Mitra Rakyat

Seperti yang disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P yang diwakili Kabid humas Kombes Pol. Satake Bayu Setianto.

Satake Bayu mengatakan sangat mengapresiasi panitia pelaksana yang tergabung dalam Jaringan Pimred Online (JPO) dan telah membuat kegiatan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Sumbar Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tanggung Jawab Siapa?".

" Kegiatan ini mewakili rasa prihatin dari pemerintah, terkait adanya perlakuan kekerasan seksual dibawah umur yang semakin marak di Provinsi Sumbar. Apalagi kekerasan seksual ini menimpa generasi muda kita," kata Satake Bayu, Kamis (17/3/2022) di Aula Gedung LKAAM Sumbar.

Sebagai penerus bangsa kita di masa depan, dalam hal ini akan dapat merusak tatanan kehidupan, khususnya tatanan kehidupan generasi muda Provinsi Sumbar, yang terkenal dengan sandi kehidupan masyarakat minangkabau “adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah”, kata Kabid Humas Polda Sumbar itu.

Demikian juga yang disampaikan Editiawarman saat memberikan kata sambutannya, kami sangat mengapresiasi apa yang telah digagas oleh rekan-rekan media online yang tergabung dalam paguyuban JPO  dengan mengangkat tema super luar biasa ini. 

" JPO menjadi inisiator dan pelopor kegiatan yang sangat positif ini. Bahkan kegiatan ini sudah sangat membantu program pemerintah Kota Padang dalam mensosialisasikan penanganan kasus kekesaran anak dibawah umur," demikian Kepala DP3AP2KB Kota Padang Editiawarman mengatakan.

Selanjutnya Editiawarman menjelaskan kalau  pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak harus dilakukan dari hulu hingga hilir dan dimulai dari diri sendiri, meskipun satu kasus, jadilah pelapor untuk pelopor kasus-kasus ini.

Oleh karena itulah kata Editiawarman, setiap kesempatan DP3AP2KB Kota Padang selalu melakukan sosialisasi, edukasi dan deteksi. Bentuk deteksi itu kata dia, dengan melibatkan partisipasi kader Keluarga Berencana (KB)

Editiawarman mengatakan,  DP3AP2KB memiliki relawan satu orang per kelurahan dan didukung oleh 909 kader KB.

“Secara bertahap nanti kita akan melibatkan RT/RW, Karang Taruna, PATBM, guru TPA/TPQ dan guru di sekolah. Kita akan terus gencar melakukan kegiatan, guna mendeteksi secara dini kasus kekerasan pada anak ini,” kata Editiawarman.

Dikatakannya, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dilakukan dengan 2 pola. Pertama, kalau keluarganya kondusif, DP3AP2KB bekerjasama dengan keluarganya.

Hal senada juga disampaikan KaKanMenag Kota Padang, yang diwakili oleh Taufik.

" Semoga kegiatan baik adik-adiak para pemred media online (JPO) menjadi ladang amal dan diberlahi oleh Allah SWT hendaknya aamiin yra," ucap Taufik.

Sementara itu, Ketua KAN Pauh V juga memberikan apresiasi kepada jejaring media online yang sudah memfasilitasi kegiatan soal kasus yang marak terjadi. Ibaratnya bak bola salju yang terus menggelinding.

" Semoga dengan adanya acara FGD ini bisa memberikan input positif, jika tidak bisa mencegahnya, sekurang-kurangnya bisa mengurangi ruang gerak bagi pelaku predator terhadap anak dibawah umur," tegasnya

Sementara, Ketua panitia pelaksana kegiatan Kurnia Febrita menyampaikan terimakasih kepada seluruh elemen yang ikut mensuport kegiatan diskusi ini yang sederhana ini.

"Saya mewakili teman-teman media yang tergabung dalam JPO Sumbar mengucapkan banyak terima kepada pihak yang telah membantu dan mendukung  kelancaran kegiatan diskusi ini," kata Rita.

Dilanjutkan Rita, kegiatan diskusi ini tercetus karena maraknya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang kasusnya menurut kami terus meningkat.

"Jadi kami berinisiatif untuk membuat diskusi ini sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kami sebagai corong informasi kepada khalayak ramai, supaya bisa memberikan pemahaman atau sosialisasi sesuai yang diberikan oleh narasumber- narasumber yang berkompeten," kata Rita.

Semoga dengan adanya kegiatan diskusi ini, dapat menjadi pembuka pintu untuk melakukan diskusi-diskusi selanjutnya yang lebih besar lagi, pungkasnya.

Acara Forum Group Diskusi (FGD) mengangkat tema Sumbar Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Tanggung Jawab Siapa?, berjalan  lancar dengan menghadirkan nara sumber yang mumpuni dan pakar dibidangnya, diantaranya; Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH, MM yang juga Ketua DPD LPM Kota Padang, Laksamana Pratama (Purn) TNI AL Hargianto, SE, MM, M. Si (Han) Dt. Bagindo Malano Nan Putiah. 

Dan acara diakhiri dengan penyerahkan cendramata kepada narasumber dan sertifikat kepada para undangan oleh anggota JPO.**

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Padang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, di Premiere Hotel Grand Zury, Rabu (16/3/2022). 

Didi Aryadi menjelaskan, forum ini merupakan salah satu rangkaian dalam penyusunan dokumen RKPD dan dokumen rencana kerja (Renja) pembangunan tahunan perangkat daerah untuk periode tahun 2023.

"Forum perangkat daerah ini akan menjadi titik temu antara Renja OPD dengan rencana kerja hasil Musrenbang RKPD di kecamatan yang diperoleh dari usulan masyarakat untuk didialogkan bersama perangkat daerah terkait, yang bisa diakomodir masuk dalam Renja OPD 2023," jelasnya lagi.  

Lebih lanjut Asisten menjelaskan, tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam periode pembangunan jangka menengah Kota Padang. Oleh sebab itu pembangunan yang direncanakan ditahun tersebut haruslah merefleksikan pencapaian visi misi Wali Kota Padang.

"Untuk itu, melalui forum perangkat daerah ini diharapkan sinergi antar perangkat daerah akan lebih diperhatikan guna pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Padang, terutama dalam penuntasan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza mengatakan, pelaksanaan forum perangkat daerah ini diharapkan agar setiap aspek dari rancangan awal Renja perangkat daerah tahun 2023 memperoleh masukan, saran penyempurnaan sehingga dokumen Renja perangkat daerah mampu mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat.

"Peserta yang mengikuti forum perangkat daerah hari ini adalah seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Dalam pelaksanaan forum perangkat daerah ini, perangkat daerah yang merupakan pelaksana langsung dari pencapaian target misi RPJMD tahun 2019-2024 akan memaparkan rancangan awal Renja perangkat daerahnya untuk tahun 2023," sebutnya. (Prokopim Pdg)

Dalam tausiyahnya, Wako mengingatkan jemaah untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan. 

“Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Bulan penuh berkah yang tidak semua orang dijamin dapat bertemu dengannya kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung untuk berjumpa dengan Ramadhan tahun ini dan memperbaiki ibadah serta keimanan kepada Allah SWT,” tutur Wako.

“Ketaatan beribadah dan membiasakan berkumpul dengan orang-orang shaleh merupakan salah satu cara untuk memperkokoh iman. Sebab iman juga dapat mengalami penurunan, jika malas menunaikan kewajiban kepada Allah SWT dan cenderung berbuat maksiat,” lanjut Wako.

“Menyambut Ramadhan dengan hati gembira juga menandakan bahwa kita masih punya iman yang baik. Sebab ada pula orang-orang yang tak senang ketika Ramadhan datang, karena merasa banyak kesenangannya terhambat. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang demikian,” ucapnya lagi.

“Begitu pentingnya untuk selalu menjaga kualitas keimanan, kita juga perlu mengingatkan kepada anak-anak kita pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bentengi mereka selalu dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita dari maksiat dan kemungkaran,” pungkasnya. (Zal/BT/Prokompim Pdg)

Surat pengaduan yang kedua ini masih terkait dugaan penetapan pemenang dengan nilai penawaran tidak wajar oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kota Padang sebagai panitia lelang.

Berita terkait : Gapeksindo Minta Walikota Padang Evaluasi Pemenang Tender Proyek APBD

Sebagai Ketua Gapeksindo Kota Padang-Kab. Kep.Mentawai, Ir.Erwin Isril.IPP saat ditemui awak media membenarkan hal tersebut.

"Ya betul, kami Gapeksindo Kota Padang - Kab.Kepulauan Mentawai telah mengirimkan surat pengaduan kedua, terkait kinerja Pokja sebagai panitia lelang yang telah memenangkan perusahaan dengan nilai penawaran harga lagi-lagi tidak wajar", ungkap Erwin, Senin (14/03/2022) di Padang.

Dan surat kedua ini ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kota Padang, dengan nomor surat: 005/DPC-PDG/III/2022 Tertanggal 10 Maret 2022, jelasnya.

Terkait surat yang pertama, kata Erwin, kami sangat menyayangkan sikap Walikota Padang yang slow respon. Mestinya Walikota lebih kooperatif, karena yang kami sampaikan tersebut demi menyelamatkan keuangan negara dan para penyedia jasa.

"Kita khawatir, pembangunan yang dilakukan tidak tercapai asas manfaat karena memiliki kualitas yang buruk. Selanjutnya para penyedia jasa apabila tidak sanggup melaksanakan sesuai rencana akan berhadapan dengan hukum," ungkapnya.

Memenangkan penyedia jasa dengan harga penawaran yang tidak wajar menurutnya sangat beresiko. Dan besar  kesempatan kontraktor untuk berbuat curang karena mengharapkan keuntungan lebih, kata Erwin.

Kecurangan yang kita khawatirkan kata Erwin,  diantaranya kemungkinan perkerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi teknis, perkerjaan tidak selesai (mangkrak), akibatnya kerugian untuk negara karena tidak tercapai azas manfaat dan lainnya.

"Jika harga penawarannya tidak wajar, infrastruktur yang dibangun mustahil memiliki mutu dan kualitas yang baik sesuai perencanaan, dan akan berdampak terhadap asas manfaat bagi masyarakat, tandasnya.

Menurut data kami, lanjutnya lagi, ada beberapa penawaran yang dinilai sangat tidak wajar, dan ditunjuk sebagai pemenang oleh panitia lelang. Diantaranya, paket pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) SDN 20 Labuan Tarok Kec.Bungus Teluk Kabung, dengan harga penawaran turun hingga 27,31 persen dari nilai HPS sebesar Rp.10.026.778.411,52. 

Selanjutnya pada paket pembangunan RKB SDN 27 Anak Air Koto Tangah, penawaran harga turun 27.46 % dari HPS Rp.9.409.356.735.00.  Serta paket pembangunan RKB SDN 09 Kec.Nanggalo turun 29,02% dari HPS Rp.10.157.567.340.00. , pungkas Erwin. 

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(dn/rl)

Seiring dengan perkembangan zaman,  trend hidup, teknologi, himpitan ekonomi dan trend pergaulan, grafik penurunan pegangan serta pedoman terhadap nilai-nilai norma tersebut mulai meninggi. Dan hal ini memicu terjadinya krisis moral yang dewasa ini menjadi momok yang sangat menakutkan.

Dampak buruk dari krisis moral ini bisa dilihat dari meningginya angka kejahatan tiap tahun, seperti eksploitasi anak, narkoba, pelecehan sexsual dan lainnya.

Berpijak dari kondisi yang sangat memprihatikan tersebut, segerombolan milenial yang tergabung dalam JPO Sumbar (Jaringan Pemred Online Sumbar) tergugah untuk berperan nyata dalam memerangi krisis moral ini.

Berbasic jurnalis, kaum milenial ini dipastikan sangat peka terhadap isu-isu global. Dan diinformasikan dalam waktu dekat ini JPO akan menggelar focus group discussion, dengan tema "Sumbar Darurat Kekerasan Seksual Terhap Anak".

"Pelecehan seksual, salah satu dampak dari krisis moral yang sangat berbahaya, dan ini harus dibasmi", ungkap Kurnia Febrita, Minggu (13/03/2022).

Lebih dalam ketua panitia pelaksana focus group discussion 'Sumbar Darurat Kekerasan Seksual Terhap Anak' ini menyampaikan, "Trauma yang mendalam akan menyelimuti korban pelecehan seksual, dan ini akan berlangsung lama.

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) umumnya terjadi pada korban pelecehan seksual. Jika seseorang mengalami ini, ia akan merasa takut, marah, merasa bersalah, cemas bahkan sangat sedih.

Apalagi, kebanyakan korban pelecehan seksual akan diberikan label buruk atau stigma negatif di masyarakat, dan itu semua sulit dihilangkan.

Imbasnya, korban akan jadi merasa malu dan berusaha menghindari orang-orang sekitar. PTSD juga menyebabkan pengidapnya selalu merasa dalam bahaya dan ekstra waspada.

Kondisi kesehatan mental korban akan terganggu dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya mengalami gangguan kecemasan yang sangat tinggi dan berlebihan. Coba bayangkan jika hal ini menimpa anak yang masih berada dibawah umur, bagaimana cara mereka melewati hari-harinya.., masa depannya..?, tanya Febrita.

Ini harus menjadi perhatian bersama, karena pelaku pelecehan seksual bisa berada dimana saja. Mari bentengi para anak-anak bangsa bagaimana cara mengetahui ciri-ciri sikap dari niat pelaku, dan dalam situasi seperti apa pelaku akan melancarkan aksinya", papar Febrita.

Dalam upaya membasmi dampak krisis moral satu ini, kami dari JPO Sumbar akan menggelar focus group discussion dengan tema ''Sumbar Darurat Kekerasan Seksual Terhap Anak" pada Kamis (17/03/2022), yang bertempat di convention hall gedung LKAM Sumbar, ulasnya.

Dengan menghadirkan narasumber Ketua LKAAM Sumbar, Ketua LPM Kota Padang, Kadis Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak Kota Padang, dan perwakilan dari Polda Sumbar selaku APH (Aparat Penegak Hukum). Dengan peserta diantaranya perwakilan dari Ormas, Organisasi kepemudaan, LPM sekota Padang, perwakilan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan tamu undangan lainnya.

Dalam diskusi ini kita akan mengurai secara bersama, faktor-faktor apa saja menjadi penyebab dan pemicu terjadinya pelecehan seksual, dan bagaimana solusinya agar angka kriminal satu ini dapat ditekan secara drastis" ungkap Febrita. (deni)