Mitra Rakyat

"Segala sesuatu dari gejala alam yang bersifat tidak merusak atau merugikan lingkungan sekitar terutama pada manusia maka itu bukanlah suatu bencana,” kata Dr. Marlina Adisty, M.Si.

Hal tersebut disampaikannya dalam Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) hari kedua di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/ 09).

Hari Kedua Bimtek Jitupasna, Rudianto:Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19 Adalah Tanggungjawab Bersama

“Bencana itu adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang besar pada manusia,” terangnya.

“Wilayah Indonesia merupakan wajah bencana, tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang bebas dari bencana,” kata Marlina Adisty yang menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB.

Indonesia, lanjut Marlina Adisty, banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. 

“Dengan memahami bakal dampak dari suatu gejala alam pada manusia maka kerugian atau korban dari gejala alam tersebut dan kerugian yang bakal timbul dapat diminimalisir,” pungkasnya.**

Hal itu disampaikan Rurid Rudianto selaku fasilisator pelatihan di bimbingan teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) pada hari kedua di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/ 09).

Lanjutnya, Kelengahan dari kita bakal menyebabkan akibat yang fatal pada diri kita dan lingkungan masyarakat sekitar oleh karena itu jangan lengah dan lalai akan menjalankan protokol kesehatan.

Kegiatan Bimtek Jitupasna Gelombang Ke V Tahun 2021 Resmi dibuka Kalaksa BPBD Sumbar

“Jangan kendor akan prokes, karena langkah jitu pencegahan akan pandemi ini hanya lewat protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas,” terangnya.

“Marilah bersama kita saling menjaga diri dan mengingat teman yang lalai akan prokes selama bimtek ini, “ imbuhnya.

Sebelum pelatihan dimulai seluruh peserta diminta mengenalkan diri masing-masing.**

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia dan mars BNPB, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan kata sambutan dari Kalaksa BPBD Sumbar.

Dikesempatan itu, Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan” bahwa dalam penanganan situasi bencana, semua unsur harus ikut terlibat, karena hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa kebersamaan” kata Erman Rahman.

Pada kesempatan itu, Erman Rahman menyampaikan tujuan Bimtek Jitupasna ini agar setiap kita yang mengikuti pelatihan ini memiliki bekal apabila bencana itu terjadi, agar dapat melakukan pendataan yang rasional,real dengan kondisi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Sumbar merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, karena semua bencana ada di Sumbar, seperti ancaman tsunami dari megatrust Mentawai, longsor dan banjir serta ancaman gempa,papar Kalaksa itu.

" Ditahun 2009, saat bencana gempa terjadi yang memakan korban sebanyak 1115 jiwa, dan kerugian lainnya pada pendataan hanya mengandalkan kelompok masyarakat (Pokmas),sebab, saat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum lahir," tambahnya.

Erman Rahman mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta walaupun ada yang gagal mengikuti bimtek karena hasil tes swab reaktif.

“Walaupun semua yang hadir di Bimtek sudah lulus tes swab tapi jangan sampai menjadi lalai dengan Prokes, karena Covid-19 menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan golongan” tutupnya.*rl*

MR.com,Padang|Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) gelar bimbingan teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (20/ 09).

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menerangkan, selain meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, Bimtek Jitu Pasna ini juga untuk mendapatkan data yang akurat usai bencana. Salah satunya untuk meminimalisir kerawanan kepentingan pihak di balik bencana.

"Data pascabencana ini sangat rawan beragam kepentingan. Makanya banyak pejabat yang diborgol pascabencana ini, karena menyelewengkan data dan jumlah bantuan," ungkap Suryadi, Senin (20/9/2021) di Padang.

Dengan alasan itu, kata Suryadi, data pascabencana harus cepat, tepat, dan akurat. Salah satu untuk mengetahuinya dengan Bimtek Jitu Pasna ini. Apabila semakin lama datanya disusun, maka bantuan juga semakin lama sampai kepada korban bencana. Lalu, lamanya waktu juga sangat rawan kepentingan berbagai pihak.

Selain itu, pentingnya Bimtek Jitu pasna ini, dikarenakan selama ini banyak aspek kerusakan yang tidak atau lambat terdata usai terjadinya bencana. Misalnya, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dari bangunan hingga isi rumah, bahkan kerugian non-fisik seperti terjadinya pengangguran dan lainnya akibat bencana.

"Kita tidak menginginkan bencana terjadi, namun tetap siaga dan bersiap-siap jika terjadinya. Lalu disamping itu, kita juga tidak mau ada bencana baru pascabencana," pungkasnya.**

Saat ini instansi vertikal itu sedang melakukan pekerjaan normalisasi di aliran Sungai Batang Kandis. Aliran sungai Batang Kandis sempat meluap kemudian membanjiri pemukiman warga yang tinggal dekat dengan aliran sungai tersebut.

Seperti yang disampaikan Aciak, warga kampung Sikayan. Aciak mengatakan kalau banjir yang terjadi di bulan Agustus itu telah merugikan banyak warga kampung setempat.

" Gara-gara banjir itu, kolam ikan saya jadi ikut banjir. Dan ikan saya semuanya ikut lepas," ujar Aciak, pada Senin (20/9/2021) di rumahnya.

Dengan adanya pekerjaan normalisasi sungai ini, semoga saja banjir yang seperti bulan lalu itu tidak datang lagi, harapnya.

Melalui Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan (Satker OP), BWSS V Padang memulai pengerjaan normalisasi sungai Batang Kandih dan melakukan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah itu, pada Senin(13/9/2021) kemarin.

"Dangkalnya kedalaman sungai disebabkan karena adanya proses pengendapan yang dibawa oleh aliran air sungai," kata Ir.Indrawan sebagai pengamat pembangunan di Sumbar, dihari yang sama.

Kemudian menurutnya, akibat terjadinya pendangkalan ini dapat menyebabkan delaman air sungai menjadi berkurang dan hal itu salah satu pemicu terjadinya banjir. 

" Jadi untuk itu dilakukan pemeliharan sungai, seperti pengerukan bagian dasar sungai yang harus selalu dilakukan, hal tersebut dilakukan untuk terus menjaga tingkat kedalaman sungai dan mencegah terjadinya bencana banjir," papar lagi.

Pengerukan sedimen adalah salah satu diantara upaya pemeliharaan berkala, seperti yang baru saja yang dilakukan pihak BWSS V Padang terhadap aliran Sungai Batang Kandis ini, ungkapnya lagi.

Juga perbaikan dilakukan terhadap bendungan irigasi Kasang Dua, yang merupakan salah satu infrastruktur yang diamanahkan masyarakat untuk dikelola, ulas Indrawan.

"Untuk dapat menjamin suplai air baku serta mengoptimalkan fungsi pengendali banjir, maka perlu adanya normalisasi sungai berupa pengerukan sedimen, tutupnya.

Lain pihak, Kepala Satker OP, mewakili Kepala BWSS V Padang, Aditya mengatakan pengerukan sedimen dilakukan di aliran sungai tersebut sekitar 200 meter.

" Pengerukan sepanjang 200 meter yang ada tumpukan sedimen di hilir bendung, dan insyaallah pekerjaan secepatnya selesai," ucapnya singkat.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu klarifikasi pihak Satker OP BWSS V Padang. *rl*

Hal ini terkait pengaduan dari Ketua BPI KPNPA RI Provinsi Sumatra Barat, Herman Tanjung , yang melaporkan adanya kegiatan ilegal mining  berlangsung lama di wilayah hukum Polres Pasaman Barat tersebut.

Kombes Pol Satake Bayu : Saya Akan Mengecek Kelapangan Terkait Adanya Dugaan Ilegal Mining di Kabupaten Pasbar

"Diduga ada pembiaran oleh pihak Polres Pasaman Barat, sehingga pelaku ilegal mining masih leluasa bergerak menambang tanpa ada rasa takut akan adanya penindakkan dari Pihak Polres Pasaman Barat," demikian Herman Tanjung mengatakan mewakili Tubagus sebagai Ketua Umum BPI KPNPA RI, Sabtu(18/9/2021) di Padang.

Untuk itu BPI KPNPA RI Pusat , segera meneruskan laporan BPI KPNPA RI Provinsi Sumbar kepada Kabareskrim Polri dan Irwasum Polri, ujar Herman Tanjung.

" Laporan menyangkut kegiatan praktek ilegal mining di Pasaman Barat terindikasi dilindungi oknum penegak hukum didaerah tersebut dan bila benar maka disinyalir ada oknum penegak hukum didaerah itu melakukan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.

Sebelumnya, salah satu warga yang juga tokoh masyarakat Kejorongan Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mengatakan, kegiatan Ilegal Mining ini sudah berjalan selama dua bulan.

" Untuk bisa masuk ke area tambang emas bagi yang warga tinggal diluar kanagarian Sinuruik, harus melapor dulu kepada Kapolsek Talamau,"jelas warga itu.

Diduga Ada Tambang Emas Ilegal Berjalan Lancar di Kanagarian Sinuruik,Kab.Pasbar

Kemudian lanjut warga lagi, ada oknum penegak hukum yang diduga bermain dibelakang kegiatan Ilegal Mining itu.

Anggota komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Baharudin R juga mengatakan demikian. Sebelumnya dikanagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau ini juga pernah ada praktek Ilegal Mining, tapi sudah dibubarkan.

" Dan tahun ini diulang kembali, parahnya pelaku terkesan dibekingi oknum-oknum penegak hukum yang seharusnya menindak pelaku ilegal mining itu," ungkap Baharudin yang juga Mantan Bupati Pasbar itu.

Adanya kegiatan Ilegal Mining didaerah tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Kapolsek Talamau, Junaidi. Junaidi pernah mengatakan, kalau kegiatan tambang emas merupakan tambang rakyat, masyarakat hanya menggunakan mesin dompeng dalam melakukan penambangan.

"Memang sebelumnya sudah pernah ada penambangan seperti ini, tapi sudah dibubarkan oleh pihak Polsek," terang Kapolsek itu.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu klarifikasi Kapolres Pasaman Barat terkait adanya ilegal mining didaerah hukumnya itu. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* Derim/rl*