Mitra Rakyat

Sebagai Babinsa di TKU, himbauan ini selalu disampaikannya disaat-saat melakukan komunikasi sosial (komsos) dengan pemuda.

"Demi menjaga keamanan kampung, kita sebagai pemuda TKU harus selalu kompak," kata Koptu Ruli Arta, Jum'at (20/5/2022) di Bungus, Padang.

Kompka dalam menjaga keamanan merupakan keharusan yang dilakukan para pemuda di kampung ini, tambahnya.

"Sebab, pemuda di ibaratkan sebagai pagar yang selalu siap melindungi warga TKU dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar kampung," ujarnya.

Untuk itu sekali lagi ditegaskan Babinsa Koptu Ruli Arta, agar pemuda TKU senantiasa menjaga tali silaturahmi antar sesama. Karena, kekompakan tidak akan terwujud kalau terjadi perpecahan di lingkup pemuda TKU, pungkasnya.(cr8)

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya launching Layanan Paspor yang di prakarsai oleh Badan Kesbangpol Pasbar, pada Kamis (19/05) di Aula Kantor Bupati Pasbar.

Dengan adanya Layanan Paspor dapat membantu dan memudahkan masyarakat Pasbar yang ingin membuat paspor, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Agam atau ke Kota Padang. 

Dalam kegiatan launching Layanan Paspor tahap pertama itu, sudah ada sebanyak 55 orang masyarakat yang mengajukan pembuatan Paspor. 

Kepala Divisi Keimigrasian, Novianto Sulastono mengatakan latar belakang kerjasama ini dilakukan berdasarkan letak geografis wilayah Pasaman Barat yang jauh dari kantor imigrasi, sehingga salah satu cara yang didapati adalah dengan cara membentuk kerjasama tersebut.

"Kerjasama sebelumnya sudah berjalan, karena pandemi Covid-19 hal itu sempat terhenti dan sekarang dilanjutkan kembali", katanya.

Ia melanjutkan, kerjasama tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat Pasbar. Masyarakat tidak perlu lagi ke Agam atau Kota Padang, sehingga masyarakat bisa hemat waktu, tenaga dan dana.

"Jika paspor nanti sudah selesai, kami siap mengantarkan ke sini, ke Pasbar ini," tambahnya.

Ia juga menyampaikan karena tingginya animo masyarakat Pasbar untuk mengurus Paspor, yang juga menjadi alasan terjalinnya kerjasama. Terbukti pada acara Launching pengurus Paspor mencapai 55 orang.

"Itu menandakan masyarakat Pasbar memiliki ekonomi yang cukup tinggi, karena saya lihat masyarakat yang mengurus paspor itu kebanyakan untuk umroh," ujarnya.

Ia berharap kerjasama tersebut tetap berlanjut di masa yang akan datang. Bukan itu saja, Ia mengharapkan ada kantor pelayanan paspor di Bumi mekar Tuah Basamo nantinya.

"Harapan kita, ada kantor yang disediakan oleh Pemda Pasbar untuk pelayanan Paspor ini," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Hendra Putra mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Divisi bahwa masyarakat Pasbar banyak yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik itu haji, umroh, berwisata atau melakukan perjalanan usaha ke luar negeri. Sehingga dilakukan kerjasama antara Kantor Imigrasi Kelas II Agam dengan Kabupaten Pasbar. 

"Kita menjajaki kembali kerjasama yang sempat terputus karena pandemi Covid-19," ujar Sekda.

Ia melanjutkan, bagi masyarakat yang ingin mengurus Paspor bisa langsung mencari informasi kepada Kesbangpol Pasbar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda, Kepala Imigrasi Kelas II Agam Qris Pratama, OPD dan stakeholder terkait lainnya. (DDR/Kominfo)

Penetapan itu dilakukan pada Forum Koordinasi Mitra Konservasi dan Peningkatan Kelembagaan melalui Sosialisasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (19/05) di Auditorium kantor Bupati Pasbar.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan pemerintah pusat berupa bantuan Konservasi Tahun 2022 kepada Kelompok Masyarakat Pengembangan Konservasi (KOMPAK) Tuah Basamo Diving Kabupaten Pasaman Barat dari Direktorat Jenderal Pengelolalaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan, berupa alat selam 3 paket, kamera bawah laut 1 buah, dan GPS 1 buah.

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Sumatera Barat, Mudatsir menyampaikan kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil Koordinasi dari Kementrian Kelautan yang telah menetapkan Kecamatan Sungai Beremas sebagai Kawasan Konservasi di Pasbar.

"Dan untuk bantuan yang di serahkan, ini adalah bentuk dukungan dari kementrian terhadap Kabupaten Pasaman Barat dalam mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan yang ada di Kecamatan Sungai Beremas," katanya.

Ia meminta agar semua OPD dan stakeholder terkait lainnya yang berhubungan dengan Konservasi Kawasan laut, saling menjaga dan melestarikan konservasi agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan tersebut.

Selain itu, Direktur Konservasi dan Keragaman Hayati Laut Kementrian Kelautan, Andi Rusandi menyampaikan Konservasi yang dilakukan sesuai dengan penetapan dari Kementrian Kelautan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Ia mengharapkan agar kelompok masyarakat yang berada pada kawasan konservasi dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat, serta menjaga kelestarian dari kawasan agar habitat serta keanekaragaman spesies dan populasi terjaga.

"Semua stakeholder yang terkait dengan kelautan agar berperan aktif dalam mengelola dan melestarikan kekayaan laut yang ada di Indonesia terkhusus di Kabupaten Pasaman Barat ini, agar nantinya untuk kelanjutan konservasi dapat dimanfaatkan serta dilestarikan oleh generasi penerus,"ungkapnya.

Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Laut Kementrian Perikanan RI, Hendra Yusran menyampaikan bahwa, Pasaman Barat sudah ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi, yakni Pulau Talua, Pulau Pigago, dan Pulau Pangka, Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.

"Tujuan dilakukan Kawasan Konservasi ini adalah untuk melakukan perlindungan Keanekaragaman Hayati, pelestarian Sumberdaya Ikan dan pemanfaatan situs budaya nasional. Dan manfaat kawasan konservasi bagi masyarakat adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kelompok masyarakat dan lainnya," ucapnnya 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Hendra Putra menyampaikan terimakasih atas kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan KKPD Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/456/BUP- PASBAR/2012 tanggal 31 Mei 2012. Wilayahnya mencakup beberapa pulau yaitu Pulau Talua, Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Pulau Pigago, Pulau Harimau, dan Pulau Pangkal. 

Diakhir acara, ia berharap kelolompok yang sudah mendapatkan bantuan dapat memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya dan selalu menjaga kekompakan sesama anggota kelompok. (DDR)

MR.com,Kab.Solol|Proyek negara yang digawangi Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BMTD) wilayah Sumatera Barat  menuai sorotan tajam masyarakat.

Pasalnya proyek yang berlokasi di Kabupaten Solok itu diduga tidak transparan terhadap anggarannya. Kemudian, kontraktor pelaksana disinyalir tidak melengkapi para pekerja nya dengan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) disaat melakukan kegiatan.

Hal ini mengundang sorotan dan berbagai tanggapan negatif dilingkungan masyarakat. Diantaranya, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (Awak) Sumbar, Defrianto Tanius.

Menurut pengakuan Defrianto Tanius,  ia telah menyampaikan informasi secara langsung kepada Kepala BPTD Wilayah Sumbar. 

"Dan selanjutnya meminta izin untuk terus membantu melakukan monotoring terhadap kegiatan di Lubuk Selasih,"terangnya pada Kamis (19/5/2022) di Padang.

Hal ini dilakukannya sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kerugian terhadap keuangan negara dan mencapai tepat mutu dan tepat waktu.

Diakui Defrianto sikap Deni Kusdiyana selaku Kepala BPTD Sumbar yang sangat terbuka terhadap publik menjadi dasar LSM AWAk untuk mendukung seluruh kegiatan BPTD Wilayah Sumbar. 

"Kita ingin ikut mengsukseskan agar seluruh kegiatan BPTD saat Deni Kusdiyana menjadi pimpinan berhasil dan dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan," kata Defrianto.

Menyangkut tidak ditemukannya plang proyek di lokasi pekerjaan. Defrianto menilai ada indikasi sengaja pihak kontraktor dalam menyembunyikan informasi terkait besar anggaran yang dipakai pada proyek tersebut.

"Seharusnya pihak kontraktor memasang papan informasi (plang proyek) sejak awal dimulai pekerjaan sampai terakhir," ungkap Ketua LSM Awak Sumbar itu.

Sebab, ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana pengelola anggaran negara yang di sampaikan melalui undang-undang salah satunya Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP)" ujar Defrianto.

Jadi, kata Defrianto, kalau pihak kontraktor tidak memasang plang proyek saat melakukan pekerjaan kemudian dibiarkan oleh konsultan pengawas dan instansi terkait. 

"Kita khawatir sudah terjadi konspirasi pada pelaksanaan proyek tersebut. Munculnya tanggapan negatif terhadap pelaksanaan proyek tersebut ditengah kalangan masyarakat pun tidak bisa disalahkan" ujarnya.

Kemudian menyangkut kelengkapan fasilitas pendukung Alat Pelindung Diri (APD) yang diduga masih belum didapat oleh para pekerja.

Menurut Defrianto, mendapatkan perlindungan dari saat melakukan pekerjaan merupakan hak para pekerja. Dan itu harus dipenuhi oleh kontraktor, ujarnya.

Tidak tertutupi kemungkinan masih ada kecurangan-kecurangan lainnya di lakukan kontraktor. Seperti pemakaian material besi yang tidak SNI, teknik pembesian dan spesifikasi tanah urug yang digunakan, tandasnya.

"Apakah tanah urug didatangkan dari tambang atau galian c yang memiliki izin," ucap Defrianto.

Mestinya pelaksanaan proyek ini menjadi contoh bagi penyedia jasa lainnya. Untuk bekerja sesuai kaedah dan aturan yang berlaku. Sebab anggaran yang digunakan mungkin bersumber dari APBN, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban atas konfirmasi yang media lakukan kepada Refi yang disebut sebagai kontraktor pelaksana dan Deny Kusdiyana selaku Kepala BPTD Sumbar dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Diduga praktek pemalsuan tandatangan oleh Datuak Robinson Paduko Alam di lakukan di rumah Bupati Sijunjung dan ikut dihadiri oleh pejabat tinggi lingkungan Pemkab Sijunjung

Terakhir informasi yang diperoleh media ini, menurut pengakuan pelapor atas nama Datuak Bandarosyah, kasus ini sedang dalam menjalani prosesnya di Polres Sijunjung.

Namun ada hal yang patut jadi pertimbangan oleh Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya pada dugaan kasus ini. Diduga kalau kejadian praktek pemalsuan tandatangan tersebut terjadi di rumah Bupati Sijunjung dan disaksikan oleh Bupati dan pejabat dilingkungan Pemkab Sijunjung.

Kaum Suku Chaniago Bukik Menduga Ada Campur Tangan Pihak Pemkab Sijunjung Terhadap Dugaan Pemalsuan Tandatangan Oleh Datuak Robinson

Hal tersebut terungkap atas pengakuan Panji Alam, anak kemenakan dari kaum suku Chaniago Bukik, yang saat itu ikut menghadiri.

"Pemalsuan tandatangan tersebut terjadi di rumah dinas bapak Bupati Sijunjung, dan disaksikan oleh Bupati Sijunjung, Wakil Bupati, Sekda, Kabag Hukum, Kabag Aset, Kepala Kesbangpol dan tamu lainnya, pada tanggal 1 April 2022," ungkap Panji Alam pada media Rabu(18/05/2022) di Sijunjung.

Surat dukungan tersebut telah dilengkapi dengan materai, dan pemalsuan Tandatangan Ninik Mamak Suku Caniago Bukik, atas nama L. Dt. Bandarosyah ini dilakukan oleh Robinson Panduko Alam" tegas Panji Alam.

Secara terpisah, terkait pemalsuan tandatangan terhadap surat dukungan tersebut. Sekda Kabupaten Sijunjung Zefnihan, AP, M,Si yang dihubungi Kamis (19/05/2022) berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Harapan terkait dengan pengaduan ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan kondisi-kondisi yang lain kita carikan solusi terbaik secara bersama-sama," tulis Zefnihan yang dikonfirmasi via seluler dengan nomor 08535882XXXX.

Sebelumnya, Ninik Mamak Suku Caniago Bukik, L. Dt. Bandarosyah dan mamak kepala waris Syamsul Bahri didepan anak kepenakannya memastikan selalu mendukung program pemerintah, khususnya Pemkab Sijunjung dalam memajukan daerah dan dunia pendidikan, namun tidak dengan cara-cara seperti ini, tegasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sijunjung, AKP. Abdul Kadir Jailani, S.Ik menjelaskan saat ini proses penyelidikan atas laporan terkait hal tersebut masih berjalan.

"Proses penyelidikan atas laporan terkait hal tersebut masih berjalan" ungkap Abdul Kadir Jailani diruangannya, Rabu (18/05).

"Untuk memastikannya, kita harus dilakukan uji forensik, dan itu hanya bisa dilakukan di Medan" tambahnya. 

Lain pihak, Bupati Sijunjung, Benny Yuswir hingga berita lanjutan ini ditayangkan diduga belum bisa berikan komentarnya menyangkut hal itu, meski sudah dikonfirmasi via telpon dengan nomor 0811-6662-xxx, Kamis(19/5/2022).

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya hingga berita diterbitkan.(cr /tim)

 (tim).

Kemudian masyarakat suku tersebut menyegel atau memblokade jalan masuk ke lokasi rusunawa.

Hal ini dilakukan warga suku tersebut diduga karena marah. Sebab tanah pusaka yang mereka hibahkan kepada Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Sijunjung tidak sesuai dengan harapan mereka.

Kaum Suku Chaniago Bukik Menduga Ada Campur Tangan Pihak Pemkab Sijunjung Terhadap Dugaan Pemalsuan Tandatangan Oleh Datuak Robinson

Parahnya, tanah seluas puluhan ribu meter persegi yang terletak di Jorong Taroku Pematang Sari Bulan, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung itu malah dimanfaatkan Pemkab Sijunjung sebagai objek untuk yang sifatnya komersil.

Demikian Mamak Kepala Waris(MKW) suku Chaniago Bukik, Syamsul Bahri, mengatakan kepada media ini saat dikonfirmasi Rabu(18/5/2022) di Sijunjung.

Masyarakat Segel Lokasi Rusunawa di Sijunjung, Bangunan Terbengkalai di Penuhi Kotoran Kambing dan Dijadikan Tempat Maksiat

Dijelaskan Syamsul, hampir setengah abad lalu kaumnya suku Chaniago Bukik menghibahkan tanah pusaka mereka kepada Pemkab Sijunjung seluas kurang lebih 40.000 meter persegi.

"Kita menghibahkan tanah pusaka itu kepada Pemkab Sijunjung dengan tujuan agar Pemkab Sijunjung menjadikannya sebagai area sarana pendidikan dan tempat berdirinya gedung SPMA," kata Syamsul Bahri di Sijunjung.

Namun, kata Syamsul, dua puluh tahun lalu pihak Pemkab Sijunjung meminta tambahan luas tanah hibah itu kepada kaum kami. Dengan alasan bank dunia baru bisa memberikan bantuan dana untuk pembangunan sarana pendidikan, syaratnya kita harus memiliki luas tanah 10 hektar, ungkap Syamsul.

Kemudian, demi mendapatkan sarana pendidikan untuk keturunan mereka, kaum suku Chaniago Bukik pun menambahkan luas tanah hibah  tersebut seluas 6 hektar lagi, jadi genap kami menghibahkan tanah pusaka kami seluas 10 hektar, ujar MKW Suku Chaniago Bukik itu.

"Tapi rencana pembangunan sarana pendidikan dan gedung SPMA itu tidak hingga sekarang pernah terwujud. Parahnya, tanah hibah itu malah dijadikan tempat berdirinya rusunawa, komplek perumahan dan Rumah dinas Wakil Bupati,"kata Syamsul.

Selanjutnya Syamsul menegaskan kepada Pemkab Sijunjung bahwa kaum suku Chaniago Bukik menghibahkan tanah seluas 10 hektar kepada Pemkab agar dijadikan sebagai sarana pendidikan, bukan untuk bisnis.

Kaum Suku Chaniago Bukik menuntut Pemkab Sijunjung agar menghargai niat baik mereka. "Memajukan pertanian di Kabupaten Sijunjung dengan mencetak tenaga-tenaga ahli pertanian melalui sarana pendidikan pertanian, bukan mengalihkan dengan mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan cita-cita kaum kami," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Zefnihan sebagai Sekda Kabupaten Sijunjung terkait hal tidak bisa berikan komentanya.

"Mohon maaf saya tidak bisa komentar,"katanya singkat via telpon Kamis(19/5/2022).

Apakah ada hubungan kemarahan suku Chaniago Bukik dengan kasus dugaan pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Datuak Robinson beberapa waktu lalu..?

Hingga berita ini ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi kepada Bupati Kabupaten Sijunjung Benny Yuswir. Dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr dan tim)