Mitra Rakyat

MR.COM, Pasbar -- Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto didampingi stakeholder terkait menghadiri sekaligus mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Bulan Bhakti Dasawisma, serta Launching Aplikasi Jembatan Asa Pasaman Barat, dan juga persiapan Lomba PKK Tingkat Provinsi tahun 2022 di halaman Kantor Wali Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Selasa (24/5). 

Pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Risnawanto mengatakan, sejak zaman dahulu budaya gotong royong telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama gotong royong dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan Indonesia. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong ini harus diupayakan dan dimaksimalkan.

"Kenapa pencanangan ini kita bangkitkan kembali, karena rasa gotong royong kita selama 78 tahun Indonesia merdeka semakin lama semakin memudar. Kami seluruh jajaran Pemda Pasbar hingga pemerintahan nagari dan jorong menghimbau seluruh lapisan masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, mari kita dukung pencanangan ini. Jika pencanangan ini tercapai maka program Pemda akan tercapai," ucap Risnawanto.

Pencanangan Bulan Bhakti Dasawisma lanjutnya, erat kaitan dengan 10 program pokok PKK Pasbar. Program yang menyentuh semua lini masyarakat. Wabup Risnawanto mengajak dan menghimbau, bagaimana agar 10 program PKK sejalan dengan program Dasawisma. 

"Selanjutnya aplikasi Jembatan Asa yang baru saja di launching diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan membantu kegiatan masyarakat Pasbar,"harapnya.

Disamping itu, Ketua TP. PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi dalam sambutannya mengatakan kegiatan BBGRM dan Bulan Bhakti Dasawisma rutin setiap tahun dilaksanakan pada tingkatan yang berbeda. Kantor Wali Nagari Kinali dipilih karena Nagari Kinali akan mewakili Kabupaten Pasaman Barat untuk mengikuti lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi serta Dasawisma Bougenville 1 Jorong Bunuik juga telah mewakili Kabupaten Pasaman Barat mengikuti lomba Kader Dasawisma Beprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

"Sebelumnya BBGRM dan Bulan Bhakti Dasawisma di tingkat Provinsi Sumatera Barat juga telah dicanangkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, di Kabupaten Dharmasraya pada 9 Maret 2022 dan saat ini di Tingkat Kabupaten Pasbar pencanangannya di pusatkan di lapangan depan Kantor Wali Nagari Kinali", jelas Ny. Titi Hamsuardi.

Ia melanjutkan, bPasbar pada 2 Juni 2022 mendatang akan mengikuti lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumbar yang meliputi 5 kategori.

"Lomba terdiri dari tertib administrasi PKK yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kinali, Pokja 1 dengan kategori Paredi bertempat di Kantor Wali Nagari Kinali, Pokja 2 dengan kategori UP2K bertempat di Jorong Langgam, Pokja 3 dengan kategori Aku Hatinya PKK bertempat di Jorong Bunuik dan Pokja IV dengan kategori PHBS Plus bertempat di Jorong Koja", terangnya.

Sementara itu, Kepala DPMN Pasbar Randy Hendrawan menjelaskan Kegiatan Pencanangan BBGRM dan Bulan Bhakti Dasawisma, Launching Aplikasi Jembatan Asa Pasbar serta persiapan Lomba PKK Tingkat Provinsi yang diadakan mengangkat tema "Melalui Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong, Bulan Bhakti Dasawisma, Kita Kolaborasikan 50 Tahun Gerakan PKK Dengan Pemerintah Berbakti Untuk Bangsa Berbagi Untuk Sesama".

Peserta kegiatan berjumlah lebih kurang 250 orang yang terdiri dari tamu undangan dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan dari Nagari Kinali. Ia berharap, kegiatan yang dilakukan dapat menghidupkan kembali Dasawisma di Pasbar. Tentunya dengan sinergi dan kekompakan semua pihak dalam menumbuhkan semangat gotong royong.

Selain itu, Pj Wali Nagari Kinali Sudirman mengucapkan terimakasih atas kehadiran seluruh tamu undangan terutama dari provinsi dan kepada Pemda Pasbar, yang mempercayai Nagari Kinali sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.

"Kami dari pemerintahan Nagari Kinali mengucapkan terimakasih banyak kepada Pemda Pasbar yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan acara yang kita laksanakan hari ini. Kita berharap kegiatan ini dapat menambah semangat kita dalam menumbuhkan semangat bergotong royong", sebut Sudirman.

Kegiatan pencanangan dan launching ini merupakan kerjasama antara TP PKK Kabupaten Pasaman Barat,  DPMN dan Dinas Kominfo sebagai perancang  aplikasi Jembatan Asa Pasaman Barat.

Turut Hadir Kepala DPMD Provinsi Sumbar, Sekretaris TP.PKK Provinsi Sumbar, Unsur Forkopimda Pasbar, Kepala OPD, Camat se Pasbar, Forkopimca Kinali, Pimpinan Bank Nagari, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait lainnya. 

Diakhir pencanangan, juga dilakukan penyerahan alat bantu gotong royong oleh Wabup Risnawanto dan Pimpinan Bank Nagari kepada Camat Kinali dan Wali Nagari Kinali. Wabup Risnawanto juga menyempatkan diri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan di Kantor Wali tersebut. Kegiatan berakhir dengan kunjungan ke Kampung Silambau Kecamatan Kinali. (Ddr)

Anggota Koramil 07/ Bungus Kodim 0312/Padang Serda Asril mengatakan tujuan dari Goro ini yang pasti untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama warga dan Babinsa, pada Selasa (24/5/2022) Bungus, Padang.

Gotong-royong pembangunan jalan dengan teknis pengecoran ini kita lakukan agar masyarakat dapat dengan nyaman dan aman saat melalui dengan kendaraan mereka, kata Serda Asril.

Babinsa Serda Asril mengatakan kegiatan goro ini merupakan upaya bersama dalam mewujudkan kepedulian terhadap kemajuan kampung.

"Kerja bakti ini juga sebagai upaya agar masyarakat untuk selalu peduli dengan kondisi lingkungan disekitar tempat tinggal mereka,"imbuhnya.

Semoga jalinan kerja sama yang baik selama ini akan semakin kuat dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” pungkasnya.(cr8)

MR.com, Padang|Majunya Roy Madea Oka atau Boni sebagai kandidat calon Ketua MPW Pemuda Pancasila(PP) Provinsi Sumatera Barat merupakan nafas segar bagi kehidupan Ormas PP kedepannya.

"Apalagi saat ini, dalam momentum hari kebangkitan nasional bisa menjadi kebangkitan juga bagi Pemuda Pancasila Sumatera barat," demikian Fernando Anggiatman mantan Ketua SAPMA Pemuda Pancasila menyebutkan pada Senin(23/5/2022) di Padang.

Menurut penilaian Fernando, seorang Boni merupakan sosok yang pas dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan Ormas MPW PP Sumbar saat ini, bijaksana dan memahami.

Katanya, selama menjabat Ketua Sapma Sumbar periode 2017-2020, Fernando sudah melihat seperti apa pola dan mekanisme Boni dalam memimpin MPC PP Kota Padang selama periodenya.

"Beliau mampu membangun komunikasi secara eksternal dan interal di organisasi. Karena menurut saya itu lah esensi seorang pemimpin, beliau(Boni) juga mampu melaksanakan program internal baik itu jangka pendek, menengah dan jangka panjang,"tutur Fernando.

Selanjutnya saya juga ingat betul diawal kepemimpinanya di kota padang. Boni mampu melakukan atau melaksanakan diklat kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila sesuai perintah AD/ART organisasi. 

Secara khusus saya juga melihat seperti apa perhatian yang luar biasa yang diberikannya kepada PC Sapma PP Kota Padang. Untuk itu bagi saya Roy Madea Oka  sosok yang pas untuk memimpin Ormas Pemuda Pancasila Sumatera Barat selanjutnya, ungkap mantan Ketua Sapma itu.

Karena, beliau sabagai instruktur utama dan penerima kualifikasi kader utama diklat kaderisasi nasional yang dilakukan MPN Pemuda Pancasila di Batam, Kepulau Riau, pungkasnya.(cr8)

Namun rencana pengukuran tersebut gagal karena tim pengukur yang diketuai Sarwo Edi Plt Kadis PUPR Sijunjung itu dihadang masyarakat setempat.

Ini disebutkan Wahyu selaku Ketua LSM KPK Tipikor Sijunjung dan sebagai putra daerah yang membela hak masyarakat Sijunjung, pada Minggu (22/5/2022) via telpon.

Masyarakat Segel Lokasi Rusunawa di Sijunjung, Bangunan Terbengkalai di Penuhi Kotoran Kambing dan Dijadikan Tempat Maksiat

Wahyu mengungkapkan, bahwa kejadian itu bentuk dari kemarahan masyarakat suku Chaniago Bukik terhadap tindakan yang dilakukan Pemkab Sijunjung menyangkut tanah pusaka mereka.

"Dengan segenap kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki, sepertinya Pemkab Sijunjung akan terus melakukan daya upaya untuk mengambil hak masyarakat suku Chaniago Bukik," ujarnya.

Kaum Suku Chaniago Bukik Menduga Ada Campur Tangan Pihak Pemkab Sijunjung Terhadap Dugaan Pemalsuan Tandatangan Oleh Datuak Robinson

Masyarakat Suku Chaniago Bukik Tuntut Pemkab Sijunjung Terkait Tanah Hibah Seluas 10 Hektar, Sekda Zefnihan : Mohon maaf saya tidak bisa komentar

Diduga Praktek Pemalsuan Tandatangan Oleh Robinson dilakukan di Rumah Bupati Sijunjung dihadiri Sekda dan Pejabat Tinggi Lainnya

Kata Wahyu, masalah tanah antara masyarakat suku Chaniago Bukik dengan Pemkab Sijunjung ini sudah bertahun-tahun dan sekarang makin meruncing.

Berawal dari penghibahan tanah seluas 10 hektar oleh ninik mamak terdahulu suku Chaniago Bukik kepada Pemkab Sijunjung beberapa tahun yang lalu. Dengan tujuan Pemkab membuat sarana pendidikan khusus bidang pertanian untuk generasi penerus dan putra-putri asli Sijunjung, paparnya.

"Agar dunia pertanian Sijunjung maju melalui tangan tenaga ahli putra asli daerah yang dicetak di sarana pendidikan yang berdiri diatas tanah yang dihibahkan itu," ujarnya.

Namun, tujuan mulia tersebut tidak kunjung tercapai. Malah ada indikasi pihak Pemkab Sijunjung ingin menguasai, bahkan merebut secara paksa tanah hibah tersebut dengan tujuan mencari keuntungan secara pribadi maupun kelompok, ketus Wahyu.

Buktinya, diatas tanah yang mereka hibahkan itu bukan berdiri sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), melainkan Rusunawa, STIPER, sekelompok perumahan dan rumah dinas Wakil Bupati, ungkap Wahyu lagi.

Wahyu menilai terindikasi pihak Pemkab Sijunjung ingin menguasai tanah tersebut terlihat dari saat akan melakukan pengukuran untuk proses mensertifikatkan tanah ulayat itu menjadi tanah Pemda.

"Kalau proses penerbitan sertipikat hak pakai atas nama Pemkab oleh pihak ATR/BPN Sijunjung tidak menenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka Hak Pakai tersebut bisa diprediksi sertifikatnya cacat hukum," ujar Wahyu.

Ini bentuk pemerkosaan terhadap hak-hak masyarakat suku Chaniago Bukik oleh Pemkab Sijunjung, pungkasnya.

Disisi lain, Syamsul Bahri membenarkan penghadangan yang dilakukan masyarakat itu terhadap tim pemerintah yang dipimpin Sarwo Edi tersebut.

Syamsul Bahri berbicara selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari suku Chaniago Bukik mengatakan, ada indikasi pemaksaan oleh Pemkab Sijunjung  untuk menguasai tanah pusaka tinggi mereka.

Dijelaskan Syamsul, yang disebut tanah negara itu ada dua(2), pertama, tanah negara murni yang diperoleh dari bekas tanah jajahan,   kedua tanah negara yang ada dibawah pengawasan Pemda, BUMN, dan instansi lainnya. Nah, kalau poin kedua itu, syaratnya ada ganti rugi atau penyerahan tanpa ganti rugi dari tanah ulayat atau suku.

Menyangkut tanah pusaka tinggi yang katanya sudah dihibahkan oleh Ninik mamak mereka terdahulu itu. Syamsul mengatakan apa bukti ini tanah milik negara di BPN. Bagaimana proses mendapatkan tanah suku kami ini oleh Pemkab Sijunjung dan akan dijadikan tanah negara, ujarnya.

"Ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja, kami ingin bukti kongkrit dan kuat. Dan hal ini kami sudah menanyakan dengan menyurati Pemkab dengan tembusan ke BPN dan sampai sekarang belum ada jawaban,"kata MKW suku Chaniago Bukik itu.

Selanjutnya kata Syamsul lagi,nomor berapa bukti pendaftaran tanah ini atas tanah negara. Bawa surat klarifikasi ini kae Bupati dan pernyataan tertulis yang bertanda tangan oleh sepadan, kalau ada bukti penyerah dari Ninik mamak kami. Ini diakui Syamsul Bahri yang disampaikannya kepada ketua tim pengukuran saat itu Sarwo Edi didepan anggota lainnya.

"Kami siap untuk tidak mendaftarkan tanah pusaka kami ini ke BPN. Selama ini kami sudah merasa ditipu oleh BPN, sampai-sampai sudah dibangun Perumnas diatas tanah ulayat kami tersebut,"tegas Syamsul.

Kalau bisa, pihak Pemkab Sijunjung membuktikan peta tanah berikut persetujuan dari batas tanah dan siapa yang menandatangani serta foto nomor peta atas tanah tersebut, pungkasnya.

Sementara saat media mengkonfirmasikan kepada Sarwo Edi, yang disebut Ketua tim pengukur dari Pemkab Sijunjung mengatakan tidak ada kericuhan terjadi.

"Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 memang ada rencana untuk mengambil data dari tim kabupaten terhadap tanah yang ada di rusunawa dan sekitarnya tapi tidak ada kericuhan yang terjadi," kata Sarwo Edi via telpon, 0852-1302-3xxx hari yang sama.

Seterusnya Sarwo Edi mengatakan, kami pada saat itu hanya menampung aspirasi ninik mamak, dan akan menyampaikan ke pimpinan tentang aspirasi tersebut.

"Tidak jadinya mengambil data karena adanya permintaan  oleh bapak Syamsul Bahri kami ikuti, karena tugas kami hanya mengambil data tentang tanah yang ada pada rusunawa dan sekitarnya terkait dengan bangunan dan luasnya. Maaf hanya ini yang bisa saya sampaikan," tutupnya.

Hingga berita diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Sekda Kab.Sijunjung Zefnihan, dan Bupati Benny Yuswir, dan masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Danramil Kapten Inf Azwar mengatakan, tujuan gotong royong tersebut untuk menjalin silaturahmi antara Babinsa dengan KAN dan masyarakat, Senin(23/5/2022) via telpon.

"Kita harus saling menjaga keharmonisan hubungan antara Banbinsa dan masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan bergotong royong ini," ucapnya.