Diantaranya, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Perdesaan (SANDES), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Penyediaan Sarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Agama.

Di Provinsi Sumatera Barat, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) pada tahun ini akan dilakasanakan program PAMSIMAS, SANDES, KOTAKU, PISEW dan Penyediaan Sarana Sanitasi di lembaga Pendidikan Agama.

Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito mengatakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya tersebut masih dalam tahap perekrutan tenaga fasillitator, dan secepatnya setelah ini akan dilaksanakan pembangunan fisik.

Lebih lanjut Kusworo Darpito mengungkapkan, untuk percepatan penyerapan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

" Program Padat Karya akan sesegera mungkin kita laksanakan. Agar bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat," tegas Kusworo.

Dijelaskannya, PAMSIMAS merupakan program yang berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat pada daerah yang belum terjangkau layanan air bersih perpipaan/PDAM, melalui program ini diharapkan dapat mencapai target 100% air minum yang layak bagi masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya diserahkan pada kelompok masyarakat yang telah dibentuk dengan didampingi oleh fasilitator, hingga pada tahap operasional akan tetap dikelola oleh kelompok masyarakat, ulas Kepala BPPW itu.

"Kemudian, PISEW adalah program yang sasaranya pada daerah perdesaan. Dengan tujuan membantu sosial dan perekonomian masyarakat, infrastruktur yang dibangun diataranya jalan akses dan jembatan menuju lokasi pertanian, irigasi pertanian,"tambahnya lagi.

Selanjutnya kata Kusworo, Program Kota Tanpa Kumuh. Program ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh. Melalui program ini dibangun infrastruktur yang melingkupi beberapa aspek.

" Yaitu jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi/air limbah, air minum, persampahan, tata bangunan, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau," demikian Kusworo menjelaskan.

Untuk Progam Sanitasi Perdesaan. Program ini merupakan program yang berjuang untuk menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat perdesaan. 

"Dengan membangun bilik jamban serta tangki septik, program ini bertujuan untuk akses sanitasi yang layak bagi masyarakat,"ungkap Kusworo.

Sementara itu program penyediaan prasarana sanitasi di lembaga pendidikan agama, seperti Pesantren bertujuan memberikan layanan sanitasi yang baik bagi lembaga pendidikan.

Sehingga diharapkan dapat menjadi contoh untuk pengelola lembaga dalam membangun prasarana sanitasi yang layak, pungkasnya.(realis/cr)