Mitra Rakyat

Diantaranya, Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Pariaman Kawasan Tengah salah satu kegiatan yang dilaksanakan di tahun ini.

Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan di Batang Pampan. Dengan menyulap kawasan yang sebelumnya tidak teratur menjadi lebih indah. Karena, dengan keberadaan ruang terbuka publik, jalan lingkungan atau jogging track.

Giat ini sendiri juga secara tidak langsung mendukung program Pemerintah Kota Pariaman, yaitu Waterfront City (Kota yang berhadapan dengan perairan). 

Konsep Waterfront City adalah menjadikan tepian air sebagai halaman atau muka rumah. Kalau sebelumnya pinggiran sungai menjadi belakang rumah, tapi sekarang menjadi halaman rumah.

Saat ini kawasan Batang Pampan (Pariaman Tengah) telah menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat sekitar. Banyak yang datang untuk berfoto, olahraga atau hanya sekedar jalan sore bersama keluarga, setelah penat berolahraga atau ingin bersantai.

Disini juga tersedia kursi taman, melihat antusias masyarakat datang kesini menandakan bahwa kawasan ini telah menjadi kawasan yang ramah lingkungan, indah dan representatif.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh.

"Dengan membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan disana, terdapat tujuh kriteria pada kawasan kumuh, yaitu akses air bersih, sanitasi, persampahan, ruang terbuka publik, jalan lingkung, keteraturan bangunan, drainase dan sistem proteksi kebakaran,"demikian Kusworo selaku Kepala Balai PPW Sumbar menjelaskan. 

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kawasan kumuh menimbulkan dampak negatif, baik dari segi sosial maupun kesehatan lingkungan, tuturnya.

Ketiadaan akses dasar yang seperti air bersih, sanitasi yang layak dan persampahan akan menimbulkan berbagai penyakit.

Karena ruang terbuka bagi publik yang layak akan mempengaruhi tingkat interaksi sosial masyarakat, dengan terpenuhinya semua indikator tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terang Kusworo.

Lebih lanjut Kusworo Darpito mengungkapkan, bahwa program ini juga bertujuan mendukung program Nasional Gerakan 100-0-100 yakni 100 persen akses air bersih.

"Nol persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak. Gerakan ini sendiri merupakan cita-cita bersama untuk permukiman layak demi kehidupan yang berkelanjutan,"pungkasnya.

MR.com,Solsel|Kementerian PUPR kecolongan, diduga uang negara raib sekitar 1,5 miliar dibawa kabur kontraktor. Hal ini terjadi pada pekerjaan pembangunan Embung Lasuang Batu di Kabupaten Solok Selatan. 

Rumor yang beredar dilingkungan masyarakat bahwa pekerjaan terhenti karena ditinggal pergi kontraktor. Dan uang dibawa kabur oleh pemilik perusahaan yang asli.

"Ada drama yang sedang terjadi menurut saya, diduga ada konspirasi atau persekongkolan terjadi pada proyek tersebut dalam mencari keuntungan, kemudian dibuat alasan penyebabnya yakni kontraktor kabur," kata Ir.Indrawan menanggapi hal yang terjadi di lingkungan BWSS V Padang itu, Rabu(24/11/2021) di Padang.

Menyorot Proyek Embung Lasuang Kab.Solok Selatan, Ari: Proyek terhenti tentu ada sebab

Sebagai pengamat pembangunan di Sumbar, Indrawan menilai permasalahan seolah sudah sudah direncanakan secara rapi oleh pihak terkait dengan tumbal kontraktor.

" Dari proses tender atau lelang saat penunjukan pemenang permasalahan ini seakan sudah dipersiapkan. PT. Fera Yunesha Ramadhan ditunjuk jadi pemenang karena berani turun harga hingga 29% dari HPS," ungkapnya.

Demi menjadi pemenang tender PT. Fera Yunesha Ramadhan berani turun harga hingga 29% dari harga HPS yang ada, sesuatu hal yang luar biasa terjadi di dunia kontruksi, tambah Indrawan.

Dilanjutkan Indrawan, permasalahan semakin mendalam setelah progres fisik pekerjaan diketahui tidak sesuai target.

"Sampai saat ini, menurut informasi yang saya terima, progres pekerjaan baru mencapai 18%.Diduga progres pekerjaan tersebut minus hingga 15%, yang seharusnya progres pekerjaan sekarang mencapai 35-40%.,"terang Indrawan.

Sementara, dana yang sudah diambil sebagai uang muka oleh Kontraktor sudah 20%, ditambah termen sebesar 11%. Kalau dihitung dengan nilai rupiah, kontraktor telah menerima uang sekitar 3,1miliar dari BWSS V Padang, jelasnya.

"Artinya, telah terjadi kelebihan pembayaran oleh instansi terkait kepada kontraktor, 31% uang telah diterima sementara progres pekerjaan masih 18%, inilah yang patut dicurigai,"ujarnya.

Disinyalir negara telah dirugikan sebesar 1,5 miliar oleh pihak terkait dengan cara persekongkolan. Bagaimana cara penghitungan progres dalam melakukan pembayaran oleh pihak BWSS V Padang,tutur Indrawan.

"Karena secara realnya, pembayaran untuk progres pekerjaan itu saat ini hanya senilai 1,5 miliar saja. Sementara kontraktor telah menerima pembayaran sekitar 3,1 miliar dari BWSS V Padang,"ungkapnya lagi.

Dengan demikian kuat dugaan negara mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Dan saat ini pekerjaan embung tersebut terhenti karena ditinggal kontraktor, ungkapnya.

"Alibinya, telah terjadi kelebihan pembayaran kemudian pekerjaan ditinggal begitu saja oleh kontraktor, dan pihak PPK mewakili BWSS V Padang seakan tidak terjadi masalah, hal ini tentu menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat,ada apa dibalik proyek tersebut," tegas Indrawan.

Hal ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum secara bersama-sama pada proyek pembangunan embung lasuang batu ini, tukasnya.

Bagaimanapun, pihak BWSS V Padang, dan Satker SNVT WS PJPA Batanghari harus ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi ini, tuturnya.

"Sebab, telah terjadi kerugian terhadap uang negara diduga gara-gara kelalaian pihak instansi dalam mengawasi terhadap proses pekerjaan oleh kontraktor pelaksana,"ujar Indrawan.

Menurut informasi yang didapat, kata Indrawan, Konsultan pengawas jarang ada dilapangan untuk mengawasi saat berjalannya pekerjaan.

"Konsultan pengawas hanya mantau dari kantornya yang berada di Kota Padang, selanjutnya hanya menerima laporan dari kontraktor saja (PT Fera Yanesha Ramadhan),"pungkasnya.

Lain pihak, meskipun sudah sering dihubungi via telepon guna konfirmasi, sepertinya Nasrul selaku PPK pada pekerjaan Embung Lasuang Batu itu diduga enggan memberikan klarifikasi dan lebih memilih bungkam.

Sementara, saat dihubungi via telepon genggamnya menandakan aktif dan pesan singkat WhatsApp menandakan sudah dibaca oleh PPK tersebut. Namun, anehnya Nasrul seakan tidak peduli dan lebih memilih diam.

Bagaimanakah tanggapan Dian Kamila selaku Kepala BWSS V Padang dan Rizky Wahyudi sebagai Kepala Satker SNVT WS PJPA Batanghari terhadap hal tersebut.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl/tim*

Baku hantam terjadi pada Selasa sore (23/11/2021) didepan salah satu hotel yang berada dijalan Tamsis. Perkelahian tersebut menurut saksi mata, diduga gara-gara oknum PNS tidak terima dituduh sebagai pembocor rahasia terkait pelaksanaan proyek negara.

Saksi mata yang tidak inginkan namanya disebut itu mengatakan, awalnya mereka hanya bicara seperti biasa.

"Tapi entah apa penyebabnya tiba-tiba oknum PNS langsung meninju oknum kontraktor tersebut,"terang saksi lagi.

Diduga Ada Gratifikasi Pada Proyek Jalan Lingkung DPRKPP Sumbar, Ichsan : Kalau ada informasi seperti itu silahkan di usut

Menurut saksi, perkelahian diduga terjadi gara-gara oknum PNS tidak terima dituduh sebagai pemberi keterangan kepada media menyangkut proses pekerjaan jalan lingkung yang diduga bermasalah.

Menurut cerita yang saksi dapat, oknum kontraktor menyangka oknum PNS yang memberikan informasi kepada awak media menyangkut pekerjaan yang dilaksanakannya. 

Kemudian, kata saksi lagi, oknum kontraktor menyampaikan kepada orang-orang yang ada di lingkungan dinas tersebut.

"Mungkin merasa difitnah oleh oknum Kontraktor, kemudian oknum PNS langsung menemuinya dan terjadilah perkelahian, dan itu terjadi hanya sebentar saja,"ungkap saksi lagi.

Pada saat itu kata saksi lagi, terkuak kalau kontraktor pelaksana merupakan orang dekat dari salah satu pejabat dilingkungan Dinas Bina Marga,Cipta Karya, dan Tata Ruang(Dinas BMCKTR) Sumbar yang satu gedung dengan Dinas PRKPP Sumbar.

"Pada saat itu terucap dari salah satu mulut oknum yang bertikai, kalau oknum kontraktor merupakan keluarga dari istri salah satu Kabid di lingkungan Dinas BMCKTR Sumbar,"ujar saksi.

Lain tempat dihari yang sama, ada informasi miring melalui narasumber lainnya. Narasumber itu mengatakan kepada media kalau oknum PNS sebelumnya sempat dipanggil oleh Kabid Pertanahan dan Lingkungan Ichsanursataruddin yang merupakan pimpinan dari oknum PNS.

Kemudian, Kabid tersebut juga menanyakan kepada oknum PNS, apakah dia (oknum PNS) yang menjadi narasumber terhadap pemberitaan media sebelumnya.

Kabid juga mengatakan kepada oknum PNS dimaksud, kalau oknum kontraktor yang menyampaikan kepada Kabid Ichsan, bahwa oknum PNS lah yang menjadi narasumber terhadap pemberitaan itu.

Narasumber yang juga tidak ingin namanya untuk disebutkan itu menilai ada tindakan provokasi atau adu domba dilakukan Kabid. "Seharusnya, sebagai Kabid, Ichsan lebih bijaksana dalam menangani permasalahan yang terjadi dilingkungan kerjanya, dan bisa memprediksi kalau perkelahian akan terjadi apabila dia menyampaikan hal yang demikian kepada oknum PNS," tutup narasumber itu.

Sebelumnya, media memberitakan terkait pelaksanaan proyek di Dinas PRKPP Sumbar. Pekerjaan jalan lingkung kampung Parak jambu, kelurahan Dadok Tunggul Hitam, melalui Pokir anggota DPRD Sumbar.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak yang bertikai dan pihak terkait lainnya.*rl*

Hal ini terungkap dari informasi salah seorang warga yang tinggal berdekatan dengan embung tersebut, saat media menyusuri lokasi pekerjaan pada Selasa (16/11/2021) waktu lalu.

Menurut pengakuan warga yang tidak ingin namanya untuk ditulis mengatakan, pekerjaan embung beberapa hari ini tidak berjalan. Terakhir terpantau media pada waktu itu, pekerjaan masih sebatas pemasangan tapak bawah.

Karena dilokasi tidak ditemukan keberadaan plang proyek, maka tidak diketahui berapa lama masa pekerjaan dan apa nama perusahaan konsultan supervisinya.

Menanggapi hal itu, seorang pengamat kontruksi Ari Syafrianto ST MT mengatakan kalau berhentinya pekerjaan itu bukan tanpa sebab.

"Bisa jadi, kontraktor meninggalkan proyek tersebut karena merasa tidak sanggup lagi, mungkin dari segi dana atau takut berhadapan dengan pihak penegak hukum,"kata Ari menilai hal tersebut, Selasa (23/11/2021) di Padang.

Kondisi seperti ini sudah sering terjadi dalam dunia kontruksi di wilayah republik Indonesia. Malah ada yang berakhir ke hotel prodeo, ujarnya.

"Menurut informasi menyangkut proyek embung ini, nilai pekerjaan mengalami penurunan cukup jauh dari HPS yang mencapai 39 persen," ungkapnya lagi.

Penurunan yang cukup berani dilakukan oleh kontraktor untuk menjadi pemenang tender, lanjutnya.

Namun sudah bisa kita analisa, nilai turun 39 persen, sementara pekerjaan harus dilakukan sesuai RAB, ujar Ari.

"Jangankan untuk memikirkan untung, mengerjakan sesuai dengan yang ada dikontrak saja kontraktor pasti sudah kewalahan, apakah uang sebanyak itu mencukupi untuk melakukan pekerjaan"ungkapnya.

Menurut Ari, pekerjaan proyek embung ini diduga tidak akan mendapatkan mutu dan kualitas yang baik apabila pekerjaan dilakukan dengan dana sebanyak itu, tandasnya.

Diduga bobot atau progres fisik baru 18 persen sampai sekarang, dan dana awal sudah di terima sebanyak 20 persen oleh rekanan, sementara pekerjaan baru pemasangan tapak bawah.

Apakah pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang ikut bertanggung jawab terhadap berhentinya proyek embung tersebut?.

Diketahui proyek bernomor HK.02.03/02/BWS.SV-PJPA/WS.BH/498078/ATAB/III/2021 dikerjakan PT Fera Yunesha Ramadhan senilai Rp 9.717.777.000,- dimulai sejak tanggal 2 Maret 2021 silam.(informasi red).

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl/tim*

Informasi tersebut menyangkut proses pekerjaan dari awal hingga akhir pelaksanaan terhadap 23 paket yang ada di dinas tersebut. Diduga pekerjaan dilaksanakan sebelum diumumkan pemenang tender oleh pihak panitia lelang.

Selanjutnya, ada dugaan gratifikasi dilakukan oleh pihak kontraktor kepada pihak dinas agar lolos untuk jadi pemenang tender. Ada 23 paket di dinas itu yang terindikasi terjadi suap atau gratifikasi.

Warga Kampung Parak Jambu khawatir, Jalan yang baru dibangun melalui Pokir Anggota DPRD Sumbar sudah retak-retak

Yang lebih parah, pada kontraktor pelaksana proyek jalan lingkungan untuk Kampung Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam melalui pokir anggota DPRD Sumbar itu diduga masih kolega dari pelaksana teknis pada proyek tersebut.

Seluruh informasi miring itu mencuat dari salah satu oknum PNS yang dinas di DPRKPP Sumbar yang tidak ingini namanya untuk disebutkan, pada Jum'at (18/11/2021) dilingkungan gedung DPRKPP Sumbar jalan Tamsis, Kota Padang.

" Kalau dikalkulasikan jumlah anggaran APBD yang digunakan pada proyek jalan lingkung yang dikerjakan CV.Nabila Kontruksi dan CV. Glory Nusantara di kampung tersebut mencapai 500 juta rupiah,"demikian oknum PNS itu mengatakan.

Kemudian, seluruh pekerjaan jalan beton yang ada dikampung itu, yang mengerjakan diduga masih kolega dari pelaksana teknis, ujarnya.

"Jadi menurut saya wajar kalau pekerjaan dilakukan tidak sesuai kontrak. Sebab, mereka (kontraktor) harus mengembalikan uang yang diduga telah diserahkan sebagai pelancar untuk menjadi pemenang dan harus mencari keuntungan lagi,"pungkasnya.

Lain pihak, saat dikonfirmasi kepada Ichsanursataruddin akrab disapa ichsan selaku Kabid Pemukiman dan Lingkungan yang merupakan KPA dari kegiatan tersebut pada Senin(22/11/2021) via telpon membantah seluruh isu tersebut.

"Rekanan yang bekerja tidak ada hubungan dengan tim tekhnis kita,dan tidak ada kewajiban secara tertulis ataupun lisan dan yang bagaimana pun untuk membayar 20 juta, silahkan tanya, banyak loh 20 juta..!!,"kata Ichsan.

Secara tegas Kabid Pemukiman dan lingkungan itu menyampaikan, kalo memang ada informasi begitu silahkan saja diusut.

Menyangkut kerusakan badan jalan beton yang terjadi, Ichsan mengatakan dalam pelaksanaan pra PHO , tim tekhnis bersama konsultan telah melakukan cek lapangan , dan cacat pelaksanaan harus diperbaiki.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban klarifikasi H.Hidayat, SS.MH anggota DPRD Sumbar Ketua Fraksi Gerindra yang diduga pemilik Pokir tersebut.

Dan bagaimana tanggapan pengamat hukum menyangkut isu tersebut. Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

Kami sebagai warga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak anggota DPRD Sumbar yang telah memberikan pokok pikir (Pokir)nya dengan membuatkan kami jalan, kata salah satu warga Kampung Parak Jambu, Jum'at (19/11/2021) dirumahnya.

"Namun disisi lain, kami khawatir apakah jalan beton ini dapat kami nikmati mutu dan kualitasnya dalam waktu yang lama,"demikian Musliadi mewakili warga kampung Parak jambu mengatakan.

Menurut pengamat, diduga keretakan jalan beton tersebut terjadi karena pada pelaksanaannya tidak sesuai spek dan teknis.

"Kalau pekerjaan dilaksanakan sudah sesuai spek dan teknis, saya rasa jalan itu belum saatnya mengalami kerusakan ," kata Ir.Indrawan, hari yang sama di Padang.

Terlihat keretakan terhadap jalan tersebut hampir merata. Ada dua perusahaan kontraktor yang mengerjakan jalan beton dikampung itu.

Diuraikan Indrawan, pembangunan jalan beton dikampung tersebut dilaksanakan oleh CV. Nabila Kontruksi yang mendapatkan dua titik pekerjaan. Masing-masing nilainya Rp192.128.000 dan  Rp198.544.000. Kemudian CV Glory Nusantara dengan nilai Rp184.137.000 dengan satu Konsultan Pengawas yaitu CV Siklus Multi Daya.

Namun sayangnya, jalan beton yang dikerjakan kondisinya nyaris sama. Sama-sama mengalami keretakan dalam waktu yang sangat singkat, ujarnya.

Secara teknis, menurut Indrawan, kurangnya pemadatan dilakukan oleh pihak kontraktor menyebabkan badan jalan menjadi retak. Kemudian, tanah urug yang digunakan oleh rekanan disinyalir tidak sesuai spek, terlihat tanah urug yang dipakai banyak mengandung batu, tandasnya.

" Bahkan untuk mendapatkan keuntungan lebih,diduga rekanan sengaja menjadikan bekas bongkaran beton yang lama sebagai bibir jalan,"ungkapnya.

Hal ini mereka lakukan, menurut Indrawan untuk mengurangi volume beton. Yang jadi perhatian lagi, untuk pekerjaan pembangunan jalan satu kampung kecil harus dilakukan oleh dua perusahaan. Padahal jarak pekerjaan tidak jauh, hal ini patut kita pertanyakan, pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Erasukma, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan(DPRKPP) Sumbar mengatakan, akan mengecek lagi pekerjaan itu.

" Kita cek lapangan dan kita perintahkan untuk diperbaiki. Kalau masalah spek nanti kita cek dulu. Karena kalau beton punya daya muai, kita belum tahu apa penyebab keretakannya," demikian Kadis DPRKPP Sumbar itu menjelaskan singkat, via telpon, Kamis(18/11/2021).

Bagaimana tanggapan Bapak H.Hidayat, SS.MH anggota DPRD Sumbar Ketua Fraksi Gerindra yang diduga pemilik Pokir tersebut.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*