Mitra Rakyat

Mengingat hal itu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Apel Pasukan Pengamanan PAM Balimau di Kota Padang. 

Apel yang dipimpin Wali Kota Padang Hendri Septa tersebut, dilangsungkan di Lapangan Upacara Komplek Perkantoran Balai Kota Padang Aie Pacah, Kamis pagi (31/3/2022).

Terlibat dalam kesempatan itu personil BPBD Kota Padang, Sat Pol PP Kota Padang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan serta Damkar Kota Padang dan lainnya. 

Selain itu juga hadir unsur organisasi kebencanaan seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Padang, Kelompok Siaga Bencana (KSB), Basarnas dan penggiat kebencanaan lainnya. 

Dalam sambutan dan arahannya Wali Kota Hendri Septa mengatakan bahwa tradisi Balimau di Kota Padang tidak dibenarkan. Meski demikian, pihaknya bersama unsur terkait lainnya tetap perlu siaga untuk pengamanan PAM Balimau di Kota Padang pada sehari jelang Ramadan 1443 H nantinya.

"Sesuai hasil rapat bersama unsur Forkopimda, Kemenag Kota Padang, MUI Kota Padang dan DMI Kota Padang serta unsur Ormas terkait lainnya beberapa waktu lalu kita sepakat melarang Balimau bagi masyarakat."

 "Ini dilakukan demi menjaga kenyamanan kita bersama juga. Untuk itu kepada masyarakat terutama generasi muda diharapkan jangan ada yang pergi Balimau baik ke sungai, lubuk-lubuk atau pun pantai nantinya," imbuh Wako.

Menurut Wali Kota Hendri, Balimau tidak dianjurkan di dalam Islam dan bahkan lebih banyak mudharatnya. Hal itu dikarenakan pada saat Balimau antara laki-laki dan perempuan kerap bercampur baur yang justru mendatangkan maksiat," ujar Wali Kota.

"Lebih baik kita menyiapkan diri dengan hal yang positif menyambut bulan suci Ramadan 1443 H ini. Insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkah dan lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya," harap Wako Padang itu menambahkan.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Padang itu juga berharap kepada para ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat serta seluruh warga untuk menjaga anak kemenakan dari tradisi Balimau.

Dikatakannya, jika ingin melakukan balimau, bukan dengan mandi-mandi di sungai ataupun lubuk bersama-sama. Namun, cukup dengan bersilaturahim dengan keluarga, orang tua, tetangga dan karib kerabat.

"Dengan bermaafan, akan membersihkan hubungan antara kita untuk memasuki bulan puasa," ujarnya.

Lebih jauh kata Hendri, terkait digelarnya Apel Pasukan Pengamanan PAM Balimau kali ini menurutnya sangat penting dilakukan guna melihat sampai sejauh mana kesiapan personil dalam melaksanakan PAM Balimau ke sejumlah titik nantinya.

"Semoga dengan itu pengawasan yang akan dilakukan ke sejumlah area pemandian di Kota Padang nantinya berjalan maksimal. Selain dibantu unsur TNI/Polri kita juga didukung Basarnas, serta organisasi kebencanaan yang ada," pungkasnya didampingi Plt Kalaksa BPBD Arfian.

Seperti diketahui, dalam Apel Pasukan Pengamanan PAM Balimau di Kota Padang tersebut, Wali Kota menyaksikan langsung gelar armada dan mencek kesiapan peralatan untuk pelaksanaan PAM nantinya.

Apel tersebut diikuti Kasat Pol PP Mursalim, Kadis Perdagangan Andree Algamar, Kadis Pariwisata Eri Sendjaya serta Kabag Prokopim Amrizal Rengganis dan unsur terkait lainnya. (Dv/Prokompim Pdg)

Pekerjaan swakelola yang  dilaksanakan Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA) sarat KKN. Sebab, kondisi fisik yang baru diperbaiki itu kembali rusak parah.

MR.com,Padang|Integritas Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) dibawah kepemimpinan Dian Kamila saat ini mulai dikhawatirkan. Karena, banyak pekerjaan yang ada dibawah pengawasan BWSS V Padang diduga kuat mengalami masalah.

"Sebab, pelaksanaan terhadap pekerjaan infrastruktur yang sifatnya pemeliharaan, bahkan pembangunan fisik disinyalir banyak yang amburadul," demikian Mahdiyal Hasan, SH sebagai Aktivis Anti Korupsi di Sumatera Barat mengatakan pada Kami(31/3/2022) di Padang.

Pekerjaan Swakelola BWSS V Padang Sarat KKN, Terindikasi Kangkangi UU No 14 Tahun 2008

Mahdiyal mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja BWSS V Padang dalam beberapa tahun belakangan ini. Menurut Mahdiyal, sejak dipimpin oleh Dian Kamila, proyek negara yang di kelola BWSS V Padang banyak yang bermasalah.

"Bahkan untuk pekerjaan sekelas swakelola saja, BWSS V Padang disinyalir tidak mampu menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Seperti pekerjaan swakelola perbaikan jalan yang roboh dekat tanggul penahan tanah aliran sungai Batang Anai. " Masih baru sejak selesai perbaikannya, jalan tersebut kembali terban atau ambruk," ujar Alumni fakultas hukum Unand itu.

Diduga hal ini terjadi karena pihak Satker OP SDA bekerja tidak sepenuh hati, hanya sekedar mancari keuntungan saja, kebetulan pekerjaan bisa dikerjakan secara swakelola, ungkap Mahdiyal.

"Buktinya jalan yang baru diperbaiki itu kembali rusak, ini menjelaskan kalau pekerjaan yang dilaksanakan Satker OP SDA tidak sesuai ilmu teknik yang mereka miliki," cecar Mahdiyal.

Walaupun nilai pekerjaan perbaikan jalan itu terbilang kecil. Tapi seharusnya instansi yang mengerjakan secara swakelola harus tetap profesional, dengan bekerja sesuai aturan dan speks yang ada, agar negara tidak menanggung kerugian, tandasnya.

" Saat ini kita sedang mengumpulkan data-data terkait kebobrokan terhadap pelaksanaan proyek negara yang ada di BWSS V Padang bersama kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Anti Korupsi Sumbar,"ujarnya lagi.

Kita usut dan laporkan bila ada temuan-temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kalau Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Sumbar tidak sanggup memproses, kita akan lanjutkan ke pemerintah pusat, pungkasnya.

Terkait robohnya jalan yang baru saja  diperbaiki itu. Saat dikonfirmasi kepada Farid pihak pelaksana swakelola dari Satker OP SDA mengatakan akan memperbaikinya kembali.

"Kita perbaiki kembali, kerja saya hanya ambil sedimen, terus sedimen tersebut di timbun kebahu jalan," kata Farid.

Menyangkut transparansi pekerjaan, kata Farid, kita sudah koordinasi dengan wali nagari dan pemuda. Saat disinggung apakah penyebab rusaknya jalan yang baru diperbaiki itu, diduga Farid tidak senang dengan mengatakan,  coba silahkan tanya ke tenaga ahli, tutup Farid.

Selanjutnya saat dikonfirmasi kepada Aditya sebagai Kepala Satker OP SDA, hingga berita ini terbitakan belum bisa berkomentar.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya, hingga berita diterbitkan.(Chairur)

Dihadiri sejumlah wartawan dan masyarakat umum, panitia pelaksana juga menyuguhkan konsumsi snack, nasi kotak dan penggantian biaya transportasi untuk para peserta.

Pada kesempatan itu Alirman Sori menyampaikan kepada peserta agar  bisa menyaring isu-isu miring yang berkembang dalam memecah persatuan dan kesatuan Indonesia.

Dalam sosialisasinya, Alirman Sori menghimbau untuk menjadikan keberagaman menjadi suatu kekuatan besar.

"Indonesia sangat heterogen dan tidak perlu perbedaan tersebut kita banding-bandingkan.Tidak ada perbedaan antara mata sipit, kulit hitam dan keturunan dan NKRI adalah harga mati.

Selain itu Alirman Sori juga mengatakan bahwa seluruh isi yang sedang berkembang adalah suatu hal yang wajar pada negara demokrasi.

Termasuk isu masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Alirman merupakan suatu hal wajar disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu. "Dan hal tersebut merupakan aspirasi yang harus melalui prosedur secara konstitusi," pungkasnya.

Acara sosialisasi Empat Pilar diakhiri dengan pembagia buku dan biaya transportasi.(Chairur)

Kegiatan reses ini bertujuan menjemput langsung aspirasi masyarakat, serta harapan masyarakat kepada wakil rakyat yang nantinya akan diperjuangkan di DPRD Pasaman Barat, dan juga menjalin silaturahmi dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriyah.

"Tentunya dengan Reses ini, selaku wakil rakyat, kita bisa mendengarkan langsung apa yang diharapkan masyarakat Sasak khususnya, dan juga untuk bersilaturahmi, karena kita dalam beberapa hari kedepan akan memasuki bulan suci Ramadhan ," ujar Endra Yama Putra.

Dalam kegiatan reses tersebut, terdapat sejumlah masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat Kepada Endra yama putra yang merupakan putra Asli nagari sasak, salah satunya aspirasi masyarakat tersebut adalah kebutuhan lampu penerangan jalan.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat, Endra Yama Putra menyampaikan akan menampung seluruh aspirasi dan akan memperjuangkannya, namun akan dilihat aspirasi mana yang akan di utamakan sesuai dengan kebutuhan.

Lanjutnya, Reses masa sidang II ini, Endra Yama Putra juga mendengarkan permintaan masyarakat,terkait air bersih yang tergolong sulit dan kegiatan olahraga, usulan berbagai turnamen serta pembangunan tempat olah raga, , lapangan volly, yang nantinya akan di perjuangkan.

" Aspirasi yang masuk akan kita tampung, tadi ada beberapa Usulan seperti Penerangan jalan, bantuan prasarana Olahraga, drainase, dan pembangunan tanggul muara sungai, kedepannya akan kita lihat mana yang lebih prioritas" jelasnya.

Kegiatan reses ini dihadiri oleh warga Setempat, ibu-ibu kelompok wanita tani Sasak, Nelayan, tokoh masyarakat, pemuda dan juga sejumlah undangan.

Sumber: berita Minang.com

" Kita hadir disini menggali dan menampung aspirasi masyarakat, karena itulah salah satu fungsi dari anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing, usulan yang masuk, akan di rekap dan akan kita perjuangkan di DPRD Pasaman Barat, tentunya usualan harus sesuai dengan aturan," ujarnya.

Sumber : berita Minang.com