Mitra Rakyat

Dalam tausiyahnya, Wako mengingatkan jemaah untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan. 

“Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Bulan penuh berkah yang tidak semua orang dijamin dapat bertemu dengannya kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung untuk berjumpa dengan Ramadhan tahun ini dan memperbaiki ibadah serta keimanan kepada Allah SWT,” tutur Wako.

“Ketaatan beribadah dan membiasakan berkumpul dengan orang-orang shaleh merupakan salah satu cara untuk memperkokoh iman. Sebab iman juga dapat mengalami penurunan, jika malas menunaikan kewajiban kepada Allah SWT dan cenderung berbuat maksiat,” lanjut Wako.

“Menyambut Ramadhan dengan hati gembira juga menandakan bahwa kita masih punya iman yang baik. Sebab ada pula orang-orang yang tak senang ketika Ramadhan datang, karena merasa banyak kesenangannya terhambat. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang demikian,” ucapnya lagi.

“Begitu pentingnya untuk selalu menjaga kualitas keimanan, kita juga perlu mengingatkan kepada anak-anak kita pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bentengi mereka selalu dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita dari maksiat dan kemungkaran,” pungkasnya. (Zal/BT/Prokompim Pdg)

Surat pengaduan yang kedua ini masih terkait dugaan penetapan pemenang dengan nilai penawaran tidak wajar oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kota Padang sebagai panitia lelang.

Berita terkait : Gapeksindo Minta Walikota Padang Evaluasi Pemenang Tender Proyek APBD

Sebagai Ketua Gapeksindo Kota Padang-Kab. Kep.Mentawai, Ir.Erwin Isril.IPP saat ditemui awak media membenarkan hal tersebut.

"Ya betul, kami Gapeksindo Kota Padang - Kab.Kepulauan Mentawai telah mengirimkan surat pengaduan kedua, terkait kinerja Pokja sebagai panitia lelang yang telah memenangkan perusahaan dengan nilai penawaran harga lagi-lagi tidak wajar", ungkap Erwin, Senin (14/03/2022) di Padang.

Dan surat kedua ini ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kota Padang, dengan nomor surat: 005/DPC-PDG/III/2022 Tertanggal 10 Maret 2022, jelasnya.

Terkait surat yang pertama, kata Erwin, kami sangat menyayangkan sikap Walikota Padang yang slow respon. Mestinya Walikota lebih kooperatif, karena yang kami sampaikan tersebut demi menyelamatkan keuangan negara dan para penyedia jasa.

"Kita khawatir, pembangunan yang dilakukan tidak tercapai asas manfaat karena memiliki kualitas yang buruk. Selanjutnya para penyedia jasa apabila tidak sanggup melaksanakan sesuai rencana akan berhadapan dengan hukum," ungkapnya.

Memenangkan penyedia jasa dengan harga penawaran yang tidak wajar menurutnya sangat beresiko. Dan besar  kesempatan kontraktor untuk berbuat curang karena mengharapkan keuntungan lebih, kata Erwin.

Kecurangan yang kita khawatirkan kata Erwin,  diantaranya kemungkinan perkerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi teknis, perkerjaan tidak selesai (mangkrak), akibatnya kerugian untuk negara karena tidak tercapai azas manfaat dan lainnya.

"Jika harga penawarannya tidak wajar, infrastruktur yang dibangun mustahil memiliki mutu dan kualitas yang baik sesuai perencanaan, dan akan berdampak terhadap asas manfaat bagi masyarakat, tandasnya.

Menurut data kami, lanjutnya lagi, ada beberapa penawaran yang dinilai sangat tidak wajar, dan ditunjuk sebagai pemenang oleh panitia lelang. Diantaranya, paket pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) SDN 20 Labuan Tarok Kec.Bungus Teluk Kabung, dengan harga penawaran turun hingga 27,31 persen dari nilai HPS sebesar Rp.10.026.778.411,52. 

Selanjutnya pada paket pembangunan RKB SDN 27 Anak Air Koto Tangah, penawaran harga turun 27.46 % dari HPS Rp.9.409.356.735.00.  Serta paket pembangunan RKB SDN 09 Kec.Nanggalo turun 29,02% dari HPS Rp.10.157.567.340.00. , pungkas Erwin. 

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(dn/rl)

Seiring dengan perkembangan zaman,  trend hidup, teknologi, himpitan ekonomi dan trend pergaulan, grafik penurunan pegangan serta pedoman terhadap nilai-nilai norma tersebut mulai meninggi. Dan hal ini memicu terjadinya krisis moral yang dewasa ini menjadi momok yang sangat menakutkan.

Dampak buruk dari krisis moral ini bisa dilihat dari meningginya angka kejahatan tiap tahun, seperti eksploitasi anak, narkoba, pelecehan sexsual dan lainnya.

Berpijak dari kondisi yang sangat memprihatikan tersebut, segerombolan milenial yang tergabung dalam JPO Sumbar (Jaringan Pemred Online Sumbar) tergugah untuk berperan nyata dalam memerangi krisis moral ini.

Berbasic jurnalis, kaum milenial ini dipastikan sangat peka terhadap isu-isu global. Dan diinformasikan dalam waktu dekat ini JPO akan menggelar focus group discussion, dengan tema "Sumbar Darurat Kekerasan Seksual Terhap Anak".

"Pelecehan seksual, salah satu dampak dari krisis moral yang sangat berbahaya, dan ini harus dibasmi", ungkap Kurnia Febrita, Minggu (13/03/2022).

Lebih dalam ketua panitia pelaksana focus group discussion 'Sumbar Darurat Kekerasan Seksual Terhap Anak' ini menyampaikan, "Trauma yang mendalam akan menyelimuti korban pelecehan seksual, dan ini akan berlangsung lama.

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) umumnya terjadi pada korban pelecehan seksual. Jika seseorang mengalami ini, ia akan merasa takut, marah, merasa bersalah, cemas bahkan sangat sedih.

Apalagi, kebanyakan korban pelecehan seksual akan diberikan label buruk atau stigma negatif di masyarakat, dan itu semua sulit dihilangkan.

Imbasnya, korban akan jadi merasa malu dan berusaha menghindari orang-orang sekitar. PTSD juga menyebabkan pengidapnya selalu merasa dalam bahaya dan ekstra waspada.

Kondisi kesehatan mental korban akan terganggu dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya mengalami gangguan kecemasan yang sangat tinggi dan berlebihan. Coba bayangkan jika hal ini menimpa anak yang masih berada dibawah umur, bagaimana cara mereka melewati hari-harinya.., masa depannya..?, tanya Febrita.

Ini harus menjadi perhatian bersama, karena pelaku pelecehan seksual bisa berada dimana saja. Mari bentengi para anak-anak bangsa bagaimana cara mengetahui ciri-ciri sikap dari niat pelaku, dan dalam situasi seperti apa pelaku akan melancarkan aksinya", papar Febrita.

Dalam upaya membasmi dampak krisis moral satu ini, kami dari JPO Sumbar akan menggelar focus group discussion dengan tema ''Sumbar Darurat Kekerasan Seksual Terhap Anak" pada Kamis (17/03/2022), yang bertempat di convention hall gedung LKAM Sumbar, ulasnya.

Dengan menghadirkan narasumber Ketua LKAAM Sumbar, Ketua LPM Kota Padang, Kadis Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak Kota Padang, dan perwakilan dari Polda Sumbar selaku APH (Aparat Penegak Hukum). Dengan peserta diantaranya perwakilan dari Ormas, Organisasi kepemudaan, LPM sekota Padang, perwakilan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan tamu undangan lainnya.

Dalam diskusi ini kita akan mengurai secara bersama, faktor-faktor apa saja menjadi penyebab dan pemicu terjadinya pelecehan seksual, dan bagaimana solusinya agar angka kriminal satu ini dapat ditekan secara drastis" ungkap Febrita. (deni)

Bukan rahasia umum lagi, biasanya jabatan secara defenitif Sekda selalu jadi rebutan para pejabat, tetapi kenapa untuk seleksi calon Sekda Kota Padang kali ini seakan tidak ada yang berminat, kan aneh," demikian Ketua Pemuda Pancasila Kota Padang Roy Madea Oka, Sabtu (12/3) di Padang mengatakan.

"Ini sangat aneh, masa tidak ada satupun pejabat yang mendaftar untuk ikut seleksi calon Sekretaris Daerah Kota Padang," ujarnya.

Sebagai warga Kota Padang, Roy Madea Oka menduga ada permainan dibalik semua ini. Padahal menurut Roy secara aturan ada beberapa pejabat eselon ll Pemko Padang yang sudah pantas dan berpeluang untuk menjadi Sekda.

Roy memaparkan beberapa nama yang menurutnya sudah layak menduduki posisi tersebut. Seperti, Dr. Rudi Ronaldo (Kadis Kominfo), Hendrizal Ashar (Sekwan), Ir. hj. Corri Saidan, Msi (Kadis DMPTSP), Dr. Endrizal, SE, Msi (Asisten ll) dan Ir. Didi Haryadi (Asisten lll), jelas Roy.

"Mereka merupakan pejabat yang sudah memiliki pengalaman dan teruji di ruang lingkup Pemko Padang. Kita sebagai warga Kota Padang cukup bangga dengan track record mereka," kata Roy.

Dengan kekosongan jabatan Sekda yang menurut Roy sudah cukup lama ini akan menimbulkan kekisruhan dan kecurigaan dilingkungan masyarakat, khususnya warga Kota Padang, ungkapnya.

"Mengapa kursi yang selalu menjadi primadona para pejabat ini masih kosong. Ini patut menjadi pertanyaan besar warga Kota Padang, apakah ada aturan yang membatasi sehingga tidak bisa mendaftar..?," tanya Roy Madea Oka.

Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu seleksi pengisian jabatan tinggi pratama untuk jabatan Sekda Kota Padang telah dibuka berdasarkan surat nomor: 820.022/PANSEL-PDG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Padang. (tim)

Ketua TP PKK Pasaman Barat Ny Titi Hamsuardi didampingi oleh Wakil Ketua TP PKK Ny Fitri Risnawanto serta Ketua Pokja, Selasa (08/03) menyusuri korban gempa di Kajai dan sekitarnya yang didampingi oleh Pj Wali Nagari Kajai, Ramadani.

Ketua TP PKK Pasbar Ny Titi Hamsuardi mengatakan sebelum terjun ke lapangan untuk memberikan sejumlah bantuan, Ia bersama pengurus mengikuti Video Conference (Vidcon) di aula Bappeda bersama PKK pusat.

"Selanjutnya, kita turun memberikan bantuan berupa pakaian untuk anak-anak, kebutuhan balita, serta kebutuhan ibu hamil,"katanya.

Kepedulian tersebut, katanya dalam rangka memperingati HKG PKK yang ke 50 secara nasional. Ia berharap di momen HKG PKK tersebut tetap memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun ditengah bencana yang melanda. 

"Semoga bencana alam gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat ini cukup sampai di sini. Mari kita berdoa, semoga Allah mengampuni segala dosa kita, dan memberikan rahmatnya kepada kita serta diberikan kesabaran kepada kita,"katanya. (DDR)

Hal itu disampaikan Ketua Gapeksindo Sumbar Ir.H Soetrisno didampingi Ketua Gapeksindo Kota Padang Ir.Erwin Isril IPP, dalam konferensi pers pada Senin(7/3/2022) di gedung DPD Gapeksindo Sumbar, Padang.

"Kita khawatir dengan turunnya nilai harga yang hingga mencapai 29 persen dapat mempengaruhi mutu dan kualitas pekerjaan yang akhirnya kerugian terhadap keuangan negara," katanya.

Diduga, dengan turunnya nilai pekerjaan yang begitu fantastis akan mengakibatkan pekerjaan banyak menghadapi masalah. Bahkan, sangat berpotensi penyedia jasa pun(kontraktor) dikemudian hari akan berhadapan dengan hukum, katanya.

Dijelaskan Soetrisno, ada beberapa paket pekerjaan di Kota Padang yang menurutnya mengalami penurunan nilai sampai 27-29 persen, apalagi nilai proyek yang dimaksud merupakan pekerjaan kontruksi bangunan gedung.

" Hal sangat membahayakan keuangan negara, kita khawatir masyarakat tidak dapat merasakan sesuai dengan azas manfaatnya. Dan lebih parah lagi, hal itu bisa menjadi bumerang bagi penyedia jasa, apabila tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut secara aturan mereka akan berurusan dengan hukum dan perusahaan bisa di blacklist,"ujarnya lagi.

Ditambahkan Ir.Erwin Isril IPP sebagai Ketua Gapeksindo Padang. Erwin mengatakan, kita mengharapkan Walikota Padang untuk melakukan evaluasi kembali terhadap pemenang semata hanya ingin menyelamatkan pihak penyedia jasa dari jeratan hukum.

"Selain itu tujuan kita juga untuk menyelamatkan uang negara yang disinyalir akan terbuang sia-sia, karena penyalurannya terindikasi tidak tepat sasaran sesuai yang diharapkan," ujar Erwin.

Untuk itu, sekali lagi kami meminta dan mengharapkan agar Walikota Padang selaku kepala daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk meninjau kembali hasil lelang terhadap penetapan pemenang tender," tutup Erwin.

Diketahui Permohonan itu tertuang dalam surat Gapeksindo Kota Padang dengan nomor 004/DPC-PDG/III/2022 tertanggal 5 Maret 2020, dan ditembuskan ke Instansi penegak hukum, seperti Polresta Padang, Kejaksaan Negeri Padang serta Ketua DPRD Padang dan juga rekan-rekan Pers di Sumbar.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(rl/tim)