Mitra Rakyat

Plt. Dirjen KI membuka kegiatan ini bersama Kakanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P Silitonga, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli, dan Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti, serta Plt. Inspektur Provinsi Sumbar, Yopi Oktavia yang mewakili Gubernur Sumbar.

Dalam sambutan selamat datang oleh Kakanwil Kemenkumham Sumbar, Kakanwil berterima kasih atas kedatangan Plt. Dirjen KI dan rombongan untuk memberikan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual di ranah minang. Kakanwil juga menyampaikan capaian kinerja KI yang dikelola oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar pada dua tahun terakhir.

“Pada tahun 2020 jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.478 permohonan. Alhamdulilah pada tahun 2021 permohonan Kekayaan Intelektual yang masuk dari Provinsi Sumatera Barat meningkat menjadi 3.480 permohonan,” ujarnya.

Kakanwil kemudian menyampaikan harapannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, dapat memberikan pemahaman terkait perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual umumnya, khususnya Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Provinsi Sumatera Barat. 

Plt. Dirjen KI dalam arahannya berharap kedepannya permohonan KIK maupun KI Personal di Sumatera Barat dapat semakin meningkat.

“Semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat tentang Kekayaan Intelektual, khususnya bagi para peserta hari ini yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Pelaku Seni, dan Pelaku Usaha,” ujar Plt. Dirjen KI.

Pada kesempatan ini, Plt. Dirjen KI juga menyerahkan secara langsung Sertifikat Kekayaan Intelektual sebanyak 42 sertifikat dengan rincian enam Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, dua Pencatatan Hak Cipta, dan 34 Sertifikat Merek Dagang dan Jasa.

Enam sertifikat KIK yang diserahkan oleh Plt. Dirjen KI diberikan kepada Wakil Bupati Solok Selatan (untuk KIK Saluang Panjang), kepada Wakil Bupati Padang Pariaman (untuk KIK Badabuih), kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Agam (untuk KIK Legenda Tupai Janjang), kepada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Kabupaten Solok (untuk KIK Balota Nagari Bukit Bais), kepada Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Kabupaten Dharmasraya (untuk KIK Canang Pacik), dan kepada Staf Ahli Bidang SDM Kemasyarakatan Kabupaten Tanah Datar (untuk KIK Silek Sungai Patai).

Sementara itu, Sertifikat Merek yang diserahkan oleh Plt Dirjen KI kepada Perwakilan Gubernur Sumbar, Inspektur Provinsi Sumbar adalah Merek “Tour de Singkarak Connecting Sumatera” (Pemilik Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat). Sertifikat Merek Umum juga kemudian diserahkan Plt. Dirjen KI kepada tiga Pelaku Usaha, diantaranya: Merek Bank Nagari (PT Bank Pembangunan Daerah) dan Merek Keripik Balado Shirley.

Terakhir, Sertifikat Hak Cipta diserahkan kepada para Pencipta Karya, diantaranya untuk Melta Lefi Kurnia atas karya bukunya mengenai Hukum Administrasi Negara. (Rel).

Hal ini diungkapkan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Padang yang tidak inginkan namanya untuk disebut dikawasan kantor yang berada dijalan Ujung Gurun Kota Padang. Dan ini akan segera kita selaraskan dengan rekan-rekan ASN lainnya, kata PNS itu, pada Rabu (26/1/2022).

Permintaan penghentian pemotongan gaji ini berkaitan dengan kisruh yang sedang terjadi dilingkungan Baznas Kota Padang itu. Ada dugaan peminjaman dana Baznas kepada "yayasan siluman" oleh pihak Baznas Kota Padang,"jelasnya.

"Selama ini kita ASN di Kota Padang ikhlas telah dilakukan pemotongan gaji sebagai zakat, karena bertujuan untuk mendukung warga yang belum beruntung," kata oknum PNS itu.

Kita ASN ikhlas dilakukan pemotongan gaji, jika digunakan untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, sandang, pangan serta ekonomi warga, ungkapnya.

Namun karena belakangan santer terdengar informasi, bahwa bapak (ES) selaku pimpinan Baznas Kota Padang telah melakukan penyalah gunaan wewenang terhadap jabatannya. Diduga, "ES" telah meminjamkan Dana Baznas kepada salah satu Yayasan yang disinyalir masih koleganya, ujar oknum itu.

"Parahnya, yayasan yang diberikan pinjaman oleh pihak Baznas tidak memiliki legalitas yang jelas alias "bodong"," terangnya.

Artinya, lanjut oknum itu, telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang bernuansa memperkaya diri sendiri dan golongan, hingga kita ASN mengalami krisis kepercayaan.

Kondisi ini dapat saja berpotensi menimbulkan gejolak yang sangat besar dari kalangan ASN di Kota Padang. Apalagi, ungkapnya PNS tersebut, tidak ada kepastian hukum terkait proses pinjam meminjam dana umat itu.

Karena menurutnya, jika dana yang relatif besar tersebut digunakan dengan benar, maka akan sangat banyak warga kota yang belum beruntung dapat terbantu.

"Jadi, sebelum DPRD Kota Padang dan Aparat Penegak Hukum menetapkan sanksi tegas kepada ES dan Yayasan yang menerima pinjaman kita berharap untuk sementara hentikan pemotongan uang terhadap gaji pegawai," harapan oknum tersebut.

Namun setelah Baznas benar-benar sehat kembali, dan dikelola oleh orang-orang yang bermental baik. Silahkan dilanjutkan kembali, sebab program zakat ini diyakini dapat membantu warga kota Padang yang sangat membutuhkan, ucapnya lagi.

"Kita juga tidak menginginkan program penguatan umat yang telah disusun oleh bapak Fauzi Bahar (mantan Walikota Padang) patah di tengah jalan, akibat dikelola oleh orang-orang yang bermental korupsi,"ujarnya.

Untuk itulah kita berharap adanya intervensi hukum terhadap pelaksanaan dan pengelolaan  zakat di Baznas Kota Padang ini, tutupnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*r/l*

Pada acara yang mengusung tema “Pulih Bersama, Membangun Bersama, Indonesia Tangguh” ini, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar, yakni Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Padang juga berhasil meraih Peringkat I IKPA Tertinggi Tahun Anggaran 2021 Lingkup KPPN Padang untuk Kategori Pagu Anggaran Kecil. Kakanwil dan Ka-Rupbasan Padang, Kumbang Suanie menerima penghargaan dan berfoto bersama perwakilan instansi peraih Peringkat III, yakni Polda Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kakanwil DJPb Sumbar Heru Pudyo Nugroho, mengingatkan satuan kerja untuk lebih fokus untuk meningkatkan IKPA, kaderisasi perbendaharaan juga perlu dilakukan masing-masing satker sehingga tidak menghambat pelaksanaan kinerja anggaran. Kemudian, komunikasi dan koordinasi juga diperlukan di masing-masing satker.

“Semoga penghargaan yang diperoleh bisa dipertahankan di tahun 2022”, harap Kakanwil DJPb Sumbar.

Selanjutnya, Kepala KPPN Padang Tisari Yona Geumila, memberikan paparan tentang Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Kepala Perwakilan Kanwil DJP Sumbar Riau memaparkan tentang Kebijakan Perpajakan, dan ditutup oleh Paparan Perwakilan PT Taspen terkait Program Taspen.

Kakanwil, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kinerja seluruh jajaran dalam pengelolaan keuangan negara sehingga Kanwil Kemenkumham Sumbar berhasil mendapat peringkat kedua dalam penilaian IKPA TA 2021.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari KPPN atas kinerja baik Kanwil Kemenkumham Sumbar dalam pengelolaan keuangan negara. Terima kasih atas kinerja seluruh jajaran dalam memastikan kualitas kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Kakanwil. (Rel)

"Kita minta kepada masyarakat Pasbar untuk berdisiplin dan mari untuk ikut vaksin. Ini obatnya cuma satu, vaksin," ucap Erianto saat ditemui Padangkita.com di Padang Tujuh, Senin (24/1/2022) siang.

Selain itu, Politikus Gerindra yang akrab disapa dengan panggilan pak haji itu juga meminta kepada Pemkab setempat agar cekatan mencegah terjadinya kasus Omicron tersebut.

"Jangan sampai hal ini kebobolan. Kepada Dinas Kesehatan dan BPBD nanti kita minta untuk mulai melakukan langkah pencegahan, termasuk memastikan bahwa suntik booster sudah bisa dilakukan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar euforia ataupun kegiatan yang sifatnya sudah mulai berkerumun supaya diredam dan dibatasi.

Selanjutnya, Erianto mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada serta memantau perkembangan di sekitar tempat tinggalnya, apabila ada gejala yang mencurigakan ke arah tersebut agar segera menghubungi petugas kesehatan.

"Seperti kita dengar bahwa kasus Covid-19 varian Omicron ini lebih cepat menyebar dibanding yang terdahulunya. Untuk itu mari kita bersama-sama tingkatkan kewaspadaan diri dan keluarga," Ujarnya

Sumber : beritaminang.com

Erianto bersama, Wakil Ketua DPRD DPRD Hendra Yama Putra, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya juga terlihat menjelaskan, pertemuan dengan Insan Pers tersebut sebagai bentuk menjalani silaturrahmi. DPRD menilai, wartawan di lapangan memiliki akses sangat luas, bahkan bisa mengawasi semua kegiatan di lapangan. Pengawasan tersebut, meliputi semua kepentingan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, baik kebijakan dari Pemerintah Daerah atau kebijakan dewan sendiri.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto mengatakan,  melalui pertemuan bersama wartawan dan media se-Pasbar kerja sama pemberitaan semakin baik. Erianto mengatakan peran besar media adalah memberikan masukan dan kritikan (kontrol sosial) bagi pemerintah.

“Baik dan buruknya pemerintah, media sangat berpengaruh melalui berita atau tulisan yang ada. Kita ingin kemitraan DPRD – wartawan harus baik tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial.

Ia menekankan kepada bagian Humas DPRD agar bisa memberikan informasi kepada seluruh awak media tentang kegiatan DPRD sehingga kinerja anggota DPRD dapat dilihat dan diketahui masyarakat.

“Tentang kerja sama dengan media nanti akan kita upayakan sehingga kemitraan dengan media akan semakin baik,” lanjutnya

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD, Baharuddin R memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD dan pimpinan yang berinisiatif mengadakan pertemuan dengan seluruh wartawan yang ada.

“Saya atas nama pribadi dan kelembagaan mengapresiasi kegiatan ini, harapannya sinergitas antara awak media dan Pers terjalin.” Kata Baharuddin.

Menurutnya, melalui media dan pemberitaan masyarakat akan mengetahui terkait kinerja para wakil rakyat di Dprd Pasbar.

Sementara itu, Ketua wakil ketua DPRD  Pasbar, Endra Yama Putra, menyampaikan hal yang sama. Menurutnya selama ini belum terjalin kemitraan antara kelembagaan, kalaupun ada pemberitaan yang meliput kegiatan Dewan semisal Reses sifatnya masih individual.

“Kepada rekan-rekan pers juga agar selektif memilih media dan menjalankan tugas pemberitaan, sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kita, apalagi sifatnya melanggar aturan yang berlaku.” pungkasnya.**