Mitra Rakyat

Oleh. Andi Sriwahyuni,S.Pd (Pemerhati Pendidikan)

MR.com| Universitas adalah institusi pendidikan tinggi yang didalamnya dicetak para intelektual dengan kapabilitas mumpuni dibidangnya masing-masing. Di tempat ini diharapkan akan lahir ilmuwan-ilmuwan cerdas yang membawa perubahan dari kerusakan peradaban menjadi peradaban yang gemilang. 

Namun, miris para cendekiawan hari ini justru tidak terlihat sebagai pembawa perubahan melainkan menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat. 

Guru Besar ITK Balikpapan, Prof Ir Budi Santoso Purwokartiko viral di sosial media karena postingan status di akun Facebook miliknya. 

Tulisan tersebut menuai berbagai kecaman dari netizen lantaran dianggap mengandung unsur SARA. "Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open minded. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US. Bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya dan teknologi."

Perkataannya dinilai sangat merendahkan kehormatan identitas kaum Muslimah karena hijab merupakan syariat Islam apatahlagi hukum mengenakannya adalah wajib. 

Dengan sigap menanggapi postingan Prof Budi Santoso yang dianggap merendahkan syariat agama Islam dan mencerminkan perbuatan rasis dan xenofobia, Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltimtara telah mempolisikannya di SPKT Polda Kaltim (Detik Sulsel, 6/5/22).

Dipihak yang sama dengan opini umum, Mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Dr Suteki juga mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan penistaan agama (Suara.com,12/5/22).

Postingan Prof Budi Santoso secara tidak langsung mengatakan bahwa mahasiswa yang diseleksi untuk lulus beasiswa LPDP lebih baik daripada mahasiswa yang suka demo dan menggunakan kata-kata langit serta menutup kepala ala manusia gurun.

Opini yang bermakna membanding-bandingkan tersebut apalagi menyinggung agama tertentu tak selayaknya keluar dari lisan seorang Profesor yang seharusnya menjadi teladan dengan posisinya sebagai pendidik. 

Namun, melihat sistem hari ini yang diimplementasikan yakni sekuler (pemisahan agama dari kehidupan), pendapat tersebut merupakan hal yang dianggap biasa. Di Indonesia, sekuler termasuk di dalamnya demokrasi adalah paham yang digunakan untuk mengatur kehidupan rakyatnya. 

Salah satu nilai yang paling diagungkan dalam demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Sehingga, bentuk opini apapun yang dikeluarkan seseorang tak menjadi sesuatu yang bermasalah terlebih jika memicu konflik dengan agama Islam. 

Sedangkan, pendapat yang dianggap mengancam eksistensi penguasa/negara yang berpaham sekuler membuat para aparat yang memiliki wewenang dalam hukum segera bertindak untuk membungkam lisan para intelektual kritis. Potensi Cendekiawan Muslim Mahasiswa/para intelektual muslim memiliki potensi besar dalam mewujudkan kembali peradaban Islam di dunia. 

Dengan kebangkitan Islam, maka segala problematika ummat mampu teratasi. Tidak hanya dalam persoalan perlindungan manusia dari diskriminasi namun menyelesaikan segala aspek yang terkait dengan konflik kehidupan baik menyangkut pertikaian akibat perbedaan agama,suku dan ras, ketidakmerataan pendidikan, tingginya kemiskinan, buruknya kesehatan, resesi ekonomi, dan sebagainya. 

Lantas, bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh intelektual muslim untuk menghilangkan keterpurukan ummat?

Dalam kondisi saat ini, berbagai upaya telah dilakukan intelektual muslim salah satunya ialah bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Dengan harapan, ilmu yang dimiliki mampu memberikan sumbangsih besar terhadap bangsa dan negara. Mereka memiliki tingkat percaya diri yang tinggi dan semangat pantang menyerah walaupun tak sedikit latar belakang mereka dari keluarga yang kurang mampu. 

Namun, dengan kegigihannya diantara mereka ada yang menuntut ilmu tanpa biaya atau mendapatkan beasiswa, seperti yang disediakan oleh LPDP.

Universitas terbaik di negeri-negeri maju menjadi tempat studi idaman para pelajar. Mereka berharap dengan fasilitas modern nan canggih yang didapatkan bisa memberikan kontribusi besar bagi negeri ini. 

Tapi, apakah ilmuwan muslim yang seperti ini sudah benar-benar berkontribusi demi ketinggian sebuah peradaban? Sedangkan, disisi lain mereka tak berani mengkritisi kebijakan-kebijakan para penguasa diktator? Bukankah ilmuwan adalah ujung tombak perubahan? 

Intelektual mengecap pendidikan tinggi harusnya mampu menalar adanya kerusakan, punya strategi atau keberanian melakukan perubahan. 

Akan tetapi, hari ini pendidikan sekuler menjadikan pelajar terkotak-kotak dengan bidangnya masing-masing. Sehingga, dianggap aneh jika ada yang ahli kesehatan/pun lainnya berbicara agamanya. Mereka mengidap penyakit islamophobia dan menganggap agama sebagai penghalang kemajuan suatu bangsa dan negara. Dalam sebuah dalil dikatakan, "jika kau mau menguasai dunia maka belajarlah agama" .

Terbukti, Islam pernah menguasai dua per tiga dunia selama 1.400 tahun. Institusi itu bernama Daulah Khilafah yang mampu menyatukan seluruh kaum muslim di seluruh dunia dengan pemimpinnya disebut Khalifah. Dalam Daulah Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap ummat yang hidup dibawah naungannya. 

Sehingga, negara memiliki andil yang besar agar ummat bisa mengakses pendidikan secara gratis dan berkualitas. Prestasi Unggul "Manusia Gurun". Dalam Daulah Islam pulalah, lahir para cendekiawan yang unggul dan berprestasi. Salah satunya ialah Fatimah Al Fihri. Beliau menjadi pendiri Universitas al-Qarawiyyin. 

Beliaulah permata mahkota dan simbol kuat aspirasi perempuan serta pemimpin kreatif dalam sejarah muslim.

Universitas tersebut didirikan pada tahun 859 (100 tahun sebelum pendirian Al Azhar di Kairo, Mesir). Letaknya berada di Medina Tua Fez, Maroko. Fakta ini diakui oleh Guinness Boom of World Records sebagai lembaga tertua di dunia yang beroperasi sebagai universitas pemberi gelar akademik.

Dan masih banyak lagi para ilmuwan muslimah cerdas lainnya seperti Aisyah binti Abu Bakar ra (Periwayat hadis terbanyak), Maryam Al Ijlia Al-Asturlabi (Astronom Perempuan), Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Maryam.

Urgentnya Kekuasaan Islam

Para intelektual muslim seharusnya menyadari bahwa negeri yang mayoritas memeluk agama Islam ini tidak akan bisa bangkit dari segala keterpurukan tatkala agama masih dipisahkan dari kehidupan.

Dalam penerapannya, saat ini agama Islam hanya sebatas ritual peribadatan tanpa  menjadi aturan dalam bernegara. Padahal, Imam Syafi'i mengatakan bahwa agama Islam ibarat pondasi dan kekuasaan negara adalah penjaga. Apapun yang tidak ada pondasinya akan runtuh dan apapun yang tidak ada penjaganya akan hilang.

Sehingga, para intelektual muslim sudah sepatutnya memiliki ambisi yang besar untuk melibatkan diri dalam perjuangan untuk mengembalikan kembali kekuasaan Islam dengan mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW tanpa takut dengan musuh-musuh Islam. 

"Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api" (HR.Tirmidzi). Wallahu a'lam bis shawab. 

Serma Doni seorang anggota TNI aktif tidak habis akal guna menambah pendapatan keluarganya. Saat ini Serma Doni memiliki usaha keluarga Karangan Bunga Wat Floris  yang bertempat di daerah Kalumbuk.

Serma Doni membuktikan kalau sebagai anggota TNI aktif tidak menghalanginya untuk memiliki usaha lainnya. Yang utama sekali dalam berusaha harus yakin dan selalu berdoa, katanya.

"Dan kemudian yang terpenting lagi didalam usahanya ini tidak menghambat tugas kita sebagai abdi negara," kata Serma Doni via telpon pada Ahad(15/5/2022).

Anggota Koramil 07/ Bungus tersebut mengatakan, apa yang dilakukannya itu selain mencari tambahan pundi-pundi untuk keluarga, juga diharapkannya bisa menjadi contoh untuk masyarakat dan rekan lainnya. 

Kita jangan sampai monoton dalam menjalankan hidup ini. Kita harus berani melakukan hal baru yang mungkin saja belum pernah kita lakukan selama ini, ungkapnya.

Serma Doni berharap dengan usaha kecilnya ini selain menjadi tambahan pendapatan keluarga juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

"Agar masyarakat semangat dan aktif dalam melakukan kegiatan produktif supaya kehidupan mereka sejahtera," pungkasnya.

Lain pihak, Kapten Inf Azwar sebagai Danramil 07/ Bungus mengatakan sangat bangga apa yang dilakukan oleh anggotanya itu.

"Dan bagi masyarakat dan anggota yang  lainnya agar bisa dijadikan contoh positif. Tapi ingat jangan lupa tugas utama sebagai sebagai abdi negara," pungkasnya.(cr8)

Hal ini disampaikan salah satu warga yang tinggal di kelurahan Ulak Karang bernama Desi Ishar. Menurut pengakuan Desi, daerah tempat tinggalnya itu rawan banjir apabila musim hujan tiba.

"Disini rawan banjir, apalagi musim penghujan sudah datang. Kita sudah mulai khawatir, karena banjir terjadi di pemukiman kami disebabkan aliran sungai ini sering meluap," ujarnya.

Semoga saja dengan dilakukan pengerukan sedimen oleh pihak BWSS V Padang ini, banjir tidak lagi terjadi di kampung kami, ucapnya singkat.

Banjir yang kerap menggenangi pemukiman warga Kelurahan Ulak Karang tersebut, disinyalir karena terjadi luapan aliran sungai, terutama di waktu musim hujan.

Luapan terjadi karena dasar sungai sudah mengalami pendangkalan yang di sebabkan pengendapan sidemen yang terus menumpuk.

Untuk memaksimalkan daya tampung air terhadap aliran sungai tersebut, agar tidak terjadi banjir lagi. Saat ini dilakukan pengerukan sedimentasi oleh Satker OP SDA, BWSS V Padang.

Menggunakan APBN sebesar Rp 2.7 miliar, CV. Anugrah Abadi dipercayai untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan konsultan supervisi CV. Adhitama Karya selama 180 hari kedepan.

Saat ditemui dilapangan kontraktor pelaksana dari CV. Anugrah Abadi Nur Aprianto menjelaskan kalau progres pekerjaannya hingga sekarang sudah mencapai 23 persen.

"Lebih kurang pengerukan sedimentasi sungai ini sudah dilakukan sekitar 3 ribu kubik dari 13 ribu kubik yang harus dikerjakan. Dan titik pembuangan sedimen kita kordinasikan di kawasan Lanud Padang," jelas Nur Aprianto didampingi Iman Sejati konsultan supervisi, Selasa (31/5/2022) di Ulak Karang, Padang.

Terkait masalah yang terjadi saat melakukan pekerjaan, Nur menjawab tentu ada, tapi kita selalu mencari solusinya, ungkap Nur Aprianto.

"Seperti, kerusakan infrastruktur disaat alat berat melakukan pekerjaan. Kemudian terjadi pencemaran akses jalan, kerena tumpahan lumpur sedimen waktu dibawa menggunakan dumtruck,"katanya lagi.

Namun, kata Nur, dalam bekerja kita selalu memperhatikan aspek-aspek yang mungkin akan mengganggu aktivitas atau merugikan warga.

"Tumpahan lumpur sedimen dipermukaan jalan yang terjadi karena kebocoran di ombeng bak dumtruck waktu melakukan pembuangan. Tapi kita selalu melakukan pembersihan terhadap jalan-jalan tersebut dengan melakukan penyiraman jalan dua kali sehari," tegasnya.

Meskipun lantai dumtruck pembawa sedimen sudah diberi geotek dengan tujuan agar tidak merembeskan air lumpur sedimen kepermukaan jalan. Ternyata masih juga ada sedimen yang membasah permukaan jalan tersebut, sebut Nur.

Kemudian terhadap kerusakan yang terjadi disaat kita melakukan pekerjaan. Katanya, itu juga menjadi prioritas kami. "Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi saat melakukan pekerjaan tersebut," imbuhnya.

Namun, alhamdulillah hingga saat ini tidak ada atau belum ada keluhan dari pihak masyarakat atau pihak terkait lainnya terhadap pekerjaan yang kami lakukan ini. "Karena, kami bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku,"pungkasnya.

Lain pihak sebagai konsultan supervisi, Iman Sejati mengakui kalau pekerjaan yang dilaksanakan CV.Anugrah Abadi sudah sesuai aturan.

"Kami selalu melakukan konsultasi secara intens setiap harinya terkait pekerjaan. Kalau tidak bisa tatap muka, via WhatsApp pun jadi," ungkapnya.

Sedikit saran saja untuk kontraktor dari Iman Sejati. Konsultan itu mengatakan agar selalu tanggap terhadap keluhan masyarakat. Pertahankan kelengkapan K3, dan selalu perhatikan parkir atau antrian truk  agar tidak timbulkan kemacetan.(cr/ tim)

Abin menerangkan kalau Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang merupakan mantan Walikota Padang diduga ikut terlibat pada kasus dugaan korupsi dana KONI Kota Padang, ungkapnya di dampingi penasehat hukum Putri Desy Rezky dan Nisfan Jumadil pada Sabtu(14/5/2022) di Padang.

Bahkan Abin secara tegas mengatakan siap mengajukan dirinya sebagai Justice Collaborator (JC) pada proses pengungkapan kasus pidana korupsi tersebut.

Menurut Abin, Mahyeldi ikut terlibat dalam proses mendapatkan bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang untuk PSP Padang. 

"Walau sudah dilarang Mendagri melalui Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, Mahyeldi selaku Ketua Umum PSP Padang masa itu tetap mengajukan permohonan bantuan suntikan dana tersebut ke Pemko Padang," ujarnya.

Namun karena Mahyeldi waktu itu menjabat sebagai Walikota Padang, kemudian mendisposisi permohonan tersebut dengan kata "setuju dibantu" kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, terangnya.

Dan supaya bantuan dana tidak dipangkas oleh Gubernur Sumbar, dana hibah tersebut lalu dititipkan ke KONI Kota Padang. Parahnya lagi, di anggaran KONI Kota Padang tidak ada nomenklatur bantuan untuk PSP Padang, ungkap Abin.

Dipaparkan Abin,tahun 2015 sampai 2017 PSP Padang masih mendapatkan bantuan dana hibah langsung dari APBD Kota Padang dan diterima, selanjutnya dana itu masuk ke rekening PSP Padang. 

"Namun di tahun 2018, PSP Padang tidak lagi mendapat bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang itu. Karena banyak hutang kegiatan PSP Padang yang harus dibayar," jelas Abin.

Akan tetapi, kata Abin, kerena Mahyeldi di masa itu sebagai Walikota sekaligus sebagai Ketua Umum PSP Padang. Kemudian, lanjut Abin, Mahyeldi kembali mengajukan permohonan bantuan dana hibah untuk PSP Padang ke Pemko Padang. Sebagai Walikota saat itu Mahyeldi pun mendisposisikan permohonan tersebut dengan kata "setuju dibantu" kepada BPKAD Kota Padang.

Ditahun sebelumnya menurut penjelasan Abin, tanggal 30 Juli 2017, Mahyeldi selaku Ketua Umum PSP Padang bersama Editiawarman sebagai Sekretaris Umum PSP Padang mengajukan usulan bantuan dana hibah untuk PSP Padang pada APBD Perubahan Kota Padang Tahun 2017 kepada Walikota Padang. 

"Usulan ini didisposisikan oleh Mahyeldi selaku Walikota Padang, yaitu "setuju dibantu" kepada BPKAD pada tanggal 8 Juli 2017. Tapi, usulan ini tidak ada terealisasi pada APBD di Perubahan anggaran Kota Padang tahun 2017," ungkapnya.

Oleh karena itu Abin meminta Jaksa untuk kembali memeriksanya untuk BAP tambahan, dan memanggil Mahyeldi sebagai Ketua Umum PSP Padang dan Walikota Padang masa itu, dan Andri Yulika sebagai Kepala BPKAD Kota Padang untuk dimintakan keterangannya. 

Karena, dengan tegas Abin mengatakan, ada fakta-fakta lain yang akan diungkapnya kalau mereka (Mahyeldi dan Andri Yulika) berdua terindikasi ikut terlibat dalam proses penitipan bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang untuk PSP Padang di anggaran KONI Kota Padang itu. 

"Sementara di anggaran KONI Kota Padang tidak ada nomenklatur bantuan untuk PSP Padang," tegas Abin.

Abin bersama penasehat hukumnya dalam waktu dekat akan ke kantor Kejari Padang untuk menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Mahyeldi dan Andri Yulika. 

"Kita minta Jaksa segera memeriksa saya lagi untuk BAP tambahan, dan juga diminta segera memanggil Mahyeldi dan Andri Yulika. Karena mereka terlibat dalam proses penitipan bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang di anggaran KONI Kota Padang," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(real_cr)

Oleh : Diana Damai P

MR com| Perilaku penyimpangan seksual oleh kaum LGBT sudah sejak lama membuat resah masyarakat, karena prilaku ini sangat jelas memberikan dampak kerusakan yang luas dalam kehidupan . 

Rusaknya nilai nilai moral di dalam keluarga dan masyarakat, redupnya nilai spiritual dan kerusakan interaksi social bahkan kerap memicu tindakan criminal oleh pelaku LGBT.

Namun anehnya, bukannya dilarang kampanye eksistensi LGBT ini makin intensif dilakukan dan meresahkan masyarakat. Ketegasan pemerintah dipertanyakan dalam melindungi rakyat dari anacaman kehancuran social akibat ulah pelaku LGBT.

Kemunculan pasangan gay dalam wawancara podcast Deddy Cobuzer mengundang serbuan kecaman warganet. Setelah dikecam DC pun mengahapus postingan podcast ini dan meminta maaf sembari mengatakan  “Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. 

Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak men jugde mereka ". dilansir dari (suarasumut.co.id pada 10/05/2022)

Dalam komentarnya ini meskipun DC menyadari bahwa hal ini adalah penyimpangan namun di sisi lain mengakui keberadaan mereka sebagai fakta social di masyarakat karena dorongan kemanusiaan. 

Sebelumnya dukungan  terhadap kaum LGBT pernah  dilakukan oleh  brand terkenal Unilever yang pernah menandatangani Declaration of Amsterdan untuk memberikan kepastian kepeda setiap orang secara inklusif untuk dapat diterima tempat kerja manapun termasuk kaum LGBT, membentuk LGBTQI serta mengganti logo berwarna pelangi.(republica.co.id/20/06/2020)

Ancaman kerusakan sosial yang nyata terjadi hingga kehilangan generasi bangsa ini akibat ulah LGBT semestinya sudah cukup menjadi alasan untuk pemerintah secara tegas melarang kampanye LGBT dan menghentikannya . 

Namun sayangnya, hingga kini suara pelarangan oleh para pejabat Negara terkait tidak solid bahkan wacana legalitas LBGT terus bergulir. Ditambah lagi dengan pengesahan UU TPKS serta berlakunya Kepermendikbud No 30/2021 yang menjadi pintu legalitas LGBT di Negara semakin terbuka lebar. 

Kampanye global oleh pegiat dan pendukung LBGT ini dapat dengan bebas dilakukan karena  ide sekuler liberal dalam konsep hak  asasi manusia selama ini yang dijadikan standard untuk mereka melindungi kaum LBGT. 

Padahal hal ini jelas bertentangan dengan realitas fakta dalam kehidupan manusia yang secara jelas Allah ciptakan manusia hanya berpasangan antara laki laki dan perempuan saja untuk membina kehidupan rumah tangga dan keluarga yang harmonis agar dapat  menghasilkan keturunan generasi manusia akan datang. 

Karenanya di dalam Islam Negara harus tegas memberantas pelaku LGBT ini bila ingin menyelamatkan generasi mudanya dari kehancuran dan kerusakan moral. 

Pencegahan dan pemberantasan LGBT tidak cukup dilingkup induvidual dan parsial saja, harus sistemik yang melibatkan berbagai sektor publik seperti pendidikan , ekonomi tatanan social bahkan kebijakan politik luar negeri.

Negara Khilafah Islam sangat berkompeten dalam upaya ini karena memiliki seperangkat kebijakan  untuk mencegah merebaknya LGBT dalam kehidupan rakyat. Sistem pendidikan dalam khilafah akan menanamkan nilai ketakwaan dan keimanan dalam setiap proses pebelajaran formal disekolah dan tidak akan memisahkannya dari ilmu ilmu pengetahuan yang diajarkan. 

Hal ini akan mencegah prilaku menyimpang secara induvidu. Negara juga akan melakukan pendekatan dakwah yang humanis  kepada  para pelaku LGBT untuk mengajak mereka bertobat kembali kejalan yang lurus, memenuhi seluruh kebutuhan hidup ekonominya , menyediakan lapangan pekerjaan dan menyiapkan modal usaha.

Bahkan memberikan beasiswa pendidkan bagi generasi muda agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang bermanfaat dan produktif mengabdi pada masyarakat.

Khilafah akan melarang segala bentuk kampanye LGBT dan menutup pintu masuknya ide liberal dan gaya hidup bebas dari luar yang mendukung lagalitas LGBT secara global. 

Bila semua upaya pencegahan ini sudah dilakukan merata dan intensif namun tetap saja ada oknum yang melanggar maka sanksi hukum uqubad akan diberlakukan bagi pelaku LGBT berupa hukuman mati. 

Bila peran Negara secara tegas ditunjukkan melarang kampanye dan legalitas LGBT dan menerapkan sanksi criminal bagi pelakunya di negeri ini maka keresahan masyarakat terhadapan ancaman kerusakan generasi  akibat penyimpangan LGBT bangsa ini tak akan ada lagi. Wallahua’lam