Mitra Rakyat

Serma Doni seorang anggota TNI aktif tidak habis akal guna menambah pendapatan keluarganya. Saat ini Serma Doni memiliki usaha keluarga Karangan Bunga Wat Floris  yang bertempat di daerah Kalumbuk.

Serma Doni membuktikan kalau sebagai anggota TNI aktif tidak menghalanginya untuk memiliki usaha lainnya. Yang utama sekali dalam berusaha harus yakin dan selalu berdoa, katanya.

"Dan kemudian yang terpenting lagi didalam usahanya ini tidak menghambat tugas kita sebagai abdi negara," kata Serma Doni via telpon pada Ahad(15/5/2022).

Anggota Koramil 07/ Bungus tersebut mengatakan, apa yang dilakukannya itu selain mencari tambahan pundi-pundi untuk keluarga, juga diharapkannya bisa menjadi contoh untuk masyarakat dan rekan lainnya. 

Kita jangan sampai monoton dalam menjalankan hidup ini. Kita harus berani melakukan hal baru yang mungkin saja belum pernah kita lakukan selama ini, ungkapnya.

Serma Doni berharap dengan usaha kecilnya ini selain menjadi tambahan pendapatan keluarga juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

"Agar masyarakat semangat dan aktif dalam melakukan kegiatan produktif supaya kehidupan mereka sejahtera," pungkasnya.

Lain pihak, Kapten Inf Azwar sebagai Danramil 07/ Bungus mengatakan sangat bangga apa yang dilakukan oleh anggotanya itu.

"Dan bagi masyarakat dan anggota yang  lainnya agar bisa dijadikan contoh positif. Tapi ingat jangan lupa tugas utama sebagai sebagai abdi negara," pungkasnya.(cr8)

Hal ini disampaikan salah satu warga yang tinggal di kelurahan Ulak Karang bernama Desi Ishar. Menurut pengakuan Desi, daerah tempat tinggalnya itu rawan banjir apabila musim hujan tiba.

"Disini rawan banjir, apalagi musim penghujan sudah datang. Kita sudah mulai khawatir, karena banjir terjadi di pemukiman kami disebabkan aliran sungai ini sering meluap," ujarnya.

Semoga saja dengan dilakukan pengerukan sedimen oleh pihak BWSS V Padang ini, banjir tidak lagi terjadi di kampung kami, ucapnya singkat.

Banjir yang kerap menggenangi pemukiman warga Kelurahan Ulak Karang tersebut, disinyalir karena terjadi luapan aliran sungai, terutama di waktu musim hujan.

Luapan terjadi karena dasar sungai sudah mengalami pendangkalan yang di sebabkan pengendapan sidemen yang terus menumpuk.

Untuk memaksimalkan daya tampung air terhadap aliran sungai tersebut, agar tidak terjadi banjir lagi. Saat ini dilakukan pengerukan sedimentasi oleh Satker OP SDA, BWSS V Padang.

Menggunakan APBN sebesar Rp 2.7 miliar, CV. Anugrah Abadi dipercayai untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan konsultan supervisi CV. Adhitama Karya selama 180 hari kedepan.

Saat ditemui dilapangan kontraktor pelaksana dari CV. Anugrah Abadi Nur Aprianto menjelaskan kalau progres pekerjaannya hingga sekarang sudah mencapai 23 persen.

"Lebih kurang pengerukan sedimentasi sungai ini sudah dilakukan sekitar 3 ribu kubik dari 13 ribu kubik yang harus dikerjakan. Dan titik pembuangan sedimen kita kordinasikan di kawasan Lanud Padang," jelas Nur Aprianto didampingi Iman Sejati konsultan supervisi, Selasa (31/5/2022) di Ulak Karang, Padang.

Terkait masalah yang terjadi saat melakukan pekerjaan, Nur menjawab tentu ada, tapi kita selalu mencari solusinya, ungkap Nur Aprianto.

"Seperti, kerusakan infrastruktur disaat alat berat melakukan pekerjaan. Kemudian terjadi pencemaran akses jalan, kerena tumpahan lumpur sedimen waktu dibawa menggunakan dumtruck,"katanya lagi.

Namun, kata Nur, dalam bekerja kita selalu memperhatikan aspek-aspek yang mungkin akan mengganggu aktivitas atau merugikan warga.

"Tumpahan lumpur sedimen dipermukaan jalan yang terjadi karena kebocoran di ombeng bak dumtruck waktu melakukan pembuangan. Tapi kita selalu melakukan pembersihan terhadap jalan-jalan tersebut dengan melakukan penyiraman jalan dua kali sehari," tegasnya.

Meskipun lantai dumtruck pembawa sedimen sudah diberi geotek dengan tujuan agar tidak merembeskan air lumpur sedimen kepermukaan jalan. Ternyata masih juga ada sedimen yang membasah permukaan jalan tersebut, sebut Nur.

Kemudian terhadap kerusakan yang terjadi disaat kita melakukan pekerjaan. Katanya, itu juga menjadi prioritas kami. "Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi saat melakukan pekerjaan tersebut," imbuhnya.

Namun, alhamdulillah hingga saat ini tidak ada atau belum ada keluhan dari pihak masyarakat atau pihak terkait lainnya terhadap pekerjaan yang kami lakukan ini. "Karena, kami bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku,"pungkasnya.

Lain pihak sebagai konsultan supervisi, Iman Sejati mengakui kalau pekerjaan yang dilaksanakan CV.Anugrah Abadi sudah sesuai aturan.

"Kami selalu melakukan konsultasi secara intens setiap harinya terkait pekerjaan. Kalau tidak bisa tatap muka, via WhatsApp pun jadi," ungkapnya.

Sedikit saran saja untuk kontraktor dari Iman Sejati. Konsultan itu mengatakan agar selalu tanggap terhadap keluhan masyarakat. Pertahankan kelengkapan K3, dan selalu perhatikan parkir atau antrian truk  agar tidak timbulkan kemacetan.(cr/ tim)

Abin menerangkan kalau Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang merupakan mantan Walikota Padang diduga ikut terlibat pada kasus dugaan korupsi dana KONI Kota Padang, ungkapnya di dampingi penasehat hukum Putri Desy Rezky dan Nisfan Jumadil pada Sabtu(14/5/2022) di Padang.

Bahkan Abin secara tegas mengatakan siap mengajukan dirinya sebagai Justice Collaborator (JC) pada proses pengungkapan kasus pidana korupsi tersebut.

Menurut Abin, Mahyeldi ikut terlibat dalam proses mendapatkan bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang untuk PSP Padang. 

"Walau sudah dilarang Mendagri melalui Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, Mahyeldi selaku Ketua Umum PSP Padang masa itu tetap mengajukan permohonan bantuan suntikan dana tersebut ke Pemko Padang," ujarnya.

Namun karena Mahyeldi waktu itu menjabat sebagai Walikota Padang, kemudian mendisposisi permohonan tersebut dengan kata "setuju dibantu" kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, terangnya.

Dan supaya bantuan dana tidak dipangkas oleh Gubernur Sumbar, dana hibah tersebut lalu dititipkan ke KONI Kota Padang. Parahnya lagi, di anggaran KONI Kota Padang tidak ada nomenklatur bantuan untuk PSP Padang, ungkap Abin.

Dipaparkan Abin,tahun 2015 sampai 2017 PSP Padang masih mendapatkan bantuan dana hibah langsung dari APBD Kota Padang dan diterima, selanjutnya dana itu masuk ke rekening PSP Padang. 

"Namun di tahun 2018, PSP Padang tidak lagi mendapat bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang itu. Karena banyak hutang kegiatan PSP Padang yang harus dibayar," jelas Abin.

Akan tetapi, kata Abin, kerena Mahyeldi di masa itu sebagai Walikota sekaligus sebagai Ketua Umum PSP Padang. Kemudian, lanjut Abin, Mahyeldi kembali mengajukan permohonan bantuan dana hibah untuk PSP Padang ke Pemko Padang. Sebagai Walikota saat itu Mahyeldi pun mendisposisikan permohonan tersebut dengan kata "setuju dibantu" kepada BPKAD Kota Padang.

Ditahun sebelumnya menurut penjelasan Abin, tanggal 30 Juli 2017, Mahyeldi selaku Ketua Umum PSP Padang bersama Editiawarman sebagai Sekretaris Umum PSP Padang mengajukan usulan bantuan dana hibah untuk PSP Padang pada APBD Perubahan Kota Padang Tahun 2017 kepada Walikota Padang. 

"Usulan ini didisposisikan oleh Mahyeldi selaku Walikota Padang, yaitu "setuju dibantu" kepada BPKAD pada tanggal 8 Juli 2017. Tapi, usulan ini tidak ada terealisasi pada APBD di Perubahan anggaran Kota Padang tahun 2017," ungkapnya.

Oleh karena itu Abin meminta Jaksa untuk kembali memeriksanya untuk BAP tambahan, dan memanggil Mahyeldi sebagai Ketua Umum PSP Padang dan Walikota Padang masa itu, dan Andri Yulika sebagai Kepala BPKAD Kota Padang untuk dimintakan keterangannya. 

Karena, dengan tegas Abin mengatakan, ada fakta-fakta lain yang akan diungkapnya kalau mereka (Mahyeldi dan Andri Yulika) berdua terindikasi ikut terlibat dalam proses penitipan bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang untuk PSP Padang di anggaran KONI Kota Padang itu. 

"Sementara di anggaran KONI Kota Padang tidak ada nomenklatur bantuan untuk PSP Padang," tegas Abin.

Abin bersama penasehat hukumnya dalam waktu dekat akan ke kantor Kejari Padang untuk menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Mahyeldi dan Andri Yulika. 

"Kita minta Jaksa segera memeriksa saya lagi untuk BAP tambahan, dan juga diminta segera memanggil Mahyeldi dan Andri Yulika. Karena mereka terlibat dalam proses penitipan bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang di anggaran KONI Kota Padang," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(real_cr)

Oleh : Diana Damai P

MR com| Perilaku penyimpangan seksual oleh kaum LGBT sudah sejak lama membuat resah masyarakat, karena prilaku ini sangat jelas memberikan dampak kerusakan yang luas dalam kehidupan . 

Rusaknya nilai nilai moral di dalam keluarga dan masyarakat, redupnya nilai spiritual dan kerusakan interaksi social bahkan kerap memicu tindakan criminal oleh pelaku LGBT.

Namun anehnya, bukannya dilarang kampanye eksistensi LGBT ini makin intensif dilakukan dan meresahkan masyarakat. Ketegasan pemerintah dipertanyakan dalam melindungi rakyat dari anacaman kehancuran social akibat ulah pelaku LGBT.

Kemunculan pasangan gay dalam wawancara podcast Deddy Cobuzer mengundang serbuan kecaman warganet. Setelah dikecam DC pun mengahapus postingan podcast ini dan meminta maaf sembari mengatakan  “Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. 

Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak men jugde mereka ". dilansir dari (suarasumut.co.id pada 10/05/2022)

Dalam komentarnya ini meskipun DC menyadari bahwa hal ini adalah penyimpangan namun di sisi lain mengakui keberadaan mereka sebagai fakta social di masyarakat karena dorongan kemanusiaan. 

Sebelumnya dukungan  terhadap kaum LGBT pernah  dilakukan oleh  brand terkenal Unilever yang pernah menandatangani Declaration of Amsterdan untuk memberikan kepastian kepeda setiap orang secara inklusif untuk dapat diterima tempat kerja manapun termasuk kaum LGBT, membentuk LGBTQI serta mengganti logo berwarna pelangi.(republica.co.id/20/06/2020)

Ancaman kerusakan sosial yang nyata terjadi hingga kehilangan generasi bangsa ini akibat ulah LGBT semestinya sudah cukup menjadi alasan untuk pemerintah secara tegas melarang kampanye LGBT dan menghentikannya . 

Namun sayangnya, hingga kini suara pelarangan oleh para pejabat Negara terkait tidak solid bahkan wacana legalitas LBGT terus bergulir. Ditambah lagi dengan pengesahan UU TPKS serta berlakunya Kepermendikbud No 30/2021 yang menjadi pintu legalitas LGBT di Negara semakin terbuka lebar. 

Kampanye global oleh pegiat dan pendukung LBGT ini dapat dengan bebas dilakukan karena  ide sekuler liberal dalam konsep hak  asasi manusia selama ini yang dijadikan standard untuk mereka melindungi kaum LBGT. 

Padahal hal ini jelas bertentangan dengan realitas fakta dalam kehidupan manusia yang secara jelas Allah ciptakan manusia hanya berpasangan antara laki laki dan perempuan saja untuk membina kehidupan rumah tangga dan keluarga yang harmonis agar dapat  menghasilkan keturunan generasi manusia akan datang. 

Karenanya di dalam Islam Negara harus tegas memberantas pelaku LGBT ini bila ingin menyelamatkan generasi mudanya dari kehancuran dan kerusakan moral. 

Pencegahan dan pemberantasan LGBT tidak cukup dilingkup induvidual dan parsial saja, harus sistemik yang melibatkan berbagai sektor publik seperti pendidikan , ekonomi tatanan social bahkan kebijakan politik luar negeri.

Negara Khilafah Islam sangat berkompeten dalam upaya ini karena memiliki seperangkat kebijakan  untuk mencegah merebaknya LGBT dalam kehidupan rakyat. Sistem pendidikan dalam khilafah akan menanamkan nilai ketakwaan dan keimanan dalam setiap proses pebelajaran formal disekolah dan tidak akan memisahkannya dari ilmu ilmu pengetahuan yang diajarkan. 

Hal ini akan mencegah prilaku menyimpang secara induvidu. Negara juga akan melakukan pendekatan dakwah yang humanis  kepada  para pelaku LGBT untuk mengajak mereka bertobat kembali kejalan yang lurus, memenuhi seluruh kebutuhan hidup ekonominya , menyediakan lapangan pekerjaan dan menyiapkan modal usaha.

Bahkan memberikan beasiswa pendidkan bagi generasi muda agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang bermanfaat dan produktif mengabdi pada masyarakat.

Khilafah akan melarang segala bentuk kampanye LGBT dan menutup pintu masuknya ide liberal dan gaya hidup bebas dari luar yang mendukung lagalitas LGBT secara global. 

Bila semua upaya pencegahan ini sudah dilakukan merata dan intensif namun tetap saja ada oknum yang melanggar maka sanksi hukum uqubad akan diberlakukan bagi pelaku LGBT berupa hukuman mati. 

Bila peran Negara secara tegas ditunjukkan melarang kampanye dan legalitas LGBT dan menerapkan sanksi criminal bagi pelakunya di negeri ini maka keresahan masyarakat terhadapan ancaman kerusakan generasi  akibat penyimpangan LGBT bangsa ini tak akan ada lagi. Wallahua’lam 

MR.com, Padang|Komandan Koramil (Danramil) 07/Bungus, Kapten Inf Azwar bersama pemuda Kampung Baru RT 1/RW 1 Kelurahan Bungus Barat gotong royong dalam membersihkan lapangan bola kaki dan bola voli pada Sabtu(14/5/2022).

Tujuan dari membersikan tempat olahraga itu kata Kapten Inf Azwar untuk menghidupkan atau mengaktifkan kembali kegiatan gemar berolahraga dikalangan pemuda-pemudi setempat yang telah lama fakum.

"Kita mengajak pemuda bergotong royong untuk membersihkan lapangan bola kaki dan bola voli. Setelah itu kita akan berikan sarana dan prasarana pendukungnya,"kata Danramil itu.

Olahraga merupakan kebutuhan tubuh yang seringkali dilupakan. Padahal manfaat olahraga sangatlah banyak, ungkapnya.

"Bukan hanya berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun juga untuk memelihara kesehatan mental dan mempererat tali silaturahmi," ujarnya.

Dengan berolahraga, kata Azwar, pemuda-pemudi di Kelurahan Bungus Barat bisa hidup sehat. Karena, dengan berolahraga kita selalu mengeluarkan keringat, tandasnya.

Kegiatan olahraga juga dapat menjauhkan generasi muda ini dari maraknya penggunaan narkoba dikalangan pemuda, ujarnya.

Itulah tujuan kita menggerakkan pemuda-pemudi dikelurahan ini agar kembali melakukan olahraga. Dan olahraga yang akan diaktifkan kembali itu pertama bola kaki dan bola voli, pungkasnya.(cr8)

Serda Asril menyampaikan himbauan tersebut disaat melakukan komunikasi sosial (komsos) dengan warga yang tinggal di Kelurahan Bungus Barat.

"Masyarakat harus kompak dalam menjaga keamanan lingkungan kampung. Untuk kita harus selalu menjaga tali silaturahmi antar sesama warga," kata Serda Asril, Jum'at (13/5/2022) di Padang.

Menurut Serda Asril, keamanan di wilayah menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari Babinsa, Binmas dan seluruh elemen masyarakat.

“Untuk itu mari kita tingkatkan lagi keamanan untuk mengantisipasi tindak kriminal atau tindak kejahatan," tegas anggota Koramil 07/Bungus Kodim 0312/Padang tersebut.

Himbauan tersebut akan terus disuarakan Babinsa kepada seluruh masyarakat khususnya diwaktu melakukan komsos. Agar keamanan kampung terjaga dan warga hidup nyaman dan tentram, pungkasnya.(cr8)