Mitra Rakyat

"SPMK keluar tanggal 9 Agus 2021, target realisasi progres fisik bulan ini 5 persen, sementara realisasi pekerjaan baru mencapai 3 persen," kata Riswandi selaku KPA pada proyek tersebut,Rabu(22/9/2021) via telpon.

Secara teknis untuk lebih jelas silahkan tanya ke PPTK saya pak Dayat, tutupnya singkat.

Berita terkait : Menyorot Proyek Pemeliharaan Pagar Gedung DPRD Sumbar Senilai 1,4 Miliar, Pengamat: Dikhawatirkan Proyek Hanya Menjadi Objek Mencari Keuntungan

Uniknya saat dikonfirmasi kepada Dayat, selaku PPTK pekerjaan  mengatakan akan tanyakan dulu kepada KPA nya(Riswandi).

"iya pak, kita di pemerintahan, ada prosedur nya kan pak, kalau bawahan, tentu nunggu info atau petunjuk atasan, dan barusan saya konfirmasi ke KPA dan sudah diijinkan" ungkap Dayat dihari yang sama via telpon.

Dilanjutkan Dayat, untuk progres fisik sekitar 3 persen, dan kontraktor (CV Attam Karya) sudah menerima uang muka sebesar 30 persen dari anggaran.  Terkait pengadaan direksikeet  dilokasi pekerjaan Dayat mengatakan tidak ada.

"Karena pekerjaan ini banyak dikerjakan di workshop, mengingat lahan parkir dan ruangan di kantor DPRD Sumbar yang terbatas, serta aktivitas dewan menjelang akhir tahun yang padat, maka tidak ada direksikeet," ulasnya.

Tapi untuk pelaksana dan pengawas proyek tetap standby ada di lapangan, untuk rapat rutin dan evaluasi kami laksanakan di ruang rapat di kantor DPRD Sumbar, tambah Dayat.

Kemudian untuk spek besi semua memakai standar SNI. Dan untuk tinggi besi pagar sekitar 3 meter, dengan ukuran besi bermacam-macam, diantaranya  besi diameter 12 mm, 8 mm, ulir 16 mm, Strip 3/10 inch x 2 inch, terangnya lagi.

Namun, terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja saat bekerja yang diduga tidak difasilitasi kontraktor (CV Attam Karya).

Dayat mengatakan, diberlakukan , nanti kita akan ingatkan ke pengawas dan kontraktornya lagi, tutupnya.

Sebelumnya, Raflis (Sekwan) DPRD Sumbar pernah menyampaikan kalau ketinggian pagar yang dikerjakan mencapai empat meter. Sementara PPTK (Dayat) mengatakan hanya 3 meter.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com,Padang|Ketika Bencana terjadi, pemerintah biasanya melakukan masa Tanggap Darurat Bencana. Disinilah Tim Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) mulai melakukan hitung cepat. Hitung cepat dilakukan dalam masa tersebut sampai Rehab-Rekon.

“Karena masa tanggap darurat waktunya sangat terbatas, maka dibutuhkan perhitungan cepat. Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) ini tidak boleh salah, sebab akan berdampak pada akhirnya. Jadi, membutuhkan data- data saat itu, dan teknis-teknis pengumpulan data, dokumen yang disyaratkan, perhitungan dampak, serta membuat dokumen pelaporannya,” ungkap Restu Martani, SE dari dari Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi saat memaparkan materi tentang Pemulihan Pascabencana dalam Kerangka Manajemen Penanggulangan Bencana, di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, pada kegiatan Bimtek Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) Angkatan V-2021 di hari kedua, Selasa (21/09).

Lanjutnya, Jitu Pasna dimulai dengan persiapan tim, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan. Pengumpulan data tersebut menyasar pada 5 Sektor yakni, perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektoral (pemerintahan, perbankan, pendidikan, dll.

Di sektor permukiman, jitu pasna melihat kondisi perumahan, dan prasarana lingkungan permukiman. Pada sektor infrastruktur kondisi transportasi darat, laut, dan udara, kondisi energi, pos dan telekomunikasi, kondisi air dan sanitasi, irigasi, kondisi pantai dan sungai.

"Di sektor sosial meliputi kondisi sarana kesehatan, pendidikan, keagamaan, budaya dan bangunan bersejarah, dan lembaga sosial lainnya. Sektor ekonomi produktif yang perlu diperhatikan seperti kondisi pasar, objek wisata, kondisi pertanian dan peternakan. Sedangkan pada Lintas Sektor akan dilihat kondisi pemerintahan, perbankan, dan ketertiban keamanan," pungkasnya.**

"Segala sesuatu dari gejala alam yang bersifat tidak merusak atau merugikan lingkungan sekitar terutama pada manusia maka itu bukanlah suatu bencana,” kata Dr. Marlina Adisty, M.Si.

Hal tersebut disampaikannya dalam Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) hari kedua di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/ 09).

Hari Kedua Bimtek Jitupasna, Rudianto:Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19 Adalah Tanggungjawab Bersama

“Bencana itu adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang besar pada manusia,” terangnya.

“Wilayah Indonesia merupakan wajah bencana, tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang bebas dari bencana,” kata Marlina Adisty yang menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB.

Indonesia, lanjut Marlina Adisty, banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. 

“Dengan memahami bakal dampak dari suatu gejala alam pada manusia maka kerugian atau korban dari gejala alam tersebut dan kerugian yang bakal timbul dapat diminimalisir,” pungkasnya.**

Hal itu disampaikan Rurid Rudianto selaku fasilisator pelatihan di bimbingan teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) pada hari kedua di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/ 09).

Lanjutnya, Kelengahan dari kita bakal menyebabkan akibat yang fatal pada diri kita dan lingkungan masyarakat sekitar oleh karena itu jangan lengah dan lalai akan menjalankan protokol kesehatan.

Kegiatan Bimtek Jitupasna Gelombang Ke V Tahun 2021 Resmi dibuka Kalaksa BPBD Sumbar

“Jangan kendor akan prokes, karena langkah jitu pencegahan akan pandemi ini hanya lewat protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas,” terangnya.

“Marilah bersama kita saling menjaga diri dan mengingat teman yang lalai akan prokes selama bimtek ini, “ imbuhnya.

Sebelum pelatihan dimulai seluruh peserta diminta mengenalkan diri masing-masing.**

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia dan mars BNPB, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan kata sambutan dari Kalaksa BPBD Sumbar.

Dikesempatan itu, Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan” bahwa dalam penanganan situasi bencana, semua unsur harus ikut terlibat, karena hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa kebersamaan” kata Erman Rahman.

Pada kesempatan itu, Erman Rahman menyampaikan tujuan Bimtek Jitupasna ini agar setiap kita yang mengikuti pelatihan ini memiliki bekal apabila bencana itu terjadi, agar dapat melakukan pendataan yang rasional,real dengan kondisi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Sumbar merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, karena semua bencana ada di Sumbar, seperti ancaman tsunami dari megatrust Mentawai, longsor dan banjir serta ancaman gempa,papar Kalaksa itu.

" Ditahun 2009, saat bencana gempa terjadi yang memakan korban sebanyak 1115 jiwa, dan kerugian lainnya pada pendataan hanya mengandalkan kelompok masyarakat (Pokmas),sebab, saat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum lahir," tambahnya.

Erman Rahman mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta walaupun ada yang gagal mengikuti bimtek karena hasil tes swab reaktif.

“Walaupun semua yang hadir di Bimtek sudah lulus tes swab tapi jangan sampai menjadi lalai dengan Prokes, karena Covid-19 menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan golongan” tutupnya.*rl*

MR.com,Padang|Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) gelar bimbingan teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (20/ 09).

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menerangkan, selain meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, Bimtek Jitu Pasna ini juga untuk mendapatkan data yang akurat usai bencana. Salah satunya untuk meminimalisir kerawanan kepentingan pihak di balik bencana.

"Data pascabencana ini sangat rawan beragam kepentingan. Makanya banyak pejabat yang diborgol pascabencana ini, karena menyelewengkan data dan jumlah bantuan," ungkap Suryadi, Senin (20/9/2021) di Padang.

Dengan alasan itu, kata Suryadi, data pascabencana harus cepat, tepat, dan akurat. Salah satu untuk mengetahuinya dengan Bimtek Jitu Pasna ini. Apabila semakin lama datanya disusun, maka bantuan juga semakin lama sampai kepada korban bencana. Lalu, lamanya waktu juga sangat rawan kepentingan berbagai pihak.

Selain itu, pentingnya Bimtek Jitu pasna ini, dikarenakan selama ini banyak aspek kerusakan yang tidak atau lambat terdata usai terjadinya bencana. Misalnya, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dari bangunan hingga isi rumah, bahkan kerugian non-fisik seperti terjadinya pengangguran dan lainnya akibat bencana.

"Kita tidak menginginkan bencana terjadi, namun tetap siaga dan bersiap-siap jika terjadinya. Lalu disamping itu, kita juga tidak mau ada bencana baru pascabencana," pungkasnya.**