Mitra Rakyat

MR.com,Sumbar,|Sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat, Syahputra A Gani dinilai sangat koperatif menjawab konfirmasi wartawan menyangkut pekerjaan yang dilaksanakannya.

Saat dikonfirmasi Syahputra A Gani mengatakan terimakasih atas masukannya."Kami akan evaluasi, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, kami akan menindaklanjuti," demikian Kepala BPJN Sumbar itu menyampaikan via telpon, Jum'at (8/10/2021).

Jembatan Titian Panjang Menuai Sorotan, Pangamat:Pihak BPJN Sumbar PHO Proyek Yang Diduga Belum Selesai

Namun, berbading terbalik dengan bawahannya Thaibur ST MT sebagai Kepala Satker PJN Wilayah I Sumbar. Diduga Thaibur lebih memilih "bungkam" saat dikonfirmasi media.

Hal ini menjadi perhatian Aktivis Anti Korupsi Mahdial Hasan SH. Mahdial mengatakan sikap bungkam yang ditunjukkan Thaibur sangat bertentangan dengan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Sebagai pejabat publik, Thaibur mempunyai kewajiban memberikan informasi terhadap pelaksanaan pekerjaannya sebab menggunakan uang negara," ujar Mahdial.

Apapun alasannya, sebagai pejabat publik Thaibur mestinya lebih koperatif dari pimpinan Syahputra A Gani. Sebab, bisa disebut Kepala Satker langsung bersentuhan dengan pekerjaan yang dilaksanakan, tandasnya.

"Dengan bungkamnya Thaibur itu akan menimbulkan masalah baru dilingkungan masyarakat. Akan muncul paradigma negatif terhadap pekerjaan jembatan itu," ujarnya 

Terkait pekerjaan yang diduga tidak sesuai teknis dan belum selesai, kemudian pihak Satker PJN Wil I Sumbar melalui PPK 1.1 melakukan PHO. Mahdial menduga kalau benar hal itu dilakukan maka telah terjadi korupsi uang negara dengan sanksi pidana.

"Pekerjaan diduga tidak sesuai teknis dan terlihat masih ada yang belum terselesaikan oleh rekanan, namun tetap dilakukan PHO oleh pihak terkait," ucap Mahdial.

Ini kegiatan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Sebab uang yang digunakan disinyalir tidak sesuai dengan mutu dan kualitas infrastruktur yang diharapkan masyarakat, ujarnya.

Kemudian dengan sikap tidak koperatif Kepala Satker PJN Wilayah I Sumbar Thaibur ST MT saat dikonfirmasi media, hal ini menunjukkan kalau pekerjaan jembatan tersebut diduga tersandung sedang masalah, ucap Mahdial.

Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah pihak berwenang dalam melakukan fungsi mereka sebagai penegak hukum di negara ini, pungkasnya.

Bagaimana tanggapan Anggota Komisi III DPRD Sumbar terkait hal ini?.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu klarifikasi Kasatker PJN Wilayah I Sumbar dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

"Jembatan Titian panjang itu memang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi sayang bangunan tersebut masih meninggalkan borok," demikian Ir.Indrawan menyampaikan kepada media ini, Kamis(7/10/2021) di Padang.

PPK 1.1 Reni Marlisa Terkesan Membela Kontraktor Meski Diduga Telah Melanggar Intruksi Mentri PUPR

Sebagai Pengamat pembangunan  di Sumbar, Indrawan menilai borok terlihat pada bangunan dinding pengaman longsor di aliran sungai tersebut yang tepat berada dibawah jembatan itu.

Untuk pekerjaan bagian dinding pengaman itu terkesan asal-asalan. Permukaan dinding diduga belum selesai dikerjakan karena tidak rata atau bergelombang, jelasnya.

"Mestinya permukaan diding atas diplaster agar mampu menahan jatuhan air hujan agar bisa bertahan dengan waktu yang lama. Dan dinding pengaman itu menurut nya, diduga memakai material batu yang tidak sesuai spesifikasi dan patut dicurigai izin tambangnya,"ulas Indrawan.

Dilanjutkan Indrawan, karena dilokasi aliran sungai yang dibangun jembatan terlihat banyak mengandung material batu yang sangat berpotensi untuk bisa  digunakan.

Kemudian pada dinding pengaman yang sudah dibangun banyak ditemukan material batu yang diduga tidak sesuai speks, tandasnya.

Seterusnya Indrawan menyebutkan sisa bongkaran yang menjadi sedimenpun tidak dibuang. Hal ini menurut Indrawan mengakibatkan terjadinya pendangkalan  terhadap aliran sungai tersebut.

"Pihak BPJN Sumbar melalui PPK 1.1 Satker PJN Wilayah I Sumbar sebagai perwakilan pemerintah patut dicurigai. Sebab disinyalir terlalu berani menerima pekerjaan yang diduga melabrak aturan dan terkesan belum selesai itu," pungkasnya.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Reni Marlisa yang masa itu sebagai PPK 1.1 Satker PJN Wilayah I Sumbar mengatakan pekerjaan sudah sesuai kontrak.

"Pekerjaan sudah sesuai dengan yang ada dikontrak,"ucap Reni Marlisa singkat via telpon, Jum'at (8/10/2021).

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu klarifikasi Thaibur ST.MT sebagai Kepala Satker PJN Wilayah I Sumbar saat dikonfirmasi media via telpon,dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com, Padang|Berdasarkan survey lapangan tim media pada (3-5 Oktober 2021) di salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur drainase wilayah Kota Padang, tepatnya di kawasan belakang lintas (Drainase Paket 13) ditemukan beberapa kejanggalan.

Diantaranya, penghamparan tanah urugan atau tanah timbunanan banyak mengandung material sampah, kemudian ketebalan polongan drainase berfariasi (antara 8Cm - 9,5 Cm). Selanjutnya, ditemukan penggunaan matrial bekas bongkaran sebagai campuran perkerasan pembuatan lobang kontrol drainase.

Terkait kondisi tersebut, PLT Kepala Dinas PUPR Kota Padang, melalui Kabid SDA, Nicko Lesmana menjelaskan "Nanti dicek kelapangan oleh anggota" tulisnya saat dikonfirmasi via WhatsApp (5/10/2021).

Kemudian Nicko juga menjelaskan,kalau memang benar.., berarti supervisi tidak kerja secara maksimal, ujar Nicko

Untuk mecegah kerugian negara secara materil serta mengantisipasi mutu Fisik Infrastruktur yang buruk. Sebelumnya LSM AWAK SUMBAR telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Padang, pada (Senin 4/10/2021) kemaren. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua LSM AWAK SUMBAR Defrianto Tanius disambut hangat Kasi Pidsus Kejari Padang, Therry Gutama.

Terkait kondisi lapangan pada Drainase Paket 13 ini, Ketua LSM AWAK SUMBAR Defrianto Tanius sangat menyayangkan pernyataan Nicko Lesmana selaku Kabid SDA Dinas PUPR Kota Padang tersebut.

"Mestinya Nicko sebagai Kabid yang memiliki peran strategis terhadap keberhasilan proyek tersebut tidak boleh mengatakan.. 'Nanti dicek kelapangan oleh anggota, Kalau memang benar,"ujar Defrianto.

Dengan begitu alibi yang timbul dalam artian supervisi tidak kerja secara maksimal..', ini merupakan sebuah pernyataan melempar bola panas, dengan menumpukan semua kesalahan kepada konsultan supervisi, sikap seperti ini tidak boleh ada pada diri seorang pejabat publik" sebut Defrianto.

"Bukankah seharusnya Nicko selaku Kabid melakukan monitoring secara berkelanjutan bersama timnya. Jangan  hanya mengandalkan laporan dari pihak rekanan saja, bukankah pada setiap kegiatan pelaksanaan proyek fisik telah dialokasikan anggaran pengelolaan kegiatan, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek yang tengah dilaksanakan" ujar Ketua LSM Awak itulah.

Sangat disayangkan, jika seorang Kabid dan timnya baru turun kelapangan setelah mendapatkan informasi dari pihak Eksternal (masyarakat, media atau LSM)" ucap Defrianto.

"Mental seperti inilah yang akan mempersulit kesuksesan program pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah, karena antara perencanaan, anggaran dan hasil kualitas dari pelaksanaan pembangunan sebanding,"tegas Defrianto.

Terkait hal ini, PJ Sekda Kota Padang Arfian saat dikonfirmasi pada .(5/10/2021) mengatakan, segera akan menindaklanjuti.

"Segera kita tindaklanjuti dan perintahkan SKPD terkait untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan" ucap Sekda Arfian singkat.

Hingga berita tayang, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl/tim*

Terkait hal itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM AWAK Sumbar) berencana akan melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Padang terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Padang.

"Hal ini kami lakukan untuk pencegahan terjadinya kerugian negara secara dini dan mencegah terciptanya kualitas mutu infrastruktur yang buruk" demikian Defrianto Tanius selaku Ketua LSM AWAK Sumbar mengatakan,(3/10/2021).

Terkait kegiatan yang akan dikoordinasikan, Defrianto menjelaskan, untuk saat ini kita fokus kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti drainase dan trotoar yang saat ini sedang berjalan di Kota Padang.

Berdasarkan pantauan kami di lapangan, ada pekerjaan yang telah dilakukan pembongkaran karena terjadi pelanggaran spesifikasi tekhnis, ungkapnya.

"Namun, pembongkaran yang telah dilakukan tersebut diduga masih ada konspirasi. Sebagaimana yang sangat viral, pembangunan drainase di Kawasan Jalan Karet sempat dilakukan pembongkaran," ujar Ketua LSM Awak itu.

Defrianto menambahkan, dengan latar belakang tersebutlah kita berupaya meminta kesediaan Kejaksaan Negeri Padang untuk berkenan mencegah terjadinya kerugian terhadap keuangan negara.

"Sekaligus kita membawa puluhan dokumentasi yang ada dilapangan akan dilampirkan" tegasnya.

Bukan hanya pekerjaan yang dilaksanakan Dinas PUPR Kota Padang saja, kita akan memonitor seluruh proyek negara yang bersumber APBD Kota Padang, apabila ada indikasi kucurangan terendus disana kita akan laporkan tanpa terkecuali dinas apa yang melaksanakan, tandasnya.

Kita berharap seluruh pembangunan infrastruktur di Kota Padang dilakukan sesuai dokumen kontrak sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai fungsinya" harap Defrianto.

(tim/rl)

MR.com, Padang|Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengatakan daerah Sumatera Barat(Sumbar) memiliki potensi bencana yang tinggi. Oleh karena itu Provinsi Sumbar membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana guna percepatanan proses rekonstruksi dan rehabilitasi.

"SDM Jitu Pasna yang terampil akan mampu mengkaji dan menghitung secara cepat dalam mengumpulkan data primer data basah kerusakan dan kerugian pada daerah khususnya dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) sehingga proses rekonstruksi dan rehabilitasi bisa cepat dilakukan," demikian Gubernur Sumbar tersebut menyampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Angkatan VIII bagi aparatur Kabupaten/Kota, Perangkat Desa/Nagari/ Kelurahan, Relawan PB dan Jurnalis, Rabu malam (30/09) di Hotel Bumi Minang Padang.

Kegiatan yang digelar Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar itu memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat Info Grafis Bencana, sehingga data yang didapat valid sesuai kondisi ril dampak bencana tersebut. 

Gubernur Mahyeldi berharap semua peserta bisa mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nantinya tercipta SDM yang memiliki kemampuan dalam pengkajian kebutuhan pascabencana.

"Dengan demikian, pemerintah juga bisa memberikan respon cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana," ucapnya.

Sementara Kepala Pelaksana(Kalaksa) BPBD Sumbar Erman Rahman menyebutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa BPBD harus bentindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, bukan hanya pada saat terjadi bencana (penanganan darurat).

"Akan tetapi, juga pada saat pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan prinsip dasar membangun menjadi lebih baik dan aman (build back better and safer),"lanjut Kalaksa itu.

Dengan berbasis konsep pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh serta terkoordinasi sejak awal sampai akhir,jelas Erman Rahman.

"Dalam hal inilah peran Jitu Pasna dibutuhkan untuk mendukung kerja pemerintah," katanya.

Ia menjelaskan kegiatan Bimtek JITU PASNA Angkatan VIII dilaksanakan selama 4 (empat) hari kedepan dari tanggal 29 September s/d 02 Oktober 2021 bertempat di Hotel Kyriat Bumi Minang Padang.

"Mudah-mudaha ini bisa memperkuat SDM yang ada di BPBD, Nagari/ Desa/ Kelurahan di Kabupaten/ kota serta Relawan dan Jurnalis Penanggulangan Bencana dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana," pungkasnya.***