Mitra Rakyat

Dalam kesempatan tersebut H. Erianto, SE. mengungkapkan harapannya agar semua usulan kegiatan yang disampaikan merupakan benar- benar kebutuhan  masyarakat bukan keinginan individu.

" Tidak boleh ada ego sektoral maupun ego  Nagari, yang diperjuangkan adalah usulan yang bersifat luas dan untuk kebutuhan ditingkat kecamatan,” ungkapnya.

Ditegaskannya,  Musrenbang ini harus  menghasilkan solusi terkait permasalahan di Kecamatan Luhak Nan Duo dan hasil yang didapatkan nanti benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Sementara itu,  H. Risnawanto wakil Bupati Pasaman Barat. Menyampaikan, bahwa perencanaan merupakan hal yang sangat mendasar dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga harus didasarkan pada data yang valid dan akurat.

Dikatakannya, bila perencanaan dilakukan dengan baik, maka prioritas pembangunan sesuai dengan tujuannya akan tercapai.

“Kalau data salah, atau data tidak akurat, maka hal itu akan menjadikan perencanaan yang salah pula, perencanaan yang salah akan memberikan hasil keputusan yang salah dan menjadi program yang salah. Oleh karena itu, para peserta Musrenbang harus benar-benar mengetahui keadaan di lapangan, sampaikan data yang ada sebagai bahan kita untuk merencanakan dengan sumber data yang akurat, tidak berdasarkan atas keinginan, tetapi berdasarkan asas kebutuhan.” tegas Wabup Risnawanto 

Kegiatan Musrenbang RKPD ini diikuti oleh wakil Bupati Pasaman Barat H. Risnawanto, Beserta Sejumlah Kepala OPD Pasaman Barat, Anggota DPRD  Pasaman Barat, Muspika, Camat, Sekretaris Kecamatan,  Wali Nagari Koto Baru dan Kapa serta sejumlah unsur masyarakat terkait.

Kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, memastikan pemakaian masker sebelum peserta memasuki ruangan. Peserta yang dihadirkan juga lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini karena adanya pandemi Covid-19.

(**)

Begitu yang diungkapkan senator asal Pesisir Selatan, Sumatera Barat Alirman Sori, dalam keterangan tertulisnya pada awak media, Senin, (7/2/2022).

"Besar harapan kita pada HPN ini menjadi media yang mandiri dan bebas dari intervensi siapapun, serta tidak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap insan pers," tegas mantan ketua DPRD Pessel tersebut.

Katanya, makna hari pers bagi saya adalah ingin agar keberadaan pers dalam memberikan informasi lebih netral. "Netralitas sangat penting dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat," ungkap mantan wartawan harian disalah satu media cetak tersebut.

Dia menjelaskan, pers harus mampu menjelma menjadi pribadi dan memiliki semangat baru dalam memberikan keterbukaan informasi secara netral, akurat dan berimbang. 

"Pers juga harus meninggalkan paradigma lama atau kebiasaan kurang baik dan mengubahnya menjadi paradigma baru atau kebiasaan baik yang terdapat pada setiap insan pers,"ucap Alirman Sori.

Keberadaan pers, diakui pria yang akrab dengan awak media itu, sangat memberikan efek positif bagi masyarakat. Sehingga terbantu dalam mengetahui informasi terkini dari sumber pemberitaan yang tepat, kredibel dan netral, tutupnya. (**)

Dari keterangan masyarakat sekitar, pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir yang berada di Nagari Koto Tangah, Kec Tilatang Kamang, Kab Agam Sumatera Barat ini dilaksanakan pada tahun lalu, yakni 2021.

"Infrastruktur ini baru selesai dibangun" ucap Rusman (6/02/2022).

"Bagian infrastruktur yang ambruk cukup panjang, dan saat ini titik yang rusak tengah dilakukan perbaikan" tambahnya.

Dari hasil informasi yang dihimpun, kegiatan pembangunan infrastruktur ini dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V( BWSS V )Padang, melalui Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS-IAKR Prov Sumbar

Pembangunan infrastruktur Pengendalian Banjir Batang Tambuo di Kabupaten Agam memakai APBN TA 2021sebesar Rp.12.965.043.000,00. Kemudian pelaksanaan teknis dikerjakan oleh PT.Daka Megaperkasa dibawah pengawasan PT.Alam Serambi Engineering selaku konsultan supervisi.

Sejauh ini, terkait penyebab pasti robohnya bangunan pengendalian banjir masih belum diketahui. Dari informasi yang dirangkum, arus sungai Batang Tambuo beberapa waktu lalu sempat deras karena intensitas curah hujan yang tinggi.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*dn/rl*

lebih lanjut ia mengatakan, sebagai daerah penghasil kelapa sawit, perusahaan yang ada saat ini juga memproduksi minyak goreng. Untuk itu, katanya sudah saatnya perusahaan kelapa sawit yang ada bisa berbagi membantu masyarakat sekitar dengan minyak goreng murah atau menggunakan program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Perusahaan kelapa sawit yang ada segera kita panggil untuk berkoordinasi bagaimana membantu masyarakat dengan minyak goreng, Selain itu mengadakan operasi pasar murah juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan perusahaan atau pabrik kelapa sawit yang ada bagaimana membantu masyarakat," harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pasaman Barat, Pahrein mengatakan pihaknya baru-baru ini telah mengadakan operasi pasar murah minyak goreng di dua lokasi yakni di terminal Simpang Empat dan di pasar Sungai Aur, dengan menyediakan 5.000 liter minyak goreng dengan harga Rp14 ribu perliternya.

Begitu juga di terminal Simpang Empat, 5.000 liter minyak juga disediakan bagi masyarakat setempat dengan harga yang sama.

Ia mengatakan operasi pasar murah minyak goreng ini merupakan kerjasama Pemkab Pasaman Barat dengan dengan PT Wira Inno Mas (Musim Mas Group) untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng yang mana di pasaran saat ini mencapai harga Rp19.000 - Rp 20.000 per-liter.

Operasi pasar murah tersebut, katanya merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden kepada Kementerian Perdagangan dan atensi dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Sumber: beritaminang.com

MR.com,|Menyorot pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang. Proyek yang rencananya dilakukan secara bertahap selama tiga tahun itu patut diawasi perjalanannya.

Sebab pembangunan yang menghabiskan uang negara sebesar Rp 145.000.000.000,- yang dikerjakan PT.Nindya Karya pada tahap awal terindikasi sudah melakukan kecurangan.

Diduga pelaksanaan berjalan tidak sesuai spesifikasi dan kangkangi aturan.  Untuk pekerjaan pematangan lahan rekanan memakai material tanah urug (timbunan) diduga tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi kangkangi undang-undang tentang minerba dan KIP.

Sebab, dilokasi terpantau media pada Selasa (1/2/2022), tidak ada keberadaan papan informasi proyek (plang proyek) dan direksikeet(kantor lapangan) yang merupakan pekerjaan pendahuluan pada proyek negara.

Selanjutnya terkait pengadaan tanah urug yang digunakan untuk pematangan lahan. Diduga tidak sesuai spesifikasi pada dokumen kontrak. Terpantau media saat itu, tanah timbunan yang didatangkan bermacam-macam warna dengan spesifikasi yang diduga berbeda.

Pada dokumen kontrak dijelaskan, untuk jenis tanah timbunan yang digunakan harus tanah yang bebutir. Sementara dilokasi ada ditemukan pada timbunan dasar tanah clay (tanah yang mengandung lumpur) artinya tanah tidak berbutir.

Tidak tanggung-tanggung, untuk pekerjaan pematangan lahan ini dilakukan oleh tiga perusahaan sebagai Subkon sekaligus.

Hal itu disampaikan salah seorang yang mengaku sebagai Subkon waktu dikonfirmasi. "Ada tiga perusahaan penyedia jasa untuk pengadaan tanah timbunan ini, kalau kami tanah timbunan yang didatangkan dari Quarry yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,"terang Subkon yang tidak memberi tahukan namanya itu dihari yang sama.

Lebih lanjut dia menjelaskan nama perusahaan yang menjadi subkontraktornya yaitu PT. Eng CV.Karanggo, dan CV Sinar Harapan. Tapi saya sendiri tidak tahu dimana Quarry tempat perusahaan tersebut mengambilnya, tutupnya.

Saat dikonfirmasi kepada Wel Of Sanora ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR Kota Padang mengatakan sudah sesuai spek, katanya singkat pada Kamis(3/2/2022) via telpon.

Kemudian sambil mengirimkan foto dokumentasi saat pengujian, Wel mengakui kalau semua jenis tumbuhan sudah dilakukan pengujian labor termasuk tanah berjenis clay itu.

Terkait pengadaan papan informasi proyek dan Direksikeet, Wel Of Sanora belum memberikan klarifikasinya.

Sementara pihak Nindya Karya saat dikonfirmasi hingga berita diterbitkan belum bisa berikan klarifikasinya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi terkait lainnya. *tim*

Ditulis oleh:  Uqie Nai  (Member AMK4)

MR.com| Beberapa pekan terakhir ramai diberitakan masuknya varian baru Covid-19 yang disebut Omicron. Varian ini terdeteksi saat satu keluarga di Katapang, Kabupaten Bandung diisolasi di rumah sakit Al-Ihsan dan dilakukan pemantauan secara intensif. 

Ditemukanlah virus omicron yang diduga kuat dibawa ketika salah seorang anggota keluarga kunjungan ke Afrika. Namun, ada hal yang mengejutkan pasca Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengabarkan nol kasus omicron, ternyata kasus Covid-19 justru bertambah. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana yang menyebut ada 37 warga Kabupaten Bandung dirawat akibat positif Covid 19. Peningkatan ini diperkirakan terjadi karena libur tahun baru beberapa waktu lalu. (ayobandung.com, Kamis, 20/01/2022)

Rakyat Butuh Ketegasan Negara Atasi Wabah

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan para ilmuwan menunjukkan bahwa omicron berkembang biak 70 kali lebih cepat di saluran udara (bronkus) daripada delta. Namun bereplikasi 10 kali lebih lambat di paru-paru. 

Inilah yang kemungkinan menjelaskan mengapa omicron sangat menular tetapi kurang parah. Dr Michael Chan Chi-wai, peneliti dari Hongkong memperingatkan bahwa varian yang sangat menular dapat menyebabkan lebih banyak kematian, bahkan jika itu lebih ringan. 

Menurut Chan keparahan penyakit pada manusia tidak hanya ditentukan oleh replikasi virus tetapi juga oleh respons imun inang terhadap infeksi, yang dapat menyebabkan disregulasi sistem imun bawaan, seperti badai sitokin (respon imun tubuh yang berlebihan) yang bisa mengancam jiwa. (Kontan.co.id, Kamis, 16/12/2021)

Apa yang dikemukakan ahli tentang virus, baik omicron atau varian lainnya dari Covid-19 sudah selayaknya menjadi acuan pemerintah untuk bersikap tegas. 

Artinya, ketegasan yang bersifat komprehensif dari hulu hingga ke hilir, bukan sekadar memberlakukan pembatasan pada kegiatan masyarakat (PPKM), menjaga prokes, sosialisasi vaksinasi, tapi juga melarang para pejabat dan warga asing keluar masuk Indonesia terutama urgensitas memahamkan  bahaya omicron yang sebenarnya.

Jika saja ketegasan itu direalisasikan sejak Covid-19 melanda Indonesia, yakni dengan menutup pintu masuk dari dalam dan luar negeri, menetapkan lockdown serta 3T (test, tracing, and treatment), lalu memaksimalkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan melalui pengerahan dana APBN dan APBD, tentu kasus munculnya varian Covid-19 tidak akan ada, termasuk bergugurannya korban hingga ribuan jumlahnya.

Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah terjadi tidak akan membuat para pejabat negara introspeksi apalagi meratapi diri dengan kebijakannya yang telah mengorbankan rakyat. Bagi mereka, nyawa manusia bukanlah suatu beban yang harus dipertanggung jawabkan kelak di Yaumul Hisab. 

Tak ada keterkaitannya dengan ketegasan atau kealpaan pemimpin. Life must go on, biarlah rakyat berkorban demi pemulihan perekonomian bangsa. Untuk itulah sektor industri, pasar, kantor, sekolah, wisata segera dinormalisasi, para investor diundang masuk, dan vaksinasi 100 persen digencarkan.

Demikian cara pandang pemimpin ala kapitalisme-liberalisme sejak diterapkan mengatur urusan publik di negeri ini dan juga negara lain di dunia. Sebuah paham yang memiliki akidah memisahkan agama dari kehidupan, membebaskan individu serta kelompok mencapai kebahagiaannya meski dengan merampas hak individu juga hak umum, dan membebaskan segala macam aktivitas manusia asalkan mendapatkan untung sebesar-besarnya.  

Maka, bagaimana mungkin rakyat berharap pandemi segera berakhir, bila landasan berpikir pemerintah (negara) masih sama, yakni tetap sejalan dengan arah pandang kapitalisme-liberalisme yang mengedepankan kemakmuran bagi kapitalis dibanding mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ketegasan hanya Hadir saat Syariat Diterapkan

Lahirnya sebuah kebijakan tak bisa dilepaskan dari cara pandang negara. Kapitalisme yang memandang solusi permasalahan itu terletak pada materi dan kepuasan dunia, lalu paham ini diadopsi oleh negara, tentu akan berpengaruh besar  dalam menyolusikan permasalahan umat, termasuk mengatasi wabah.  

Perhatian tak maksimal, pelayanan  sekadarnya, atau kebijakan yang lebih pro pemodal ketimbang pada rakyat, menjadi hal yang mudah terindera.  Berbeda halnya ketika kebijakan itu lahir dari tuntutan syariat yang diterapkan negara. 

Negara yang menjadikan hukum syariat sebagai landasan perbuatan, hanya akan berpikir bagaimana menjalankan amanah dengan sebaiknya agar rakyat aman dan sejahtera. 

Apabila wabah telah menjangkiti suatu wilayah, hal pertama yang dilakukan pemimpin negara adalah memerintahkan warganya untuk menutup pintu masuk dan keluar, memisahkan ke tempat khusus antara orang sakit dan yang sehat, dan tidak diperkenankan siapa pun dekat dengan orang yang sudah terinfeksi virus. 

Sikap pemimpin seperti ini pernah dicontohkan Rasulullah saw. dan Khalifah Umar bin Khattab ra., juga khalifah setelahnya dalam penanganan wabah.

Rasulullah saw. membuat tembok pemisah di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. 

Berikut ini beberapa larangan Rasulullah saw. dalam hadisnya:

"Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat itu," (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: "Jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa." (HR. Bukhari)

Selanjutnya pemimpin negara akan fokus pada penanganan pasien melalui 3T hingga benar-benar sehat dan bisa beraktivitas normal. Masa Khalifah  Umar misalnya. 

Setelah dilakukan karantina wilayah dan diasingkan ke tempat aman seperti bukit, gunung, masing-masing warga terdampak diberikan pelayanan maksimal hingga  sehat, seperti dokter, obat, dan semua kebutuhan pokoknya secara cuma-cuma. 

Sementara yang sehat diperkenankan untuk beraktivitas normal dengan menjauhi area wabah. Anggaran yang dikeluarkan bukan hanya dari kas negara semata tapi juga dana pribadi khalifah. 

Ini dilakukan karena motivasi ingin mendapatkan pahala jariyah dengan cara memberikan sebagian besar harta yang dimiliki untuk membiayai rumah-rumah sakit, perawatan dan pengobatan pasiennya. Sebut saja contohnya Saifuddin Qalawun (673 H/1284 M). 

Salah seorang pemimpin di zaman Abbasiyah yang mewakafkan hartanya untuk memenuhi biaya tahunan rumah sakit di Kairo, yaitu rumah sakit al-Manshuri al-Kabir. Dari wakaf ini pula  karyawan rumah sakit mendapatkan gajinya. 

Perhatian negara atas urusan umat  yang telah dicontohkan Rasulullah saw. Hingga para khalifah setelahnya membuktikan satu hal: akidah Islam yang dijadikan asas perbuatan akan melahirkan sosok pemimpin yang tegas, penuh tanggung jawab, perhatian, dan akan mengerahkan segala hal yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat, tanpa khawatir ada varian baru muncul ataupun terabaikannya kesejahteraan rakyat.

Wallahu a'lam bi ash Shawwab.