Mitra Rakyat

MR.COM, PASBAR - Komunitas Suzuki Katana Jimny Indonesia (SKIn) Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) kali ini terpilih menjadi tuan rumah Jambore Regional Sumatera 3 yang digelar Jumat hingga Minggu (5-7/11).

Ketua SKIn Pasbar Novriboy yang juga merupakan Ketua pelaksana mengatakan, jambore ini diadakan di Puncak galanggang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, pada tanggal 5 sampai 7 November 2021.

"Jambore Regional Sumatera 3 ini diikuti oleh  177 peserta yang teregistrasi dari luar pasbar dan 22 peserta dari pasbar," ujarnya minggu (7/11). 

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Skin Pasbar telah melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kab. Pasaman Barat, pihak Kecamatan hingga pihak Kenagarian terkait Jambore Regional Sumatera 3 ini.

"Suzuki Katana Jimny Indonesia (SKIn) ini sebuah komunitas club mobil jeep Jimny Katana yang terdiri dari anak muda dan orang tua, yang tergabung dalam suatu wadah komunitas yang bernama SKIn," katanya.

Ia mengatakan, di Pasbar namanya SKIn Pasbar sudah ada sejak 1 Agustus 2018 lalu. Untuk anggotanya lebih kurang  34 orang. Untuk bisa gabung di SKIn Pasbar tidak rumit, cukup memiliki Suzuki Katana Jimny serta dengan mengikuti Kopdar rutin bulanan paling sedikit 2 kali dan aktif dalam setiap kegiatan SKIn Pasbar.

Lalu mengisi administrasi pendaftaran anggota untuk dikirim ke pusat dan yang pasti ikut aturan SKIn Pasbar yang ada. Setelah itu semua dilalui baru akan dilakukan penempelan stiker unit Jimny Katananya beserta KTA dan seragam PDH Nation.

"Asyiknya pakai Jimny itu praktis. Untuk sukucadang mudah di dapat dan murah. Yang pasti di lapangan mobil ini bisa dipakai on road dan offroad," ujar Novriboy.

"Kegiatan kita ini selain didukung oleh Pemerintah juga dibantu oleh Adik-Adik dari Pokdarwis Orion Kenagarian Sinuruik serta peserta dihibur oleh sanggar rumah seni Orion Sinuruik", tambahnya.

"Meskipun diguyur hujan yang tiada hentinya namun Peserta beserta Adik-Adik dari Pokdarwis tetap bersemangat, Saya selaku ketua SKIn dan juga ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Adik-Adik tersebut", tutup Novriboy. (DDR)

Hal ini terkait komentar Kepala Badan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Suparman, SH, MH, M.Si yang menyebutkan pekerjaan sangat jelas ada dugaan penyimpangannya dan kualitas mutu beton berkurang.

Posisi wiremesh berdasarkan gambar kontrak berada pada sepertiga permukaan beton. Sehingga sistem pemasangan diletakan diatas permukaan beton dan ditekan kebawah, demikian manajemen PT Lingkar Persada mengatakan, Selasa(2/11/2021) via telpon.

"Dikhawatirkan kalau diletakan pada saat sudah sepertiga permukaan beton, wiremesh akan turun, sehingga nanti posisi wiremesh tidak sepertiga permukaan beton lagi," jelas manajemen PT lingkar persada.

Lebih lanjut manajemen tersebut mengatakan, berdasarkan gambar kontrak tidak ada disebutkan besi cakar ayam.

"Dan pelaksanaan selalu diawasi oleh konsultan pengawas dan pengawas dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang," tegasnya.

Disetiap pelaksanan pengecoran kita selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti  penggunaan Vibrator, pengambilan slamp tes dan pengambilan sampel  benda uji," ulasnya kepada awak media.

Selanjutnya, untuk pengontrolan mutu beton secara rutin selalu dilakukan pengetesan di UPTD Labor Bahan Provinsi sumatera barat ", jelasnya.

Ditegaskan oleh manajemen PT Lingkar Persada itu seluruh item pekerjaan pelaksanaannya sudah sesuai spesifikasi teknis.

Lain pihak, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Padang, Harisman mengatakan bahwa kita selalu teliti laporan dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas terhadap seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan pada Bidang Bina Marga.

"Kita mengapresiasi kritik dan saran dari seluruh komponen masyarakat sehubungan dengan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan," ucapnya.

Kita berkomitmen melaksanakan seluruh pekerjaan pada Bidang Bina Marga sesuai dokumen kontrak, tutup Harisman.**

Akibat tidak adanya papan Informasi (plang proyek) dilokasi pekerjaan masyarakat cukup sulit melakukan pengawasan. Sebab, tidak mengetahui berapa dana yang dihabiskan, lama masa pekerjaan, nama perusahaan kontraktor, konsultan, nomor kontrak, dan lain sebagainya.

Sementara kegiatan tersebut menurut informasi yang beredar masih berjalan. Ironisnya, masih masa pelaksanaan, namun jalan yang baru selesai dikerjakan itu diduga kuat sudah rusak.

Diduga Proyek Jalan Provinsi Sumbar Sarat KKN, Pengamat: Kalau Pekerjaan Sesuai Teknis Tidak Akan Ada Kerusakan

Parahnya, pihak terkait dalam proyek itu seperti Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bahri, Johandri (Jon ATR) sebagai owner dari PT ATR dan Iyan konsultan pengawas seakan sepakat untuk "bungkam" saat media ini melakukan konfirmasi.

Menanggapi hal itu, Mario Syahjohan wakil rakyat yang duduk di komisi IV DPRD Sumbar akhirnya bicara sumbang. Mario mengintruksikan kepada seluruh elemen masyarakat, wartawan, ormas untuk melakukan pengawasan intens terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

"Agar negara tidak kecolongan ulah kontraktor nakal, sebaiknya seluruh elemen masyarakat ikut ambil andil dalam mengawasi pelaksanaan proyek Dinas PUPR Sumbar itu," kata Mario, Jum'at (29/10/2021) via telpon.

Tujuannya, lanjut Mario, untuk melakukan pencegahan terjadinya KKN pada pelaksanaan proyek tersebut. Agar mereka (kontraktor) tidak melakukan kecurangan yang akan rugikan masyarakat, ungkapnya.

"Kepada Kadis PUPR Sumbar, agar melakukan tindakan tegas terhadap kontraktor apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai teknis dan SOP," tegas wakil rakyat itu.

Selanjutnya menyangkut transparansi pelaksanaan, Mario Syahjohan menyebutkan sebagai pejabat publik seharusnya Kadis dan pihak terkait lainnya bersikap koperatif terhadap media. Sebab, hal ini merupakan hak publik dalam memperoleh informasi dan kewajiban bagi pejabat publik dalam untuk memberikannya, tegasnya lagi.

"Dengan sikap tidak koperatif itu akan memberikan sinyal kepada publik, bahwa ada pembiaran yang dilakukan pihak dinas atas kesalahan yang dilakukan kontraktor," ulasnya.

Terkesan dimata publik pihak Dinas PUPR Sumbar seakan mendukung dugaan kecurangan yang dilakukan kontraktor. Baiknya dalam memberantas korupsi dilakukan sejak dini atau dimasa pelaksanaan ini, pungkasnya.

Hingga berita terbit media masih menunggu klarifikasi Kadis PUPR Sumbar dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com, Pessel|Sebelumnya Jeki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Rehabilitasi atau Pemeliharaan jalan Provinsi di KSPN Mandeh(PJHD tahap II) mengatakan kalau pekerjaan sudah sesuai teknis.

"Kalau dijelaskan itu butuh waktu yang panjang. Yang jelas secara teknis pekerjaan memang harus seperti itu untuk mencapai kemiringan 4-5 persen.Kalau sama tinggi rabat beton dengan jalan air tidak turun dan tergenang dijalan," demikian penjelasan Jeki,via telpon pada Rabu(27/10/2021).

Tetapi apakah pekerjaan sudah dilakukan PHO, Jeki belum memberikan tanggapannya. Sebab, terlihat masih ada sambungan rabat beton yang belum dikerjakan.

Baru selesai, Kondisi Jalan Provinsi Menuju Kawasan Mandeh Mengkhawatirkan, Diduga Proses Pelaksanaan oleh PT ATR Diluar Spesifikasi

Hal tersebut terkait proyek milik Dinas PUPR Sumbar senilai Rp27.056.823.481.07, yang dikerjakan PT Anugrah Tripa Raya (ATR) diduga kuat telah rugikan uang negara.

Ironis, proyek yang diduga masih masa pelaksanaan kondisinya sungguh sangat mengecewakan. Badan jalan yang baru dikerjakan itu sudah ada yang berlubang. Dan rabat beton jalan sudah ada yang retak.

Dilokasi tidak ditemukan keberadaan plang proyek (Papan Informasi) dilokasi pekerjaan. Sementara pekerjaan disinyalir masih berjalan.

"Kalau pekerjaan dilakukan sesuai teknis dan spesifikasi yang ada pada kontrak, dijamin kerusakan jalan itu tidak akan terjadi rentan waktu yang begitu singkat," demikian Ir.Indrawan mengatakan menanggapi kondisi jalan tersebut, Kamis(28/10)2021) di Padang.

Sebagai pengamat pembangunan di Sumbar, Indrawan menilai apa yang disampaikan Jeki yang mengatakan pekerjaan sudah sesuai teknis itu hanya pencitraan saja.

Kalau benar pekerjaan sudah sesuai teknis, tidak akan ada badan jalan aspal yang berlubang dan tidak akan ditemukan rabat beton yang retak pada jalan provinsi itu, ujarnya.

Dugaan kecurangan yang kerap dilakukan pihak kontraktor pada proyek negara bukan sesuatu hal yang tabu lagi dilingkungan masyarakat, ungkapnya.

"Kemudian akibat dari kecurangan tersebut adalah hasil pengerjaan yang tidak maksimal. Sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya dengan waktu yang lama," ujar Indrawan.

Awal permasalahan diduga terjadi oleh pemerintah melalui SKPD atau OPD sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan tersebut yang tidak tegas dalam melakukan monitoring proyek-proyek.

Kemudian pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi "lahan basah" yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di negara ini.

Bukan tidak mungkin hal ini juga terjadi pada pelaksanan proyek rehabilitasi atau jalan provinsi di KSPN ini. Dari awal tender sudah ada indikasi KKN, sebab alam membuktikan kalau jalan yang dikerjakan itu mulai menuju kerusakan dalam waktu yang singkat, pungkasnya.

Hingga berita terbit, Fathol Bahri sebagai Kepala Dinas PUPR Sumbar belum memberikan klarifikasi. Dan media masih upaya konfirmasi Jhon Hendri yang disebut-sebut sebagai owner PT ATR dan pihak terkait lainnya.*rl* 

Pasalnya, masih seumur jagung usia infrastruktur jalan yang baru selesai dikerjakan itu, saat ini kondisinya mulai mengkhawatirkan. Jalan aspal yang dikerjakan sudah mulai rusak berikut rabat betonnya.

Mutu beton yang dipakai untuk pembuatan rabat (bahu jalan), dan ketebalannya patut dicurigai. Sebab, ketebalan sisi tengah dengan sisi pinggir tidak sama.

Hal ini terpantau awak media saat menyusuri salah satu titik lokasi pekerjaan dijalan menuju kawasan wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa(26/10/2021).

Terlihat, jalan aspal yang baru saja selesai itu sudah ada yang berlobang. Dan jarak ketinggian rabat beton dengan jalan cukup berbeda sekitar 3-4cm dan rabat beton juga sudah ada yang retak. Diduga, jalan yang rusak tersebut berikut rabat betonnya, karena proses pengerjaan oleh PT ATR selaku kontraktor diluar spesifikasi teknis.

Saat dikonfirmasi kepada Jeki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas PUPR Provinsi Sumbar mengatakan pekerjaan seluruhnya sudah sesuai spesifikasi.

"Kalau dijelaskan itu butuh waktu yang panjang. Yang jelas secara teknis pekerjaan memang harus seperti itu untuk mencapai kemiringan 4-5 persen.Kalau sama tinggi rabat beton dengan jalan air tidak turun dan tergenang dijalan," demikian penjelasan Jeki,via telpon pada Rabu(27/10/2021).

Namun menyangkut apakah pekerjaan sudah dilakukan PHO, Jeki belum memberikan tanggapan. Sebab, masih ada sambungan rabat beton yang belum dikerjakan.

Hingga berita terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*