Mitra Rakyat

Sebagai Babinsa di Kelurahan Teluk Kabung Utara (TKU). Anggota Koramil 07 /Bungus Kodim 0312/Padang Serda Irfan bahkan mau membantu warga di daerah binaannya Batung Kel. TKU dalam mencari nafkah.

Serda Irfan Ramadian ikut serta menarik jaring pukat bersama-sama warga lainnya untuk mencari ikan, pada Sabtu(21/5/2022).

" Tujuannya, agar bisa tercipta rasa persaudaraan dengan warga dan menjalin komunikasi yang baik.  Sehingga kita akan mendapatkan berbagai informasi dan perkembangan situasi yang ada di TKU," kata Serda Irfan mewakili Kapten Inf Azwar sebagai Danramil 07/ Bungus, di Bungus, Padang.

Kegiatan yang dilakukan Serda Irfan ini, katanya, salah satu upaya untuk mempererat tali silaturahim antara Banbinsa sebagai anggota TNI dengan rakyat. 

"Kemudian akan tercipta kerja sama yang baik dalam rangka mendukung tugas pokok Babinsa serta terwujudnya Kemanunggalan TNI dengan rakyat," tambahnya lagi.

Ini juga bentuk komunikasi sosial (komsos) antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah teritorial desa binaannya.(cr8)

Rapat dengar pendapat gabungan Komisi-komisi DPRD tersebut dalam rangka, membahas anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil kebun masyarakat tang terjadi satu bulan terakhir.

Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto menyampaikan, pihaknya selaku wakil rakyat terus memperhatikan permasalahan di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

"Menindak lanjuti anjloknya harga TBS kelapa sawit hasil kebun petani masyarakat, kami selaku wakil rakyat Pasaman Barat hari ini memanggil perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Pasaman Barat, untuk rapat dengar pendapat bersama kami dan Dinas Perkebunan," katanya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, beberapa anggota dewan terlihat mempertanyakan apa penyebab, dan kenapa harga TBS kelapa sawit hasil kebun masyarakat dibeli dengan sangat rendah oleh Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit saai ini.

"Kami juga pertanyakan kepada PKS yang ada, kenapa harga TBS kelapa Sawit masyarakat begitu rendah, sementara harga yang sudah ditetapkan oleh tim satuan tugas rumus harga TBS Provinsi Sumatera Barat," kata Erianto.

Sementara itu, Humas PT. Usaha Sawit Mandiri (USM) salah satu PKS di Pasaman Barat menyampaikan, penurunan harga TBS tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan larangan ekspore minyak kelapa sawit.

"Untuk saat ini kami menerima harga TBS dengan harga Rp. 1.900,. Per Kg . Namun menurutnya, dengan sudah adanya pengumuman pencabutan larangan ekspore, manajemen akan kembali menormalkan harga TBS ini," katanya. 

Rapat dengar pendapat gabungan Komisi-komisi DPRD tersebut dalam rangka, membahas anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil kebun masyarakat tang terjadi satu bulan terakhir.

Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto menyampaikan, pihaknya selaku wakil rakyat terus memperhatikan permasalahan di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

“Menindak lanjuti anjloknya harga TBS kelapa sawit hasil kebun petani masyarakat, kami selaku wakil rakyat Pasaman Barat hari ini memanggil perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Pasaman Barat, untuk rapat dengar pendapat bersama kami dan Dinas Perkebunan,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, beberapa anggota dewan terlihat mempertanyakan apa penyebab, dan kenapa harga TBS kelapa sawit hasil kebun masyarakat dibeli dengan sangat rendah oleh Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit saai ini.

“Kami juga pertanyakan kepada PKS yang ada, kenapa harga TBS kelapa Sawit masyarakat begitu rendah, sementara harga yang sudah ditetapkan oleh tim satuan tugas rumus harga TBS Provinsi Sumatera Barat,” kata Erianto.

Sementara itu, Humas PT. Usaha Sawit Mandiri (USM) salah satu PKS di Pasaman Barat menyampaikan, penurunan harga TBS tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan larangan ekspore minyak kelapa sawit.

“Untuk saat ini kami menerima harga TBS dengan harga Rp. 1.900,. Per Kg . Namun menurutnya, dengan sudah adanya pengumuman pencabutan larangan ekspore, manajemen akan kembali menormalkan harga TBS ini,” katanya. Hms

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi dalam menjawab tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar mengucapkan terimakasih, atas aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Ia mengatakan, hal tersebut juga merupakan sebagai upaya menjawab secara langsung permasalahan yang disampaikan sekaligus sebagai instrospeksi bagi dirinya sebagai pimpinan daerah.

"Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan mahasiswa ini adalah demi kepentingan kita semua. Apapun yang kalian sampaikan juga sebagai introspeksi saya dalam membangun Pasbar," ucap Hamsuardi.

Mengenai tenggang waktu yang diberikan atas tuntutan tersebut lanjutnya, tidak bisa diselesaikan dalam tujuh hari. Ia meminta kelonggaran waktu, karena menyelesaikan sebuah permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak tentu tidak mudah.

Bupati Hamsuardi setuju atas tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar yang mengecam tindakan pabrik-pabrik sawit yang memanfaatkan isu tentang larangan ekspor produk minyak sawit dan CPO sehingga memutuskan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak dan sudah dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. 

"Kami mendapat kabar, harga sawit menurun pada hari Sabtu sebelum lebaran. Sudah kita cek ke beberapa pabrik, bahkan ada satu pabrik yang tidak membongkar sawit lebih kurang 300 truk yang menyebabkan terjadinya hal ini. Buah yang menumpuk, ada yang tidak terjual dan lain sebagainya. Pemkab Pasbar bersama DPRD akan menindaklanjuti secara tegas sebagai jawaban atas poin tuntutan pertama dan kedua," ujar Hamsuardi.

Selain sawit, harga pupuk di Pasbar juga mengalami kendala. Biasanya berkisar diantara harga 180, saat ini mencapai 400. Seperti permasalahan sawit, permasalahan harga pupuk juga harus ditindaklanjuti. 

"Insyaallah, hari ini juga kita akan ke lapangan untuk meninjau secara langsung. Berapa harga beli, berapa dia jual, dan kemana akan dia jual. Kepada masyarakat, mari kita awasi bersama," lanjutnya. 

Tuntutan aliansi mahasiswa mengenai pencopotan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Pasbar yang tidak mampu mengatasi permasalahan harga sawit, tentunya akan dilakukan evaluasi terkait jabatan yang ia emban. Jika terjadinya penyelewengan dan bekerja tidak semestinya maka jabatan tersebut harus bersedia dicopot.

Selanjutnya, tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar mengenai penetapan Wali Nagari induk sudah dianggarkan di seluruh nagari. Kordinasi dengan kementerian tetap terjalin, terutama mengenai nagari yang diusulkan untuk pemekaran.

Disamping itu, Koordinasi Umum Aliansi Mahasiswa Pasbar Fardian Pratama menjelaskan masyarakat Pasbar sangat bergantung terhadap harga sawit dan harga pupuk. Meskipun Presiden telah membuka larangan ekspor produk minyak sawit, namun tidak ada pernyataan mengenai jaminan harga sawit yang menjadi harapan masyarakat Pasbar. Ia ingin pemerintah memikirkan harga sawit dan juga permasalahan lainnya. (Ddr)

Pengamanan dari 98 personil Shabara, Satlantas, Sat Intelkam Polres Pasbar tersebut menerapkan humanis dan persuasif mengedepankan konsep Presisi sesuai arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kegiatan unjuk rasa di depan umum.

Setidaknya ada dua aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sejak beberapa Minggu terakhir.

Dikatakan Kapolres setempat,  AKBP M. Aries Purwanto, S. I. K., M. M, melalui Kabag Ops Kompol Iman Khalid Hari Mardono, S. H, Kasat Lantas AKP Yuliadi, S. H., M. H, Kasat Samapta AKP Handi Satria, S. H, Kasat Intelkam AKP. Zukri Ilham,SH di Simpang Empat, pada penanganan aksi unjuk rasa pada hari ini, pihaknya mengerahkan sebanyak 98 orang personel gabungan.

"Sesuai pemberitahuan yang diajukan pihak pengunjuk rasa, pihak kepolisian melakukan pengamanan di dua titik lokasi masing-masing ruas jalan depan Kantor Bupati Pasaman Barat dan ruas jalan depan gedung DPRD setempat,"ungkapnya.

Ia mengatakan, tindakan yang dilakukan adalah melakukan proteksi menyeluruh terhadap kemungkinan adanya tindakan anarkis dan provokasi dari pihak luar.

Dalam pelaksanaannya, setiap personel diarahkan untuk selalu melakukan tindakan yang humanis dan lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif dalam mengendalikan keadaan.

"Dalam penanganan dilapangan kami menyertakan sejumlah kelengkapan peralatan pendukung pengendalian massa berupa Tameng, Rompi Dalmas, Tongkat T dan senjata Flash Ball,"jelasnya.

Kepada Bupati Pasbar, Mahasiswa menyampaikan tuntutannya diantara nya mengecam tindakan pabrik-pabrik sawit yang memanfaatkan isu tentang larangan ekspor sehingga memutuskan harga TBS secara sepihak.

Menuntut Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Bupati Pasaman Barat dan DPRD mengambil sikap tegas mengenai turunnya harga sawit terhadap Perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Menuntut Pemda agar supaya turunkan harga Pupuk yang sedang melonjak.

Mahasiswa juga mendesak Bupati untuk mencopot Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian karena tidak mampu mengatasi permasalahan harga sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. 

Terakhir mahasiswa mendorong  Pemda Pasaman Barat dan DPRD untuk segera menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari karena sampai saat ini Wali Nagari dipimpin Pj. Wali Nagari.

Mahasiswa memberikan waktu tujuh hari kepada Pemkab Pasaman Barat untuk menyelesaikan tuntutan yang mereka sampaikan.

Terkait persoalan harga sawit, bupati menyampaikan "Kami sudah bertindak dengan menyurati perusahaan. Jika memang ada permainan dan tidak sesuai aturan maka perusahaan akan kami tegur dan berikan sanksi sesuai aturan," tegasnya.

Kemudian masalah pupuk yang mahal dan langka pihaknya akan segera turun ke kios-kios pupuk dan apa masalahnya.

Terkait persoalan pemilihan wali nagari, Pemkab Pasaman Barat telah membuat anggaran untuk pemilihan tahun ini. Kemudian mengenai pendefenitifan nagari baru masih menunggu tanda tangan Menteri Dalam Negeri.

"Persoalan mencopot kepala dinas akan kita evaluasi. Jika memang lalai dan tidak peduli kepada tugas dan fungsinya maka akan kita berhentikan," sebutnya.

Pihaknya meminta waktu 15 hari untuk menjawab dan memastikan semua tuntutan mahasiswa yang ada. Namun jawaban tuntutan tersebut tidak dibuatkan janji hitam atas putihnya surat pernyataan.

Usai melakukan aksi di depan kantor bupati mahasiswa menuju DPRD Pasbar di Padang Tujuah.

Aksi Mahasiswa ini direspon baik oleh pimpinan DPRD, H. Eriato, Daliyis ,Endra Yama Putra didampingi sejumlah anggota DPRD Pasbar Baharuddin, Adriwilza, Rosdi, Syafridal, Meilizar, Ali Nasir, Muzar, Erefriwan.

Ketua DPRD langsung menjawab tuntutan aksi mahasiswa itu dengan jawaban tersurat sesuai kewenangannya sebagai pimpinan Legislatif diantaranya akan mengawasi harga TBS dan kenaikan harga pupuk akan memanggil pihak Koperindag di Pasaman Barat dalam minggu depan.

Sementara, Sejumlah apresiasi diungkapkan oleh kelompok masyarakat dan peserta Aksi Keprihatinan Petani Sawit yang digelar serentak di Indonesia pada selasa(17/5) lalu.  satunya seperti dikatakan Ketua APKASINDO Pasaman Barat, Syafridal.

"Dalam menghadapi massa pengunjuk rasa pihak petugas pengamanan sudah menjalankan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian eskalasi secara baik dan terstruktur. Terimakasih Polres Pasbar" ungkapnya.(**)