Mitra Rakyat

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi dalam menjawab tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar mengucapkan terimakasih, atas aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Ia mengatakan, hal tersebut juga merupakan sebagai upaya menjawab secara langsung permasalahan yang disampaikan sekaligus sebagai instrospeksi bagi dirinya sebagai pimpinan daerah.

"Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan mahasiswa ini adalah demi kepentingan kita semua. Apapun yang kalian sampaikan juga sebagai introspeksi saya dalam membangun Pasbar," ucap Hamsuardi.

Mengenai tenggang waktu yang diberikan atas tuntutan tersebut lanjutnya, tidak bisa diselesaikan dalam tujuh hari. Ia meminta kelonggaran waktu, karena menyelesaikan sebuah permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak tentu tidak mudah.

Bupati Hamsuardi setuju atas tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar yang mengecam tindakan pabrik-pabrik sawit yang memanfaatkan isu tentang larangan ekspor produk minyak sawit dan CPO sehingga memutuskan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak dan sudah dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. 

"Kami mendapat kabar, harga sawit menurun pada hari Sabtu sebelum lebaran. Sudah kita cek ke beberapa pabrik, bahkan ada satu pabrik yang tidak membongkar sawit lebih kurang 300 truk yang menyebabkan terjadinya hal ini. Buah yang menumpuk, ada yang tidak terjual dan lain sebagainya. Pemkab Pasbar bersama DPRD akan menindaklanjuti secara tegas sebagai jawaban atas poin tuntutan pertama dan kedua," ujar Hamsuardi.

Selain sawit, harga pupuk di Pasbar juga mengalami kendala. Biasanya berkisar diantara harga 180, saat ini mencapai 400. Seperti permasalahan sawit, permasalahan harga pupuk juga harus ditindaklanjuti. 

"Insyaallah, hari ini juga kita akan ke lapangan untuk meninjau secara langsung. Berapa harga beli, berapa dia jual, dan kemana akan dia jual. Kepada masyarakat, mari kita awasi bersama," lanjutnya. 

Tuntutan aliansi mahasiswa mengenai pencopotan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Pasbar yang tidak mampu mengatasi permasalahan harga sawit, tentunya akan dilakukan evaluasi terkait jabatan yang ia emban. Jika terjadinya penyelewengan dan bekerja tidak semestinya maka jabatan tersebut harus bersedia dicopot.

Selanjutnya, tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar mengenai penetapan Wali Nagari induk sudah dianggarkan di seluruh nagari. Kordinasi dengan kementerian tetap terjalin, terutama mengenai nagari yang diusulkan untuk pemekaran.

Disamping itu, Koordinasi Umum Aliansi Mahasiswa Pasbar Fardian Pratama menjelaskan masyarakat Pasbar sangat bergantung terhadap harga sawit dan harga pupuk. Meskipun Presiden telah membuka larangan ekspor produk minyak sawit, namun tidak ada pernyataan mengenai jaminan harga sawit yang menjadi harapan masyarakat Pasbar. Ia ingin pemerintah memikirkan harga sawit dan juga permasalahan lainnya. (Ddr)

Pengamanan dari 98 personil Shabara, Satlantas, Sat Intelkam Polres Pasbar tersebut menerapkan humanis dan persuasif mengedepankan konsep Presisi sesuai arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kegiatan unjuk rasa di depan umum.

Setidaknya ada dua aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sejak beberapa Minggu terakhir.

Dikatakan Kapolres setempat,  AKBP M. Aries Purwanto, S. I. K., M. M, melalui Kabag Ops Kompol Iman Khalid Hari Mardono, S. H, Kasat Lantas AKP Yuliadi, S. H., M. H, Kasat Samapta AKP Handi Satria, S. H, Kasat Intelkam AKP. Zukri Ilham,SH di Simpang Empat, pada penanganan aksi unjuk rasa pada hari ini, pihaknya mengerahkan sebanyak 98 orang personel gabungan.

"Sesuai pemberitahuan yang diajukan pihak pengunjuk rasa, pihak kepolisian melakukan pengamanan di dua titik lokasi masing-masing ruas jalan depan Kantor Bupati Pasaman Barat dan ruas jalan depan gedung DPRD setempat,"ungkapnya.

Ia mengatakan, tindakan yang dilakukan adalah melakukan proteksi menyeluruh terhadap kemungkinan adanya tindakan anarkis dan provokasi dari pihak luar.

Dalam pelaksanaannya, setiap personel diarahkan untuk selalu melakukan tindakan yang humanis dan lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif dalam mengendalikan keadaan.

"Dalam penanganan dilapangan kami menyertakan sejumlah kelengkapan peralatan pendukung pengendalian massa berupa Tameng, Rompi Dalmas, Tongkat T dan senjata Flash Ball,"jelasnya.

Kepada Bupati Pasbar, Mahasiswa menyampaikan tuntutannya diantara nya mengecam tindakan pabrik-pabrik sawit yang memanfaatkan isu tentang larangan ekspor sehingga memutuskan harga TBS secara sepihak.

Menuntut Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Bupati Pasaman Barat dan DPRD mengambil sikap tegas mengenai turunnya harga sawit terhadap Perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Menuntut Pemda agar supaya turunkan harga Pupuk yang sedang melonjak.

Mahasiswa juga mendesak Bupati untuk mencopot Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian karena tidak mampu mengatasi permasalahan harga sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. 

Terakhir mahasiswa mendorong  Pemda Pasaman Barat dan DPRD untuk segera menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari karena sampai saat ini Wali Nagari dipimpin Pj. Wali Nagari.

Mahasiswa memberikan waktu tujuh hari kepada Pemkab Pasaman Barat untuk menyelesaikan tuntutan yang mereka sampaikan.

Terkait persoalan harga sawit, bupati menyampaikan "Kami sudah bertindak dengan menyurati perusahaan. Jika memang ada permainan dan tidak sesuai aturan maka perusahaan akan kami tegur dan berikan sanksi sesuai aturan," tegasnya.

Kemudian masalah pupuk yang mahal dan langka pihaknya akan segera turun ke kios-kios pupuk dan apa masalahnya.

Terkait persoalan pemilihan wali nagari, Pemkab Pasaman Barat telah membuat anggaran untuk pemilihan tahun ini. Kemudian mengenai pendefenitifan nagari baru masih menunggu tanda tangan Menteri Dalam Negeri.

"Persoalan mencopot kepala dinas akan kita evaluasi. Jika memang lalai dan tidak peduli kepada tugas dan fungsinya maka akan kita berhentikan," sebutnya.

Pihaknya meminta waktu 15 hari untuk menjawab dan memastikan semua tuntutan mahasiswa yang ada. Namun jawaban tuntutan tersebut tidak dibuatkan janji hitam atas putihnya surat pernyataan.

Usai melakukan aksi di depan kantor bupati mahasiswa menuju DPRD Pasbar di Padang Tujuah.

Aksi Mahasiswa ini direspon baik oleh pimpinan DPRD, H. Eriato, Daliyis ,Endra Yama Putra didampingi sejumlah anggota DPRD Pasbar Baharuddin, Adriwilza, Rosdi, Syafridal, Meilizar, Ali Nasir, Muzar, Erefriwan.

Ketua DPRD langsung menjawab tuntutan aksi mahasiswa itu dengan jawaban tersurat sesuai kewenangannya sebagai pimpinan Legislatif diantaranya akan mengawasi harga TBS dan kenaikan harga pupuk akan memanggil pihak Koperindag di Pasaman Barat dalam minggu depan.

Sementara, Sejumlah apresiasi diungkapkan oleh kelompok masyarakat dan peserta Aksi Keprihatinan Petani Sawit yang digelar serentak di Indonesia pada selasa(17/5) lalu.  satunya seperti dikatakan Ketua APKASINDO Pasaman Barat, Syafridal.

"Dalam menghadapi massa pengunjuk rasa pihak petugas pengamanan sudah menjalankan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian eskalasi secara baik dan terstruktur. Terimakasih Polres Pasbar" ungkapnya.(**)

Sebagai Babinsa di TKU, himbauan ini selalu disampaikannya disaat-saat melakukan komunikasi sosial (komsos) dengan pemuda.

"Demi menjaga keamanan kampung, kita sebagai pemuda TKU harus selalu kompak," kata Koptu Ruli Arta, Jum'at (20/5/2022) di Bungus, Padang.

Kompka dalam menjaga keamanan merupakan keharusan yang dilakukan para pemuda di kampung ini, tambahnya.

"Sebab, pemuda di ibaratkan sebagai pagar yang selalu siap melindungi warga TKU dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar kampung," ujarnya.

Untuk itu sekali lagi ditegaskan Babinsa Koptu Ruli Arta, agar pemuda TKU senantiasa menjaga tali silaturahmi antar sesama. Karena, kekompakan tidak akan terwujud kalau terjadi perpecahan di lingkup pemuda TKU, pungkasnya.(cr8)

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya launching Layanan Paspor yang di prakarsai oleh Badan Kesbangpol Pasbar, pada Kamis (19/05) di Aula Kantor Bupati Pasbar.

Dengan adanya Layanan Paspor dapat membantu dan memudahkan masyarakat Pasbar yang ingin membuat paspor, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Agam atau ke Kota Padang. 

Dalam kegiatan launching Layanan Paspor tahap pertama itu, sudah ada sebanyak 55 orang masyarakat yang mengajukan pembuatan Paspor. 

Kepala Divisi Keimigrasian, Novianto Sulastono mengatakan latar belakang kerjasama ini dilakukan berdasarkan letak geografis wilayah Pasaman Barat yang jauh dari kantor imigrasi, sehingga salah satu cara yang didapati adalah dengan cara membentuk kerjasama tersebut.

"Kerjasama sebelumnya sudah berjalan, karena pandemi Covid-19 hal itu sempat terhenti dan sekarang dilanjutkan kembali", katanya.

Ia melanjutkan, kerjasama tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat Pasbar. Masyarakat tidak perlu lagi ke Agam atau Kota Padang, sehingga masyarakat bisa hemat waktu, tenaga dan dana.

"Jika paspor nanti sudah selesai, kami siap mengantarkan ke sini, ke Pasbar ini," tambahnya.

Ia juga menyampaikan karena tingginya animo masyarakat Pasbar untuk mengurus Paspor, yang juga menjadi alasan terjalinnya kerjasama. Terbukti pada acara Launching pengurus Paspor mencapai 55 orang.

"Itu menandakan masyarakat Pasbar memiliki ekonomi yang cukup tinggi, karena saya lihat masyarakat yang mengurus paspor itu kebanyakan untuk umroh," ujarnya.

Ia berharap kerjasama tersebut tetap berlanjut di masa yang akan datang. Bukan itu saja, Ia mengharapkan ada kantor pelayanan paspor di Bumi mekar Tuah Basamo nantinya.

"Harapan kita, ada kantor yang disediakan oleh Pemda Pasbar untuk pelayanan Paspor ini," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Hendra Putra mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Divisi bahwa masyarakat Pasbar banyak yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik itu haji, umroh, berwisata atau melakukan perjalanan usaha ke luar negeri. Sehingga dilakukan kerjasama antara Kantor Imigrasi Kelas II Agam dengan Kabupaten Pasbar. 

"Kita menjajaki kembali kerjasama yang sempat terputus karena pandemi Covid-19," ujar Sekda.

Ia melanjutkan, bagi masyarakat yang ingin mengurus Paspor bisa langsung mencari informasi kepada Kesbangpol Pasbar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda, Kepala Imigrasi Kelas II Agam Qris Pratama, OPD dan stakeholder terkait lainnya. (DDR/Kominfo)

Penetapan itu dilakukan pada Forum Koordinasi Mitra Konservasi dan Peningkatan Kelembagaan melalui Sosialisasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (19/05) di Auditorium kantor Bupati Pasbar.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan pemerintah pusat berupa bantuan Konservasi Tahun 2022 kepada Kelompok Masyarakat Pengembangan Konservasi (KOMPAK) Tuah Basamo Diving Kabupaten Pasaman Barat dari Direktorat Jenderal Pengelolalaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan, berupa alat selam 3 paket, kamera bawah laut 1 buah, dan GPS 1 buah.

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Sumatera Barat, Mudatsir menyampaikan kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil Koordinasi dari Kementrian Kelautan yang telah menetapkan Kecamatan Sungai Beremas sebagai Kawasan Konservasi di Pasbar.

"Dan untuk bantuan yang di serahkan, ini adalah bentuk dukungan dari kementrian terhadap Kabupaten Pasaman Barat dalam mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan yang ada di Kecamatan Sungai Beremas," katanya.

Ia meminta agar semua OPD dan stakeholder terkait lainnya yang berhubungan dengan Konservasi Kawasan laut, saling menjaga dan melestarikan konservasi agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan tersebut.

Selain itu, Direktur Konservasi dan Keragaman Hayati Laut Kementrian Kelautan, Andi Rusandi menyampaikan Konservasi yang dilakukan sesuai dengan penetapan dari Kementrian Kelautan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Ia mengharapkan agar kelompok masyarakat yang berada pada kawasan konservasi dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat, serta menjaga kelestarian dari kawasan agar habitat serta keanekaragaman spesies dan populasi terjaga.

"Semua stakeholder yang terkait dengan kelautan agar berperan aktif dalam mengelola dan melestarikan kekayaan laut yang ada di Indonesia terkhusus di Kabupaten Pasaman Barat ini, agar nantinya untuk kelanjutan konservasi dapat dimanfaatkan serta dilestarikan oleh generasi penerus,"ungkapnya.

Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Laut Kementrian Perikanan RI, Hendra Yusran menyampaikan bahwa, Pasaman Barat sudah ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi, yakni Pulau Talua, Pulau Pigago, dan Pulau Pangka, Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.

"Tujuan dilakukan Kawasan Konservasi ini adalah untuk melakukan perlindungan Keanekaragaman Hayati, pelestarian Sumberdaya Ikan dan pemanfaatan situs budaya nasional. Dan manfaat kawasan konservasi bagi masyarakat adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kelompok masyarakat dan lainnya," ucapnnya 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Hendra Putra menyampaikan terimakasih atas kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan KKPD Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/456/BUP- PASBAR/2012 tanggal 31 Mei 2012. Wilayahnya mencakup beberapa pulau yaitu Pulau Talua, Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Pulau Pigago, Pulau Harimau, dan Pulau Pangkal. 

Diakhir acara, ia berharap kelolompok yang sudah mendapatkan bantuan dapat memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya dan selalu menjaga kekompakan sesama anggota kelompok. (DDR)

MR.com,Kab.Solol|Proyek negara yang digawangi Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BMTD) wilayah Sumatera Barat  menuai sorotan tajam masyarakat.

Pasalnya proyek yang berlokasi di Kabupaten Solok itu diduga tidak transparan terhadap anggarannya. Kemudian, kontraktor pelaksana disinyalir tidak melengkapi para pekerja nya dengan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) disaat melakukan kegiatan.

Hal ini mengundang sorotan dan berbagai tanggapan negatif dilingkungan masyarakat. Diantaranya, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (Awak) Sumbar, Defrianto Tanius.

Menurut pengakuan Defrianto Tanius,  ia telah menyampaikan informasi secara langsung kepada Kepala BPTD Wilayah Sumbar. 

"Dan selanjutnya meminta izin untuk terus membantu melakukan monotoring terhadap kegiatan di Lubuk Selasih,"terangnya pada Kamis (19/5/2022) di Padang.

Hal ini dilakukannya sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kerugian terhadap keuangan negara dan mencapai tepat mutu dan tepat waktu.

Diakui Defrianto sikap Deni Kusdiyana selaku Kepala BPTD Sumbar yang sangat terbuka terhadap publik menjadi dasar LSM AWAk untuk mendukung seluruh kegiatan BPTD Wilayah Sumbar. 

"Kita ingin ikut mengsukseskan agar seluruh kegiatan BPTD saat Deni Kusdiyana menjadi pimpinan berhasil dan dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan," kata Defrianto.

Menyangkut tidak ditemukannya plang proyek di lokasi pekerjaan. Defrianto menilai ada indikasi sengaja pihak kontraktor dalam menyembunyikan informasi terkait besar anggaran yang dipakai pada proyek tersebut.

"Seharusnya pihak kontraktor memasang papan informasi (plang proyek) sejak awal dimulai pekerjaan sampai terakhir," ungkap Ketua LSM Awak Sumbar itu.

Sebab, ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana pengelola anggaran negara yang di sampaikan melalui undang-undang salah satunya Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP)" ujar Defrianto.

Jadi, kata Defrianto, kalau pihak kontraktor tidak memasang plang proyek saat melakukan pekerjaan kemudian dibiarkan oleh konsultan pengawas dan instansi terkait. 

"Kita khawatir sudah terjadi konspirasi pada pelaksanaan proyek tersebut. Munculnya tanggapan negatif terhadap pelaksanaan proyek tersebut ditengah kalangan masyarakat pun tidak bisa disalahkan" ujarnya.

Kemudian menyangkut kelengkapan fasilitas pendukung Alat Pelindung Diri (APD) yang diduga masih belum didapat oleh para pekerja.

Menurut Defrianto, mendapatkan perlindungan dari saat melakukan pekerjaan merupakan hak para pekerja. Dan itu harus dipenuhi oleh kontraktor, ujarnya.

Tidak tertutupi kemungkinan masih ada kecurangan-kecurangan lainnya di lakukan kontraktor. Seperti pemakaian material besi yang tidak SNI, teknik pembesian dan spesifikasi tanah urug yang digunakan, tandasnya.

"Apakah tanah urug didatangkan dari tambang atau galian c yang memiliki izin," ucap Defrianto.

Mestinya pelaksanaan proyek ini menjadi contoh bagi penyedia jasa lainnya. Untuk bekerja sesuai kaedah dan aturan yang berlaku. Sebab anggaran yang digunakan mungkin bersumber dari APBN, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban atas konfirmasi yang media lakukan kepada Refi yang disebut sebagai kontraktor pelaksana dan Deny Kusdiyana selaku Kepala BPTD Sumbar dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)