Mitra Rakyat

Pemberian remisi WBP ini dipimpin langsung Kepala Rutan Padang Muhamad mehdi, Selasa (02/5/2022).

Dalam sambutannya, Mehdi menyampaikan, bahwa remisi yang diberikan agar memahami remisi yang diterima adalah satu hak yang diberikan negara atas pencapaian yang dilakukan selama ini.

“Pemberian remisi khusus Idulfitri diharapkan dapat memotivasi untuk penyadaran diri yang tercermin dan perilaku sehari-hari selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani pidana,” kata dia.

Setiap tahun nya rutan Padang terus memberikan remisi kepada WBP,pemberian ini setelah pihak rutan melakukan penilaian seperti perilaku baik selama jadi warga binaan.

Remisi yang diterima warga binaan sendiri terdiri dari pemotongan masa hukuman selama 15 hari untuk 19 orang warga binaan,remisi 1 bulan pemotongan masa hukuman untuk 58 warga binaan serta remisi 1 bulan 15 hari untuk 2 orang warga binaan.**

Serda Irfan selalu mengingatkan kepada  masyarakat Teluk Kabung Utara untuk selalu memakai masker ,cuci tangan, dan tidak membuat keruman saat diluar rumah, Jum'at (29/4/2022) di Bungus, Padang.

"Penegakkan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat yang berada di rumah dan tempat keramaian, selalu kita tegaskan," ungkap Irfan.

Dikatakannya, protokol kesehatan adalah langkah yang efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang sampai sekarang masih menjadi masalah krusial di negara ini.

Dalam sosialisasi itu, para Babinsa selalu mengimbau masyarakat agar tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Menurutnya, saat berbicara dengan orang lain sangat terdorong besar terjadinya penularan virus corona secara droplet atau melalui udara liur. 

Dari pantauannya, pusat keramaian seperti pasar tradisional masih saja ditemukan warga yang belum menggunakan masker saat berbelanja. "Pasar yang ramai dikunjungi masyarakat sangat berisiko besar terjadinya penularan virus corona atau Covid-19," kata Serda Irfan.

Bahkan demi upaya menyelamatkan masyarakat binaannya, Babinsa tersebut melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan hingga kepelosok daerah wilayah teritorialnya.(cr8)

Pendistribusian bantuan sembako melalui Koramil-koramil yang ada dibawah komando Dandim. Salah satunya, Koramil 07/Bungus kemudian disampaikan oleh Babinsa kepada masyarakat yang ada diwilayah binaan masing-masing.

Danramil 07/Bungus, Kapten Infanteri Azwar mengatakan, semoga bantuan sembako yang diberikan Dandim bermanfaat bagi masyarakat penerima, pada Rabu(27/4/2022) di Bungus, Padang.

"Kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat ini merupakan salah satu perwujudan kepedulian Kodim 0312/Padang terhadap kondisi masyarakat yang kurang mampu," kata Azwar.

Selanjutnya Kapten Azwar mengatakan, penyaluran bantuan sembako diteruskan melalui Babinsa dari Koramil masing-masing.

Danramil 07/Bungus berharap pembagian sembako itu dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. "Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI-AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutup Kapten Azwar.(cr8)

MR.COM, Pasbar -- Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) ikut serta dalam Bazar Ramadhan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, dengan membuka stand yang menampilkan produk kerajinan dan produk unggulan dari Pasaman Barat. Event tersebut dibuka oleh Gubernur Sumbar melalui Asisten Perekonomian Dan Pembangunan  Provinsi Sumbar Wardarusmen, Senin (25/4) di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Bazar Ramadhan tersebut diikuti oleh 17 kabupaten/ kota se- Sumatera Barat dengan 175 peserta, yang berlangsung mulai dari 25 - 28 April 2022. Dalam event tahunan tersebut, Kabupaten Pasaman Barat ikut menampilkan produk kerajinan dan produk unggulan dari Pasaman Barat, seperti kerajinan rajutan, Agrilit, bunga plastik, sulaman bordir, lele asap, Kripik Pisang Nirwana, Kopi Talu, Emping Jagung, Rangginang, Batok Kelapa, Batik Desa Baru, Gula Aren, Pokat MentegabGiri Maju, Jeruk Batang Saman, dan Sulaman Benang Air Bangis.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pasaman Barat, Ny Titi Hamsuardi saat meninjauan stand Bazar Ramadhan Pasbar, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada UMKM Pasaman Barat karena mampu menampilkan produk unggulan Pasaman Barat pada event tersebut.

Dikatakannya, UMKM Pasbar mampu bersaing dengan produk produk dari daerah lain. Terbukti banyaknya peminat dari pengunjung yang membeli produk yang ada di stand UMKM Pasaman Barat pada Bazar tersebut.

"Seperti tadi produk unggulan Pasaman Barat, Jeruk Pasaman, Pokat Mentega Giri Maju dan Produk Lainnya habis di borong oleh pengunjung bazar tersebut" katanya.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Daerah Pasaman Barat sedang melakukan pembenahan untuk pelaku UMKM di Pasbar, sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan ke luar daerah.

Dengan adanya event seperti ini, lanjutnya bisa dijadikan sebagai acuan bagi UMKM Pasaman Barat, dimana produk Pasaman Barat banyak diminati masyarakat di Luar kabupaten, sehingga perlu pembenahan yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pasaman Barat, Pahrein juga menambahkan bahwa stand Pasaman Barat ini sendiri didukung oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat dengan didanai oleh Dekranasda Pasaman Barat dan juga pelaku UMKM Pasbar.

"Adapun Produk yang kita tampilkan seperti kerajinan rajutan, Agrilit, Bunga plastik, sulaman bordir, lele Asap, Kritik pisang Nirwana, Kopi Talu, emping Jagung, Rangginang, Batok Kelapa, Batik Desa Baru, Gula Aren, Pokat Mentega Khas Giri Maju, jeruk Batang Saman, Sulaman Benang Air Bangis"ucapnya

Ia meminta agar OPD dapat berpartisipasi dan serius mengurus UMKM di Pasbar agar berdaya saing tinggi dengan kemasan menarik serta pemasaran yang baik. Pasalnya, hampir separuh lebih masyarakat Pasaman Barat berusaha di bidang UMKM, mulai dari produksi hingga pemasarannya. 

"Tidak ada pilihan, Kita harus serius mengurus UMKM. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, bantuan permodalan, pengemasan, hingga pemasaran. Ini harus jadi perhatian. OPD harus bisa bersinergi, dari hulu sampai hilir. Kalau penanganan secara parsial, tidak akan berhasil. Harus ada namanya komunitas, tidak bisa pendekatan personal saja. Tidak cukup hanya diberikan modal tanpa pemasaran," tegasnya 

Dimomen tersebut, Ketua Dekranasda Provinsi Sumbar Harneli Mahyeldi juga mengunjungi setiap stand yang ada di Bazar Ramadhan, termasuk stand Pasaman Barat. Beliau sangat mengapresiasi produk produk dari Pasaman Barat dan memberikan pesan agar UMKM di Pasaman Barat agar lebih dibenahi dengan baik sehingga pemasarannya dan kemasan yang ditampilkan lebih baik kedepan. (Ddr)

Sebagai Babinsa di Kelurahan Bungus Selatan, Serda Bakar merasa bertanggung jawab untuk memelihara kesehatan warga binaannya jauh dari paparan virus covid-19, demikian kata Serda Bakar, Senin (25/4/2022) sekaligus mewakili Kapten Infanteri Azwar sebagai Danramil 07/Bungus.

"Apalagi saat-saat masyarakat berpuasa seperti sekarang. Imunitas tubuh mungkin sedikit lemah dan mudah dipapari virus tersebut,"ujarnya.

Seperti warga binaan yang berada di pasar tradisional simpang empat, Bungus Barat.

"Namanya pasar sudah pasti banyak dikunjungi orang, dan sangat berpotensi membuat kerumunan. Untuk itu kita selalu ingatkan pengunjung pasar dan peda untuk selalu patuhi protokol kesehatan, demi keselamatan kita bersama,"ulasnya.

Protokol yang harus dipatuhi masyarakat, pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan, dan tidak membuat keruman agar tidak tertular dan menulari, pungkasnya.(cr8)

Dua plang proyek berbeda dengan pekerjaan yang sama, diduga sebelumnya selama 60 hari lebih masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapan pada papan informasi tidak ditulis berapa nilai anggarannya.

Sebab sebelumnya dipapan informasi pekerjaan (plang proyek) rekanan tidak menulis nilai anggaran. Bahkan pekerjaan diduga sudah berjalan selama 60 hari lebih.

Waktu dikonfirmasi kepada Eka selaku PPK kegiatan menyangkut isu tersebut hanya mengatakan, Direktur perusahaan (PT.Graha Bangun Persada) Parno sepengetahuannya sudah lama di BWSS V Padang, dan bisa di bilang orang lama.

"Mohon maaf saya sebenarnya malas berurusan dengan isu-usu tersebut. Karena kerjaan banyak di kantor dan lapangan jadi lebih baik saya fokus ke situ," kata Eka via telpon Senin(25/4/2022) seraya kirimkan dokumentasi plang proyek yang baru diperbaiki. 

Namun saat ditanya media kapan perbaikannya dilakukan, selanjutnya Eka mengatakan, mohon maaf bila nanti masih bertanya terkait isu tersebut dan kurang saya tanggapi atau lambat.

"Karena habis lebaran kegiatan pasti lebih sibuk lagi. Bukan saya tidak kooperatif atau respon, tapi mungkin akan sedikit lambat dalam merespon,"ujarnya.

Sia-sia membicarakan hal yang tidak penting ini. Karena  banyak hal lain lagi yang lebih bermanfaat yang harus saya fikirkan untuk masyarakat di lokasi pekerjaan saya, tutupnya.

Aktivis Anti Korupsi Sumbar dan Penggiat Hukum, Mahdiyal Hasan SH

Ada dugaan "permainan kotor" berjalan lancar dalam mengelabui masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir batang Tapan bernomor kontrak HK.02.03/BWS.SV-PJSA.IAKR/SP/II/17 itu oleh  PT.Graha Bangun Persada dan pihak terkait lainnya.

"Menurut informasi yang kami dapatkan, pelaksanaan pekerjaan digantikan oleh pihak atau oknum yang disebut-sebut ada hubungan dekat dengan Kepala BWSS V Padang, Dian Kamila,"demikian Mahdiyal Hasan SH mengatakan pada media ini, pada hari yang sama.

Sementara kata Mahdiyal, menurut kontrak kerjasama yang didasari hukum kuat, seharusnya yang melaksanakan pembangunan itu atas nama Parno owner PT.Graha Bangun Persada.

Namun diperjalanan diduga digantikan oleh oknum berinisial (W) yang disinyalir ada hubungan dekat dengan Dian Kamila, satu kampung dengan beliau, ujarnya.

"Kejadian ini tentu membuat gelisah masyarakat, ada asumsi negatif muncul, apa yang direncanakan pihak terkait untuk mengeruk keuntungan dari uang rakyat ini," kata Aktivis Anti Korupsi Sumbar tersebut.

Kemudian katanya, ada satu kejanggalan lagi kita temui terhadap plang proyek yang sejatinya berfungsi sebagai alat informasi untuk masyarakat terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

"Rekanan tidak menuliskan besar nilai anggaran yang digunakan. Sementara pekerjaan sudah berjalan selama 60 hari lebih, mengapa tidak ada pihak yang mengingatkan rekanan untuk memperbaiki itu," ulasnya.

Bahkan, kata Mahdiyal, terindikasi dua perusahaan yang ditunjuk sebagai konsultan supervisi (PT. Geodinamik Konsultan KSO, PT. Yasa Kreasindo Cemerlang) seakan merestui terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan rekanan tersebut dan tidak tertutup kemungkinan pihak BWSS V Padang juga demikian.

"Mungkin karena sudah disorot beberapa media beberapa waktu lalu, kemudian pihak rekanan memperbaiki penulisan plang proyek tersebut, dan selanjutnya dikirimkan ke media ini," ungkapnya.

Sementara kata Mahdiyal, pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya," kata Mahdiyal.

Bagaimana tidak, lanjutnya, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, dijelaskan Mahdiyal, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

"Sebab, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya," tegasnya.

Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek, ulas Pengacara muda tersebut.

Dipaparkan, aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

"Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014,"tutupnya.

Sampai berita ini ditayangkan, Parno pemilik PT.Graha Bangun Persada media ini sudah upaya dikonfirmasi via telpon, namun diduga Dirut perusahaan tersebut masih belum menanggapi. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)