Mitra Rakyat

Hal ini terjadi pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan yang runtuh berdekatan dengan tanggul penahan tanah di aliran sungai  Batang Anai tidak transparan, karena Satker OP SDA yang melakukan pekerjaan langsung disinyalir tidak serta-merta memberikan informasi kepada publik.

Pekerjaan perbaikan tanggul dikerjakan tidak memakai jasa pihak ketiga, namun dikerjakan langsung oleh Satker OP sendiri dan tanpa ada papan informasi untuk publik, demikian pengakuan Narasumber yang tidak ingin namanya ditulis, pada Rabu (30/3/2022) di Padang.

Peringatan Hari Air Sedunia BWSS V Padang Dapat Sorotan Panas Masyarakat, Munarman: Pemerintah Siapkan Anggaran Untuk Pemeliharaan

Pekerjaan perbaikan jalan dan tanggul di aliran sungai Batang Anai oleh Satker OP SDA BWSS V Padang diduga tidak sesuai teknis

Narasumber mengaku mengikuti proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal. "Anggaran untuk pekerjaan perbaikan jalan dan tanggul itu sebesar 130 juta. Namun, yang direalisasikan hanya sekitar 30 juta, jadi pihak Satker OP SDA dapat untung kurang lebih 100 juta" ungkapnya.

Dilanjutkannya, cara mereka (Satker OP SDA) bekerja untuk bisa mengelabui pihak media dan lainnya cukup luar biasa. "Mereka memakai jasa warga sekitar untuk berdiri dan melihat-lihat saja. Tujuannya, agar terkesan pekerjaan dilakukan oleh rekanan dan turut diawasi oleh konsultan," katanya lagi.

Selain itu, kata sumber lagi, pekerjaan dilakukan kuat dugaan tidak sesuai teknis." Untuk menutupi kondisi bawah tanggul yang bisa dilalui air, pihak pelaksana hanya menggunakan Geotex kemudian ditimbun dengan tanah bekas galian sedimen," jelasnya.

Sementara saat dikonfirmasi kepada Farid sebagai pihak pelaksana dari Satker OP SDA mengakui kalau memang mereka yang mengerjakan. Karena pekerjaan sifatnya darurat hanya swakelola dan tidak dilelang atau ditenderkan.

"Kalau masalah pekerjaan memang tidak menggunakan pasangan batu, karena tidak pekerjaan struktur. Memang disposal dari galian sedimen yang di dekat lapangan bola dibawa ke lokasi jalan yang runtuh," demikian Farid menjelaskan di hari yang sama.

Dan semua peralatan baik dumtruk dan excavator menggunakan alat PUPR, pungkasnya. 

Dilain pihak, seorang ahli kontruksi sekaligus pengamat pembangunan Ir.Indrawan menilai ada indikasi memanfaatkan kondisi dan situasi oleh pihak terkait dalam meraut keuntungan.

"Tanggul yang rusak dikerjakan langsung pihak BWSS V Padang secara swakelola sebenarnya tidak masalah. Karena ini sesuai dengan amanat Perpres no 16 Tahun 2021 " katanya.

Sebab, swakelola dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang atauJasa yang penyelenggaran pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat, jelas Indrawan.

Lebih jauh lagi dijelaskan di dalam Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola yang merupakan aturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018, Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola.

Masalahnya, kata Indrawan, pihak Satker OP SDA memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Karena, selain menjadi pelaksana, Satker OP SDA juga menjadi pengawas dan penanggung jawab pada pekerjaan tersebut, ungkapnya.

Kita khawatir terhadap mutu dan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan Satker OP SDA dan diawasi sendiri. Karena, pelaksanaan pekerjaan terhadap perbaikan jalan dan tanggul di aliran sungai tersebut menurutnya tidak sesuai teknis, kata Indrawan.

"Kondisi bawah tanggul yang bisa lalui air hanya ditutupi menggunakan Geotex dan selanjutnya ditimbun dengan tanah.  Perbaikan yang dilakukan ini tidak akan bertahan lama,"jelasnya.

Sebab, kata Indrawan, kondisi bawah tanggul yang bisa di lewati air akan menjadi penyebab runtuhnya jalan yang ada dibelakang tanggul kembali. 

"Karena, Geotex yang menjadi penghambat air masuk dengan tujuan agar tidak terjadi pengikisan terhadap tanah disinyalir tidak akan mampu bertahan dengan waktu yang lama," ulasannya.

Menurut Indrawan, ada indikasi korupsi terjadi pada pelaksanaan perbaikan jalan dan  tanggul dialiran sungai Batang Anai itu, sebab kesempatan untuk berbuat demikian terbuka lebar tanpa, tutupnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak Kepala Satker OP SDA dan pihak terkait lainnya.(Chairur)

MR.com,Pasbar|Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto, SE serap aspirasi masyarakat Desa Baru, Jalan Bandar Baru, Nagari Sasak Ranah Pasisie pada masa sidang ke II tahun 2022, di Rabu (30/3).

Dalam reses yang dipadati oleh warga setempat, H. Erianto Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, dari Partai Gerindra menyampaikan kegiatan ini bertujuan menjemput langsung aspirasi masyarakat, selanjutnya aspirasi atau usulan tersebut akan bahas di DPRD.

Dalam kesempatan reses tersebut, tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan kelompok wanita mengajukan langsung sejumlah usulan kepada Ketua DPRD Pasaman Barat, beberapa usulan yang menjadi harapan mereka selama ini.

"Ada beberapa harapan dari masyarakat Desa Baru Jalan Bandarbaru, Nagari Sasak yang sudah disampaikan. usulanya agar jalan lingkar dan lampu peneragan di optimalkan dan juga pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan,' jelasnya kepada beritamiang.com.

Selain usulan pembangunan fisik, dari Kelompok Wanita juha mengusulkan adanya bantuan speaker wreless untuk meningkatkan kegiatan mereka berlatoh wirit yasin. Selain itu ada juga aspirasi dari pemuda remaja yang meminta adanya bantuan perlengkapan olahraga.

Usai menerima beberapa aspirasi dari masyarakat terswbut, ketua DPRD Pasaman Barat Erianto langsung memberikan respon baik. Semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut diterima dan akan diperjuangkannya agar terealisasi.

"Untuk pembangunan fisik, seperti jalan dan lampu penerangan akan kita usulkan supaya dapat terealisasi anggaran tahun depat dan kalau bisa akan kita perjuangkan untuk terealisasi dianggaran perubahan ini," kata Erianto.

MR.com,Pasbar| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Endra Yama Putra dari Partai Demokrat menggelar Reses masa sidang II guna menjaring aspirasi masyarakat dengan turun langsung ke Dapil II untuk bertemu, mendengar dan menghimpun keluhan masyarakat di jorong Bandar Baru, Nagari Sasak , Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, tepatnya diaula kantor amat setempat, pada Rabu 30 Maret 2022.

Kegiatan reses ini bertujuan menjemput langsung aspirasi masyarakat, serta harapan masyarakat kepada wakil rakyat yang nantinya akan diperjuangkan di DPRD Pasaman Barat, dan juga menjalin silaturahmi dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat, Endra Yama Putra menyampaikan akan menampung seluruh aspirasi dan akan memperjuangkannya, namun akan dilihat aspirasi mana yang akan di utamakan sesuai dengan kebutuhan.

"Terima kasih atas kedatangan bapak/ibuk semuanya. saya selaku wakil rakyat, sengaja datang ke sini untuk menjemput dan mendengar langsung keluhan dan harapan bapak/ibu. Mari kita berdiskusi dan silahkan sampaikan aspirasinya untuk bahan yang akan saya sampaikan dan perjuangkan nantinya di DPRD sesuai dengan skala prioritas," tuturnya.

Lanjutnya, Reses masa sidang II ini, Endra Yama Putra juga mendengarkan permintaan masyarakat,terkait air bersih yang tergolong sulit dan kegiatan olahraga, usulan berbagai turnamen serta pembangunan tempat olah raga, lapangan volly, yang nantinya akan di perjuangkan.

" Aspirasi yang masuk akan kita tampung, tadi ada beberapa Usulan seperti Penerangan jalan, bantuan prasarana Olahraga, drainase, dan pembangunan tanggul muara sungai, kedepannya akan kita lihat mana yang lebih prioritas" jelasnya.

Kegiatan reses ini dihadiri oleh warga Setempat, ibu-ibu kelompok wanita tani Sasak, Nelayan, tokoh masyarakat, pemuda dan juga sejumlah undangan.

"Apabila musim hujan telah datang, warga yang tinggal di perumahan Harmony dan kampung Parak Jambu ini khawatir. Sebab, ancaman banjir mulai menghantui, setiap tahun pemukiman kita selalu mendapatkan jatah banjir," kata Ir. Munarman (65 th), salah satu warga di kelurahan tersebut, Rabu(30/3/2022) di Padang.

Banjir di sebabkan meluapnya aliran sungai Batang Kurao yang dekat dengan pemukiman warga. Karena, kata Munarman, semenjak dibangunnya Retaining walls atau dinding penahan tanah sepanjang aliran sungai ini. Disinyalir belum pernah dilakukan pemeliharaan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang).

"Semenjak dibangunnya dinding penahan tanah sepanjang aliran sungai beberapa tahun silam. Diduga BWSS V Padang sebagai perpanjangan tangan pemerintah belum pernah melakukan pemeliharaan, " ujarnya.

Karena, endapan sedimen yang semakin hari makin menebal, bahkan sudah ditumbuhi pohon Nipah dan rerumputan. Ditambah banyak tanaman yang menghias Retaining walls, membuktikan kalau belum ada dilakukan pengerukan dan pembersihan  sebagai bentuk pemeliharaan oleh BWSS V Padang.

Menurut Munarman, banjir ini tidak akan bisa di minimalisir kalau tidak ada perhatian dari BWSS V Padang sebagai instansi vertikal yang ahli di bidang pengairan.

"Sebab salah satu penyebab terjadinya banjir adalah aliran sungai mengalami kedangkalan karena endapan sedimen yang menebal," jelasnya.

Pendangkalan terhadap daerah aliran sungai disebabkan karena adanya proses pengendapan sedimen yang dibawa oleh arus sungai secara terus menerus,ungkapnya.

Untuk itu pemeliharan sungai perlu dilakukan. Seperti pengerukan bagian dasar sungai harus selalu dilakukan, hal tersebut dikerjakan agar dapat menjaga tingkat kedalaman sungai dan mencegah terjadinya bencana banjir, ulasannya.

"Menurut saya  pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran untuk melakukan pemeliharaan setiap infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara," tandasnya.

Kemana dana pemeliharaan untuk sungai Batang Kurao selama ini. Sehingga warga tidak dapat merasakan kenyamanan dan keamanan sesuai asas manfaat nya, pungkas Munarman.

Saat dikonfirmasi kepada pihak BWSS V Padang, hingga berita diterbitkan belum ada jawaban. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(Chairur)