Mitra Rakyat

Terlihat pada hari Minggu (22/5/2022) Boni yang didampingi oleh 3 mantan Ketua PW Sapma Sumbar, Mahdiyal Hasan SH, Firdaus S.Kom dan Fernando Anggiatman serta juga hadir MPC PP Padang Panjang dan Ade Mazhar(Putra perwakilan dari senior PP se Sumbar), datang ke Sekretariat MPW PP Sumbar untuk mengantarkan berkas administrasi sebagai syarat calon peserta pemilihan Ketua MPW PP Sumbar periode selanjutnya.

Boni menyebutkan, dalam mencalonkan dirinya mendapat dukungan 15 MPC Kota dan Kabupaten se Sumbar. Saat dikonfirmasi Boni mengatakan , dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua MPW PP Sumbar mendapatkan dukungan dari 15 MPC Kota dan Kabupaten di Sumbar.

" Saya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua MPW PP Sumbar karena ingin mengangkat marwah PP di mata masyarakat Sumbar ketempat yang lebih baik lagi," kata Boni di lingkungan Sekretariat MPW PP Sumbar, di Padang.

Kemudian saat mengantarkan berkas administrasi tersebut, Boni juga mengajukan surat keberatan terhadap poin 8 dan 9 syarat sebagai calon peserta pemilihan Ketua MPW Sumbar.

"Yang mana syarat pada poin-poin tersebut berbunyi, peserta pemilihan calon ketua MPW harus menyerahkan uang kontribusi sebesar 50 juta rupiah kepada MPW Sumbar dan harus mendapatkan surat dukungan wajib dengan tanda tangan dari Ketua dan Sekretaris yang dibuat format oleh string komite," terang Boni.

Menurut Boni, surat keberatan tersebut dibuat dan dilampirkankannya, karena tidak sesuai dengan AD/ART dan PO hasil Mubes ke X tahun 2019.

Boni berharap pelaksanaan pemilihan calon Ketua MPW PP Sumbar yang akan dilaksanakan nanti dapat berjalan damai, jurdil sesuai kaidah dan AD/ART Ormas PP yang ada, tandasnya.

Yang pasti, siapa pun calon ketua terpilih nantinya. Kita sebagai bagian keluarga besar Ormas PP akan mendukung sepenuhnya, demi persatuan dan kesatuan. Dan demi menjaga Marwah Ormas PP di mata rakyat Indonesia, pungkasnya.(cr8)

Seperti yang dilakukannya dipasar pagi Simpang Empat Bungus Barat. Anggota Koramil 07/Bungus Kodim 0312/Padang itu tidak bosan bosannya mengingatkan kepada pengunjung pasar untuk selalu melakukan 3 M(mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak), Ahad(22/5/2022) di Bungus, Padang.

" Ketidakdisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan turut menjadi penyumbang semakin bertambahnya warga yang terkonfirmasi Covid-19, demikian Serda Bakar mengatakan.

Selain memastikan penegakan disiplin terhadap 3M di lapangan. Babinsa juga aktif melaksanakan himbauan dan edukasi.

"Kita selalu mendatangi para warga yang beraktivitas baik di pasar maupun di rumah-rumah mereka dengan melaksanakan edukasi tentang penyebaran virus berbahaya itu,"ujarnya.

Oleh karena itu, Serda Bakar, diminta agar warga tetap selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan cuci tangan sesudah keluar rumah. Serta tidak berkerumun untuk menjaga agar tetap terjaga dari penyebaran virus corona dan penularan virus penyakit lainnya.

Tanpa canggung dengan gaya komunikatifnya. Babinsa Serda Bakar memberikan himbauan tanpa menyinggung perasaan para warga. Terlihat para warga justru senang, karena diingatkan dengan sopan dan suasana kekeluargaan.(cr8)

Sebagai Babinsa di Kelurahan Teluk Kabung Utara (TKU). Anggota Koramil 07 /Bungus Kodim 0312/Padang Serda Irfan bahkan mau membantu warga di daerah binaannya Batung Kel. TKU dalam mencari nafkah.

Serda Irfan Ramadian ikut serta menarik jaring pukat bersama-sama warga lainnya untuk mencari ikan, pada Sabtu(21/5/2022).

" Tujuannya, agar bisa tercipta rasa persaudaraan dengan warga dan menjalin komunikasi yang baik.  Sehingga kita akan mendapatkan berbagai informasi dan perkembangan situasi yang ada di TKU," kata Serda Irfan mewakili Kapten Inf Azwar sebagai Danramil 07/ Bungus, di Bungus, Padang.

Kegiatan yang dilakukan Serda Irfan ini, katanya, salah satu upaya untuk mempererat tali silaturahim antara Banbinsa sebagai anggota TNI dengan rakyat. 

"Kemudian akan tercipta kerja sama yang baik dalam rangka mendukung tugas pokok Babinsa serta terwujudnya Kemanunggalan TNI dengan rakyat," tambahnya lagi.

Ini juga bentuk komunikasi sosial (komsos) antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah teritorial desa binaannya.(cr8)

Rapat dengar pendapat gabungan Komisi-komisi DPRD tersebut dalam rangka, membahas anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil kebun masyarakat tang terjadi satu bulan terakhir.

Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto menyampaikan, pihaknya selaku wakil rakyat terus memperhatikan permasalahan di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

"Menindak lanjuti anjloknya harga TBS kelapa sawit hasil kebun petani masyarakat, kami selaku wakil rakyat Pasaman Barat hari ini memanggil perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Pasaman Barat, untuk rapat dengar pendapat bersama kami dan Dinas Perkebunan," katanya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, beberapa anggota dewan terlihat mempertanyakan apa penyebab, dan kenapa harga TBS kelapa sawit hasil kebun masyarakat dibeli dengan sangat rendah oleh Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit saai ini.

"Kami juga pertanyakan kepada PKS yang ada, kenapa harga TBS kelapa Sawit masyarakat begitu rendah, sementara harga yang sudah ditetapkan oleh tim satuan tugas rumus harga TBS Provinsi Sumatera Barat," kata Erianto.

Sementara itu, Humas PT. Usaha Sawit Mandiri (USM) salah satu PKS di Pasaman Barat menyampaikan, penurunan harga TBS tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan larangan ekspore minyak kelapa sawit.

"Untuk saat ini kami menerima harga TBS dengan harga Rp. 1.900,. Per Kg . Namun menurutnya, dengan sudah adanya pengumuman pencabutan larangan ekspore, manajemen akan kembali menormalkan harga TBS ini," katanya. 

Rapat dengar pendapat gabungan Komisi-komisi DPRD tersebut dalam rangka, membahas anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil kebun masyarakat tang terjadi satu bulan terakhir.

Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto menyampaikan, pihaknya selaku wakil rakyat terus memperhatikan permasalahan di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

“Menindak lanjuti anjloknya harga TBS kelapa sawit hasil kebun petani masyarakat, kami selaku wakil rakyat Pasaman Barat hari ini memanggil perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Pasaman Barat, untuk rapat dengar pendapat bersama kami dan Dinas Perkebunan,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, beberapa anggota dewan terlihat mempertanyakan apa penyebab, dan kenapa harga TBS kelapa sawit hasil kebun masyarakat dibeli dengan sangat rendah oleh Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit saai ini.

“Kami juga pertanyakan kepada PKS yang ada, kenapa harga TBS kelapa Sawit masyarakat begitu rendah, sementara harga yang sudah ditetapkan oleh tim satuan tugas rumus harga TBS Provinsi Sumatera Barat,” kata Erianto.

Sementara itu, Humas PT. Usaha Sawit Mandiri (USM) salah satu PKS di Pasaman Barat menyampaikan, penurunan harga TBS tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan larangan ekspore minyak kelapa sawit.

“Untuk saat ini kami menerima harga TBS dengan harga Rp. 1.900,. Per Kg . Namun menurutnya, dengan sudah adanya pengumuman pencabutan larangan ekspore, manajemen akan kembali menormalkan harga TBS ini,” katanya. Hms